KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung sedang melakukan modernisasi Daerah Irigasi (DI) Rentang di Provinsi Jawa Barat.

Proyek ini bertujuan mengoptimalkan layanan irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.

Modernisasi DI Rentang telah dimulai sejak tahun 2016 dan diharapkan selesai pada 2026. Saat ini progres pekerjaan mencapai 74 persen.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, irigasi memiliki peran vital dalam mendukung swasembada pangan.

"Kita mainkan di irigasi primer, sekunder, dan tersier. Itu InsyaAllah lebih cepat mendukung ke arah swasembada pangan," ujarnya dikutip dari laman Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

DI Rentang melayani lahan pertanian seluas 87.840 hektar di Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Indramayu, yang mengandalkan debit dari Sungai Cimanuk.

Diharapkan, Modernisasi DI Rentang dapat meningkatkan produktivitas padi dari 5,6 ton/hektar menjadi 6,5 ton/hektar, peningkatan luas tanam dari 43.229 hektar menjadi 86.423 hektar, serta peningkatan indeks pertanaman dari 120 persen menjadi 230 persen.

Modernisasi DI Rentang dilakukan dengan pembangunan Bendungan Jatigede, meningkatkan keandalan pasokan air dan memperluas area tanam.

Kemudian perbaikan infrastruktur irigasi, mencakup peningkatan saluran pembawa, pembuang, bangunan, dan alat ukur debit.

Dengan modernisasi ini, kehilangan air berkurang dari 15 persen menjadi 4 persen, dan petugas operasional dapat mengukur serta mendistribusikan air dengan lebih akurat.

Modernisasi DI Rentang dilakukan karena sistem irigasi ini sudah berusia puluhan tahun sehingga kinerja pelayanan airnya berkurang.

Sesuai SE Dirjen SDA No.01/SE/D/2019 modernisasi irigasi dilakukan dalam rangka pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan peningkatan keandalan penyediaan air, prasarana, manajemen irigasi, lembaga pengelola dan sumber daya manusia.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Perum Bulog tidak akan lagi menjadi BUMN. Bulog akan menjadi lembaga di bawah koordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung wacana perubahan status Perum Bulog menjadi badan otonom di bawah kordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengatakan, skema ini berpotensi mendukung rencana Pemerintah Indonesia dalam mencapai target swasembada pangan.

"Saya setuju karena kalau kita bicara program besar Presiden Prabowo soal swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," kata Erick di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (7/11).

Erick menjelaskan, jika Peum Bulog dapat melakukan operasi pasar maka ada peluang untuk mengontrol fluktuasi harga pangan.

Menurutnya, Perum Bulog memerlukan pendanaan Rp 26 triliun untuk operasi pasar. Pasca operasi pasar dilakukan, alokasi dana akan tergerus sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun.

Erick menjelaskan, selama ini kegiatan operasi pasar ditopang pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mencapai Rp 30 triliun.

"Kalau pinjam himbara ada bunganya, kalau negara hadir beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat sesuai visi Presiden Prabowo swasembada pangan secepatnya," jelas Erick.

Jakarta" Visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan penuh tantangan. Salah satu persoalannya adalah lahan yang semakin terbatas.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, lahan persawahan di Indonesia terus menyusut.

"Sepuluh tahun terakhir sawah berkurang hampir satu juta hektare," ujar pria yang akrab disapa Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional dengan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 8 November 2024.

Penyusutan tersebut, ungkap Zulhas, disebabkan oleh alih fungsi lahan. Baik untuk perumahan ataupun industri.

Baca juga: Prabowo Targetkan Swasembada Pangan, Pakar UGM Ungkap 4 Tantangannya

Cetak sawah baru

Untuk mencapai target swasembada, Zulhas mengaku tidak punya pilihan lain selain mencetak sawah baru. Untuk lokasinya, ia memastikan di luar Jawa. "Kalau andalkan Jawa, Sumatra, sulit," tukas dia.

Salah satu lokasi yang dianggap punya potensi besar untuk menjadi lumbung pangan adalah Papua. Saat ini Papua, khususnya Merauke, dinilai punya kondisi tanah yang cukup baik untuk persawahan.
"Kita punya masa depan, Papua Merauke," kata dia. Sementara untuk Jawa dan Sumatra, yang bisa dilakukan adalah optimalisasi.

