JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, istri mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek berikut ibu dan saudaranya bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang.

Keterangan ini disampaikan Jaksa KPK, saat menyampaikan tanggapan atas keberatan yang diajukan saudara Rafael Alun terkait sejumlah aset yang dirampas lembaga antirasuah.

Jaksa KPK mengatakan, Rafael telah dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

“Dalam mewujudkan tindak pidana pencucian uang di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak hanya dilakukan oleh terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” kata Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Jaksa KPK, anggota keluarga Rafael lainnya juga turut terlibat dalam pencucian uang Rafael Alun seperti, ibu Rafael, Irene Suheryani Supratman; adik Rafael, Gangsar Sulaksono dan anak Rafael, Christopher Dhyaksadarma.

“Sebagai orang yang ikut atau turut serta melakukan peristiwa pidana, sedangkan terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” ujar Jaksa KPK.

Rafael, kata Jaksa, bersama-sama dengan istrinya dan ibunya disebut mencuci aset hasil pidana berupa perhiasan, uang dalam safe deposit box (SDB), hingga pendirian Restoran Bilik Kayu dan Bilik Kopi.

Bahkan, jaksa juga menyebut Rafael menyembunyikan Jeep Wrangler bersama kakaknya yang bernama Markus Seloadji.

Markus juga tercatat sebagai Pemohon II yang mengajukan keberatan atas perampasan aset hasil pencucian uang oleh KPK. Sementara, Gangsar tercatat sebagai Pemohon III.

Karena mereka terlibat dalam perbuatan itu secara bersama-sama, Markus dan Gangsar dinilai bukan pihak ketiga yang beritikad baik.

“Melainkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Rafael Alun Trisambodo,” tutur Jaksa KPK.

Sebelumnya, sejumlah saudara Rafael mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK.

Mereka yang menjadi pemohon adalah Petrus Giri Herniawan (Pemohon I), Markus Seloadji (Pemohon II), Martinus Gangsar (Gangsar Sulaksono) (Pemohon III), serta pemohon dari korporasi yakni CV Sonokeling Cita Rasa.

Pihak CV Sonokeling Cita Rasa tidak terima 1 unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL dan 1 unit mobil Grand Max dengan nomor polisi AB 8661 PH disita.

Sementara itu, aset yang disita dari Pemohon I hingga Pemohon III terdiri dari uang di SDB RAT sebesar Euro 9.800, 2.098.365 dolar Singapura, dan 937.900 dolar AS; perhiasan di SDB RAT berupa 6 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 liontin; serta beberapa properti termasuk rumah di Jalan Wijaya Kebayoran.

Selain itu, terdapat rumah di Srengseng, dan ruko di Meruya; 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta 1 unit mobil VW Caravelle Nopol AB 1253 AQ.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) pertimbangkan sangkaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada eks pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR).

Adapun Zarof sejauh ini disangka melanggar pasal tindak pidana korupsi atas perbuatannya melakukan pemufakatan jahat bersama dengan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) untuk "mengamanakan" putusan Ronald Tannur.

“Nah, nanti kita lihat. Belum disangka TPPU karena kita masih fokus ke permufakatannya (dengan LR),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Kejagung Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Harli mengatakan, saat ini penyidik masih melakukan pendalam. Dia menegaskan, jika memang sudah cukup bukti untuk menjerat Zarof Ricar pada pasar TPPU, tentu akan ditetapkan.

“Kalau memang cukup bukti ke arah itu, kenapa tidak? Nanti kita lihat,” ucapnya.

Dalam penggeledahan di kediaman pribadi Zarof Ricar Kamis (24/10/2024), penyidik menemukan uang tunai dalam beberapa pecahan mata uang asing yang nilainya mencapai Rp 920 miliar.

Selain uang tunai dalam berbagai pecahan kurs asing, aparat dari Kejagung juga menemukan emas batangan Antam seberat 51 kilogram yang nilainya saat ini lebih dari Rp 75 miliar.

Artinya, bila ditotal, harta yang disita Kejagung dari rumah Zarof Ricar mencapai Rp 995 miliar atau nyaris menyentuh angka Rp 1 triliun.

Zarof Ricar juga telah mengaku bahwa uang yang ia dapat tersebut adalah hasil pengurusan pekara hukum sejak tahun 2012.

