Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas). Hal tersebut tak lepas dari cita-cita Prabowo untuk kedaulatan energi Indonesia.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan pihaknya siap menjalankan arahan tersebut.

"[Arahan Prabowo] fokusnya menjaga ketahanan energi. Kemudian, peningkatan produksi, termasuk tadi swasembada energi, kedaulatan energi, ya mudah-mudahan kita menuju ke arah sana," jelasnya kepada wartawan di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Fadjar mengatakan, salah satu bentuk tanggung jawab dari Kementerian BUMN adalah soal swasembada energi. Menurutnya, upaya untuk mewujudkan ketahanan energi sudah dan terus dilakukan.

Fadjar mengakui tantangannya untuk mencapai kedaultan energi masih cukup banyak. Namun, pihaknya berkomitmen sesuai dengan arahan pemerintah terkait ketahanan energi nasional.

"Jadi, secara korporasi Pertamina siap mendukung program pemerintah, mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi dengan berbagai upaya peningkatan produksi," jelas Fadjar.

Selain itu, pihaknya juga terus mencari energi baru terbarukan dari berbagai sumber daya yang ada di dalam negeri. Ini termasuk salah satunya adalah biofuel. Swasembada energi menjadi salah satu agenda besar yang dibidik oleh Prabowo pada masa pemerintahannya 5 tahun ke depan.

Ambisi itu ditegaskan lagi dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai kepala negara dan pemerintahan pada Minggu (20/10/2024) lalu.

Prabowo menekankan perlunya swasembada energi guna menghadapi kemungkinan terburuk bila terjadi krisis di tengah konflik geopolitik yang memanas. Bila tak mampu swasembada energi, Indonesia yang saat ini masih bergantung pada impor minyak dan LPG bisa kewalahan ketika sewaktu-waktu negara lain membatasi akses pasokan energinya.

“Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek,” kata Prabowo.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Parjiman mengungkapkan bahwa program Kredit Kukar Idaman (KKI) berhasil menyalurkan dana sebesar Rp13,51 miliar kepada 1.293 debitur hingga 30 September 2024.

Program yang merupakan bagian dari Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) ini, diinisiasi oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

“Para penerima manfaat berasal dari sektor pertanian, perikanan, pengolahan, serta perdagangan dan jasa,” ujar Parjiman dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Tidak hanya di Kukar, program serupa juga dijalankan di Kota Samarinda dengan nama Kredit Berusaha, Beruntung, Berkah (Bertuah). Program ini telah menyalurkan Rp11,27 miliar kepada 536 debitur pelaku usaha produktif hingga periode yang sama. Sehingga, total penyaluran dua kredit ini mencapai Rp24,78 miliar.

Selain itu, TPAKD Kota Samarinda pada tahun sebelumnya telah meluncurkan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Budaya Pampang untuk meningkatkan akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat melalui rangkaian kegiatan inkubasi pada 26 Juni 2023.

Parjiman menyebutkan pihaknya turut mendorong TPAKD Kutai Kartanegara untuk mengimplementasikan EKI sebagai salah satu program kerja tahun ini. “Progres saat ini mencakup kunjungan pemetaan potensi desa bersama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sekitar,” sebutnya.

Selain itu, dia menyebutkan Desa Pela telah ditetapkan sebagai lokasi implementasi EKI TPAKD Kutai Kartanegara berkat potensi pariwisatanya yang menjanjikan. "Keindahan alam dan kebudayaan unik Desa Pela, seperti wisata sungai dan ekowisata, memiliki daya tarik yang luar biasa untuk menarik wisatawan," ujarnya.

Kemudian, dia menjelaskan OJK bersama TPAKD Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan penetapan dan inkubasi Ekosistem Keuangan Inklusif di Wisata Kelurahan Teritip Agro Wisata Pringgondani dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di wilayah perdesaan.

