KOMPAS.com - Pembelian tiket kereta api (KA) Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) rute Solo-Madiun (pulang pergi/PP), bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Access by KAI.

Pemesanan tiket KA BIAS Madiun di aplikasi Access by KAI, dapat dilakukan mulai H-7 sebelum keberangkatan.

Saat ini, tiket KA BIAS rute Solo-Madiun dan sebaliknya dijual dengan tarif Rp 7.000-Rp 40.000, sesuai dengan jarak yang dipilih oleh penumpang.

Lantas, bagaimana cara beli tiket KA BIAS Solo-Madiun di Access by KAI?

Cara beli tiket KA BIAS Solo-Madiun (PP)

Dilansir dari informasi resmi PT KAI, cara beli tiket KA BIAS Solo-Madiun (PP) di aplikasi Access by KAI sebagai berikut:

• Buka aplikasi Access by KAI, login menggunakan akun yang terdaftar
• Pilih menu 'Lokal'
• Masukkan stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang
• Klik 'Cari Tiket KA Lokal'
• Sistem akan menampilkan jadwal perjalanan KA BIAS Madiun, pilih sesuai keinginan
• Masukkan data penumpang, klik Lanjutkan
• Centang kotak syarat dan ketentuan, lalu bayar tiket sesuai metode pembayaran yang dipilih.

Terdapat masing-masing 2 jadwal keberangkatan Kereta Api BIAS Madiun, yang akan memudahkan dan memberi alternatif perjalanan dari Madiun menuju Surakarta, dengan tarif mulai dari Rp7.000,- aja. ????

Jadi, siapa bilang traveling harus mahal? Ayo ajak Bestie, keluarga, dan kerabat… pic.twitter.com/6hu542c28G

— Kereta Api Indonesia (@KAI121) November 2, 2024

Sebagai informasi, Anda juga bisa melakukan pembelian tiket KA BIAS di loket stasiun secara go show, mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta.

Terkait dengan jadwal KA BIAS rute Solo-Madiun bisa dilihat di sini: Jadwal KA BIAS Solo-Madiun November 2024.

Demikian ulasan informasi mengenai cara beli tiket KA BIAS Solo-Madiun secara online di aplikasi Access by KAI.

KOMPAS.com - Pembelian tiket kereta api (KA) Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) rute Solo-Madiun (pulang pergi/PP), bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Access by KAI.

Pemesanan tiket KA BIAS Madiun di aplikasi Access by KAI, dapat dilakukan mulai H-7 sebelum keberangkatan.

Saat ini, tiket KA BIAS rute Solo-Madiun dan sebaliknya dijual dengan tarif Rp 7.000-Rp 40.000, sesuai dengan jarak yang dipilih oleh penumpang.

Lantas, bagaimana cara beli tiket KA BIAS Solo-Madiun di Access by KAI?

Cara beli tiket KA BIAS Solo-Madiun (PP)

Dilansir dari informasi resmi PT KAI, cara beli tiket KA BIAS Solo-Madiun (PP) di aplikasi Access by KAI sebagai berikut:

• Buka aplikasi Access by KAI, login menggunakan akun yang terdaftar
• Pilih menu 'Lokal'
• Masukkan stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang
• Klik 'Cari Tiket KA Lokal'
• Sistem akan menampilkan jadwal perjalanan KA BIAS Madiun, pilih sesuai keinginan
• Masukkan data penumpang, klik Lanjutkan
• Centang kotak syarat dan ketentuan, lalu bayar tiket sesuai metode pembayaran yang dipilih.

Terdapat masing-masing 2 jadwal keberangkatan Kereta Api BIAS Madiun, yang akan memudahkan dan memberi alternatif perjalanan dari Madiun menuju Surakarta, dengan tarif mulai dari Rp7.000,- aja. ????

Jadi, siapa bilang traveling harus mahal? Ayo ajak Bestie, keluarga, dan kerabat… pic.twitter.com/6hu542c28G

— Kereta Api Indonesia (@KAI121) November 2, 2024

Sebagai informasi, Anda juga bisa melakukan pembelian tiket KA BIAS di loket stasiun secara go show, mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta.