Atas perbuatannya, Zarof disangkakan Pasal 5 Ayat (1) juncto Pasal 15, juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 12B juncto Pasal 18 beleid yang sama dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 20 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 136 tersangka dari tiga jaringan narkoba internasional yang ditangkap Bareskrim Polri terancam hukuman mati.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, para tersangka disangkakan Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun,” ungkap Wahyu, Jumat (1/11/2024).

Kemudian, para tersangka juga dibebankan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman hukuman pidana penjara adalah paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

“Pasal 3 jo Pasal 10, Pasal 4 jo Pasal 10, Pasal 5 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta Pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” ujar dia.

Penangkapan ini merupakan hasil dari operasi gabungan selama dua bulan, mulai dari September hingga Oktober 2024, yang melibatkan instansi terkait seperti Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Bea dan Cukai, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Drug Enforcement Administration (DEA).

“Dari operasi gabungan tersebut, pihak kepolisian menyita berbagai barang bukti mencakup, sabu seberat 1.071,56 kg atau 1,07 ton, ganja sebanyak 1,12 ton, ekstasi sejumlah 357.731 butir, Happy Five 6.300 butir, dan Ketamine 932,3 gram,” kata Wahyu.

“Operasi gabungan juga menyita barang bukti berupa Double L 127.000 butir, kokain seberat 2,5 kg, tembakau sintetis sebanyak 9.064 gram, Hasish 25,5 kg, MDMA sejumlah 4.110 gram, Mepherdrone sebanyak 8.157 butir, dan Happy Water 2.974,9 gram,” tambahnya.

Tiga jaringan narkoba yang telah diungkap tersebut yakni, jaringan FP yang beroperasi pada 14 provinsi meliputi wilayah Sumatera Utara, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Lalu, jaringan HS yang beroperasi pada 5 provinsi meliputi wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Bali.

Selain itu, jaringan H yang dikendalikan oleh 3 bersaudara berinisial HDK, DS alias T dan TM alias AK, yang beroperasi pada Provinsi Jambi.

Dari hasil analisis keuangan oleh PPATK, perputaran uang dan transaksi dari 3 jaringan narkoba tersebut mencapai Rp 59,2 triliun. Rinciannya, dari jaringan FP sebesar Rp 56 triliun, jaringan HS Rp 2,1 triliun, dan jaringan H Rp 1,1 triliun.

Selain menyita narkoba, Bareskrim Polri juga menyita aset-aset dari tiga jaringan tersebut dengan nilai total Rp 869,7 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyebut, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong pernah digunakan oleh mafia narkotika sebagai sarana pencucian uang atau money laundry.

Informasi ini Yunus ungkapkan ketika dihadirkan sebagai ahli TPPU dalam sidang dugaan korupsi di PT Timah Tbk yang menjerat suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Pada kesempatan tersebut, Yunus menjelaskan enam modus yang paling banyak digunakan para pelaku pencucian uang di dunia. Salah satunya dengan menyalahgunakan bisnis atau jalur usaha yang sah.

“Contohnya misalnya pernah terjadi, TKI kita banyak di Hong Kong, dari Jawa Timur, sering kirim uang ke Jawa Timur,” kata Yunus di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pada satu waktu, para TKI itu disebut dibantu mengirim uang dengan murah dan cepat dari Victoria Park, salah satu kawasan di Hong Kong.

Namun, ternyata bukan uang hasil kerja sebagai TKI yang dikirim ke Jawa Timur, melainkan uang milik mafia narkotika.

“Mafia narkotik Hong Kong mengirim ke mafia narkotik yang ada di Malang. Ini benar kasus yang ada,” ujar Yunus.

“Pekerja migran yang sah usahanya, hasilnya sah tapi dimanfaatkan dalam pengiriman uang. Jadi yang dikirim itu uang narkotik sebenarnya, bukan uang hasil TKI tadi,” imbuh Yunus.

Selain menyalahgunakan bisnis atau usaha yang sah, pelaku TPPU juga kerap melakukan mingling, atau mencampurkan harta hasil kejahatan dengan harta yang sah.

Dalam sidang-sidang perkara korupsi misalnya, banyak terdakwa mengaku memiliki banyak kekayaan karena memiliki bisnis yang sah.

Misalnya, terdakwa dugaan suap mantan Sekretaris MA Nurhadi mengaku memiliki usaha sarang burung walet di sejumlah lokasi yakni, Tulungagung, Mojokerto dan Kediri.

Sementara, mantan Kepala Korps Lantas (Kakorlantas) Polri, Irjen Djoko Susilo mengeklaim hartanya didapatkan dari bisnis SPBU.

