Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga beras diperkirakan naik di akhir tahun. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan di akhir tahun ini merupakan tren tahunan lantaran jumlah panen beras yang berkurang.

Bapanas telah mengantisipasi melalui penyiapan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditugaskan pada Perum Bulog.

"Cadangan beras bulog ada 1,7 juta ton, itu untuk meng-cover di akhir tahun dan awal tahun," jelas Arief dalam Raker Bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (6/11).

Arief memastikan jumlah cadangan beras tersebut lebih dari cukup untuk meredam gejolak harga beras mendatang.

Arief mengatakan sebelumnya harga beras di pasar memang sulit dikendalikan pada akhir tahun, lantaran Bulog hanya memiliki cadangan beras 600 - 800 ribu ton.

"Tapi sekarang 1,7 juta ton, berbeda dengan sebelumnya yang cadangan pangan cuma 600-800 ribu ton itu sangat bahaya," urai Arif.

Lebih lanjut, Arief memaparkan proyeksi impor beras pada tahun 2025. Menurutnya hal itu akan bergantung pada kemampuan produksi dalam negeri.

Dirinya menegaskan alasan keputusan impor beberapa tahun terakhir lantaran produksi dalam negeri memang hanya mencapai 31 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 30,5 juta ton. Artinya surplus beras dari petani hanya mencapai 0,5 juta ton.

"Sehingga memang menggenjot produksi akan menjadi sangat penting kurangi impor," jelasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Perum Bulog tidak akan lagi menjadi BUMN. Bulog akan menjadi lembaga di bawah koordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung wacana perubahan status Perum Bulog menjadi badan otonom di bawah kordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengatakan, skema ini berpotensi mendukung rencana Pemerintah Indonesia dalam mencapai target swasembada pangan.

"Saya setuju karena kalau kita bicara program besar Presiden Prabowo soal swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," kata Erick di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (7/11).

Erick menjelaskan, jika Peum Bulog dapat melakukan operasi pasar maka ada peluang untuk mengontrol fluktuasi harga pangan.

Menurutnya, Perum Bulog memerlukan pendanaan Rp 26 triliun untuk operasi pasar. Pasca operasi pasar dilakukan, alokasi dana akan tergerus sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun.

Erick menjelaskan, selama ini kegiatan operasi pasar ditopang pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mencapai Rp 30 triliun.

"Kalau pinjam himbara ada bunganya, kalau negara hadir beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat sesuai visi Presiden Prabowo swasembada pangan secepatnya," jelas Erick.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) beri sinyal akan ada kenaikan harga beras di akhir tahun.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan di akhir tahun ini merupakan tren tahunan lantaran jumlah panen beras yang berkurang. Untuk itu, pihaknya telah mengantisipasi melalui penyiapan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditugaskan pada Perum Bulog.

"Cadangan beras bulog ada 1,7 juta ton, itu untuk meng-cover di akhir tahun dan awal tahun," jelas Arief dalam Raker Bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (6/11).

Arief memastikan jumlah cadangan beras tersebut lebih dari cukup untuk meredam gejolak harga beras mendatang.

Arief mengatakan sebelumnya harga beras di pasar memang sulit dikendalikan pada akhir tahun, lantaran Bulog hanya memiliki cadangan beras 600 - 800 ribu ton.

"Tapi sekarang 1,7 juta ton, berbeda dengan sebelumnya yang cadangan pangan cuma 600-800 ribu ton itu sangat bahaya," urai Arif.

Lebih lanjut, Arief memaparkan proyeksi impor beras pada tahun 2025. Menurutnya hal itu akan bergantung pada kemampuan produksi dalam negeri.

Dirinya menegaskan alasan keputusan impor beberapa tahun terakhir lantaran produksi dalam negeri memang hanya mencapai 31 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 30,5 juta ton. Artinya surplus beras dari petani hanya mencapai 0,5 juta ton.

"Sehingga memang menggenjot produksi akan menjadi sangat penting kurangi impor," jelasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung wacana perubahan status Perum Bulog menjadi badan otonom di bawah kordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengatakan, skema ini berpotensi mendukung rencana Pemerintah Indonesia dalam mencapai target swasembada pangan.

"Saya setuju karena kalau kita bicara program besar Presiden Prabowo soal swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," kata Erick di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (7/11).

Erick menjelaskan, jika Peum Bulog dapat melakukan operasi pasar maka ada peluang untuk mengontrol fluktuasi harga pangan.

Menurutnya, Perum Bulog memerlukan pendanaan Rp 26 triliun untuk operasi pasar. Pasca operasi pasar dilakukan, alokasi dana akan tergerus sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun.

Erick menjelaskan, selama ini kegiatan operasi pasar ditopang pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mencapai Rp 30 triliun.

"Kalau pinjam himbara ada bunganya, kalau negara hadir beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat sesuai visi Presiden Prabowo swasembada pangan secepatnya," jelas Erick.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori menilai pemerintah dapat memperkuat peran Bulog tanpa harus mengubah kelembagaannya. Adapun, status Bulog saat ini merupakan perusahaan umum (perum).

Khudori menyampaikan, yang dibutuhkan adalah penguatan dari sisi regulasi. Pertama, mengintegrasikan kebijakan, terutama beras, yang terbuka di hilir menjadi terintegrasi lagi, yakni hulu-tengah-hilir.

Menurutnya, mengintegrasikan kembali kebijakan perberasan dapat dilakukan dengan mewajibkan beras untuk bantuan pangan dipasok oleh Bulog. Pemerintah tinggal menentukan besaran kebutuhan penyaluran bantuan pangan.

“Sisanya, Bulog bisa menyalurkan lewat berbagai keperluan, terutama operasi pasar SPHP [stabilisasi pasokan dan harga pangan],” kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Kedua, mengubah sistem penganggaran saat ini yang bersifat pascabayar. Sejak 2019, Khudori menuturkan bahwa Bulog diizinkan untuk melakukan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran beras. Setelahnya, perusahaan dapat mengeklaim atau menagih ke pemerintah.

Masalahnya, Khudori menyebut bahwa Bulog bekerja menggunakan kredit perbankan berbunga komersial. Dari pengadaan hingga penyaluran, bahkan pembayaran klaim bisa memakan waktu lama.

“Semakin lama, semakin besar beban bunga yang ditanggung, semakin mahal pula harga pokok penjualan beras Bulog. Ini berujung pada harga beras Bulog kurang kompetitif di pasar,” tuturnya.

Di luar itu, Khudori menilai bahwa pemerintah dapat memperbesar pangsa pasarnya menjadi 20%. Alih-alih menyimpan beras pemerintah di gudang bulog, beras yang ada harus selalu ada di pasar sebagai bagian untuk melakukan stabilisasi.

Dengan demikian, menurutnya, masyarakat memiliki alternatif pilihan beras Bulog yang harganya terjangkau di kala harga beras melonjak di pasar. Pemerintah pun tak perlu lagi melakukan operasi pasar saat harga beras tinggi.

“Jadi terjadi perubahan paradigma dari stabilitas harga menjadi harga stabil,” pungkasnya.

Komentar ini disampaikan Khudori menyusul adanya wacana perubahan Bulog. Dalam catatan Bisnis, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menjadikan Perum Bulog sebagai lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan demikian, Perum Bulog tak lagi menjadi badan usaha.

“Nanti, kita Bulog, menjadi lembaga pemerintah lainnya,” ungkap Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Wahyu menuturkan, Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

Mantan Bos Asabri itu menyebut, Perum Bulog akan kembali menjadi Badan Urusan Logistik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk itu, pihaknya selama 6 bulan terakhir tengah bersiap untuk melakukan transisi kelembagaan.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto bakal mengubah status Perum Bulog dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi lembaga baru pemerintah di bawah naungan langsung Presiden.

Artinya, ketika Bulog menjadi lembaga baru pemerintah di sektor pangan, maka status perusahaan pelat merah akan dihapus.

“Ini kita Bulog nanti jadi ke lembaga pemerintah lainnya. Enggak BUMN lagi? Enggak dong,” ujar Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (6/11/2024).

Namun, dia memastikan peran dan fungsi Bulog akan seperti Badan Gizi Nasional. Sekalipun tidak merinci lebih jauh, Wahyu mengaku dirinya diminta Prabowo untuk menyiapkan peta jalan transformasi Bulog.

“Kurang lebih seperti itu (Badan Gizi Nasional) di bawah Presiden dong, langsung di bawah. Fungsinya dipelajari di sejarah, kita lihat sejarah, 50 tahun yang lalu namanya Badan Urusan Logistik, ini akan dikembalikan mirip,” ujar dia.

Di lain sisi, Wahyu membantah BUMN di bidang pangan ini akan berada di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Saya tidak ada perintah begitu (Bulog di bawah Kementan), saya diperintah Presiden menyiapkan transformasi kelembagaan,” kata dia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) direncanakan melakukan transformasi kelembagaan.

Nantinya, Bulog akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dengan transformasi tersebut, Bulog tidak akan lagi berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ini Bulog nanti jadi ke lembaga pemerintah lainnya, langsung di bawah presiden. Enggak (berstatus BUMN) dong," ujar Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (6/11/2024).

Wahyu mengaku Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan Bulog, sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

Ia pun menegaskan tak mendapatkan arahan terkait instansi yang dipimpinnya akan berpindah di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Saya tidak ada perintah begitu (di bawah Kementan). Saya diperintah presiden menyiapkan transformasi kelembagaan," kata dia.

Sebagai informasi, penetapan Perum Bulog sebagai BUMN tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Sebelum berubah menjadi badan usaha berpelat merah, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 pada 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog.

Tujuan pembentukan Bulog adalah untuk mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga.

Kemudian, pada tahun 2000, pemerintah mulai mendorong Bulog menjadi berstatus badan usaha dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik.

Tugas pokok Bulog kala itu melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik.