“Kegiatan ini melibatkan sinergi dengan PT BPD Kaltimkaltara dan Dinas Koperasi, yang memberikan penyuluhan kepada lebih dari 70 pelaku UMKM di kelurahan tersebut,” terang Parjiman.

Tidak ketinggalan, OJK juga menggalakkan inklusi keuangan syariah melalui program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Hidayatullah.

Dia menuturkan kegiatan ini mencakup edukasi keuangan syariah dan pasar modal syariah, serta pembukaan 100 rekening santri. "Langkah ini diharapkan dapat menciptakan perilaku dan kebiasaan pengelolaan keuangan yang bijaksana bagi santri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyebut bahwa strategi menurunkan angka orang miskin di Indonesia menjadi salah satu bahasan dalam sidang kabinet paripurna perdana Presiden Prabowo Subianto pada besok, Rabu (23/10/2024).

“Strategi khusus besok akan dirapatkan, akan dirapatkan besok dalam rapat kabinet strategi kemiskinannya tetapi yang jelas pak Prabowo ingin memperkuat dan mensentralisasi serta mensinergikan program-program yang ada,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Budiman menekankan bahwa dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) banyak program-program yang menyebar di banyak kementerian dalam mengentaskan kemiskinan tetapi efeknya kenapa belum tercapai.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa pemerintahan yang sekarang berjalan menginginkan adanya sinkronisasi data untuk mengefisiensi program dan target sasaran yang tepat.

“Nanti besok setelah arahan dari dapat arahan dari rapat kabinet secara langsung nanti saya akan mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan strategi utuh soal pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.

Apalagi, dia mengamini target angka kemiskinan yang ingin diturunkan Prabowo berkisar hingga 6%. Mengingat saat ini tantangan yang juga dihadapi pemerintah adalah munculnya orang miskin baru dari kelas menengah rentan.

“Penurunan 6% dari kemiskinan yang tersisa itu yang kami ingin berantas di situ. Jadi nanti ada bansos lebih ke kemiskinan ekstrem kalau kelas menengah rentan pendekatannya lebih ke reskilling dan akses modal untuk menciptakan roda bisnis baru,” pungkas Budiman.

Bisnis.com, RANGKASBITUNG - Realisasi investasi di Kabupaten Lebak pada triwulan III 2024 (Juli - September) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menembus Rp681 miliar terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp663 miliar dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp17 miliar.
Analis Kebijakan Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak Robertus Erwin H, di Rangkasbitung, Lebak, Selasa (22/10/2024), mengatakan realisasi investasi dari Januari - September 2024 mencapai Rp1,287 triliun atau 92% dari target Rp1,402 triliun.
Kemungkinan realisasi investasi pada triwulan IV 2024 (Oktober - Desember) tercapai Rp1.402 triliun, bahkan melebihi target yang ditentukan pemerintah daerah.
"Kami optimis target investasi 2024 sebesar Rp1,402 triliun bisa tercapai dalam waktu tiga bulan ke depan," kata Robertus.
Ia mengatakan, lima sektor realisasi investasi di Kabupaten Lebak antara lain pertama sektor transportasi,gudang dan telekomunikasi sebesar Rp431 miliar,
Kedua, perumahan, kawasan industri dan perumahan Rp124 miliar, ketiga perikanan Rp39 miliar, keempat industri makanan Rp33 miliar dan kelima hotel dan restoran Rp13 miliar. Sedangkan, penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.474 orang, katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah hingga kini terus bekerja keras untuk mendatangkan investor, karena berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bahkan, pemerintah daerah mempromosikan baik ke PMDN maupun PMA agar menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak.
Selama ini, kata dia, wilayah Kabupaten Lebak sangat nyaman untuk berinvestasi dengan kondisi aman. "Kami meyakini Lebak ke depan dipastikan menjadi daerah investasi karena adanya proyek nasional di antaranya jalan tol Serang-Panimbang, Bendungan Karian dan Double Treck Commuter Line," kata Robertus.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk BP Danantara yang dipimpin oleh mantan bos OJK Muliaman Hadad dan akan memimpin sederet tugas dalam pengelolaan BUMN.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad menyampaikan lembaga khusus tersebut akan berada di bawah kendali Presiden.