“Semuanya mingling seperti itu, menjelaskan bahwa dia bukan korupsi. Ada usaha. Padahal dia mencampur sebenarnya. Nah ini modus yang terakhir yang keenam cukup banyak di Indonesia,” kata Yunus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa mafia tanah tidak dapat ditoleransi dan harus dimiskinkan.

Nusron mengaku akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memiskinkan para mafia tanah.

"Kita tidak bisa mentoleransi itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan pak Kejaksaan Agung, dengan Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," kata Nusron dalam rapat dengan Komisi II DPR, Rabu (30/10/2024).

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, lembaga penegak hukum akan dilibatkan supaya para pelaku mafia tanah dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Nusron, TPPU perlu dikenakan kepada para pelaku mafia tanah untuk memberikan efek jera.

"Kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya tipikor tindak pidana korupsi. Tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera," ujar dia.

Nusron pun berencana menggelar rapat bersama aparat penegak hukum untuk membahas idenya memiskinkan pada mafia tanah.

"Supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu berhak, yang diserobot haknya," kata Nusron.

Ia menyebutkan, mafia tanah memiliki tiga identifikasi. Pertama, adanya keterlibatan orang dalam

Kedua, pihak yang mengambil kepentingan atau pemborong tanah dan ketiga adalah pihak pendukung.

"Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT, oknum notaris, juga bisa permata, persatuan makelar tanah, maupun bimantara, bisnis makelar dan perantara," ucap dia.

Bisnis.com, SUMATRA - Ditreskrimsus Polda Sumsel menangkap bos tambang batubara Bobi Candra (33). Dia ditangkap atas kasus penambangan batu bara ilegal selama 5 tahun di Desa Penyandingan, Muara Enim, Sumatera Selatan. Perbuatan pelaku diperkirakan merugikan Negara sebesar Rp556,884 miliar.

Dari aktivitas penambangan ilegal tersebut, Bobi setidaknya memiliki sejumlah aset tanah dan rumah, berbagai mobil mewah serta motor sport diduga hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto mengatakan, penyidik mengembangkan tindak pidana penambangan batu bara ilegal ke tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dijalankan tersangka Bobi di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.

"TPPU yang dikembangkan penyidik karena ditemukan tindak pidana asal dari penambangan batu bara ilegal yang dilakukan tersangka BC," kata Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto.

Penyidik mencari keberadaan aset bergerak maupun tidak bergerak yang diduga dibeli BC dari hasil kejahatan tindak pidana penambangan batu bara ilegal.

Perbesar

"Hasilnya penyidik telah mengamankan aset bergerak dan tidak bergerak berupa 3 unit tanah dan bangunan di wilayah Muara Enim dan satu di Palembang, serta lima mobil mewah dan motor sport dengan total Rp13 miliar," ungkap Bagus didampingi Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto.

Bagus menambahkan, pengembangan tindak pidana penambangan batu bara ilegal di Muara Enim tak lepas dari kerja sama dengan stakeholder terkait, diantaranya Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

"Tersangka BC kami tangkap di salah satu apartemen di Jakarta pasca operasi Satgas Pertambangan Ilegal (PETI) 2024 yang kami laksanakan pada pertengahan Agustus lalu. Tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan di Polda Sumsel," jelasnya.

Tersangka dijerat dengan Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana penambangan batu bara ilegal Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

KPK memanggil Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Namun dia tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang.

"Tidak hadir," ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, saat dikonfirmasi, Senin (21/10).

Tessa mengatakan, Isa meminta dilakukannya penjadwalan ulang untuk diperiksa oleh penyidik pada Selasa (22/10) pagi. Tessa pun belum menjelaskan alasan permintaan penjadwalan ulang tersebut.

Belum diketahui keterkaitan Isa dalam kasus tersebut. Termasuk materi apa yang hendak didalami penyidik. Isa juga belum memberikan tanggapan atau komentar mengenai pemanggilan tersebut.

Adapun Rita terjerat dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi dari kontraktor sebesar Rp 110.720.440.000. Uang itu Rita terima selama menjabat sebagai bupati, dalam kurun Juni 2010 hingga Agustus 2017. Rita sudah divonis 10 tahun penjara terkait kasus tersebut.

Saat menjalani hukuman, Rita dijerat sebagai sebagai tersangka lagi oleh KPK yakni dalam kasus TPPU. KPK sudah melakukan rangkaian penggeledahan dalam kasus ini, termasuk memeriksa sejumlah saksi.