Di hadapan jajaran kepala daerah, Zulhas meminta dukungan untuk merealisasikan target swasembada pangan pada 2028. Mengingat kepala daerah yang memiliki wilayah.

"Untuk mencapai swasembada, tergantung kita semua," ucap Zulhas.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman melakukan rangka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Bendungan untuk Irigasi Pertanian, Jumat (8/11/2024) di Gedung Kementan, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, dilakukan pula penandatanganan MoU antara Kementerian PU dan Kementan yang menyepakati kerja sama untuk menyukseskan program swasembada pangan.

Bersama Kementan, Kementerian PU menargetkan 1 juta hektar lahan sawah dapat dialiri oleh jaringan irigasi. Sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan meningkatkan produksi pertanian.

Dody menyampaikan, setelah ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan akan berkolaborasi untuk melakukan koordinasi.

"Sehingga, mulai dari hari ini (Jumat) kami bisa bekerja bersama demi mewujudkan percepatan swasembada pangan nasional," ujarnya dikuti dari unggahan akun X Kementerian PU.

Dalam kesempatan yang sama, Amran berterimakasih kepada Kementerian PU dan jajaran atas komitmen bersama dalam menyukseskan ketahanan pangan nasional.

"Kami menargetkan 1 juta hektar oplah lahan, dan kami akan menaikkan IP 1 kali. Dari 1 juta hektar tersebut, kita bisa menghasilkan padi sebesar 5 juta ton," ucapnya.

Bersama Kementerian PU, Kementan akan membentuk satu tim untuk menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan dalam waktu singkat.

"Targetnya, dalam 4 tahun tapi mudah-mudahan dapat dicapai dalam waktu singkat," pungkas Amran.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung wacana perubahan status Perum Bulog menjadi badan otonom di bawah kordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengatakan, skema ini berpotensi mendukung rencana Pemerintah Indonesia dalam mencapai target swasembada pangan.

"Saya setuju karena kalau kita bicara program besar Presiden Prabowo soal swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," kata Erick di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (7/11).

Erick menjelaskan, jika Peum Bulog dapat melakukan operasi pasar maka ada peluang untuk mengontrol fluktuasi harga pangan.

Menurutnya, Perum Bulog memerlukan pendanaan Rp 26 triliun untuk operasi pasar. Pasca operasi pasar dilakukan, alokasi dana akan tergerus sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun.

Erick menjelaskan, selama ini kegiatan operasi pasar ditopang pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mencapai Rp 30 triliun.

"Kalau pinjam himbara ada bunganya, kalau negara hadir beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat sesuai visi Presiden Prabowo swasembada pangan secepatnya," jelas Erick.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pupuk Indonesia (Persero) siap mendukung upaya Pemerintah Kabinet Merah Putih, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dalam mewujudkan swasembada pangan.

Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan strategi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan dalam mendukung inisiatif penting ini.

Dalam acara Book Talk Roadshow yang membahas buku "Elephant Learns Flamenco: BUMN Lincah Menari, Menuju Indonesia Emas 2045" di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Selasa (5/11/2024), Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Gusrizal menyatakan bahwa perusahaan memiliki program andalan, yaitu Program Makmur, yang siap mendukung ketahanan pangan nasional.

"Program MAKMUR adalah komitmen kami untuk membangun ketahanan pangan di Indonesia. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah dan petani, kami berharap dapat membantu petani meningkatkan hasil panen dan mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan," ujar Gusrizal dalam keterangannya.

Program MAKMUR diluncurkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Agustus 2021 sebagai upaya untuk menghubungkan petani dengan ekosistem pertanian yang mendukung mereka dalam mengakses pupuk dan modal.

Melalui program ini, Pupuk Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemimpin proyek, lembaga keuangan, teknologi pertanian, pemerintah daerah, dan pihak offtaker, untuk memberikan dukungan penuh kepada petani.

Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, Pupuk Indonesia menekankan pentingnya dua strategi utama: availability (ketersediaan) dan affordability (keterjangkauan) pupuk bagi petani.

1. Availability: Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan pabrik baru dan revitalisasi pabrik lama, serta mengoptimalkan distribusi melalui sistem digital I-Pubers. Melalui I-Pubers, perusahaan dapat mengawasi seluruh rantai distribusi sehingga pupuk dapat disalurkan tepat waktu dan sesuai kebutuhan petani.