Salah satu tugasnya, yakni untuk membantu mengelola aset-aset pemerintah di kementerian yang telah terbentuk.

“Tujuan nanti pengelolaan investasi yang terpencar-pencar itu dikonsolidasikan, di-leverage,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Misalnya, aset-aset yang dimiliki pemerintah dan dikelola kementerian, kemudian digabung menjadi satu. Selanjutnya, BP Danantara akan mengeola aset tersebut dan merumuskan kebijakan investasi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012–2017 tersebut menuturkan lembaga ini nantinya akan dipersiapkan sebagai Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara Singapura dan Khazanah Berhad yang diterapkan di Malaysia.

Nantinya pun, BP Danantara akan membawahi Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) serta Indonesia sovereign wealth fund (SWF).

Baik INA maupun SWF, diharapkan bakal mendorong agar semua BUMN dapat berintegrasi ke dalam instansi tersebut dalam waktu dekat.

“Namun, tentu saja itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” imbuhnya.

Untuk diketahui, selain menduduki kursi Ketua DK OJK, Muliaman juga pernah mengemban posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 2006–2012 dan Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama periode 2010 hingga 2012.

Pria kelahiran 1960 ini juga pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk Swiss sejak 2018 hingga 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut langkah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR sudah tepat.

Yusril menyebut bahwa DPR sudah menerima nama-nama calon pimpinan komisi antirasuah yang telah dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Menurutnya, langkah Jokowi sudah benar karena sebelumnya ada perubahan Undang-undang (UU) No.19/2019 berkaitan dengan panjang masa jabatan pimpinan KPK. Setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tahun lalu, periode masa jabatan pimpinan KPK bertambah dari empat menjadi lima tahun.

"Kemudian dalam penjelasan itu dikatakan bahwa Presiden hanya memiliki kesempatan satu kali ajukan pimpinan KPK, Pak Jokowi kan mau enggak mau jadi dua kali [mengajukan], oleh karena ada perpanjangan [masa jabatan pimpinan KPK]," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Sebagai Menko yang salah satunya mengurus soal hukum, Yusril menilai tindakan Jokowi sudah benar karena menghindari kekosongan kepemimpinan lembaga tersebut. Namun, dia tidak menampik bahwa konsekuensinya Jokowi dalam satu periode pemerintahannya dua kali mengirim nama-nama calon pimpinan KPK.

Padahal, dalam putusan MK No.112/PUU-XX/2022 itu, hakim konstitusi menuturkan bahwa jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK lima tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR periode 2019-2024.

"Oleh karena itu beliau sudah menyampaikan dan tetapi konsekuensinya dua kali, seperti yang di situ dalam putusan Mahkamah Konstitusi presiden tidak boleh dua kali, tapi bagaimana karena ada perubahan jadi ada masa transisi ini, kita mesti mencari jalan keluar dan sudah ketemu jalan keluar," paparnya.

Adapun Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menyerahkan masing-masing 10 nama kepada pemerintah untuk diserahkan ke DPR. Penyerahan itu dilakukan masih kepada Presiden Jokowi yang saat itu masih menjabat.

Jokowi sempat mendapatkan kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) karena masih menerima nama-nama yang diberikan Pansel KPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, Prabowo yang seharusnya berwenang untuk menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK 2024-2029 ke DPR.

"Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat UU No.19/2019 tentang KPK ke MK pada 2023 lalu. Permohonan uji materi itu salah satunya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan yang hanya empat tahun. MK lalu mengabulkan gugatan Ghufron dan memperpanjang masa jabatan pimpinan lembaga antirasuan satu tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri menyampaikan korps pemberantasan tindak pidana korupsi (Kortastipidkor) masih dilakukan harmonisasi dengan kementerian terkait.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan proses harmonisasi itu dilakukan agar pihaknya dapat segera membuat peraturan polisi (perpol) terkait korps teranyar itu.