Terkait dengan jadwal KA BIAS rute Solo-Madiun bisa dilihat di sini: Jadwal KA BIAS Solo-Madiun November 2024.

Demikian ulasan informasi mengenai cara beli tiket KA BIAS Solo-Madiun secara online di aplikasi Access by KAI.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO membukukan laba bersih sebesar 133,97 juta dollar AS sampai kuartal III-2024.

Laba bersih itu setara dengan Rp 2,12 triliun pada kurs Rp 15.844 per dollar AS.

Angka tersebut tumbuh 0,36 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang senilai 133,49 juta dollar AS.

Direktur Keuangan Pertamina Geothermal Energy, Yurizki Rio, menuturkan bahwa kinerja keuangan PGEO berada di atas ekspektasi manajemen.

"Ini lebih tinggi dari yang kami targetkan, yaitu 88,08 juta dollar AS," kata dia dalam public expose, Rabu (6/11/2024).

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan perlambatan pergerakan bisnis pada 2024 ini.

Dari sisi keuangan, pihaknya telah melakukan optimalisasi dana dengan penempatan dana tunai pada instrumen keuangan yang aman dan pengelolaan valuta asing (forex) yang optimal.

"Dapat kami simpulkan bahwa net profit kami untuk sembilan bulan 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya," imbuh dia.

Lebih lanjut, Yurizki mengungkapkan bahwa pada awal tahun, capital expenditure (capex) atau modal belanja PGEO adalah sebesar 547 juta dollar AS.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 juta dollar AS digunakan untuk membiayai aktivitas inorganik pada 2024, sedangkan sebesar 247 juta dollar AS rencananya akan digunakan untuk mengembangkan organik.

Sampai saat ini, penyerapan capex dibandingkan target selama 9 bulan masih di bawah target.

Sampai dengan kuartal III-2024, serapan capex PGEO baru sebesar 84,06 juta dollar AS.

Jumlah tersebut terdiri dari development expenditure: 47,85 juta dollar AS dan maintenance expenditure: 36,21 juta dollar AS.

Menurut dia, penyerapan belanja modal ini terhambat oleh kendala administrasi dan keterlambatan pengadaan.

"Kami yakin di 2024 capex organik sebesar 247 juta dollar AS akan terserap," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) direncanakan melakukan transformasi kelembagaan.

Nantinya, Bulog akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dengan transformasi tersebut, Bulog tidak akan lagi berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ini Bulog nanti jadi ke lembaga pemerintah lainnya, langsung di bawah presiden. Enggak (berstatus BUMN) dong," ujar Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (6/11/2024).

Wahyu mengaku Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan Bulog, sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

Ia pun menegaskan tak mendapatkan arahan terkait instansi yang dipimpinnya akan berpindah di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Saya tidak ada perintah begitu (di bawah Kementan). Saya diperintah presiden menyiapkan transformasi kelembagaan," kata dia.

Sebagai informasi, penetapan Perum Bulog sebagai BUMN tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Sebelum berubah menjadi badan usaha berpelat merah, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 pada 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog.

Tujuan pembentukan Bulog adalah untuk mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga.

Kemudian, pada tahun 2000, pemerintah mulai mendorong Bulog menjadi berstatus badan usaha dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik.

Tugas pokok Bulog kala itu melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik.

Hingga pada akhirnya, di tahun 2003, LPND Bulog berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003.

Perubahan status itu pun membuat alur koordinasi vertikal Bulog yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden kini menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari mengimbau masyarakat terkait pemalsuan terigu menggunakan merek Bogasari belakangan ini.

Catatan Bogasari, terjadi pemalsuan yang sempat menyebar penjualannya di wilayah Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi hingga Kabupaten Sumedang.

Barang bukti yang berhasil disita Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) sekitar 31 ton. Aksi pemalsuan ini sudah berlangsung sekitar tiga tahun berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka.

“Terima kasih kepada pimpinan Polda Jawa Barat dan tim yang sudah mengusut tuntas praktik pemalsuan yang sangat merugikan perusahaan, terutama merugikan konsumen karena sudah membeli produk yang tidak sesuai dengan harapannya. Semoga penangkapan seluruh tersangka yang akan dilanjutkan ke pengadilan dan mendapatkan hukuman sesuai aturan hukum yang berlaku dapat memberikan efek jera kepada para pelaku,” kata Direktur Indofood Franciscus Welirang dalam siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Dari hasil penyitaan barang bukti, para tersangka memalsukan merek Segitiga Biru sekitar 800 sak atau setara dengan 20 ton. Selebihnya, sekitar 200 sak terigu Bogasari merek Cakra Kembar.

Franciscus Welirang pun mengimbau pelanggan terigu Bogasari, khususnya kemasan 25 kilogram (1 sak), agar proaktif melakukan pengecekan secermat mungkin terhadap produk terigu yang dibeli.

Pengecekan bisa dilakukan mulai dari kemasan, segel/e-kupon, serta kualitas isinya.

“Selain itu, jangan tergiur terhadap tawaran-tawaran yang mencurigakan, termasuk penawaran harga yang tidak wajar,” kata Franciscus.

“Sebagai contoh, dalam kasus pemalsuan terigu Bogasari, merek Segitiga Biru kemasan 1 sak atau 25 kilogram, dijual dengan harga Rp 203.500. Sementara modal harga terigu merek perusahaan lain yang dimasukkan dalam karung Segitiga Biru hanya Rp 167.000,” ujar Franciscus.

Franciscus mengimbau kepada masyarakat, khususnya pelanggan terigu Bogasari, agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming harga yang murah.

“Secara awam atau kasat mata, keaslian produk terigu Bogasari dapat dilihat dari bekas jahitan label e-kupon yang tertempel di kemasan 1 sak serta ada bekasan jahitan ulang karung,” kata Franciscus.

“Sebagai tambahan, asli tidaknya terigu kemasan Bogasari juga dapat dilihat dari benang jahitan apabila disenter menggunakan lampu UV akan bersinar. Bila tidak bersinar berarti sudah dipalsukan,” ujar dia.

Dalam catatan Bogasari, kasus pemalsuan tepung terigu Bogasari di wilayah Polda Jawa Barat terakhir terjadi pada tahun 2016, yang berhasil dibongkar jajaran Polres Purwakarta.

Franciscus mengatakan, apabila masyarakat menemukan hal-hal yang mencurigakan, agar segera laporkan kepada CR Bogasari setempat atau langsung telepon ke Lagansa (Layanan Pelanggan Bogasari di nomor 0807 1 800 888 atau e-mail ke lagansa@bogasari.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari mengimbau masyarakat terkait pemalsuan terigu menggunakan merek Bogasari belakangan ini.

Catatan Bogasari, terjadi pemalsuan yang sempat menyebar penjualannya di wilayah Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi hingga Kabupaten Sumedang.

Barang bukti yang berhasil disita Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) sekitar 31 ton. Aksi pemalsuan ini sudah berlangsung sekitar tiga tahun berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka.

“Terima kasih kepada pimpinan Polda Jawa Barat dan tim yang sudah mengusut tuntas praktik pemalsuan yang sangat merugikan perusahaan, terutama merugikan konsumen karena sudah membeli produk yang tidak sesuai dengan harapannya. Semoga penangkapan seluruh tersangka yang akan dilanjutkan ke pengadilan dan mendapatkan hukuman sesuai aturan hukum yang berlaku dapat memberikan efek jera kepada para pelaku,” kata Direktur Indofood Franciscus Welirang dalam siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Dari hasil penyitaan barang bukti, para tersangka memalsukan merek Segitiga Biru sekitar 800 sak atau setara dengan 20 ton. Selebihnya, sekitar 200 sak terigu Bogasari merek Cakra Kembar.

Franciscus Welirang pun mengimbau pelanggan terigu Bogasari, khususnya kemasan 25 kilogram (1 sak), agar proaktif melakukan pengecekan secermat mungkin terhadap produk terigu yang dibeli.

Pengecekan bisa dilakukan mulai dari kemasan, segel/e-kupon, serta kualitas isinya.

“Selain itu, jangan tergiur terhadap tawaran-tawaran yang mencurigakan, termasuk penawaran harga yang tidak wajar,” kata Franciscus.

