JAKARTA, KOMPAS.com - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan Honda Scoopy generasi keenam dengan pembaharuan signifikan pada desain dan fitur lengkap, pada November 2024 ini.

Scoopy model baru ini dibanderol mulai mulai Rp 22.525.000 (tipe Energetic dan Fashion) sampai Rp 23.330.000 (tipe Stylish dan Prestige).

Meski begitu, unit bekas Scoopy masih banyak dicari oleh konsumen yang menginginkan motor skuter matik dengan desain retro yang stylish namun tetap terjangkau.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Kamis (7/11/2024) dari berbagai bursa motor bekas daring, berikut daftar harga Scoopy bekas yang ada dipasaran:

Berikut kisaran harga Honda Scoopy bekas per November 2024:
2010-2012: Rp 5 jutaan - Rp 8 jutaan
2013-2014: Rp 8 jutaan - Rp 11 jutaan
2015-2016: Rp 11 jutaan - Rp 14 jutaan
2017-2019: Rp 13 jutaan - Rp 16 jutaan
2020-2024: Rp 15 jutaan - Rp 19 jutaan

Perlu dicatat, sebelum membeli motor bekas pastikan untuk mengecek kondisi unit dengan teliti. Periksa kelengkapan surat-surat, seperti STNK dan BPKB, untuk memastikan motor tidak terlibat masalah.

Pastikan juga bahwa nomor rangka dan mesin sesuai dengan yang tertera di dokumen, agar tidak ada kesalahan administrasi di kemudian hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dalam pertemuan itu, PM Lawrence dan Najamudin membahas isu peningkatan investasi Singapura ke Indonesia. Khususnya, investasi ke berbagai daerah di Indonesia.

"Singapura merupakan investor raksasa bagi Indonesia dengan lebih dari 15 miliar Dolar AS yang dikucurkan ke Indonesia hanya pada tahun 2023, yang mencakup sekitar 30 persen dari seluruh investasi asing (di Indonesia)," ujar Najamudin dilansir siaran pers resmi, Kamis (7/11/2024).

"Singapura memiliki komitmen untuk investasi dengan porsi yang lebih besar di Indonesia khususnya di bidang ketahanan pangan, digital, semi konduktor dan IKN, dan saling menjaga stabilitas di ASEAN," lanjutnya.

Najamudin menyebut, hubungan bilateral Indonesia dan Singapura sudah memasuki usia 58 tahun.

Kedua negara merupakan adalah mitra strategis bidang politik, ekonomi, hingga pertahanan dan keamanan stabilitas di kawasan ASEAN.

Sementara itu, PM Singapura Lawrence Wong mengatakan pihaknya berharap Singapura dan Indonesia bisa saling meningkatkan kerjasama di berbagai bidang.

Termasuk bidang pertahanan, teknologi digital, green economy, dan ketahanan pangan.

“Kita mau sukses bersama-sama antara Indonesia dan Singapura, saling bekerja sama dalam berbagai bidang, tidak hanya sebagai negara tetangga tapi sebagai saudara, dan membangun kawasan ASEAN agar lebih kuat dan bersatu,” ujar PM Wong.

Sebagaimana diketahui, PM Lawrence Wong melalukan kunjungan resmi kenegaraan ke Indonesia selama dua hari, yakni Selasa dan Rabu (5-6/11/2024).

Pada Selasa, PM Wong bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.

Pada kesempatan itu, kedua pemimpin negara juga membahas kerja sama ekonomi.

Presiden Prabowo berharap, Singapura dapat memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia.

"Saya berharap, singapura dapat memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, termasuk melalui harmonisasi regulasi dan standar," ujar Prabowo dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

"Kami juga membahas upaya untuk meningkatkan investasi singapura di Indonesia pada sektor prioritas termasuk energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digital dan semikonduktor, kesehatan serta IKN (Ibu Kota Nusantara)," lanjut Prabowo.

KOMPAS.com - Platform AI generasi baru, Hera, mengumumkan peluncuran solusi inovatifnya yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan di perusahaan Indonesia.

Dengan slogan “Human Touch, High Tech,” Hera menggabungkan otomatisasi dengan empati sehingga memungkinkan agen AI membuat keputusan cerdas yang personal dan mengoperasikan alat secara mandiri dalam menyelesaikan masalah pelanggan yang kompleks.

“Agen AI kami dirancang untuk menerapkan praktik terbaik yang diidentifikasi oleh analitik khusus guna memastikan layanan berkualitas tinggi yang konsisten,” kata Founder Hera Joel Djuwadi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Sebagai informasi, agen AI Hera dipandu oleh Hema, yakni sistem analitik terintegrasi contact center yang dikembangkan oleh MBA pakar Customer Experience & Customer Service Indonesia Yuliana Agung dan telah digunakan lebih dari 25 tahun. Hema adalah Quality Assurance AI Analytic yang memantau kualitas layanan dalam berbagai dimensi seperti sentuhan manusia, empati, navigasi, dan akurasi respons, memberikan wawasan real-time untuk perbaikan berkelanjutan.

Agen AI bakal menyesuaikan perilakunya berdasarkan wawasan ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, Hema juga memantau kuantitas performa dan tingkat layanan Hera.

Tingkatkan pengalaman pelanggan

Platform Hera berfokus pada peningkatan pelayanan baik untuk melakukan penjualan maupun pelayanan pertanyaan dan keluhan pelanggan di banyak sektor, seperti perbankan, asuransi, keuangan, pembiayaan, e-commerce, kesehatan, ritel, transportasi, logistik, pengantaran, dan telekomunikasi untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan.

Hera dibuat sejalan dengan target meningkatkan pengalaman pelanggan, kepuasan pelanggan, dan keterlibatan proaktif. Kemampuan pembelajaran adaptif dari agen AI memungkinkan tim layanan berfokus pada peran strategis, menciptakan lingkungan layanan pelanggan yang lebih proaktif.

Pengembangan di masa depan akan mencakup dukungan suara yang lebih canggih, analitik data yang lebih mendalam, dan integrasi yang lebih luas dengan alat bisnis, guna menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih lancar dan personal.

KOMPAS.com - Platform AI generasi baru, Hera, mengumumkan peluncuran solusi inovatifnya yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan di perusahaan Indonesia.

Dengan slogan “Human Touch, High Tech,” Hera menggabungkan otomatisasi dengan empati sehingga memungkinkan agen AI membuat keputusan cerdas yang personal dan mengoperasikan alat secara mandiri dalam menyelesaikan masalah pelanggan yang kompleks.

“Agen AI kami dirancang untuk menerapkan praktik terbaik yang diidentifikasi oleh analitik khusus guna memastikan layanan berkualitas tinggi yang konsisten,” kata Founder Hera Joel Djuwadi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Sebagai informasi, agen AI Hera dipandu oleh Hema, yakni sistem analitik terintegrasi contact center yang dikembangkan oleh MBA pakar Customer Experience & Customer Service Indonesia Yuliana Agung dan telah digunakan lebih dari 25 tahun. Hema adalah Quality Assurance AI Analytic yang memantau kualitas layanan dalam berbagai dimensi seperti sentuhan manusia, empati, navigasi, dan akurasi respons, memberikan wawasan real-time untuk perbaikan berkelanjutan.

Agen AI bakal menyesuaikan perilakunya berdasarkan wawasan ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, Hema juga memantau kuantitas performa dan tingkat layanan Hera.

Tingkatkan pengalaman pelanggan

Platform Hera berfokus pada peningkatan pelayanan baik untuk melakukan penjualan maupun pelayanan pertanyaan dan keluhan pelanggan di banyak sektor, seperti perbankan, asuransi, keuangan, pembiayaan, e-commerce, kesehatan, ritel, transportasi, logistik, pengantaran, dan telekomunikasi untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan.

Hera dibuat sejalan dengan target meningkatkan pengalaman pelanggan, kepuasan pelanggan, dan keterlibatan proaktif. Kemampuan pembelajaran adaptif dari agen AI memungkinkan tim layanan berfokus pada peran strategis, menciptakan lingkungan layanan pelanggan yang lebih proaktif.

Pengembangan di masa depan akan mencakup dukungan suara yang lebih canggih, analitik data yang lebih mendalam, dan integrasi yang lebih luas dengan alat bisnis, guna menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih lancar dan personal.

KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan bahwa PT Shopee International Indonesia telah melaksanakan pakta integritas dan melakukan perubahan perilaku terkait pilihan jasa pengiriman sesuai perintah dalam surat 04/KPPU-I/2024.

Penetapan tersebut dibacakan langsung dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Aru Armando, Kamis (7/11/2024).

Dalam penjelasannya, Aru menyebutkan bahwa Shopee Indonesia dan Nusantara Ekspres Kilat selaku terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan syarat dan kewajiban dalam pakta integritas.

“KPPU menetapkan bahwa terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku sesuai Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024 sehingga pemeriksaan perkara tersebut dihentikan,” ujar Aru dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Itu berarti, tambah Aru, permintaan KPPU untuk perubahan antarmuka pada platform Shopee telah dipenuhi.

Permintaan untuk perubahan antarmuka sendiri diajukan agar konsumen mendapat pengalaman lebih baik dalam memilih penyedia jasa logistik.

“Terlapor 1 dan 2 bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat, dan dokumen, bahwa telah terjadi perubahan perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku,” kata Aru.

Selama periode pengawasan, KPPU secara aktif memantau dan mengevaluasi implementasi perbaikan yang dilakukan oleh Shopee.

Dalam perubahan antarmuka jasa kirim di aplikasi Shopee, pengguna kini bisa semakin mudah memilih jasa kirim berdasarkan preferensi mereka masing-masing.

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya Shopee untuk memastikan agar tidak ada tindakan yang memihak salah satu atau lebih terhadap penyedia jasa kirim tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengaku berterima kasih atas masukan dan dukungan yang diberikan oleh KPPU selama proses penetapan berlangsung.

Dok. Istimewa Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja saat bersalaman dengan Majelis Komisi.

Terlebih, proses itu juga bisa selesai dilakukan dengan cepat dan tak berlama-lama.

“Kami terus berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pengguna, sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia,” ucap Handhika.

Dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, Shopee berharap agar dapat terus membangun dan memperkuat kepercayaan komunitas.

Kepercayaan itu tidak hanya dibangun melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan menghadirkan layanan inovasi yang berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pengguna serta penjual di Shopee.

Kepatuhan Shopee untuk melakukan perubahan antarmuka pun mendapat respons positif dari para pengguna yang merasakan langsung manfaatnya.

Dok. Istimewa Tangkapan Layar pada akun @vinjaedoie melalui X.

Salah satu pengguna itu adalah pemilik akun X dengan username @vinjaedoie. Dalam platform ini, ia membagikan rasa puasanya terhadap penyesuaian antarmuka pemilihan jasa kirim di aplikasi Shopee.

Dukungan serupa juga diungkapkan oleh pengguna lain dengan username @kimsn0white.

“Aku kmn aja sih baru tau kalo shopee bisa ubah jasa kirim biar ongkirnya jd 0 rupiah,” ujar akun X @kimsn0white.

KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan bahwa PT Shopee International Indonesia telah melaksanakan pakta integritas dan melakukan perubahan perilaku terkait pilihan jasa pengiriman sesuai perintah dalam surat 04/KPPU-I/2024.

Penetapan tersebut dibacakan langsung dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Aru Armando, Kamis (7/11/2024).

Dalam penjelasannya, Aru menyebutkan bahwa Shopee Indonesia dan Nusantara Ekspres Kilat selaku terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan syarat dan kewajiban dalam pakta integritas.