Adapun, lembaga yang dilibatkan dalam harmonisasi yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Kementerian Keuangan hingga Kementerian Hukum.

"Kalau dari sisi peraturan, setelah perpres turun untuk bisa dieksekusi, maka akan dibuatkan Perpolnya dulu dengan mengharmonisasi dengan kementerian lembaga terkait," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, Sandi juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan penunjukan untuk pejabat struktural dalam Kortastipidkor Polri.

"Ya, bisa berjalan dua iringan untuk masalah dua-duanya [harmonisasi dan penunjukan struktural]," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kortastipidkor dibentuk melalui Perpres No.122/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Dalam beleid itu Jokowi telah mengatur soal tugas dan fungsi korps teranyar Bhayangkara itu melalui Pasal 20 A. Perinciannya, korps ini akan membantu Kapolri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun, Kortastipidkor juga bakal dipimpin Kakortastipidkor dengan pangkat Irjen atau bintang dua dan memiliki tiga direktorat.

Bisnis.com, SIDOARJO - Penyidik Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II bersama jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta tim korwas Reskrimsus Polda Jatim menyerahkan tersangka dan barang bukti pengemplang pajak Rp2,5 miliar berinisial ROP ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin di Sidoarjo, Selasa (22/10/2024), mengatakan ROP adalah Direktur Utama PT PDN yang melakukan usaha di bidang perdagangan berbagai macam barang.

"Berdasarkan bukti data detail faktur pajak jenis barang yang diperjualbelikan berupa BBM jenis solar industri atau high speed diesel (HSD). Tindak pidana perpajakan yang dilakukan adalah dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap pada SPT Masa PPN," katanya.

Ia mengatakan, tersangka ROP dipersangkakan telah melanggar Pasal 39A huruf a, j.o. Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

"Tindak pidana tersangka ROP dilakukan di lokasi usaha PT PDN, terjadi pada kurun waktu masa pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2014, dan telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2.567.805.865. PT PDN terdaftar sebagai Wajib Pajak dan berkewajiban menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara," katanya.

Atas perbuatannya, kata dia, tersangka terancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak.

"Modus operandi yang dilakukan adalah, PT PDN menggunakan faktur pajak masukan yang diterbitkan lawan transaksi yang terindikasi menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya," katanya.

Ia mengatakan, keberhasilan dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan wujud koordinasi dan kebersamaan antara otoritas pajak DJP dan aparat penegak hukum kepolisian, serta kejaksaan. “Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan kita dalam melaksanakan penegakan hukum perpajakan,” ujar vita menjelaskan.

Selanjutnya Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II berharap agar persidangan dapat segera dilaksanakan dan segera memperoleh putusan hakim yang seadil-adilnya, baik terhadap tersangka ROP maupun untuk hak-hak negara.

Ia mengatakan, penindakan terhadap kasus ROP merupakan wujud pelaksanaan penegakan hukum perpajakan yang diharapkan bisa memberikan efek jera (deterrent effect) bagi tersangka dan wajib pajak lainnya agar menghindari perbuatan melawan hukum perpajakan.

"Kesadaran wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas adalah wujud pelaksanaan self assesment system perpajakan yang telah kita sepakati dan faktor utama menuju pajak kuat Indonesia maju," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja ByteDance, induk TikTok, dalam beberapa tahun terakhir memudar. Pendapatan iklan yang biasanya menjadi tulang punggung justru mengalami penurunan signifikan.

Mengutip LatePost, pertumbuhan pendapatan iklan ByteDance di China per kuartal menurun dari sekitar 40% menjadi di bawah 17% dalam 3 kuartal pertama 2024. Sementara itu, target 2 kuartal terakhir tidak tercapai.