“Sebagai contoh, dalam kasus pemalsuan terigu Bogasari, merek Segitiga Biru kemasan 1 sak atau 25 kilogram, dijual dengan harga Rp 203.500. Sementara modal harga terigu merek perusahaan lain yang dimasukkan dalam karung Segitiga Biru hanya Rp 167.000,” ujar Franciscus.

Franciscus mengimbau kepada masyarakat, khususnya pelanggan terigu Bogasari, agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming harga yang murah.

“Secara awam atau kasat mata, keaslian produk terigu Bogasari dapat dilihat dari bekas jahitan label e-kupon yang tertempel di kemasan 1 sak serta ada bekasan jahitan ulang karung,” kata Franciscus.

“Sebagai tambahan, asli tidaknya terigu kemasan Bogasari juga dapat dilihat dari benang jahitan apabila disenter menggunakan lampu UV akan bersinar. Bila tidak bersinar berarti sudah dipalsukan,” ujar dia.

Dalam catatan Bogasari, kasus pemalsuan tepung terigu Bogasari di wilayah Polda Jawa Barat terakhir terjadi pada tahun 2016, yang berhasil dibongkar jajaran Polres Purwakarta.

Franciscus mengatakan, apabila masyarakat menemukan hal-hal yang mencurigakan, agar segera laporkan kepada CR Bogasari setempat atau langsung telepon ke Lagansa (Layanan Pelanggan Bogasari di nomor 0807 1 800 888 atau e-mail ke lagansa@bogasari.com

KOMPAS.com - Seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini tidak ada nilai ambang batas atau passing grade. Lantas, bagaimana sistem kelulusan peserta PPPK 2024?

Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), kelulusan peserta PPPK 2024 berdasarkan dari peringkat terbaik.

"Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi pada Agustus lalu.

Lebih lanjut, prioritas kelulusan seleksi PPPK 2024 secara berurutan ditetapkan sebagai berikut:

• Pelamar prioritas (Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023)
• Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) sesuai database THK-II di Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Tenaga non-ASN (aparatur sipil negara) terdata di database BKN
• Tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Perlu dicatat, seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Setelah itu, akan ada wawancara, yang dilakukan berbasis komputer untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Sebagai tambahan informasi, pemerintah telah menetapkan sebanyak 1.031.554 formasi PPPK 2024. Seluruh formasi tersebut diperuntukkan bagi seluruh tenaga honorer sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

"Seleksi PPPK tahun 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah," tutur Anas.

Adapun seleksi PPPK tahun ini dibuka dalam dua periode. Seleksi PPPK tahap 2 dijadwalkan berlangsung pada 17 November-31 Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Energy Transition Mechanism (ETM) bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan transisi menuju energi bersih untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

ETM dirancang untuk mengurangi emisi karbon dengan menghentikan atau mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dan menggantinya dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seiring dengan pengembangan energi terbarukan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan.

Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, menekankan pentingnya roadmap transisi energi yang inklusif. Hal ini disampaikannya dalam seminar yang diselenggarakan di Jakarta pada 29 Oktober 2024 lalu.

“Indonesia memerlukan langkah konkret yang tidak hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat beralih ke alternatif yang lebih bersih dan efisien,” ujar Adi, melalui siaran pers, dikutip Rabu (6/11/2024).

Seminar bertajuk "Transitioning Towards a Sustainable Future of Indonesia" ini membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. PT Sucofindo, sebagai perusahaan di bidang pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (TIC), berperan aktif untuk memastikan kredibilitas klaim energi bersih dan mendukung perdagangan karbon.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa klaim energi bersih dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendukung perdagangan karbon di Indonesia," kata Adi Budiarso pada pembukaan seminar tersebut.

Dalam seminar, Kasu Venkata Reddy, CEO dan Co-founder Sustainability Economics, memperkenalkan skema Clean Energy Mechanism (CLEM). Skema ini bertujuan untuk membantu negara-negara mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan menyediakan pembiayaan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang diperlukan.

"CLEM tidak hanya mendukung pengurangan emisi tetapi juga menarik investasi hijau. Transisi energi bisa memberikan keuntungan jika dilakukan dengan perhitungan matang, sehingga ekonomi tetap tumbuh dengan energi yang lebih bersih," ujar Kasu.

Pada seminar yang sama, Edwin Hartanto, Kepala Unit Pengembangan Carbon Trading IDX Carbon, menyoroti pentingnya mengembangkan mekanisme perdagangan karbon sebagai cara untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Untuk itu, IDX Carbon berkomitmen mengembangkan carbon trading yang transparan dan mengacu pada best practice global, yang akan mendukung transisi energi Indonesia ke energi bersih.

Dukungan Sucofindo

Dikman Purnama, Kepala Bagian PMU Climate Solution and Sustainable Energy PT Sucofindo, menambahkan bahwa perusahaan siap mendukung implementasi ETM dengan berbagai layanan yang dimilikinya, seperti kajian kesiapan transisi energi, penilaian teknis penurunan emisi, dan studi kelayakan energi bersih.

"Kami siap memberikan layanan optimal untuk mendukung ETM dan menarik investasi energi bersih di Indonesia, termasuk validasi dan verifikasi emisi gas rumah kaca serta pengujian teknologi energi terbarukan," tutup Dikman.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, ETM diharapkan menjadi pendorong utama transisi energi Indonesia dan meningkatkan daya saing investasi hijau yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan, pihaknya segera mengkaji lebih lanjut soal Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan serta UMKM lainnya yang baru saja disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

KKP akan mengkaji lebih detail mengenai PP tersebut sebelum menindaklanjutinya, terutama terkait mekanisme penghapusan utang yang dimaksud dalam PP.

“Langkah Presiden Prabowo jelas sekali, pembelaan kepada masyarakat kecil. Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” ujar Trenggono dilansir siaran pers di laman resmi KKP, Rabu (6/11/2024).

"Syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi peraturan menteri (permen)," lanjutnya.

Trenggono menuturkan, KKP juga sedang menghitung jumlah nelayan yang memiliki utang.

Ia berjanji perhitungan dan mekanisme penghapusan bisa diselesaikan secepatnya.

"Syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi peraturan menteri (permen)," tegas Trenggono.

Harapan Nelayan

Adapun pada Selasa (5/11/2024), Menteri Trenggono menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan nelayan Pantura.

Dalam pertemuan itu, perwakilan Serikat Nelayan Tradisional, Kajidin, mengatakan nelayan di wilayahnya menyambut baik kebijakan penghapusan utang yang diteken oleh Presiden Prabowo.

Dia mengakui banyak nelayan yang berutang ke perbankan untuk memenuhi biaya operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” kata Kajidin.

Dia berharap program penghapusan utang ini nantinya berjalan tepat sasaran.

Untuk itu, dia meminta kementerian/lembaga yang menangani untuk turun langsung ke lapangan memastikan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan penghapusan utang tersebut.

“Mungkin dari kementerian terkait datang ke lokasi untuk melihat mana-mana saja sih yang memang layak utangnya diselesaikan. Artinya ada nelayan kecil, menengah, dan juga modern, dan ini bisa dilihat, jadi programnya tepat sasaran dan memiliki skala prioritas,” tambah Kajidin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi menghapus piutang macet kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan produsen peralatan elektronik rumah tangga Midea Electronics Indonesia mengumumkan pengoperasian pabrik AC baru di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pabrik ini berdiri di atas lahan seluas 51.405 meter persegi, dengan total bangunan 40.000 meter persegi dan mulai beroperasi secara bertahap sejak Juli 2024. Midea menggelontorkan investasi awal untuk pabrik ini senilai Rp 650 miliar.

Agusdin Lung, Head of Sales Residential Air Conditioner Midea Electronic Indonesia menyatakan langkah ekspansi strategis ini dilakukan untuk memperkuat posisi Midea di pasar Indonesia.

Shutterstock/Butsaya Ilustrasi AC.

Midea menargetkan pabrik ini bisa memproduksi 400.000 unit AC pada akhir 2024, kemudian 800.000 unit pada 2025, dan 1 juta unit pada 2026.

“Pabrik ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga di Indonesia sekaligus mendukung permintaan pasar domestik dan ekspor,” ujar Agusdin dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Pabrik Midea akan memproduksi AC split sebagai produk utama untuk pasar domestik. Selain itu, Midea juga berencana untuk memulai produksi AC window yang ditargetkan untuk ekspor ke Amerika Serikat.

Ekspansi ini memungkinkan Midea untuk memperluas jaringan produksi global yang saat ini mencakup 41 pabrik yang tersebar di dunia.

Hingga saat ini, pabrik Midea di Cikarang telah menyerap sekitar 100 tenaga kerja lokal, dengan potensi penambahan tenaga kerja seiring peningkatan kapasitas produksi.

Midea juga berkomitmen dalam memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 25 persen untuk produknya. Target pemenuhan TKDN ini untuk mendukung program pemerintah yakni Bangga Buatan Indonesia sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

Pabrik di Indonesia juga sekaligus menambah pusat produksi AC Midea yang tersebar di seluruh dunia yang hingga kini berjumlah 41 pabrik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan produsen peralatan elektronik rumah tangga Midea Electronics Indonesia mengumumkan pengoperasian pabrik AC baru di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pabrik ini berdiri di atas lahan seluas 51.405 meter persegi, dengan total bangunan 40.000 meter persegi dan mulai beroperasi secara bertahap sejak Juli 2024. Midea menggelontorkan investasi awal untuk pabrik ini senilai Rp 650 miliar.

Agusdin Lung, Head of Sales Residential Air Conditioner Midea Electronic Indonesia menyatakan langkah ekspansi strategis ini dilakukan untuk memperkuat posisi Midea di pasar Indonesia.

Shutterstock/Butsaya Ilustrasi AC.

Midea menargetkan pabrik ini bisa memproduksi 400.000 unit AC pada akhir 2024, kemudian 800.000 unit pada 2025, dan 1 juta unit pada 2026.

“Pabrik ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga di Indonesia sekaligus mendukung permintaan pasar domestik dan ekspor,” ujar Agusdin dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Pabrik Midea akan memproduksi AC split sebagai produk utama untuk pasar domestik. Selain itu, Midea juga berencana untuk memulai produksi AC window yang ditargetkan untuk ekspor ke Amerika Serikat.

Ekspansi ini memungkinkan Midea untuk memperluas jaringan produksi global yang saat ini mencakup 41 pabrik yang tersebar di dunia.

Hingga saat ini, pabrik Midea di Cikarang telah menyerap sekitar 100 tenaga kerja lokal, dengan potensi penambahan tenaga kerja seiring peningkatan kapasitas produksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menargetkan bahwa penggunaan pembayaran tol tanpa sentuh dan tanpa setop (Multi Line Free Flow / MLFF) dapat diterapkan pada kuartal I 2025.

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg, menyatakan bahwa teknologi mereka sudah siap untuk diterapkan apabila pemerintah memutuskan untuk meluncurkannya. RITS juga siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam ekosistem MLFF, seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), perbankan, hingga Bank Indonesia (BI).

“Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami menargetkan MLFF bisa digunakan pada kuartal I 2025,” ujar Attila dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

“Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur RITS, Renaldi Utomo Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa MLFF merupakan proyek bilateral antara pemerintah Indonesia dan Hungaria yang dimulai sejak Maret 2021. Selama tiga tahun menjalin kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, pihaknya terus melakukan perbaikan dari sisi kolaborasi dengan mitra tol.

Pihaknya juga telah memproses permintaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar sistem ini diterapkan dengan palang tol pada tahap awal.

"Kami secara sistem sudah siap dengan teknologi ini. Kami juga mendapatkan masukan dan arahan dari Kementerian PUPR bahwa untuk penerapan sistem MLFF, tol yang tanpa gerbang tidak bisa serta-merta dibuka dalam satu atau dua tahun. Ini memerlukan proses transisi,” katanya.

Untuk diketahui, proyek MLFF ini merupakan investasi langsung asing dari Hungaria senilai 300 juta dolar AS yang didanai oleh dana publik Hungaria. RITS terpilih sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) program MLFF setelah memenangkan tender sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 tertanggal 27 Januari 2021.

Penerapan MLFF sempat mengalami penundaan dari jadwal yang semula ditargetkan pada Juni 2023. Kini, penerapan sistem ini diperkirakan akan diuji coba pada Oktober 2024 di Jalan Tol Bali Mandara.