"Digitalisasi proses ini memungkinkan kami meningkatkan efisiensi, meminimalkan kesalahan distribusi, dan memastikan pupuk tersedia saat petani membutuhkannya, yang krusial bagi produktivitas sektor pertanian nasional," jelas Gusrizal.

2. Affordability: Untuk menjaga harga pupuk tetap terjangkau, Pupuk Indonesia mengapresiasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang diterapkan pemerintah. Mengingat biaya gas mencakup sekitar 70% dari total biaya produksi pupuk urea dan 5% untuk NPK, harga gas yang lebih rendah sangat membantu perusahaan menjaga harga pupuk agar tetap terjangkau bagi petani.

Dalam acara Book Talk Roadshow, Pupuk Indonesia juga berpartisipasi dalam rangkaian roadshow bertema “Togetherness & Competitiveness” yang diselenggarakan oleh Indonesia Brand Forum (IBF).

Acara ini bertujuan untuk menunjukkan peran strategis BUMN dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung kesejahteraan para petani Indonesia.

NUSA DUA, investor.id–Pemerintah mendorong pelaku industri sawit nasional, baik pengusaha maupun petani, ikut andil mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan, utamanya beras. Caranya, saat proses peremajaan, sembari menunggu tanaman baru tumbuh sekitar lima tahun, lahan-lahan sawit tersebut bisa ditanami padi gogo. Upaya tersebut penting dilakukan karena saat ini luas baku sawah nasional relatif terbatas yakni hanya 7,4 juta hektare (ha).

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, semua pemangku kepentingan (stakeholders) sawit, baik pengusaha, petani, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) perlu ikut mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan siap membantu Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencapai target swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dinyatakan Menteri PU Dody Hanggodo usai menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajaran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dody mengibaratkan Kementerian PU sebagai “tukang” bagi Kementan untuk mencapai swasembada pangan.

“Karena begini, kami sebagai tukang, Kementerian PU sebagai tukang, hanya bisa mensupport, tapi yang menjadi hero atau menjadi leading sectornya adalah Pak Menteri Pertanian,” kata Dody saat konferensi pers di Gedung A Kementan, Jumat.

Dody mengatakan, Kementerian PU akan mendukung penuh yang menjadi target Kementan.

“Yang otomatis target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran (Rakabuming Raka), swasembada pangan dalam empat atau lima tahun mendatang,” tutur Dody.

Sementara itu, Mentan Amran mengatakan bahwa akan ada pemaksimalan infrastruktur pertanian di 12 provinsi yang disasar pertama guna mempercepat swasembada pangan.

“(Ada) 12 provinsi. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan lain-lain,” ujar Amran.

Amran mengatakan bahwa target Indonesia adalah mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Nah, tanpa (Kementerian) PU, pertanian tidak bisa berbuat banyak. Ada air, ada kehidupan. Jadi, rencana kami, seluruh lahan yang dioptimalisasi, sawah yang dicetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU,” kata Amran.

Amran menyatakan, Kementerian PU akan membantu dalam produksi air di lahan-lahan pertanian.

Sementara itu, tugas Kementan menyediakan perbantuan subsidi benih, subsidi pupuk, dan alat mesin pertanian.

“Sehingga pergerakan kami efektif. Jangan sampai terjadi, (Kementerian) PU bekerja di Aceh, kami bekerja di Papua atau Kalimantan,” kata Amran.

“Sekarang kami membentuk tim, satu tim, satu kesatuan, untuk merealisasikan gagasan besar Bapak Presiden. Karena yang ada adalah visi Presiden, yang kita jalankan sekarang. InsyaAllah akan swasembada dalam waktu singkat,” tutur Mentan.

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

"Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan," ujar Amran.

Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

"Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam," kata dia.

Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

"Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif," ujarnya.

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan setuju jika Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menjadi badan tersendiri yang bukan lagi berstatus BUMN.

Menurut Erick, rencana Bulog menjadi lembaga tersendiri sejalan dengan target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR (yang) katanya sudah mulai menggodog itu jadi badan. Dan saya setuju," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini lho, kalau kita bicara program besar. Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi massal. Iya kan?" lanjutnya.

Erick lantas mencontohkan situasi saat petani mengeluhkan harga pangan jatuh maupun saat harga pangan mahal yang tidak mendapat apresiasi dengan tindak lanjut yang spesifik.