“Pelemahan bisnis e-commerce dituding sebagai biang kerok di mana lebih dari setengah pendapatan iklan ByteDance berasal dari pedagang yang membuka toko di platform mereka,” tulis LatePost seperti dikutip Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Doujin, salah satu perusahaan subsidiary Bytedance, mengalami perlambatan pertumbuhan penjualan dari 60% yoy pada awal 2024 menjadi kurang dari 20% yoy sesampainya ke September kemarin.

Persaingan harga murah di pasar yang ketat ternyata berujung deselerasi bisnis. Strategi banting banderol yang diharapkan berbuah positif, justru berakhir seret. Belum lagi, aktivitas live streaming memerlukan pembagian pendapatan dengan host. Sedangkan harga produk sulit ditekan

Artinya, kemampuan monetisasi layanan berbasis live streaming masih terbatas. Sampai dengan pertengahan tahun ini, pendapatan iklan dari skenario tersebut hanya mencakup kurang dari 5% total pendapatan.

Selain itu, serangkaian langkah defensif yang dilancarkan para kompetitor turut memperlambat laju ekspansi ByteDance.

Salah satu kompetitor paling mencolok adalah Meituan yang meluncurkan mode live streaming anyar dengan menambahkan komponen komisi serta penawaran penjualan kepada para pedagang. Model ini disinyalir menjadi senjata yang pada akhirnya menyerang ByteDance.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri penjaminan berada di posisi sulit. Di satu sisi ada target tinggi penetrasi dan cakupan penjaminan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), di sisi lainnya ruang pertumbuhan industri ini tertekan persaingan pasar oleh industri asuransi.

Dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024—2028, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mematok target penetrasi penjaminan mencapai 3,5% pada 2028, dan portofolio penjaminan untuk segmen UMKMK sebesar 90%. Penetrasi industri penjaminan di Indonesia per 2023 masih di level 2,60%.

Bisnis.com, SUMATRA - Ditreskrimsus Polda Sumsel menangkap bos tambang batubara Bobi Candra (33). Dia ditangkap atas kasus penambangan batu bara ilegal selama 5 tahun di Desa Penyandingan, Muara Enim, Sumatera Selatan. Perbuatan pelaku diperkirakan merugikan Negara sebesar Rp556,884 miliar.

Dari aktivitas penambangan ilegal tersebut, Bobi setidaknya memiliki sejumlah aset tanah dan rumah, berbagai mobil mewah serta motor sport diduga hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto mengatakan, penyidik mengembangkan tindak pidana penambangan batu bara ilegal ke tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dijalankan tersangka Bobi di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.

"TPPU yang dikembangkan penyidik karena ditemukan tindak pidana asal dari penambangan batu bara ilegal yang dilakukan tersangka BC," kata Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto.

Penyidik mencari keberadaan aset bergerak maupun tidak bergerak yang diduga dibeli BC dari hasil kejahatan tindak pidana penambangan batu bara ilegal.

Perbesar

"Hasilnya penyidik telah mengamankan aset bergerak dan tidak bergerak berupa 3 unit tanah dan bangunan di wilayah Muara Enim dan satu di Palembang, serta lima mobil mewah dan motor sport dengan total Rp13 miliar," ungkap Bagus didampingi Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto.

Bagus menambahkan, pengembangan tindak pidana penambangan batu bara ilegal di Muara Enim tak lepas dari kerja sama dengan stakeholder terkait, diantaranya Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

"Tersangka BC kami tangkap di salah satu apartemen di Jakarta pasca operasi Satgas Pertambangan Ilegal (PETI) 2024 yang kami laksanakan pada pertengahan Agustus lalu. Tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan di Polda Sumsel," jelasnya.

Tersangka dijerat dengan Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana penambangan batu bara ilegal Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) akan melaporkan kinerja keuangan pada Rabu (23/10/2024) sore hari pukul 16.00 WIB. Konsensus analis laba bersih dan pendapatan BBCA mengalami peningkatan pada periode 9 bulan 2024.

Berdasarkan data dari Terminal Bloomberg, konsensus analis memperkirakan BBCA akan mencetak pendapatan sebesar Rp27,33 triliun pada tiga bulan pada kuartal III/2024. Pendapatan ini naik secara kuartal ke kuartal atau quarter-on-quarter (qoq) dari Rp26,3 triliun pada kuartal II/2024.

Sementara itu, laba bersih BBCA diperkirakan menjadi Rp13,59 triliun dalam tiga bulan pada kuartal III/2024. Sebelumnya, BBCA tercatat membukukan laba sebesar Rp13,99 triliun pada kuartal II/2023.

Apabila diakumulasikan, maka BBCA diperkirakan meraih pendapatan sebesar Rp72,42 triliun pada periode 9 bulan 2024. Pendapatan ini naik 7,04% dibandingkan periode 9 bulan 2023 yang sebesar Rp72,33 triliun.

Di sisi lain, akumulasi laba bersih BBCA selama 9 bulan 2024 diperkirakan menjadi Rp40,47 triliun, naik 11,11% dibandingkan dengan periode 9 bulan 2023 sebesar Rp36,42 triliun.

Konsensus analis Bloomberg juga masih memandang positif prospek saham BBCA. Dari 35 analis yang memantau, 31 di antaranya merekomendasikan beli dan sisanya memilih rekomendasi jual. Target harga rata-rata saham BBCA adalah Rp11.622.

Sebagaimana diketahui, pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (22/10/2024), harga saham BBCA turun 1,64% dalam 24 jam terakhir dan ditutup di level Rp10.500. Lalu, selama sepekan, harga saham BBCA juga terkoreksi 1,18%.

Meski demikian harga saham BBCA menghijau sejak awal tahun atau secara year to date (ytd), di mana masih tercatat naik 11,7%. Bahkan, jika menilik pergerakan lima tahun terakhir, BBCA masih mencatatkan kenaikan 77,66%.

Tim analis Samuel Sekuritas mencatat pada periode Januari 2024 hingga Agustus 2024, pertumbuhan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) solid sebesar 8,8% yoy

Adapun, BCA mendapat keuntungan dari pemangkasan suku bunga acuan BI pada semester II/2024 karena memiliki rasio dana murah alias CASA tertinggi dibandingkan dengan bank lain.

“BCA mungkin perlu menaikkan biaya kredit jika kualitas aset memburuk akibat melemahnya rupiah,” tulis Prasetya Gunadi & Brandon Boediman yang dikutip pada Rabu (16/10/2024)

Saham tersebut kemungkinan akan mengalami taking profit lebih lanjut karena kinerjanya yang telah melampaui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Terkait kinerja, BCA memang mencatatkan laba bersih senilai Rp35,99 triliun pada Agustus 2024, dengan pertumbuhan dobel digit sebesar 13,5% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp31,71 triliun. Pertumbuhan ini menjadikan BCA sebagai bank dengan kenaikan laba tertinggi di KBMI IV.

Tren positif laba BBCA tersebut ditopang oleh kinerja apik pada sisi top line. Tercatat, pendapatan bunga tumbuh 8,08% yoy menjadi Rp58,27 triliun, sehingga NII dibukukan ke level Rp50,55 triliun, naik 8,78% yoy dari Rp46,47 triliun.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn memandang kredit untuk bisnis korporasi, komersial, dan UKM dapat tetap tumbuh secara positif dan pruden, seiring dengan pelonggaran likuiditas serta penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Sebagai informasi, per Agustus pertumbuhan total kredit BCA secara bank only mencapai 16% secara tahunan (YoY) menjadi Rp843 triliun. Pertumbuhan total kredit ini salah satunya ditopang oleh penyaluran kredit untuk mendukung program hilirisasi dari pemerintah.

“Ke depan, BCA akan senantiasa mendorong penyaluran kredit di berbagai sektor, dengan senantiasa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan dinamika makro ekonomi domestik maupun global,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.