Proses pendataan UMKM yang masuk dalam kategori penghapusan utang tengah dilakukan berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam kesempatan nya, Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya telah mempelajari mekanisme penghapusan utang ini kini tengah menjangkau beberapa nelayan di sejumlah titik.

Hal ini berkaitan dengan ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya. Mengutip detikSumut, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk unit usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, dilansir dari detikSumut, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Maman mengatakan jika kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pelaku UMKM. Meski demikian, tidak semua pelaku UMKM berhak menerima keuntungan dari kebijakan ini. Mereka harus memenuhi beberapa syarat agar hutang mereka dapat diputihkan, syarat pertama adalah masyarakat pelaku usaha yang terkena dampak bencana alam mulai dari gempa bumi hingga Covid.

Kedua, bagi pelaku UMKM yang mempunyai hutang sudah jatuh tempo dan tidak mampu melunasinya. Pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN. Ketiga, UMKM yang dapat dihapuskan hutangnya terdaftar sebagai nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kalangan Legislatif menyambut baik kebijakan ini. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut jika penghapusan ini merupakan kesempatan bagi UMKM untuk reborn. Namun demikian, ada ekses yang diendus beriringan dengan hal ini.

Merangkum detikFinance, ada pergolakan di pasar saham sehari setelah peraturan ini disahkan. Bersumber dari RTI Business pada Rabu (6/11/2024) mayoritas pergerakan saham bank-bank Himbara terpantau melemah. Dalam pantauan detikFinance kala itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk(BBRI) turun 1,06% ke level 4.660, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terkoreksi 3,25% ke level 6.700, PT Bank Negara Indonesia (BBNI) melemah 3,24% menjadi 5.225 dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menguat 0,73% ke level 1.380.

Meski disebut jika faktor eksternal lebih berpengaruh daripada kebijakan ini, namun tetap saja penghapusan utang oleh sejumlah bank plat merah menjadi pertimbangan para pemain saham. Lalu bagaimana dengan hari ini? apakah ada sikap yang diambil oleh pihak perbankan terkait kebijakan ini? seberapa efektif kebijakan ini akan mempengaruhi kinerja UMKM di masa depan? Ikuti diskusinya bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance dan Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dalam Editorial Review.

Indonesia Detik Ini akan mengulas peristiwa yang tengah panas di kawasan Tangerang. Diketahui, sejumlah truk pengangkut tanah dirusak warga menyusul adanya kecelakaan yang membuat kaki seorang anak terluka parah. Terbaru, konflik muncul atas adanya warga yang geram akibat truk melintas di luar jam operasional yang disepakati. Bagaimana kelanjutan peristiwa ini? Ikuti laporan jurnalis detikcom langsung dari lokasi kejadian.

Sementara itu, di penghujung acara nanti, detikSore akan menghadirkan founder Yayasan Alzheimer Indonesia. detikSore akan mengulas lebih dalam penyakit Alzheimer yang angkanya diperkirakan meningkat dibalik ketidaktahuan masyarakat tentang isu kesehatan ini. Mari belajar bersama tentang bahaya Alzheimer dalam Sunsetalk jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

IDXChannel - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkap syarat UMKM yang berhak mendapatkan penghapusan utang.

Maman menerangkan tidak semua UMKM petani dan nelayan dihapuskan utangnya. Adapun kriteria utang yang dimaksud, harus berdasarkan penilaian Bank Himbara atas kemampuan dari debitur.

"Saya sampaikan ini, bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," kata Maman dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Syarat lainnya, debitur yang sudah tidak dapat membayar utangnya merupakan nasabah Bank BUMN atau Himbara.

"Agar tidak terjadi simpang siur, penghapusan utang memang diberikan bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut yang terkena beberapa permasalahan, seperti bencana alam dan COVID-19," kata Maman.

Dia menegaskan, debitur yang dibebaskan harus sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan telah lewat jatuh tempo. Selain itu, para pelaku sudah terlebih dahulu diproses penghapusan bukunya di bank Himbara.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," katanya.

Senada, Wakil Menteri Koperasi (WamenKop) Ferry Juliantono menjelaskan setelah mendapatkan pengampunan utang, nantinya para petani, nelayan, dan UMKM bisa mengakses pembiayaan lagi untuk mendukung usahanya.

Namun, untuk mencegah terjadinya kredit macet, pemerintah berencana untuk memberikan pembiayaan atau kredit ini melalui koperasi agar masing-masing anggota dapat saling mengawasi.

"Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke Presiden agar ada pengaturan terkait ini," kata Ferry.

Kementerian Koperasi (KemenKop) juga akan mengusulkan agar nantinya koperasi-koperasi di sektor produktif yang memproduksi pangan dapat dilibatkan dalam kesuksesan program makan bergizi yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Peran koperasi perlu ditingkatkan kembali untuk menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.

"Koperasi kami harap bisa menjadi bagian dalam pelaksanaan program swasembada pangan hingga program makan bergizi. Ini kami yakin dapat ikut serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat," kata Ferry.

(NIA DEVIYANA)

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut sekitar 600 ribu petani hingga nelayan menjadi sasaran program penghapusan utang pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi kalau menurut perhitungan Kementerian Keuangan, hampir 600 ribu orang yang bisa si-cover oleh program ini," kata Hasan di Sentul International Convention Center (SICC) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Hasan menjelaskan melalui kebijakan itu, maka para petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang 10 tahun lebih sudah tidak mampu bayar utang akan terbebas dari tagihan serta pemutihan kembali BI checking.

Namun, ia juga menekankan terdapat sejumlah syarat pelaku UMKM di bidang pertanian hingga perikanan yang diberikan keringanan oleh pemerintah, alias tidak seluruhnya dihapus utangnya oleh pemerintah.

"Sebenarnya oleh bank sudah lama tidak dicatat sebenarnya sama bank tapi hak tagihnya tetap ada. Dengan ini, mereka sekarang sudah bisa terbebas dari utang," jelasnya.

Dengan program penghapusan ini, pemerintah berharap nelayan, petani, dan pelaku UMKM yang selama ini bisnisnya mati karena terlilit utang akan bisa memulai usahanya kembali dan membuka peluang hidup lebih baik.

"Kalau mereka tidak dibebaskan dari catatan utang, mereka enggak bisa ajukan kredit, kena BI checking kan, daftar hitam di BI checking, sehingga mereka tidak bisa ajukan kredit, tidak bisa berusaha akan sulit," ujar Hasan.

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang masa lalu UMKM hingga nelayan di Indonesia. Kebijakan itu tertuang dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada Selasa (5/11).

Prabowo menyebut keputusan itu ia ambil usai mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani hingga UMKM. Ia berharap kebijakan itu dapat membantu rakyat khususnya produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan.

Adapun hal-hal teknis seperti persyaratan untuk penghapusan kredit atau utang macet akan dirinci melalui aturan kementerian/lembaga terkait.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan, pihaknya segera mengkaji lebih lanjut soal Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan serta UMKM lainnya yang baru saja disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

KKP akan mengkaji lebih detail mengenai PP tersebut sebelum menindaklanjutinya, terutama terkait mekanisme penghapusan utang yang dimaksud dalam PP.

“Langkah Presiden Prabowo jelas sekali, pembelaan kepada masyarakat kecil. Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” ujar Trenggono dilansir siaran pers di laman resmi KKP, Rabu (6/11/2024).

"Syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi peraturan menteri (permen)," lanjutnya.

Trenggono menuturkan, KKP juga sedang menghitung jumlah nelayan yang memiliki utang.

Ia berjanji perhitungan dan mekanisme penghapusan bisa diselesaikan secepatnya.

"Syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi peraturan menteri (permen)," tegas Trenggono.

Harapan Nelayan

Adapun pada Selasa (5/11/2024), Menteri Trenggono menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan nelayan Pantura.

Dalam pertemuan itu, perwakilan Serikat Nelayan Tradisional, Kajidin, mengatakan nelayan di wilayahnya menyambut baik kebijakan penghapusan utang yang diteken oleh Presiden Prabowo.

Dia mengakui banyak nelayan yang berutang ke perbankan untuk memenuhi biaya operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” kata Kajidin.

Dia berharap program penghapusan utang ini nantinya berjalan tepat sasaran.

Untuk itu, dia meminta kementerian/lembaga yang menangani untuk turun langsung ke lapangan memastikan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan penghapusan utang tersebut.

“Mungkin dari kementerian terkait datang ke lokasi untuk melihat mana-mana saja sih yang memang layak utangnya diselesaikan. Artinya ada nelayan kecil, menengah, dan juga modern, dan ini bisa dilihat, jadi programnya tepat sasaran dan memiliki skala prioritas,” tambah Kajidin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi menghapus piutang macet kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan, pihaknya segera mengkaji lebih lanjut soal Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan serta UMKM lainnya yang baru saja disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

KKP akan mengkaji lebih detail mengenai PP tersebut sebelum menindaklanjutinya, terutama terkait mekanisme penghapusan utang yang dimaksud dalam PP.

“Langkah Presiden Prabowo jelas sekali, pembelaan kepada masyarakat kecil. Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” ujar Trenggono dilansir siaran pers di laman resmi KKP, Rabu (6/11/2024).

"Syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi peraturan menteri (permen)," lanjutnya.

Trenggono menuturkan, KKP juga sedang menghitung jumlah nelayan yang memiliki utang.

Ia berjanji perhitungan dan mekanisme penghapusan bisa diselesaikan secepatnya.

"Syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi peraturan menteri (permen)," tegas Trenggono.

Harapan Nelayan

Adapun pada Selasa (5/11/2024), Menteri Trenggono menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan nelayan Pantura.

Dalam pertemuan itu, perwakilan Serikat Nelayan Tradisional, Kajidin, mengatakan nelayan di wilayahnya menyambut baik kebijakan penghapusan utang yang diteken oleh Presiden Prabowo.

Dia mengakui banyak nelayan yang berutang ke perbankan untuk memenuhi biaya operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” kata Kajidin.

Dia berharap program penghapusan utang ini nantinya berjalan tepat sasaran.

Untuk itu, dia meminta kementerian/lembaga yang menangani untuk turun langsung ke lapangan memastikan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan penghapusan utang tersebut.

“Mungkin dari kementerian terkait datang ke lokasi untuk melihat mana-mana saja sih yang memang layak utangnya diselesaikan. Artinya ada nelayan kecil, menengah, dan juga modern, dan ini bisa dilihat, jadi programnya tepat sasaran dan memiliki skala prioritas,” tambah Kajidin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi menghapus piutang macet kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa sore.

Penghapusan itu ditandai dengan ditekennya PP Nomor 47 Tahun 2024 oleh Prabowo di hadapan para menteri bidang ekonomi dan perwakilan petani serta nelayan.

Dalam penjelasannya, Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

Kepala Negara pun berharap, para petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara.

Namun, hal-hal teknis terkait persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.

Adapun para menteri yang menyaksikan penandatanganan PP Nomor 47 Tahun 2024 antara lain: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan penghapusan utang macet untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian hingga kelautan ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan merinci lebih lanjut pelaksanaan kebijakan penghapusan utang macet tersebut.

"Kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, nanti kita detailkan untuk pelaksanaan oleh para perbankan," ujarnya saat ditemui di Mall Gandaria City, Rabu (6/11/2024).

Adapun kebijakan ini bertujuan untuk menghapus piutang macet yang sudah lama sehingga diharapkan dapat memperbaiki tata kelola perbankan sekaligus membantu UMKM di sektor tersebut agar dapat meneruskan usahanya.

"Itu kan memang banyak yang kredit-kredit lama ya. Dan itu bagian dari untuk memperbaiki tata kelola (perbankan) dan juga untuk keperluan UMKM, petani, dan nelayan kita," jelasnya.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kebijakan penghapusan piutang macet ini diperuntukkan bagi UMKM di tiga bidang, yaitu:

• Pertanian, perkebunan, dan peternakan;
• Perikanan dan kelautan;
• UMKM lainnya seperti mode atau busana, kuliner, industri kreatif.

"Ini merupakan kebijakan strategis untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati, Rabu.

Dengan berlakunya kebijakan ini, lanjut Sri Mulyani, diharapkan para pelaku UMKM di bidang tersebut dapat meneruskan usaha dan memberi keyakinan bahwa negara hadir memberikan dukungan.

Kebijakan ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri karena sangat penting peranannya bagi bangsa dan negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan penghapusan utang macet untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian hingga kelautan ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan merinci lebih lanjut pelaksanaan kebijakan penghapusan utang macet tersebut.

"Kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, nanti kita detailkan untuk pelaksanaan oleh para perbankan," ujarnya saat ditemui di Mall Gandaria City, Rabu (6/11/2024).

Adapun kebijakan ini bertujuan untuk menghapus piutang macet yang sudah lama sehingga diharapkan dapat memperbaiki tata kelola perbankan sekaligus membantu UMKM di sektor tersebut agar dapat meneruskan usahanya.

"Itu kan memang banyak yang kredit-kredit lama ya. Dan itu bagian dari untuk memperbaiki tata kelola (perbankan) dan juga untuk keperluan UMKM, petani, dan nelayan kita," jelasnya.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kebijakan penghapusan piutang macet ini diperuntukkan bagi UMKM di tiga bidang, yaitu:

• Pertanian, perkebunan, dan peternakan;
• Perikanan dan kelautan;
• UMKM lainnya seperti mode atau busana, kuliner, industri kreatif.

"Ini merupakan kebijakan strategis untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati, Rabu.

Dengan berlakunya kebijakan ini, lanjut Sri Mulyani, diharapkan para pelaku UMKM di bidang tersebut dapat meneruskan usaha dan memberi keyakinan bahwa negara hadir memberikan dukungan.

Kebijakan ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri karena sangat penting peranannya bagi bangsa dan negara.

Apa yang Membuat Presiden Prabowo Subianto Menghapus Utang Macet UMKM?

Pada tanggal 5 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta sektor UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, dan industri kreatif.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak utang macet, khususnya akibat bencana alam atau pandemi.

Siapa yang Bisa Mendapatkan Penghapusan Utang Ini?

Meskipun kebijakan ini terdengar luas, tidak semua UMKM dapat menikmati manfaat penghapusan utang. Hanya UMKM yang sudah terdaftar dalam daftar penghapusbukuan oleh bank-bank milik negara (Himbara) yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat menerima kebijakan ini.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa penghapusan utang hanya berlaku bagi UMKM yang mengalami kesulitan keuangan akibat faktor eksternal seperti gempa bumi, bencana alam, atau dampak dari pandemi COVID-19.

Penghapusan utang ini tidak berlaku untuk UMKM yang masih memiliki kemampuan untuk membayar utang.

Oleh karena itu, kebijakan ini bertujuan untuk membantu UMKM yang benar-benar terhimpit kondisi ekonomi yang tak terduga, bukan untuk mereka yang masih memiliki kapasitas untuk melanjutkan usaha mereka.

Berapa Banyak UMKM yang Terkena Dampak Positif dari Kebijakan Ini?

Kebijakan ini berpotensi membantu sekitar 1 juta UMKM di Indonesia. Rata-rata, jumlah utang yang dihapus berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per UMKM, tergantung pada status badan usaha atau perorangan.

Dengan estimasi total penghapusan piutang mencapai sekitar Rp 10 triliun, pemerintah berharap kebijakan ini dapat meringankan beban UMKM yang telah lama terjerat utang, sekaligus memberi kesempatan kepada mereka untuk memulai kembali usaha mereka tanpa beban finansial yang menghambat.

Apa Tujuan Pemerintah Melakukan Penghapusan Utang UMKM?

Penghapusan utang ini bukan hanya sekadar langkah ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung sektor UMKM sebagai salah satu pilar penting perekonomian Indonesia.

Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dengan kebijakan ini, pemerintah berharap para petani, nelayan, dan pelaku UMKM lainnya dapat melanjutkan usaha mereka tanpa beban utang, serta lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara.

UMKM, khususnya yang bergerak di sektor pangan, memainkan peran vital dalam ketahanan pangan nasional. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap para produsen pangan ini dapat bekerja dengan lebih tenang dan yakin, serta mendapat penghargaan yang layak dari masyarakat atas kontribusinya terhadap kehidupan bangsa.

Bagaimana Proses Penghapusan Utang Dilakukan?

Proses penghapusan utang akan segera dilaksanakan setelah PP Nomor 47 Tahun 2024 diterbitkan.

Kementerian terkait bersama bank Himbara akan melakukan verifikasi dan detailisasi terhadap daftar UMKM yang memenuhi syarat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya UMKM yang benar-benar layak yang mendapatkan penghapusan piutang, sekaligus memberi peluang bagi mereka untuk mengajukan pinjaman kembali untuk melanjutkan usaha mereka.

Proses ini tidak akan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga penghapusan utang ini tidak membebani keuangan negara.

Apa Harapan Pemerintah ke Depan?

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap agar seluruh petani, nelayan, dan UMKM di seluruh Indonesia dapat kembali bersemangat dalam menjalankan usahanya.

Prabowo berharap penghapusan utang ini dapat mengurangi kesulitan finansial yang selama ini menghambat mereka dan memberi ruang bagi mereka untuk berkembang.

Dalam pandangan Prabowo, para pelaku UMKM adalah ujung tombak perekonomian Indonesia yang harus diberdayakan agar dapat terus berkontribusi untuk kesejahteraan bangsa.

Secara keseluruhan, kebijakan penghapusan utang macet ini diharapkan dapat menciptakan iklim ekonomi yang lebih stabil bagi UMKM yang terdampak, serta membuka jalan bagi mereka untuk bangkit dan berkembang kembali.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah menghapus utang kredit macet usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024.Peraturan itu juga ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin merespon positif soal beleid penghapusan utang ini. Ia mengatakan, keputusan ini menjadi kabar baik bagi para petani, nelayan dan UMKM Jabar.

"Tentunya ini menjadi kabar baik, karena ini pasti dibayarkan [pemerintah]. Tapi nanti kami akan lihat sistem atau prosesnya seperti apa. Tapi tentu ini menjadi kabar baik bagi nelayan," katanya di Bandung, Rabu (6/11/2024).

Pemprov Jawa Barat akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti hal ini.

"Nanti kami akan koordinasikan mungkin dengan KKP. Namun tentu kami bersyukur, dan kalau bisa secepatnya ada follow-up dan lain sebagainya," jelasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo menandatangani peraturan ini setelah sebelumnya mendapatkan banyak masukan dari para petani dan nelayan mengenai kondisinya saat ini. Dari masukan itu, Prabowo langsung menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024.

"Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia pada hari ini Selasa, 5 November, saya akan menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan mencegah dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya," ujar Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemutihan utang UMKM, petani, dan nelayan telah resmi diteken Presiden Prabowo Subianto. Simak kisi-kisi persyaratan kebijakan penghapusan utang tersebut, dari nominal hingga jenis nasabah.

Sebagai informasi, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya.

Dilansir dari Antara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan beberapa syarat penerima kebijakan penghapusan kredit ini, di antaranya nominal pinjaman maksimal. "Rp500 juta untuk kategori usaha dan Rp300 juta untuk kategori perorangan," ujarnya di Istana Merdeka pada Selasa (5/11/2024).

Kemudian, penghapusan piutang macet ditujukan bagi pelaku UMKM di sector pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, seperti gempa bumi, bencana alam, dan pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, kebijakan ini hanya berlaku bagi nasabah bank-bank milik negara atau Himbara yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.

"Diberikan sebuah penghapusan utang-piutang, yang di mana kalau tadi ditanyakan, banknya dimana, yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara," katanya.

Selain itu, nasabah penerima kebijakan tersebut harus berkategori tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.

"Ini juga para pelaku UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian, yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo serta sudah diproses penghapusan bukunya di bank Himbara kita," ujarnya.

Dia juga menekankan UMKM yang dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kemampuan untuk terus berjalan tidak akan diberikan penghapusan utang.

“Jadi, supaya kita ada persamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan melebar. Estimasi mungkin kalau dilihat 1 jutaan (UMKM), kurang lebih mungkin plus-minus sekitar Rp10 triliunan,” katanya.

Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya mengatakan aturan mengenai pemutihan utang UMKM tersebut diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Kebijakan pemutihan utang ini disebutkan mencakup sekitar 1 juta pelaku UMKM.

Dikutip dari Antara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan kebijakan ini merupakan simbolisasi keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan sebagainya.

"Selama ini memang ada kurang lebih 1 jutaan orang [pelaku]," ujarnya di Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).

Maman menambahkan PP tersebut dibuat agar pihak bank milik negara (Himbara) memiliki legitimasi ataupun payung hukum untuk bisa menghapus utang UMKM.

Sebagai informasi, kebijakan ini ditujukan untuk UMKM nasabah bank BUMN, yang terkena permasalahan seperti bencana alam, terdampak Covid-19, dan sebagainya.

Dia menekankan UMKM yang dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kemampuan untuk terus berjalan tidak diberikan penghapusan utang.

“Jadi, supaya kita ada persamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan melebar. Estimasi mungkin kalau dilihat 1 jutaan [UMKM], kurang lebih mungkin plus-minus sekitar Rp10 triliunan,” kata dia.

Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya mengatakan aturan mengenai pemutihan utang UMKM tersebut diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung rencana pemerintah yang ingin memutihkan atau menghapuskan utang sekitar 6 juta petani dan nelayan.

Budi menyatakan pihaknya segera mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai rekomendasi penghapusan utang-utang tersebut.

"Kita akan mengupayakan itu segera. Ini draf-nya, suratnya saya mau disusun. Untuk disampaikan ke Pak Presiden. Surat dari kami. Dari Kementerian Koperasi," ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"(Surat rekomendasi) untuk diambil kebijakan. Pemutihan, penghapus tagihan, dan penghapus bukukan utang-utang petani (dan nelayan)," tegasnya.

Budi Arie lantas menjelaskan rincian utang petani dan nelayan yang dimaksud oleh pemerintah.

Utang-utang tersebut terjadi pada periode 1998-1999 dengan skema Kredit Usaha Tani (KUT). Total nilai utang 6 juta petani dan nelayan tercatat sebesar Rp 8,3 triliun.

Sehingga satu orang petani dan nelayan diperkirakan memiliki utang sebesar Rp 1,3 juta.

"Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk membalikkan kepercayaan. Orang kalau punya utang kan beban. Dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan, hapus bukukan, dan menghapus tagihkan utang-utang yang menjerat petani-petani dalam skema Kredit Usaha Tani. Itu udah lama juga," jelas Budi Arie.

"Kasihan kan? Jangan-jangan orangnya udah pada enggak ada (meninggal dunia). Coba aja bayangin 25 tahun lalu kalau umurnya 40, 50. Apalagi udah tua. Kasihan anak cucunya," lanjut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu.

Budi juga menyatakan mendukung usulan Wamen Koperasi Ferry Juliantono agar penuntasan utang petani dan nelayan bisa dilakukan lewat koperasi. Menurut dia, dengan skema peminjaman melalui koperasi akan lebih ramah untuk petani dan nelayan.

"Ya artinya koperasi lebih bisa bankable. Orang-orangnya enggak blacklist gitu. Ya kan? Karena kita kan utang sedikit aja kena BI checking gitu. Kartu kredit enggak bayar saja langsung blacklist," tambah Budi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan (penghapusan) utang jutaan petani dan nelayan.

Menurut rencana, Perpres tersebut segera diteken oleh Presiden Prabowo.

"Ini saya mau sampaikan saja. Mungkin minggu depan akan ditandatangani. Ini ternyata, ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ujar Hashim saat mengisi diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Mereka sekarang terpaksa karena tidak boleh pinjam lagi dari perbankan, setiap kali mereka masuk SLIK (sistem layanan informasi keuangan) di OJK ditolak. Kenapa? Karena utang Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta," ungkapnya.

Menurut Hashim, ternyata semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, sebanyak 5 juta hingga 6 juta petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank.

"Mereka tidak bisa dapat kredit, mereka ke mana? Ke rentenir dan pinjol. So waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu ya kita rekam. Terus Pak Prabowo setuju," jelas Hashim.