Padahal, semestinya jika harga pangan mahal petani bisa mendapat pemasukan lebih.

Dengan demikian, Erick menilai harus ada pihak yang menjaga keseimbangan harga pangan secara lebih teknis.

"Nah ekuilibrium ini memang harus di Bulog. Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini bikin sulit," katanya.

"Dan saya pernah paparan di Komisi VI. Bulog itu perlu Rp 26 triliun. Di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus Rp 5-6 triliun. Tetapi seperti sistem Pertamina PLN, setelah di audit BPK kan sama," lanjut Erick.

Ia pun menambahkan, rencana menjadikan Bulog sebagai bahan sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan setuju jika Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menjadi badan tersendiri yang bukan lagi berstatus BUMN.

Menurut Erick, rencana Bulog menjadi lembaga tersendiri sejalan dengan target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR (yang) katanya sudah mulai menggodog itu jadi badan. Dan saya setuju," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini lho, kalau kita bicara program besar. Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi massal. Iya kan?" lanjutnya.

Erick lantas mencontohkan situasi saat petani mengeluhkan harga pangan jatuh maupun saat harga pangan mahal yang tidak mendapat apresiasi dengan tindak lanjut yang spesifik.

Padahal, semestinya jika harga pangan mahal petani bisa mendapat pemasukan lebih.

Dengan demikian, Erick menilai harus ada pihak yang menjaga keseimbangan harga pangan secara lebih teknis.

"Nah ekuilibrium ini memang harus di Bulog. Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini bikin sulit," katanya.

"Dan saya pernah paparan di Komisi VI. Bulog itu perlu Rp 26 triliun. Di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus Rp 5-6 triliun. Tetapi seperti sistem Pertamina PLN, setelah di audit BPK kan sama," lanjut Erick.

Ia pun menambahkan, rencana menjadikan Bulog sebagai bahan sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan setuju jika Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menjadi badan tersendiri yang bukan lagi berstatus BUMN.

Menurut Erick, rencana Bulog menjadi lembaga tersendiri sejalan dengan target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR (yang) katanya sudah mulai menggodog itu jadi badan. Dan saya setuju," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini lho, kalau kita bicara program besar. Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi massal. Iya kan?" lanjutnya.

Erick lantas mencontohkan situasi saat petani mengeluhkan harga pangan jatuh maupun saat harga pangan mahal yang tidak mendapat apresiasi dengan tindak lanjut yang spesifik.

Padahal, semestinya jika harga pangan mahal petani bisa mendapat pemasukan lebih.

Dengan demikian, Erick menilai harus ada pihak yang menjaga keseimbangan harga pangan secara lebih teknis.

"Nah ekuilibrium ini memang harus di Bulog. Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini bikin sulit," katanya.

"Dan saya pernah paparan di Komisi VI. Bulog itu perlu Rp 26 triliun. Di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus Rp 5-6 triliun. Tetapi seperti sistem Pertamina PLN, setelah di audit BPK kan sama," lanjut Erick.

Ia pun menambahkan, rencana menjadikan Bulog sebagai bahan sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo.

"Kan sudah dibicarain orang sudah diomongin (ke publik)," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Perum Bulog direncanakan melakukan transformasi kelembagaan. Nantinya, Bulog akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dengan transformasi tersebut, Bulog tidak akan lagi berstatus BUMN.

"Ini Bulog nanti jadi ke lembaga pemerintah lainnya, langsung di bawah presiden. Enggak (berstatus BUMN) dong," ujar Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (6/11/2024).

Wahyu mengaku Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan Bulog, sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres). Ia pun menegaskan tak mendapatkan arahan terkait instansi yang dipimpinnya akan berpindah di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Saya tidak ada perintah begitu (di bawah Kementan). Saya diperintah presiden menyiapkan transformasi kelembagaan," kata dia.

Sebagai informasi, penetapan Perum Bulog sebagai BUMN tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Sebelum berubah menjadi badan usaha berpelat merah, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 pada 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog.

Tujuan pembentukan Bulog adalah untuk mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga. Kemudian, pada tahun 2000, pemerintah mulai mendorong Bulog menjadi berstatus badan usaha dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik.

Tugas pokok Bulog kala itu melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik.

Hingga pada akhirnya, di tahun 2003, LPND Bulog berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003.

Perubahan status itu pun membuat alur koordinasi vertikal Bulog yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden kini menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN.