1. BP Danantara Batal Diresmikan Prabowo Besok, Ini Penyebabnya

Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada besok, Kamis (7/11/2024).

Hal itu diungkapkan Kepala BP Danantara Muliaman Darmansyah Hadad. Menurutnya, Prabowo akan meresmikan lembaga baru tersebut usai menyelesaikan lawatan ke sejumlah negara.

Presiden ke-8 RI tersebut dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama 16 hari, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

"Belum jadi besok. Tunggu presiden kembali ya," ujar Muliaman di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Ia mengaku, Prabowo meminta untuk pembentukan BP Investasi Danantara dipersiapkan dengan matang sebelum akhirnya diluncurkan.

Lebih lanjut, Muliaman bilang, dasar hukum pembentukan BP Investasi Danantara adalah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

"Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahannya ada dua, PP dan Perpres," kata dia.

Selengkapnya klik di sini.

2. Beredar Terigu Bogasari Palsu, Indofood Imbau Masyarakat Hati-hati

Manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari mengimbau masyarakat terkait pemalsuan terigu menggunakan merek Bogasari belakangan ini.

Catatan Bogasari, terjadi pemalsuan yang sempat menyebar penjualannya di wilayah Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi hingga Kabupaten Sumedang.

Barang bukti yang berhasil disita Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) sekitar 31 ton. Aksi pemalsuan ini sudah berlangsung sekitar tiga tahun berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka.

“Terima kasih kepada pimpinan Polda Jawa Barat dan tim yang sudah mengusut tuntas praktik pemalsuan yang sangat merugikan perusahaan, terutama merugikan konsumen karena sudah membeli produk yang tidak sesuai dengan harapannya. Semoga penangkapan seluruh tersangka yang akan dilanjutkan ke pengadilan dan mendapatkan hukuman sesuai aturan hukum yang berlaku dapat memberikan efek jera kepada para pelaku,” kata Direktur Indofood Franciscus Welirang dalam siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Selengkapnya klik di sini.

3. Bos Roatex: Pembayaran Tol Tanpa Sentuh-Tanpa Setop (MLFF) Mulai Diterapkan Kuartal I 2025

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menargetkan bahwa penggunaan pembayaran tol tanpa sentuh dan tanpa setop (Multi Line Free Flow / MLFF) dapat diterapkan pada kuartal I 2025.

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg, menyatakan bahwa teknologi mereka sudah siap untuk diterapkan apabila pemerintah memutuskan untuk meluncurkannya.

RITS juga siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam ekosistem MLFF, seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), perbankan, hingga Bank Indonesia (BI).

“Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami menargetkan MLFF bisa digunakan pada kuartal I 2025,” ujar Attila dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

“Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat,” lanjutnya.

Selengkapnya klik di sini.

4. Mendag Budi: Indonesia Siap Hadapi Hasil Pilpres AS dan Bakal Terus Tingkatkan Ekspor

Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyatakan bahwa pemerintah siap menghadapi apa pun kondisi yang muncul dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS).

"Iya, pokoknya kita siap. Kita siap ekspor ke mana saja, apa pun kondisinya," kata Budi setelah melepas ekspor produk Mayora Group di kompleks PT Torabika Eka Semesta, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Budi menjelaskan bahwa Indonesia akan beradaptasi dengan siapa pun pemimpin baru AS nantinya, apakah itu Donald Trump atau Kamala Harris.

"Terkait kondisi ekonomi dan politik, kita siap beradaptasi," ujarnya.

Sebagai informasi, Donald Trump mengklaim kemenangannya dalam Pilpres AS 2024 pada Rabu (6/11/2024) dini hari waktu setempat.

Berdasarkan perhitungan media AS, Trump hanya membutuhkan empat suara elektoral lagi untuk mencapai batas minimal 270 suara.

Selengkapnya klik di sini.

5. Fenomena Judi Online: 70 Persen Gaji Dihabiskan, Ada Pemain di Bawah 10 Tahun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait perilaku perjudian online di Indonesia.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa sejumlah masyarakat dengan penghasilan kecil menghabiskan hampir 70 persen gaji mereka untuk judi online.

“Jika sebelumnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp1 juta hanya menggunakan Rp 100.000-200.000 untuk berjudi, sekarang jumlahnya hampir mencapai Rp 900.000," ujar Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (6/11) dikutip dari Antara.

Menurutnya, fenomena ini menandakan peningkatan kecanduan judi online di kalangan masyarakat. Selain itu, PPATK juga mencatat bahwa sebagian besar pemain judi online adalah masyarakat dengan nominal deposit kecil, antara Rp 100.000 hingga Rp 1 juta.

Sebanyak 25,15 persen pemain tercatat mendepositkan uang dalam kisaran Rp 10.000 hingga Rp 100.000.

Selengkapnya klik di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com -Grab membantu perusahaan rintisan (startup) bertemu dengan investor potensial dalam mengembangkan bisnis melalui program Grab Ventures Velocity (GVV).

Tahun ini, GVV berfokus pada sektor teknologi, terutama kesehatan dan makanan, serta ESG. Dari lebih dari 200 startup yang mendaftar di program GVV empat startup, yakni Arummi, Blitz, DOOgether, dan Surplus dinobatkan sebagai finalis GVV Batch 7.

Keempat startup ini tak hanya berkesempatan memperkenalkan bisnisnya di hadapan lebih dari 100 investor potensial, namun juga mendapatkan bimbingan intensif, akses terhadap jaringan yang luas, peluang pengembangan dan pendanaan bisnis, hingga pemanfaatan Grab dan OVO untuk mengembangkan bisnisnya.

Shutterstock/Indypendenz Ilustrasi pebisnis startup.

"Program Grab Ventures Velocity (GVV) merupakan salah satu manifestasi dari komitmen Grab untuk mendorong startup-startup baru di Tanah Air untuk membangun bisnis yang tangguh dan berkelanjutan," kata Rivana Mezaya, Director of Digital and Sustainability Grab Indonesia dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Rivana menjelaskan, sejak pertama kali diadakan, GVV telah menjembatani 36 startup untuk memperoleh investor baru hingga bertukar gagasan terkait solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami berharap keempat startup finalis GVV Batch 7 tak hanya dapat mengembangkan bisnisnya, namun juga mendorong startup lainnya untuk terus berinovasi lewat pemanfaatan teknologi," imbuh dia.

Program GVV secara konsisten mendukung pertumbuhan startup di Indonesia. Hingga saat ini, 86 persen dari alumni GVV masih terus beroperasi.

Menurut Rivana, ini menunjukkan ketangguhan dan daya saing dari para startup binaan GVV.

"Dengan dukungan yang kuat dari ekosistem Grab, GVV berkomitmen untuk terus melahirkan startup-startup berkualitas yang mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com -Grab membantu perusahaan rintisan (startup) bertemu dengan investor potensial dalam mengembangkan bisnis melalui program Grab Ventures Velocity (GVV).

Tahun ini, GVV berfokus pada sektor teknologi, terutama kesehatan dan makanan, serta ESG. Dari lebih dari 200 startup yang mendaftar di program GVV empat startup, yakni Arummi, Blitz, DOOgether, dan Surplus dinobatkan sebagai finalis GVV Batch 7.

Keempat startup ini tak hanya berkesempatan memperkenalkan bisnisnya di hadapan lebih dari 100 investor potensial, namun juga mendapatkan bimbingan intensif, akses terhadap jaringan yang luas, peluang pengembangan dan pendanaan bisnis, hingga pemanfaatan Grab dan OVO untuk mengembangkan bisnisnya.

Shutterstock/Indypendenz Ilustrasi pebisnis startup.

"Program Grab Ventures Velocity (GVV) merupakan salah satu manifestasi dari komitmen Grab untuk mendorong startup-startup baru di Tanah Air untuk membangun bisnis yang tangguh dan berkelanjutan," kata Rivana Mezaya, Director of Digital and Sustainability Grab Indonesia dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Rivana menjelaskan, sejak pertama kali diadakan, GVV telah menjembatani 36 startup untuk memperoleh investor baru hingga bertukar gagasan terkait solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami berharap keempat startup finalis GVV Batch 7 tak hanya dapat mengembangkan bisnisnya, namun juga mendorong startup lainnya untuk terus berinovasi lewat pemanfaatan teknologi," imbuh dia.

Program GVV secara konsisten mendukung pertumbuhan startup di Indonesia. Hingga saat ini, 86 persen dari alumni GVV masih terus beroperasi.

Menurut Rivana, ini menunjukkan ketangguhan dan daya saing dari para startup binaan GVV.

"Dengan dukungan yang kuat dari ekosistem Grab, GVV berkomitmen untuk terus melahirkan startup-startup berkualitas yang mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia," sebut dia.

Tahun ini, GVV mewadahi empat startup yang konsisten mempromosikan keberlanjutan dalam pengembangan bisnisnya. Arummi memproduksi alternatif susu berbasis tanaman dan Blitz yang menghadirkan jasa logistik menggunakan kendaraan elektrik.

Sementara itu, DOOgether yang menawarkan akses dan solusi untuk gaya hidup sehat, hingga Surplus yang berfokus pada pengurangan limbah makanan dari industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum bagi bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih.

PP Nomor 47 Tahun 2024 tersebut mengatur tentang penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, PP tersebut diperlukan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang mengatur hapus tagih utang di Himbara.

"PP itu adalah perintah dari UU P2SK itu untuk memberikan kepastian hukum kepada bank-bank BUMN bahwa hapus tagih itu diperbolehkan," ujarnya saat ditemui di Mall Gandaria City, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dia menjelaskan, selama ini bank swasta lebih fleksibel mengelola kredit macet dibandingkan bank BUMN.

Bank swasta bisa melakukan hapus buku terlebih dahulu, yaitu menghapuskan utang tersebut dari pembukuan mereka meskipun debitor tetap memiliki kewajiban untuk membayar.

Setelah itu, jika masih dianggap tidak dapat ditagih, mereka bisa melanjutkan ke proses hapus tagih, yang berarti penghapusan total kewajiban utang, yang pada umumnya dilakukan jika bank sudah sangat yakin bahwa utang tersebut memang tidak akan bisa tertagih lagi.

Sementara untuk bank BUMN, mereka juga bisa melakukan hapus buku. Namun, untuk proses hapus tagih sering kali terhambat oleh kekhawatiran bahwa tindakan tersebut bisa dianggap merugikan keuangan negara.

Pasalnya, bank BUMN sebagai lembaga yang dikelola oleh negara memiliki pertanggungjawaban yang lebih besar terhadap penggunaan dana negara dan sering kali memerlukan kebijakan yang lebih hati-hati dalam hal penghapusan utang.

"Kalau bank swasta bisa lakukan dengan fleksibel, tapi kalau bank BUMN itu bisa melakukan hapus buku tapi mereka takut melakukan hapus tagih. Karena masih ada kebimbangan apakah hapus tagih itu kemudian bisa dianggap merugikan keuangan negara," jelasnya.

Dia menegaskan, meski nantinya bank-bank BUMN bisa melakukan hapus buku, namun hanya dapat dilakukan kepada utang yang nilainya kecil seperti UMKM dan utang yang usianya sudah lama.

"Untuk menjaga moral hazard, makanya jumlahnya kan untuk yang kecil-kecil saja," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerbitkan aturan untuk menghapus utang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

"Saya akan menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan utang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Selasa.

Ia menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Dia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum bagi bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih.

PP Nomor 47 Tahun 2024 tersebut mengatur tentang penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, PP tersebut diperlukan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang mengatur hapus tagih utang di Himbara.

"PP itu adalah perintah dari UU P2SK itu untuk memberikan kepastian hukum kepada bank-bank BUMN bahwa hapus tagih itu diperbolehkan," ujarnya saat ditemui di Mall Gandaria City, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dia menjelaskan, selama ini bank swasta lebih fleksibel mengelola kredit macet dibandingkan bank BUMN.

Bank swasta bisa melakukan hapus buku terlebih dahulu, yaitu menghapuskan utang tersebut dari pembukuan mereka meskipun debitor tetap memiliki kewajiban untuk membayar.

Setelah itu, jika masih dianggap tidak dapat ditagih, mereka bisa melanjutkan ke proses hapus tagih, yang berarti penghapusan total kewajiban utang, yang pada umumnya dilakukan jika bank sudah sangat yakin bahwa utang tersebut memang tidak akan bisa tertagih lagi.

Sementara untuk bank BUMN, mereka juga bisa melakukan hapus buku. Namun, untuk proses hapus tagih sering kali terhambat oleh kekhawatiran bahwa tindakan tersebut bisa dianggap merugikan keuangan negara.

Pasalnya, bank BUMN sebagai lembaga yang dikelola oleh negara memiliki pertanggungjawaban yang lebih besar terhadap penggunaan dana negara dan sering kali memerlukan kebijakan yang lebih hati-hati dalam hal penghapusan utang.

"Kalau bank swasta bisa lakukan dengan fleksibel, tapi kalau bank BUMN itu bisa melakukan hapus buku tapi mereka takut melakukan hapus tagih. Karena masih ada kebimbangan apakah hapus tagih itu kemudian bisa dianggap merugikan keuangan negara," jelasnya.

Dia menegaskan, meski nantinya bank-bank BUMN bisa melakukan hapus buku, namun hanya dapat dilakukan kepada utang yang nilainya kecil seperti UMKM dan utang yang usianya sudah lama.

"Untuk menjaga moral hazard, makanya jumlahnya kan untuk yang kecil-kecil saja," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerbitkan aturan untuk menghapus utang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

"Saya akan menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan utang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Selasa.

Ia menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Dia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan penyaluran pupuk subsidi harus berada di satu kendali atau komando.

Usulan itu disampaikan Mentan Amran setelah mendapat banyak keluhan tentang kebijakan pupuk bersubsidi dari kepala desa saat dirinya memberikan sambutan pada acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Seorang kepala desa asal Cilacap mengaku belum mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah 100 persen.

Lalu, kepala desa Tugu dari Banten mengaku petani di wilayahnya kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Menanggapi itu, Amran mengatakan bahwa pemerintah telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk 100 persen menjadi 9,5 juta ton dari yang sebelumnya sebesar 4,7 juta ton pada tahun ini.

“Pak Menko (Zulhas) lapor, kita buka-bukaan, makanya ke depan ini harus satu komando, tapi komandonya (sekarang) tujuh (kementerian/lembaga). Kami kirim pupuk itu sejak Januari, keputusan (penambahan kuota pupuk subsidi) Januari, sekarang sudah bulan 11, tapi ini tidak sampai. Tambahan 100 persen, tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk itu tidak ada. Padahal pupuk numpuk,” kata Amran.

Adapun acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024.

Pada beleid tersebut, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memudahkan proses penebusan pupuk bersubsidi.

Amran menyebutkan, syarat pengambilan pupuk bersubsidi hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP).

“Tidak usah kartu tani, tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan KTP, Bapak/Ibu. Gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini. KTP cukup ambil pupuk,” kata Amran.

Amran juga mengancam akan mencopot izin distributor apabila pupuk bersubsidi masih sulit didapat petani.

“Kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot, Pak. Kalau direktur saya salah, saya copot sebentar. Kalau distributornya yang salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya,” kata Amran kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi yang turut hadir di lokasi.

Mendengar itu, Rahmad menyatakan setuju apabila ada penindakan kepada manajer atau distributor yang mempersulit distribusi pupuk bersubsidi.

“Saya sepakat, yang salah harus dicopot. Nanti kami teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tapi saya sepakat kalau demi perbaikan, tidak ada kompromi,” kata Rahmad.

“Tapi kami harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa, sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah,” tambah dia.

Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia juga akan mengevaluasi sekitar 1.000 distributor pupuk. “Evaluasi 1.000 lebih distributor, (sebanyak) 1.076 distributor akan kami evaluasi,” kata Rahmad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan penyaluran pupuk subsidi harus berada di satu kendali atau komando.

Usulan itu disampaikan Mentan Amran setelah mendapat banyak keluhan tentang kebijakan pupuk bersubsidi dari kepala desa saat dirinya memberikan sambutan pada acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Seorang kepala desa asal Cilacap mengaku belum mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah 100 persen.

Lalu, kepala desa Tugu dari Banten mengaku petani di wilayahnya kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Menanggapi itu, Amran mengatakan bahwa pemerintah telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk 100 persen menjadi 9,5 juta ton dari yang sebelumnya sebesar 4,7 juta ton pada tahun ini.

“Pak Menko (Zulhas) lapor, kita buka-bukaan, makanya ke depan ini harus satu komando, tapi komandonya (sekarang) tujuh (kementerian/lembaga). Kami kirim pupuk itu sejak Januari, keputusan (penambahan kuota pupuk subsidi) Januari, sekarang sudah bulan 11, tapi ini tidak sampai. Tambahan 100 persen, tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk itu tidak ada. Padahal pupuk numpuk,” kata Amran.

Adapun acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024.

Pada beleid tersebut, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memudahkan proses penebusan pupuk bersubsidi.

Amran menyebutkan, syarat pengambilan pupuk bersubsidi hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP).

“Tidak usah kartu tani, tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan KTP, Bapak/Ibu. Gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini. KTP cukup ambil pupuk,” kata Amran.

Amran juga mengancam akan mencopot izin distributor apabila pupuk bersubsidi masih sulit didapat petani.

“Kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot, Pak. Kalau direktur saya salah, saya copot sebentar. Kalau distributornya yang salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya,” kata Amran kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi yang turut hadir di lokasi.

Mendengar itu, Rahmad menyatakan setuju apabila ada penindakan kepada manajer atau distributor yang mempersulit distribusi pupuk bersubsidi.

“Saya sepakat, yang salah harus dicopot. Nanti kami teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tapi saya sepakat kalau demi perbaikan, tidak ada kompromi,” kata Rahmad.

“Tapi kami harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa, sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah,” tambah dia.

Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia juga akan mengevaluasi sekitar 1.000 distributor pupuk. “Evaluasi 1.000 lebih distributor, (sebanyak) 1.076 distributor akan kami evaluasi,” kata Rahmad.

KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah membuka penjualan tiket kereta api (KA) untuk keberangkatan periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024/2025).

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menjelaskan, penjualan tiket telah dibuka untuk keberangkatan H-7 Natal 2024 atau 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Pembelian tiket kereta api periode Nataru bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, website https://kai.id, serta seluruh channel resmi pemesanan tiket KA lainnya.

“Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal keretanya," kata Ixfan dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Ixfan menambahkan, KAI terus melakukan inovasi terbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Salah satunya dengan menerapkan sistem antrean saat pembelian tiket kereta api jarak jauh.

Sistem antrean ini diberlakukan pada aplikasi Access by KAI dan web kai.id dengan tujuan agar calon penumpang mendapatkan kepastian layanan, khususnya pada saat-saat peak season seperti musim Lebaran atau Natal dan Tahun Baru.

Saat peak season biasanya akan terjadi kepadatan pemesanan tiket. Melalui sistem antrean ini, calon penumpang akan diberitahukan perkiraan waktu tunggu untuk mendapatkan tiketnya.

"KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan memanfaatkan teknologi terkini dan menjaga tingkat keamanan data serta informasi," jelasnya.

???????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????? ???????????????????????? ????????????????/???????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ????

Lengah dikit, udah akhir 2024 aja! Tapi jangan lengah buat war tiket liburan Natal dan Tahun 2025, ygy! ????

Jangan sampai kehabisan tiket libur akhir tahun, karena… pic.twitter.com/HIuynyx4Ke

— Kereta Api Indonesia (@KAI121) November 6, 2024

Lebih lanjut, dilansir dari informasi resmi PT KAI, jadwal pemesanan tiket KA Nataru 2024/2025 sebagai berikut:

• Tanggal pemesanan 4 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 19 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 5 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 20 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 6 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 21 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 7 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 22 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 8 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 23 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 9 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 24 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 10 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 25 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 11 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 26 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 12 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 27 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 13 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 28 Desember 2024

• Tanggal pemesanan 14 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 29 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 15 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 30 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 16 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 31 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 17 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 1 Januari 2025
• Tanggal pemesanan 18 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 2 Januari 2025
• Tanggal pemesanan 19 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 3 Januari 2025
• Tanggal pemesanan 20 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 4 Januari 2024
• Tanggal pemesanan 21 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 5 Januari 2025.

KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah membuka penjualan tiket kereta api (KA) untuk keberangkatan periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024/2025).

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menjelaskan, penjualan tiket telah dibuka untuk keberangkatan H-7 Natal 2024 atau 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Pembelian tiket kereta api periode Nataru bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, website https://kai.id, serta seluruh channel resmi pemesanan tiket KA lainnya.

“Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal keretanya," kata Ixfan dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Ixfan menambahkan, KAI terus melakukan inovasi terbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Salah satunya dengan menerapkan sistem antrean saat pembelian tiket kereta api jarak jauh.

Sistem antrean ini diberlakukan pada aplikasi Access by KAI dan web kai.id dengan tujuan agar calon penumpang mendapatkan kepastian layanan, khususnya pada saat-saat peak season seperti musim Lebaran atau Natal dan Tahun Baru.

Saat peak season biasanya akan terjadi kepadatan pemesanan tiket. Melalui sistem antrean ini, calon penumpang akan diberitahukan perkiraan waktu tunggu untuk mendapatkan tiketnya.

"KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan memanfaatkan teknologi terkini dan menjaga tingkat keamanan data serta informasi," jelasnya.

???????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????? ???????????????????????? ????????????????/???????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ????

Lengah dikit, udah akhir 2024 aja! Tapi jangan lengah buat war tiket liburan Natal dan Tahun 2025, ygy! ????

Jangan sampai kehabisan tiket libur akhir tahun, karena… pic.twitter.com/HIuynyx4Ke

— Kereta Api Indonesia (@KAI121) November 6, 2024

Lebih lanjut, dilansir dari informasi resmi PT KAI, jadwal pemesanan tiket KA Nataru 2024/2025 sebagai berikut:

• Tanggal pemesanan 4 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 19 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 5 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 20 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 6 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 21 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 7 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 22 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 8 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 23 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 9 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 24 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 10 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 25 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 11 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 26 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 12 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 27 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 13 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 28 Desember 2024

• Tanggal pemesanan 14 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 29 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 15 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 30 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 16 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 31 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 17 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 1 Januari 2025
• Tanggal pemesanan 18 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 2 Januari 2025
• Tanggal pemesanan 19 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 3 Januari 2025
• Tanggal pemesanan 20 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 4 Januari 2024
• Tanggal pemesanan 21 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 5 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menandatangani kerja sama dalam mempercepat program pangan bergizi dan swasembada pangan.

Tanda tangan memorandum of understanding (MoU) itu disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Menteri Desa PDT Yandri Susanto di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

“Hari ini, Menteri Pertanian dan Menteri Desa melakukan MoU, saya sungguh apresiasi. Menteri Desa dan Menteri Pertanian kerjanya cepat sekali. Seluruh Indonesia sudah dijelajahi, mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, cepat sekali gerakannya,” kata Zulhas.

Zulhas mengatakan, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih harus bekerja satu tim untuk mencapai target swasembada pangan pada 2028, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kata kunci kita ini semua satu tim,” ujar Zulhas.

“Untuk swasembada pangan tahun 2028, itu semua pihak terlibat. Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri BUMN, Dirut Pupuk, (Menteri) PU pengairannya, irigasinya, bendungannya, Pak Polisi pengamanannya, TNI teritorinya membantu, bupati kemudian wali kota, kepala desa, Menteri Kehutanan tanahnya. Penelitian benihnya ada BRIN,” kata Zulhas.

Sementara itu, Mentan Amran menjelaskan ada dua bagian yang tertuang dalam penandatangan MoU kali ini, yakni program pangan bergizi dan swasembada pangan.

"Kementerian Pertanian men-support benih, bibit, dan seterusnya. Nantinya adalah kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan bakunya diambil dari sekitar di desa atau di sekitar dapur yang dibangun. Itu target kita," kata Amran.

Amran menyampaikan, dalam pendistribusian bibit maupun benih akan diserahkan ke masyarakat desa. Di sinilah, lanjut dia, bentuk kolaborasi antara Kementan dengan Kemendes PDT.

Untuk program pangan bergizi, Kementan dan Kemendes PDT akan melibatkan kepolisian.

“Kami kolaborasi dengan Polri. Jadi ada Kemendes PDT dan kepolisian. Kepolisian (untuk) pengawasan pendampingan, anggaran dari Kemendes PDT 20 persen, itu Rp 16 triliun,” kata Amran.

Kemudian, untuk program swasembada pangan, Kementan berkolaborasi dengan TNI.

“Swasembada (pangan) kolaborasinya dengan TNI sudah berjalan,” tutur Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengonfirmasi telah mengetahui rencana Apple Inc. untuk membangun pabrik aksesori dan komponen perangkat Apple di Indonesia. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat ini menawarkan investasi senilai 10 juta dollar AS atau sekitar Rp 157 miliar guna mendukung penjualan iPhone 16 series di Indonesia.

"Kami sudah mendengar kabar ini dan telah melakukan komunikasi, namun rencananya akan dibahas lebih detail," ujar Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat ditemui di St. Regis Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Faisol menjelaskan bahwa Apple sebelumnya sempat menunjukkan minat untuk berinvestasi di Indonesia, namun komitmen tersebut dinilai belum kuat. Dengan adanya komitmen baru ini, Faisol berharap Apple dapat segera merealisasikannya.

"Sebelumnya kami mendengar komitmen dari Apple, namun hingga beberapa waktu lalu masih kurang. Kami berharap komitmen yang sekarang dapat segera diwujudkan," tuturnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan anonim yang dikutip Bloomberg, Apple menawarkan tambahan investasi sebesar 10 juta dollar AS untuk mendanai pabrik di Bandung melalui mitra lokal. Pabrik ini diharapkan akan memproduksi aksesori dan komponen untuk perangkat Apple.

Apple kabarnya sudah mengajukan proposal terkait rencana investasi tersebut kepada Kemenperin, meski hingga kini masih dalam tahap pertimbangan. Rincian terkait jenis aksesori dan komponen yang akan diproduksi juga belum dipublikasikan secara resmi.

Menambahkan konteks ini, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Indonesia memang telah memberlakukan pembatasan untuk perangkat yang belum memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan pihaknya akan menindak platform e-commerce yang masih menjual iPhone 16 dan Google Pixel karena belum memiliki izin edar di Indonesia. Hal ini diakibatkan ketidaksesuaian komponen lokal pada produk tersebut.

Langkah tegas ini menjadi salah satu alasan yang mendorong Apple untuk mempertimbangkan pembangunan pabrik aksesori dan komponen lokal di Indonesia.

Dengan membangun fasilitas produksi di dalam negeri, Apple berupaya memenuhi regulasi TKDN agar produknya, termasuk iPhone 16, dapat beredar resmi di pasar Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengonfirmasi telah mengetahui rencana Apple Inc. untuk membangun pabrik aksesori dan komponen perangkat Apple di Indonesia. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat ini menawarkan investasi senilai 10 juta dollar AS atau sekitar Rp 157 miliar guna mendukung penjualan iPhone 16 series di Indonesia.

"Kami sudah mendengar kabar ini dan telah melakukan komunikasi, namun rencananya akan dibahas lebih detail," ujar Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat ditemui di St. Regis Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Faisol menjelaskan bahwa Apple sebelumnya sempat menunjukkan minat untuk berinvestasi di Indonesia, namun komitmen tersebut dinilai belum kuat. Dengan adanya komitmen baru ini, Faisol berharap Apple dapat segera merealisasikannya.

"Sebelumnya kami mendengar komitmen dari Apple, namun hingga beberapa waktu lalu masih kurang. Kami berharap komitmen yang sekarang dapat segera diwujudkan," tuturnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan anonim yang dikutip Bloomberg, Apple menawarkan tambahan investasi sebesar 10 juta dollar AS untuk mendanai pabrik di Bandung melalui mitra lokal. Pabrik ini diharapkan akan memproduksi aksesori dan komponen untuk perangkat Apple.

Apple kabarnya sudah mengajukan proposal terkait rencana investasi tersebut kepada Kemenperin, meski hingga kini masih dalam tahap pertimbangan. Rincian terkait jenis aksesori dan komponen yang akan diproduksi juga belum dipublikasikan secara resmi.

Menambahkan konteks ini, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Indonesia memang telah memberlakukan pembatasan untuk perangkat yang belum memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan pihaknya akan menindak platform e-commerce yang masih menjual iPhone 16 dan Google Pixel karena belum memiliki izin edar di Indonesia. Hal ini diakibatkan ketidaksesuaian komponen lokal pada produk tersebut.

Langkah tegas ini menjadi salah satu alasan yang mendorong Apple untuk mempertimbangkan pembangunan pabrik aksesori dan komponen lokal di Indonesia.

Dengan membangun fasilitas produksi di dalam negeri, Apple berupaya memenuhi regulasi TKDN agar produknya, termasuk iPhone 16, dapat beredar resmi di pasar Indonesia.