Dari rangkaian penggeledahan yang sudah dilakukan penyidik, KPK menyita ratusan kendaraan, dari motor hingga mobil mewah. KPK juga menyita uang yang nilainya mencapai Rp 8,7 miliar.

Tim Ditreskrimsus Polda Sumsel telah menetapkan seorang bos batu bara asal Muara Enim bernama Bobi Candra (BC/33 tahun) sebagai tersangka atas kasus tindak pidana illegal mining. Selain itu, yang bersangkutan juga dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, mengatakan tersangka BC diketahui melakukan aktivitas illegal mining atau penambangan dan penampungan batu bara illegal di wilayah Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim.

“Lokasi tersebut diketahui area hak guna PT Bumi Sawindo Permai dan masuk dalam area izin usaha penambangan PT Bukit Asam,” katanya, Senin, 21 Oktober 2024.

Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Ditreskrimsus Polda Sumsel kemudian meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan BC sebagai tersangka. Kemudian, penyidik mencari keberadaan asset milik yang bersangkutan yang diduga dibeli dari hasil kejahatan yang dilakukannya kurun waktu 2021-2014.

“Penyidik sejauh ini telah mengamankan sejumlah asset yang bergerak maupun tidak bergerak dari tersangka senilai Rp 13 miliar,” jelasnya.

Adapun asset yang disita tersebut meliputi:

Kemudian sejumlah rekening koran:

Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, melakukan pemeriksaan Ahli TPPU, berkoordinasi lanjutan dengan PPATK, melakukan pencarian terhadap asset bergerak dan tidak bergerak lainnya serta berkoordinasi dengan JPU.

"Potensi kerugian negara akibat kegiatan ilegal yang dilakukan tersangka selama kurang lebih 5 tahun sebesar 36 juta dollar AS atau sekitar Rp 556,88 miliar," katanya.

Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil pengedaran narkotika jenis sabu tampak tengah dikawal petugas BNN saat konferensi pers pengungkapan kasus di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (9/10/2024).

BNN mengungkap kasus pencucian uang dari dua jaringan narkotika yaitu jaringan Malaysia-Palembang dan jaringan Aceh-Palembang.

Selain itu BNN juga menyita barang bukti berupa aset milik empat tersangka senilai Rp 64 miliar.

Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar bersama Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Kasubdit Lapdumas Kejagung Antonius Despinola, dan Kasubdit TPK dan TPPU Kejagung Gunawan Sumarsono menyampaikan paparan saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan uang tunai senilai Rp 372 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh PT Asset Pacific yang ada di bawah naungan PT Duta Palma Group.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa penyitaan itu dilakukan pada dua waktu yang berbeda, yakni pada Selasa (1/10) kemarin dengan total Rp 63 miliar di Menara Palma, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, pada penggeledahan kedua dilakukan di Gedung Palma Tower di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Rabu (2/10). Dari penggeledahan tersebut, telah disita uang dengan pecahan rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, hingga yen Jepang.

"Dalam penggeledahan ini, tim penyidik menemukan uang tunai sebanyak Rp 149.535.000.000," tuturnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menyita uang hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait korupsi kegiatan usaha Duta Palma Group. Uang yang disita mencapai kurang lebih Rp 372 miliar.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa penyitaan itu dilakukan pada dua waktu yang berbeda, yakni pada Selasa (1/10) kemarin dengan total Rp 63 miliar di menara Palma, Jakarta Selatan.

"Dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan uang tunai dengan lembaran Rp 100.000 sejumlah Rp 40 miliar yang ada di dalam 9 koper," ujar Abdul dalam konferensi pers di Kejagung, Rabu (2/10).

"Selain daripada itu, juga ditemukan uang Dolar Singapura sebanyak 2 juta. Bila dijumlah total dirupiahkan, penggeledahan pertama semuanya berjumlah Rp 63,7 miliar, sekitar itu, tapi kita lihat kursnya yang hari ini," jelas dia.

Selanjutnya, pada penggeledahan kedua dilakukan di Gedung Palma Tower di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, hari ini, Rabu (2/10). Dari penggeledahan tersebut, telah disita uang dengan pecahan rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, hingga yen Jepang.

"Dalam penggeledahan ini, tim penyidik menemukan uang tunai sebanyak Rp149.535.000.000," tuturnya.

"Kemudian uang dolar Singapura, sebanyak 12.514.200 dolar Singapura. Kemudian, yang ketiga, berupa uang dolar Amerika sebanyak 700.000 dolar AS. Yang keempat, uang yen sebanyak 2000 yen," lanjut Abdul.