“KPPU menetapkan bahwa terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku sesuai Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024 sehingga pemeriksaan perkara tersebut dihentikan,” ujar Aru dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Itu berarti, tambah Aru, permintaan KPPU untuk perubahan antarmuka pada platform Shopee telah dipenuhi.

Permintaan untuk perubahan antarmuka sendiri diajukan agar konsumen mendapat pengalaman lebih baik dalam memilih penyedia jasa logistik.

“Terlapor 1 dan 2 bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat, dan dokumen, bahwa telah terjadi perubahan perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku,” kata Aru.

Selama periode pengawasan, KPPU secara aktif memantau dan mengevaluasi implementasi perbaikan yang dilakukan oleh Shopee.

Dalam perubahan antarmuka jasa kirim di aplikasi Shopee, pengguna kini bisa semakin mudah memilih jasa kirim berdasarkan preferensi mereka masing-masing.

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya Shopee untuk memastikan agar tidak ada tindakan yang memihak salah satu atau lebih terhadap penyedia jasa kirim tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengaku berterima kasih atas masukan dan dukungan yang diberikan oleh KPPU selama proses penetapan berlangsung.

Dok. Istimewa Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja saat bersalaman dengan Majelis Komisi.

Terlebih, proses itu juga bisa selesai dilakukan dengan cepat dan tak berlama-lama.

“Kami terus berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pengguna, sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia,” ucap Handhika.

Dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, Shopee berharap agar dapat terus membangun dan memperkuat kepercayaan komunitas.

Kepercayaan itu tidak hanya dibangun melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan menghadirkan layanan inovasi yang berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pengguna serta penjual di Shopee.

Kepatuhan Shopee untuk melakukan perubahan antarmuka pun mendapat respons positif dari para pengguna yang merasakan langsung manfaatnya.

Dok. Istimewa Tangkapan Layar pada akun @vinjaedoie melalui X.

Salah satu pengguna itu adalah pemilik akun X dengan username @vinjaedoie. Dalam platform ini, ia membagikan rasa puasanya terhadap penyesuaian antarmuka pemilihan jasa kirim di aplikasi Shopee.

Dukungan serupa juga diungkapkan oleh pengguna lain dengan username @kimsn0white.

“Aku kmn aja sih baru tau kalo shopee bisa ubah jasa kirim biar ongkirnya jd 0 rupiah,” ujar akun X @kimsn0white.

JAKARTA, KOMPAS.com - Cadangan devisa Indonesia tercatat meningkat pada Oktober 2024. Kenaikan ini terjadi setelah pada bulan sebelumnya mengalami koreksi.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi cadangan devisa Indonesia mencapai 151,2 miliar dollar AS sampai dengan Oktober 2024. Nilai ini meningkat dibandingkan posisi pada akhir September 2024 sebesar 149,9 miliar dollar AS.

Angka tersebut menjadi posisi cadangan devisa yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Sebelumnya, nilai tertinggi cadangan devisa dicatatkan pada Agustus 2024, yakni sebesar 150,2 miliar dollar AS.

"Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2024 tercatat sebesar 151,2 miliar dollar AS, meningkat dibandingkan posisi pada akhir September 2024," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Ramdan bilang, kenaikan posisi cadangan devisa itu bersumber dari penerimaan pajak dan jasa.

Selain itu, kenaikan cadangan devisa juga didorong oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

Bank sentral menilai, posisi cadangan devisa itu dapat mendukung ketahanan eksternal dan stabilitas ekonomi RI. Pasalnya, posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor, 6,4 bulan impor, dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Hal ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tutur Denny.

Ke depan, bank sentral meyakini cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal.

Optimisme itu selaras dengan prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

"Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Cadangan devisa Indonesia tercatat meningkat pada Oktober 2024. Kenaikan ini terjadi setelah pada bulan sebelumnya mengalami koreksi.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi cadangan devisa Indonesia mencapai 151,2 miliar dollar AS sampai dengan Oktober 2024. Nilai ini meningkat dibandingkan posisi pada akhir September 2024 sebesar 149,9 miliar dollar AS.

Angka tersebut menjadi posisi cadangan devisa yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Sebelumnya, nilai tertinggi cadangan devisa dicatatkan pada Agustus 2024, yakni sebesar 150,2 miliar dollar AS.

"Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2024 tercatat sebesar 151,2 miliar dollar AS, meningkat dibandingkan posisi pada akhir September 2024," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Ramdan bilang, kenaikan posisi cadangan devisa itu bersumber dari penerimaan pajak dan jasa.

Selain itu, kenaikan cadangan devisa juga didorong oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

Bank sentral menilai, posisi cadangan devisa itu dapat mendukung ketahanan eksternal dan stabilitas ekonomi RI. Pasalnya, posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor, 6,4 bulan impor, dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Hal ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tutur Denny.

Ke depan, bank sentral meyakini cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal.

Optimisme itu selaras dengan prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

"Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 yang ditetapkan 5 November 2024.

Pada Perpres tersebut, struktur organisasi Kemenkeu mengalami perubahan dengan penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) baru, penghapusan satu badan lama, dan menambah satu badan baru.

Berikut poin-poin perubahan organisasi Kemenkeu pada pemerintahan Presiden Prabowo:

1. Langsung di Bawah Presiden

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, Kemenkeu kini berada langsung di bawah Presiden. Sebelumnya Kemenkeu berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," bunyi Pasal 2 ayat 1.

2. Ada Dua Ditjen Baru

Ditjen di bawah Kemenkeu bertambah dua, yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dengan penambahan tersebut, dalam Pasal 7 Perpres yang sama, Kemenkeu memiliki 9 Ditjen, yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dalam Pasal 13 dirincikan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan sesuai Pasal 45 yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sarna internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KSSK Dibawah Naungan Ditjen SPSK

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kini berada di bawah Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

Sebelumnya, Sekretariat KSSK secara administratif berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

"Dengan adanya Ditjen SPSK, Sekretariat KSSK tetap ada dan secara administratif berada dibawah Ditjen tersebut," ujar Deni saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Deni bilang, KSSK tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 yang ditetapkan 5 November 2024.

Pada Perpres tersebut, struktur organisasi Kemenkeu mengalami perubahan dengan penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) baru, penghapusan satu badan lama, dan menambah satu badan baru.

Berikut poin-poin perubahan organisasi Kemenkeu pada pemerintahan Presiden Prabowo:

1. Langsung di Bawah Presiden

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, Kemenkeu kini berada langsung di bawah Presiden. Sebelumnya Kemenkeu berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," bunyi Pasal 2 ayat 1.

2. Ada Dua Ditjen Baru

Ditjen di bawah Kemenkeu bertambah dua, yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dengan penambahan tersebut, dalam Pasal 7 Perpres yang sama, Kemenkeu memiliki 9 Ditjen, yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dalam Pasal 13 dirincikan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan sesuai Pasal 45 yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sarna internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KSSK Dibawah Naungan Ditjen SPSK

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kini berada di bawah Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

Sebelumnya, Sekretariat KSSK secara administratif berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

"Dengan adanya Ditjen SPSK, Sekretariat KSSK tetap ada dan secara administratif berada dibawah Ditjen tersebut," ujar Deni saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Deni bilang, KSSK tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

3. BKF Dihapus, Digantikan Badan Baru

Perubahan selanjutnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tak lagi ada dalam struktur organisasi Kemenkeu. Deni bilang, BKF dilebur ke Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

"Penguatan BKF dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," kata Deni. "Istilah tepatnya adalah penguatan BKF, jadi tidak ada yang lain dalam peleburan tersebut," tambahnya.

Namun, dalam struktur baru Kemenkeu tetap ada dua badan karena ada badan baru bernama Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Sementara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tetap ada.

Adapun dalam Pasal 53, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka struktur organisasi Kemenkeu yang baru sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

2. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

3. Direktorat Jenderal Anggaran

4. Direktorat Jenderal Pajak

5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

10. Direktorat Jenderal Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan

11. Inspektorat Jenderal

12. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

13. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak

15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak

17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara

18. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak

19. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara

20. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional

21. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal

22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan

DENPASAR, KOMPAS.com - Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan program biodiesel 40 persen (B40) pada 2025.

Namun, di tengah wacana implementasi rencana tersebut, produksi sawit nasional justru menurun.

Sebagai informasi, B40 adalah bahan bakar hasil campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) 40 persen dan solar 60 persen.

Dengan demikian, pemanfaatan CPO untuk bauran biodiesel akan meningkat, dari yang saat ini mencapai 35 persen.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono melaporkan, sampai dengan Agustus 2024, produksi CPO nasional mencapai 34,7 juta ton. Angka ini turun sekitar 4,1 persen dari capaian tahun lalu yang mencapai 36,2 juta ton.

"Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia telah menghadapi stagnansi produksi selama beberapa tahun terakhir," kata dia, dalam gelaran acara IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, permasalahan itu dipicu oleh lambatnya progres program peremajaan sawit rakyat (PSR). Hal ini membuat produksi CPO belum akan meningkat dalam waktu dekat.

"Meskipun faktor cuaca lebih mendukung pada tahun ini, peningkatan produksi (CPO) secara signifikan tidak diharapkan terjadi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, rencana pemerintah untuk meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel tentu akan berimplikasi terhadap pasokan CPO.

Oleh karenanya, permasalahan produktivitas CPO harus menjadi perhatian para pelaku usaha sawit. "Wajib meningkatkan produktivitas, mau tidak mau," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis, program B40 akan dimulai pada 1 Januari 2025.

Pasalnya, bahan bakar tersebut telah selesai diuji coba.

“B40 kan 1 Januari sudah mulai, jalan 1 Januari, selebihnya (program sampai B100) sambil berjalan,” kata Bahlil usai konferensi pers pembahasan usulan Program Quick Win Kementerian Bidang Perekonomian di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

DENPASAR, KOMPAS.com - Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan program biodiesel 40 persen (B40) pada 2025.

Namun, di tengah wacana implementasi rencana tersebut, produksi sawit nasional justru menurun.

Sebagai informasi, B40 adalah bahan bakar hasil campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) 40 persen dan solar 60 persen.

Dengan demikian, pemanfaatan CPO untuk bauran biodiesel akan meningkat, dari yang saat ini mencapai 35 persen.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono melaporkan, sampai dengan Agustus 2024, produksi CPO nasional mencapai 34,7 juta ton. Angka ini turun sekitar 4,1 persen dari capaian tahun lalu yang mencapai 36,2 juta ton.

"Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia telah menghadapi stagnansi produksi selama beberapa tahun terakhir," kata dia, dalam gelaran acara IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, permasalahan itu dipicu oleh lambatnya progres program peremajaan sawit rakyat (PSR). Hal ini membuat produksi CPO belum akan meningkat dalam waktu dekat.

"Meskipun faktor cuaca lebih mendukung pada tahun ini, peningkatan produksi (CPO) secara signifikan tidak diharapkan terjadi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, rencana pemerintah untuk meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel tentu akan berimplikasi terhadap pasokan CPO.

Oleh karenanya, permasalahan produktivitas CPO harus menjadi perhatian para pelaku usaha sawit. "Wajib meningkatkan produktivitas, mau tidak mau," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis, program B40 akan dimulai pada 1 Januari 2025.

Pasalnya, bahan bakar tersebut telah selesai diuji coba.

“B40 kan 1 Januari sudah mulai, jalan 1 Januari, selebihnya (program sampai B100) sambil berjalan,” kata Bahlil usai konferensi pers pembahasan usulan Program Quick Win Kementerian Bidang Perekonomian di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).