Badan Karantina Indonesia meminta persetujuan Komisi IV DPR RI untuk penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 397,5 miliar. Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean.

"Total biaya yang kami harapkan kalau boleh ditambahkan Rp 397 miliar yang semuanya akan bisa cover. Sesungguhnya ini telah kita sampaikan di rapat sebelumnya," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Dalam paparannya, tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Rp 29,2 miliar, digitalisasi layanan Rp 43 miliar, dan revitalisasi laboratorium Rp 305 miliar.

Kemudian, akan digunakan dalam satu karantina untuk Kalimantan Rp 9,1 miliar, modeling twin port Tual Rp 6,2 miliar, dan modeling klinik karantina untuk UMKM/Koperasi mumpuni ekspor Rp 5,1 miliar.

Sementara anggaran 2025 yang didapat Badan Karantina Indonesia Rp 1,4 triliun. Pihaknya juga diberikan target oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencetak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Alokasi anggaran program Barantin sebesar Rp 1,4 triliun. Ini adalah anggaran kami dan ini terdiri dari rupiah murni dan PNBP. Kami juga di-challenge Menteri Keuangan PNBP Rp 221 miliar, " pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

Sakti Wahyu Trenggono membeberkan rencana kerjanya usai dipercaya lagi menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu yang akan dikerjakan adalah menghidupkan kembali 78 ribu hektare tambak udang yang menganggur di wilayah Pantai Utara (Pantura).

Menurutnya, tambak tersebut sudah menganggur selama 35 tahun. Tambak tersebut akan direvitalisasi dengan model yang sudah dilakukan di Karawang sebelumnya.

"Tadi saya sampaikan bagaimana revitalisasi atau rehabilitasi yang sudah 35 tahun nganggur itu, tambak, bekas tambak udang di Pantura ada 78 ribu jelek bener. Itu kalau kita ubah, saya sudah buatkan modelnya di Karawang 80 hektar dan hasilnya bagus," kata Sakti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Jika program tersebut berhasil, harapannya akan ada penyerapan tenaga kerja hingga ratusan ribu. Selain itu masyarakat di Pantura juga bisa kembali melakukan budidaya udang windu.

"Ini value-nya sudah skala industri. Jadi kalau itu kita kembangkan, 78 ribu itu yang diubah, bayangkan angkatan kerja berapa ratus ribu. Lalu kemudian masyarakat yang tadinya sudah hopeless dengan lahannya yang sudah tidak bisa dibuat budidaya udang windu sekarang punya harapan," sebutnya.

Adapun Sakti akan berduet dengan Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan yang sudah dilantik kemarin. Proses penyambutan keduanya dilakukan di Kantor KKP hari ini.

"Itu intervensi negara yang harus dilakukan ini saya kira yang salah satunya mengeksplorasi ini yang saya akan bekerja sama berdua nih, kalau dulu mandornya satu, saya sendirian sekarang mandornya ada dua jadi lebih enak," tambah Sakti.

Simak juga Video 'Jokowi Resmikan Tambak Udang 60 Hektare Senilai Rp 175 Miliar':

[Gambas:Video 20detik]

Kisruh pedagang antara Pemkot Palembang dan pihak ketiga penanggung jawab terkait revitalisasi Pasar 16 Ilir di Palembang yang belum tuntas, membuat pakar hukum turut bicara.

Pakar hukum dari Guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), Prof Febrian mengatakan aturan hukum mengenai ganti rugi tanah kepemilikan rumah biasa dengan tanah bangunan memiliki perbedaan. Hak milik kios pedagang dengan tanah yang mempunyai SHM tetap berlaku meski waktu HGB habis.

"Tanah itu bisa SHM dan HGB. HGB punya batas waktu, tetapi yang di atas nya (bangunan) itu bisa dimiliki berbagai macam orang, dan statusnya bisa hak milik (kios)," kata dia, Rabu 16 Oktober 2024.

Menyoal gedung pasar 16 Ilir Palembang, kata dia, polemik ini berupa kios-kios bukan bangunan utuh dan permasalahan kepemilikan kios pedagang ini yang semestinya mendapatkan ganti rugi berbeda dan harus dihitung kembali oleh pemerintah.

"Jadi bukan karena HGB selesai, lalu selesai. Karena kepemilikan ini menjadi tidak jelas," timpal dia.

Maka itu, menurut Febri, perlu dilakukan pergantian dengan melakukan perhitungan wajar untuk mengganti rugi kios-kios pedagang di lantai 1-4 bangunan Pasar 16 Ilir Palembang.

"Maka pedagang ya, mereka punya hak karena mereka beli. Kalau kita lihat kios dijual itu artinya ada hak kepemilikan disitu," jelas dia.

Perlu di ingat juga, bahwa Indonesia menganut hukum san azaz horizontal dan tidak vertikal terhadap tanah. Artinya, tanah dan bangunan itu terpisah. Jadi kalau ganti rugi harus sesusi.

"Misal ada kelapa disitu maka diganti terpisah antara tanah dan kepala," jelasnya.

Masalah kompleks di Pasar 16 Ilir Palembang kembali dengan aksi pedagang terhadap PT BCR, demo itu berlangsung di depan gedung pasar pada Rabu (16/10/204) pagi. Sejumlah pedagang menyatakan jelas, bahwa ingin keadilan dan menuntut penurunan harga lebih rendah untuk sewa Tempat Penampungan Sementara (TPS) selama pasar direvitalisasi oleh Pemkot dan pihak ketiga.

Aksi berlangsung sekitar pukul 08:00 WIB dan membuat pedagang belum membuka toko mereka. Selama menggelar demo, pedagang teguh menolak masa berakhirnya Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) pada 2016 yang ditetapkan Perumda pasar..

"Pulanglah pak, kami mau jualan, PT BCR pergilah kami mau jualan, kami tidak menerima BCR," ungkap pedagang dalam bahasa Palembang.

Para pedagang dengan kompak mengusir PT BCR dari kerumunan yang dimaksudkan sebelumnya untuk sosialisasi.

"Pergilah BCR. SHMSRS kami masih berlaku," teriak para pedagang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berdialog dengan para pedagang Pasar Godean Sleman, Yogyakarta saat meresmikan revitalisasi pasar legendaris tersebut. Dengan penuh senyuman dia melemparkan beberapa pertanyaan dan juga pesan kepada para pedagang.

Pertama dia bertanya kepada para pedagang dengan menggunakan bahasa Jawa, apakah setelah direvitalisasi dengan dana Rp 89 miliar, Pasar Godean jadi bagus atau tidak.

"Saeh mboten nggih peken e, saeh mboten? (Bagus atau tidak pasarnya, bagus tidak?)" tanya Jokowi diikuti para pedagang yang menjawab, "Saeh." Video peresmian tersebut ditayangkan secara virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (28/8/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta para pedagang agar merawat dan memelihara pasar yang sudah dipercantik itu.

"Nyuwun tulung nggeh dirawat (minta tolong untuk dirawat), dipelihara kebersihannya, melayani pembeli yang baik, pakai senyum," sebut Jokowi.

Eks Wali Kota Solo itu juga berseloroh soal keuntungan para pedagang. Dia mengatakan bila keuntungan yang didapatkan sedikit tidak apa-apa, yang penting keuntungan itu tetap didapatkan dan tidak berubah setiap hari.

"Bathine sitik rapopo ning ajeg. Leres mboten? (Keuntungannya sedikit tidak apa-apa yang penting tetap, benar tidak?)," tutur Jokowi.

Pasar Godean Sleman sendiri memiliki luas lahan 12.359 meter persegi ini akan memiliki daya tampung kios 186 unit, los 1.164 unit, los belut 31 unit, tlasaran 456 unit, serta total 1.837 orang pedagang.

Lihat juga Video: Pramono Anung Ungkap Jokowi Tertawa Saat Izin Maju Pilgub Jakarta

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Jokowi (Jokowi) meresmikan proyek revitalisasi Pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Pasar ini sudah dibangun sejak tahun 1980.

Kemudian, Jokowi memaparkan sempat diperbaiki di tahun 1994. Namun, kembali dipercantik sejak tahun kemarin dan diresmikan olehnya hari ini dengan menelan anggaran Rp 89 miliar.

"Pasar ini dibangun tahun 1980, pernah diperbaiki 1994, dan sekarang direvitalisasi total dibangun dan selesai hari ini telan anggaran Rp 89 miliar. Yang bisa nanti ditempati 1.800 pedagang," papar Jokowi saat peresmian pasar yang disiarkan virtual, Rabu (28/8/2024).

Pasar yang memiliki luas lahan 12.359 meter persegi ini akan memiliki daya tampung kios 186 unit, los 1.164 unit, los belut 31 unit, tlasaran 456 unit, serta total 1.837 orang pedagang.

Jokowi sempat berdialog singkat dengan para pedagang saat meresmikan pasar. Dia bertanya dengan bahasa Jawa apakah pasarnya bagus atau tidak.

"Saeh mboten nggih pasare, pekene? Saeh mboten?" tanya Jokowi diikuti para pedagang yang menjawab, "Saeh."

Orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta para pedagang agar merawat dan memelihara pasar yang sudah dipercantik itu.

"Nyuwun tulung nggeh dirawat, dipelihara kebersihannya, melayani pembeli yang baik, pakai senyum," sebut Jokowi.

Tentu kita masih akan melakukan kegiatan di bidang perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa terdapat empat modal utama pertumbuhan ekonomi nasional yang perlu dijaga oleh pemerintahan selanjutnya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Empat modal besar pertumbuhan yang perlu kita jaga yaitu konektivitas melalui perkembangan infrastruktur, termasuk IKN, perbaikan tata kelola SDM, optimalisasi insentif untuk transisi energi dan pengurangan karbon, serta perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan nasional dan stabilitas politik,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan bahwa terdapat sejumlah strategi yang akan dilakukan ke depannya untuk mengoptimalkan keempat modal pertumbuhan tersebut.

Salah satunya adalah revitalisasi mesin ekonomi untuk membuka pasar baru melalui program Kartu Prakerja, implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pengerjaan berbagai Program Strategis Nasional (PSN), dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selain itu, revitalisasi tersebut juga akan diwujudkan dengan aksesi Indonesia ke Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) serta Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

Strategi lainnya adalah pengembangan digitalisasi ekonomi dengan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), mempersiapkan talenta digital, dan mengembangkan pusat data.

Selain itu, diperlukan juga strategi untuk mendorong transisi energi dan hilirisasi di berbagai sektor, pendalaman dan penguatan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV), dan inisiasi industri semikonduktor.

“Tentu kita masih akan melakukan kegiatan di bidang perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat, program Makan Bergizi Gratis, dan rehabilitasi sekolah,” ucap Airlangga.

Pemerintah mencatat bahwa tingkat kemiskinan ekstrem terus menurun ke angka 0,83 persen per Maret 2024, mendekati target 0 persen di 2024.

Tingkat pengangguran juga tercatat menurun ke 4,82 persen pada Februari 2024, didukung oleh peningkatan jumlah pekerja sebesar 3,55 juta orang selama periode Februari 2023 hingga Februari 2024.

Meskipun perekonomian global masih dipenuhi ketidakpastian, perekonomian Indonesia tumbuh relatif lebih baik dibandingkan negara lain.

Pada kuartal kedua 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05 persen year-on-year/yoy, lebih baik dibandingkan China (4,7 persen), Rusia (4 persen), Singapura (2,9 persen), Amerika Serikat (2,8 persen), Italia (0,9 persen), dan Uni Eropa (0,75 persen).

Tingkat inflasi Indonesia pada Juli 2024 yang tercatat sebesar 2,13 persen yoy masih berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen dan lebih rendah dibandingkan Iran (32,23 persen), Laos (26,11 persen), Pakistan (11,10 persen), Belgia (3,65 persen), dan Korea Selatan (2,55 persen).

“Surplus perdagangan juga terus berlanjut. Pada Juli ini 472 juta dolar AS (Rp7,4 triliun, kurs 1 dolar AS = Rp15.765) dan ini melanjutkan catatan surplus selama 51 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” imbuh Airlangga.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Sejak berdiri medio 1980 Rumah Susun atau rusun Palembang seakan menjawab permasalahan tata ruang Kota. Namun di usianya kini, bangunan yang masih berdiri tegak di tengah kawasan perkotaan itu perlu direvitalisasi karena bentuknya yang cukup memprihatinkan.

Lingkungan pemukiman serta kondisi bangunan yang usang, terlihat jelas saat menyusur jejeran blok rusun yang dihuni ribuan warga sejak puluhan tahun lalu yang juga dilintasi Sungai Lambidaro yang bermuara ke Sungai Musi Palembang.(abp)

Proses dan hasil pelaksanaan Pemilu 2024, dengan segala kritik atas kelemahan dan kekurangannya, semestinya memberikan pelajaran berharga tentang cara bernegara yang baik dan benar, terutama terkait dasar-dasar memilih pemimpin. Oleh karena itu, menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024, masyarakat mesti mencermati dengan baik calon-calon yang akan mereka pilih dalam “pesta” demokrasi lokal ini.

Dari perspektif ini, keteladanan sejarah para pemimpin politik di masa lalu dapat menjadi panduan atau inspirasi moral bagi masyarakat sebelum menuju ke bilik suara. Di sini, penulis menyebut kembali nama Mohammad Hatta (1902-1980), salah satu tokoh bangsa yang kisahnya sebagai pemimpin antikoruptif selalu relevan untuk dijadikan rujukan moral dalam memilih pemimpin dewasa ini, termasuk di tingkat lokal.

Hatta tidak hanya dikenal sebagai salah satu proklamator Kemerdekaan RI, wakil presiden pertama dan "Bapak Koperasi," tetapi juga melegenda sebagai pemimpin yang santun, jujur, bersih, hemat, dan antikorupsi. Sejarah mencatat, Hatta konsisten dengan sikap anti-korupsinya baik saat menjadi pejabat tinggi negara maupun dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Untuk "iman" antikorupsi ini, tidak ada yang bisa menggodanya, termasuk keluarganya sendiri.

Putri sulung Hatta, Meutia Farida, bercerita tentang orang tuanya. Sekitar tahun 1950-an, Rahmi, istri Hatta, berencana untuk membeli mesin jahit. Rahmi menyadari bahwa sebagai wakil presiden, gaji suaminya tidak mencukupi, sementara masih banyak kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Untuk itu, Rahmi menabung dari sisa-sisa uang belanja sehari-hari. Ketika tabungannya sudah mencukupi, Rahmi masih belum bisa membeli mesin jahit impiannya.

Namun, pemerintah tiba-tiba menerapkan kebijakan sanering atau devaluasi untuk menyelamatkan perekonomian negara. Akibatnya, tabungan Rahmi menurun drastis sehingga tidak lagi cukup untuk membeli mesin jahit. Hatta, sebagai Wakil Presiden, tentu saja mengetahui rencana kebijakan moneter ini. Rahmi kemudian “menggugat” suaminya: mengapa sejak awal ia tidak memberi tahu istrinya tentang kebijakan katering tersebut? Hatta menjawab dengan santai bahwa hal itu rahasia negara.

Dalam kisah lain, kerabat Hatta pernah meminta bantuannya untuk suatu urusan yang berhubungan dengan pemerintah. Tujuannya: agar urusan mereka lebih lancar. Namun Bung Hatta, kata Meutia, tidak mau membantu kerabatnya karena posisinya sebagai wakil presiden. Hatta bahkan dengan tegas menolak memberikan “rekomendasi” untuk membantu kerabatnya. Dia meminta mereka untuk mengikuti prosedur formal atau resmi (Swasono, 1980).

Bagi Hatta, kejujuran dan kepercayaan dalam memegang jabatan publik adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Ia tidak mau menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kroni karena pejabat yang membocorkan rahasia negara kepada siapa pun digolongkan sebagai korupsi jabatan.

Padahal kalau mau, seperti cerita mesin jahit di atas, sebelum kebijakan sanering diterapkan, bisa saja Hatta menyarankan kepada istrinya untuk segera membeli mesin jahit agar ham sebelumnya yang raganya masih terjangkau. Apalagi Hatta tahu persis kesulitan istrinya untuk menabung. Namun Hatta tidak pernah menyalahgunakan jabatannya.

Bagi sebagian (besar) orang dewasa saat ini, contoh kisah “human interest” Hatta di atas-sebagaimana beberapa kisah teladan Baharuddin Lopa, Jenderal Hoegeng, dan beberapa tokoh lainnya-mungkin terasa “utopis” atau tidak masuk akal. Namun, itulah fakta sejarahnya. Adapun yang hendak disampaikan di sini adalah betapa urgennya persoalan keteladanan kepemimpinan yang jujur dan asketis untuk mencegah dan memberantas korupsi agar negeri ini tidak terjerumus jauh ke dalam jurang kebangkrutan moral.

Masalahnya, sejak era reformasi para pemimpin di pemerintahan, parlemen, lembaga penegak hukum, dan bahkan dunia bisnis hanya fasih berbicara anti-KKN. Namun, aroma KKN di lembaga-lembaga publik masih sulit dihilangkan. Lembaga-lembaga negara dengan berani mengangkat tema-tema antikorupsi dalam berbagai kesempatan, namun Indonesia masih dianggap sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) terbaru, indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan (Kompas.id, 31/01/2024).

Pemberantasan korupsi di Indonesia, pertama-tama dan terutama, adalah masalah kemauan politik dari pemerintah dan para pemimpin legislatif dan yudikatif. Kemauan politik para elite ini diyakini akan mempengaruhi upaya untuk mendekonstruksi “budaya” korupsi yang masih menggejala kuat di lembaga-lembaga negara, dunia usaha, bahkan (organisasi) masyarakat!

Pada titik inilah bayangan-bayangan buruk kerap muncul: bagaimana mungkin mengharapkan komitmen tegas para pemimpin, tokoh dan elite, sementara mereka adalah bagian melekat dan bahkan produk dari sistem yang korup, kolutif, dan nepotis? Presiden Jokowi, pada masa jabatannya yang pertama, masih fasih berbicara anti KKN. Namun, akhir-akhir ini, komitmen Presiden terhadap penyelenggaraan negara yang bebas KKN sudah menjadi tanda tanya besar.

Pemimpin dalam batas tertentu adalah cermin bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa percaya dengan retorika "langit" tentang Indonesia Emas 2045 jika tidak dibarengi dengan komitmen anti-KKN yang tegas dan jelas dari pemimpin tertinggi saat ini?

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menghadiri peresmian revitalisasi Taman Balekambang, Solo. Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, revitalisasi ini merupakan upaya pemda untuk melindungi kawasan cagar budaya, serta meningkatkan sarana ruang terbuka hijau, edukasi, dan hiburan untuk masyarakat.

"Taman ini dibangun pada tahun 1921 oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara VII untuk kedua putrinya. Jadi tadi disampaikan Pak Menteri PUPR kawasan ini untuk putri-putri Keraton," kata Nana di Taman Balekambang, Solo, Kamis (24/7).

Nana mengatakan, Pemprov Jawa Tengah menghibahkan aset kepada Pemkot Surakarta seluas 17.640 meter persegi dan bangunan seluas 880 persegi untuk revitalisasi Taman Balekambang.

"Setelah itu, Pemprov Jawa Tengah mendapatkan Hibah Bangunan Kantor dari Kementerian PUPR yang dibangun pada lahan Pemprov Jawa Tengah di Kecamatan Mojosongo, Kota Surakarta," ungkapnya.

Nana mengungkapkan, penataan kawasan Taman Balekambang memakan biaya Rp 170.173.617.300 melalui anggaran tahun 2022-2023 dengan sistem Kontrak Tahun Jamak.

"Dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi PT PP-Utama KSO pada tanggal 26 Agustus 2022 sampai 29 Desember 2023, dan telah dilaksanakan serah terima ke-1 (Provisional Hand Over) pada 26 Juni 2024," ungkapnya.

Dalam penataan ini dibangun berbagai fasilitas seperti gedung pertunjukan, Gedung Java Innovation Center (JIC) dan Gastronomi, pendopo kedatangan, amphitheatre, mina padi, dan fasilitas lainnya.

"Kami berharap Pemkot Surakarta dapat mengelola dan merawat Taman Balekambang dengan baik sehingga menjamin terjaga kualitas dan fungsinya bagi masyarakat," pungkasnya.