Jika dikonversikan ke rupiah, kata dia, dalam dua penggeledahan itu penyidik Jampidsus Kejagung telah menyita sebesar Rp 372 miliar.

"Estimasi perkiraan rupiah adalah sejumlah Rp 372 miliar dari penggeledahan yang pertama dan kedua," pungkasnya.

Nantinya, uang ratusan miliar itu akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara TPPU terkait dengan kegiatan usaha perkebunan Duta Palma Group di Indragiri Hulu.

Adapun dalam kasus ini, 7 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Baik tersangka kasus korupsi maupun pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu oleh Kejagung.

Ketujuhnya adalah PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Asset Pacific, dan PT Darmex Plantations.

Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita Rp 450 miliar terkait dugaan korupsi korporasi Duta Palma Group. Uang itu dari PT Asset Pacific yang masih satu grup dengan Duta Palma.

Adapun kasus dugaan korupsi yang dilakukan PT Duta Palma Group telah mulai diusut oleh Kejagung. Kasus ini terkait korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Kejagung telah menaikkan status perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan.

Dalam kasusnya, perusahaan dengan bendera PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi diduga melakukan penyerobotan lahan hutan lindung di Indragiri Hulu seluas 37 ribu hektar.

Untuk kerugian keuangan negara, jaksa merujuk perhitungan BPKP. Yakni berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

“Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 4.798.706.951.640,00 dan USD 7,885,857.36," bunyi dakwaan.

"Juga merugikan perekonomian negara yaitu sebesar Rp 73.920.690.300.000,” lanjut dakwaan tersebut.

Surya Darmadi divonis 16 tahun penjara atas perbuatannya. Ditambah pembayaran uang pengganti sebesar Rp 2.238.274.248.234. Sesuai dengan nilai ganti kerugian keuangan negara.

Pihak Duta Palma belum berkomentar mengenai kasus yang sedang diusut Kejaksaan Agung tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal korupsi kegiatan usaha Duta Palma Group sebesar Rp372 miliar.

Penyitaan ini terkait dengan PT Darmex Plantations merupakan holding perkebunan dan PT Asset Pacific holding yang bergerak di bidang properti dari Duta Palma Group.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyampaikan penyitaan itu dilakukan pada dua waktu yang berbeda, yakni pada (1/10/2024) sebanyak Rp63 miliar di menara Palma, Jakarta Selatan.

"Tim melakukan penggeledahan di gedung menara palma jalan said Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan uang tunai Rp100.000 sejumlah Rp40 miliar yang ada di dalam koper. Ada uang sekitar SGD 2 juta. Jika di total penggeledahan pertama Rp63 miliar sekitar, tapi tergantung kursnya," kata Qohar di Kejagung, Rabu (2/10/2024) malam.

Selanjutnya, pada penggeledahan kedua dilakukan di Gedung Palma Tower di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan dengan menyita uang dengan pecahan rupiah, dollar hingga yen.

Totalnya, dalam dua penggeledahan itu penyidik Jampidsus Kejagung telah menyita sebanyak Rp372 miliar.

"Estimasi perkiraan rupiah adalah sejumlah Rp372 miliar dari penggeledahan yang pertama dan kedua," tambahnya.

Nantinya, uang ratusan miliar itu akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara TPPU terkait dengan kegiatan usaha perkebunan Duta Palma Group di Indragiri Hulu.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Gedung Kartika, Kejagung pada Rabu (2/10/2024), tampak uang Rp372 miliar itu ditampilkan dengan pecahan Rp100.000, uang tersebut disusun dalam sejumlah koper dan kardus di meja konferensi pers.

Abdul mengatakan, kasus korupsi ini merupakan hasil pengembangan kasus yang terkait dengan terpidana yang merupakan Bos Duta Palma, Surya Darmadi.

Perbesar

Pengembangan itu dilakukan lantaran dalam putusan pengadilan, pihak kejaksaan telah mendapatkan bukti-bukti tindak pidana terkait Duta Palma Group dalam perkara pokok pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan total ada tujuh korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Perinciannya, terdapat lima korporasi yang sudah menjadi tersangka TPK dan TPPU yaitu PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani.

Sementara, untuk perusahaan PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations merupakan tersangka TPPU. Adapun, sebelumnya Kejagung telah menyita uang sebesar Rp450 miliar terkait dengan tersangka perusahaan PT Asset Pacific.