Hingga pada akhirnya, di tahun 2003, LPND Bulog berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003.

Perubahan status itu pun membuat alur koordinasi vertikal Bulog yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden kini menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perum Bulog diwacanakan akan menjadi Badan Otonom yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Dengan begitu, Bulog tak lagi berada di bawah naungan Kementerian BUMN.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai tranformasi ini akan berdampak pada beberapa hal utamanya dengan fungsi Bulog dalam menjadi operator pengelolaan komoditas pangan.

"Kalau Bulog tidak lagi berbentuk BUMN implikasinya tidak lagi bisa mendapatkan penugasan untuk menjadi operator pengelolaan komoditas pangan yang jadi obyek cadangan pangan pemerintah," kata Khudori kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Khudori mengatakan saat Bulog menjadi badan otonom, ia tak lagi bisa mendapatkan penugasan baik dalam pengadaan beras dari dalam maupun luar (impor), pengelolaan, hingga penyaluran untuk kebutuhan tertentu seperti bantuan pangan hingga operasi pasar.

Menurut Khudori, memperkuat Bulog bisa dilakukan tanpa harus mengubah bentuk kelembagaannya yang berwujud Perum saat ini. Yang penting, kata dia adalah penguatan dari sisi regulasi.

Pertama, mengintegrasikan kebijakan, terutama beras, yang terbuka di hilir menjadi terintegrasi lagi menjadi hulu-tengah-hilir.

Masalahnya, kata dia, kebijakan yang saat ini kurang mendukung penguatan peran Bulog karena beras miskin (raskin) diubah menjadi bantuan pangan nontunai (BNPT). Dampaknya, Bulog tak lagi memiliki saluran atau outlet pasti beras di hilir.

Padahal menurutnya, outlet pasti penyaluran di hilir adalah bagian untuk memastikan beras yang diserap Bulog itu bisa berputar cepat sehingga prinsip first in first out (pertama masuk, pertama keluar) bisa dilakukan dengan baik.

"Beras itu tidak tahan lama. Kalau melebihi umur simpan potensial turun mutu atau bahkan rusak," jelasnya.

Khudori berpendapat mengintegrasikan kembali kebijakan perbesaran bisa dilakukan dengan mewajibkan penerima BPNT berasnya dipasok oleh Bulog. Selanjutnya, pemerintah bisa menentukan berapa besar kebutuhan penyalurannya.

"Idealnya antara 1,5 juta ton-2,0 juta ton. Sisanya, Bulog bisa menyalurkan lewat berbagai keperluan, terutama operasi pasar SPHP," jelas Khudori.

Kedua, mengubah sistem penganggaran saat ini yang bersifat pascabayar. Sistem yang berlaku sejak 2019 menurutnya menjadi kendala terkendala untuk lebih lincah dalam melakukan pengadaan.

Masalahnya, Bulog bekerja menggunakan kredit perbankan berbunga komersial. Dari pengadaan hingga penyaluran, bahkan hingga pembayaran klaim bisa memakan lama.

Waktu yang panjang ini akan semakin menambah beban besar utang yang ditanggung Bulog. Dampaknya harga pokok penjualan beras Bulog akan semakin mahal adn kurang kompetitif di pasar.

Yang ideal, menurutnya, keperluan cadangan beras pemerintah (CBP), bisa dibiayai langsung oleh APBN dengan cara penyertaan modal negara (PNM) sesuai dengan kebutuhan yang ditugaskan pada Bulog.

"Misalnya Kebutuhannya sekitar Rp25-30 triliun, ini sekali saja. Setelah itu, tidak perlu ada lagi PMN serupa. Jika ini dilakukan, beban bunga bank otomatis tidak ada dan harga pokok beras Bulog akan turun drastis dan membuatnya kompetitif di pasar," jelas Khudori.

Di luar itu, pemerintah bisa memperbesar pangsa pasar beras Bulog menjadi 20%. Sehingga beras pemerintah ini tidak disimpan di gudang, tapi selalu ada di pasar sebagai bagian untuk melakukan stabilisasi.

Kemudian, saat harga beras naik, masyarakat punya alternatif pilihan beras BULOG yang harganya terjangkau. Catatannya, terkait dengan kepastian mutu agar bersaing dengan kompetitor swasta.

"Kalau ini bisa dilakukan, pemerintah tak lagi bertindak sebagai pemadam kebakaran seperti saat ini: melakukan operasi pasar saat harga tinggi," jelas Khudori.

"Penguatan itu bisa dilakukan pemerintah tanpa harus mengubah kelembagaan Bulog," tambahnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana menjadikan Perusahaan Umum (Perum) Bulog sebagai lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, Perum Bulog tak lagi menjadi Badan Usaha.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (5/11/2024).

“Nanti, kita Bulog, menjadi lembaga pemerintah lainnya,” ungkap Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Wahyu menuturkan, Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

Rencana itu sebelumnya telah diungkapkan Wahyu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV, Selasa (5/11/2024) seiring riuh rencana Prabowo mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

Mantan Bos Asabri itu menyebut, Perum Bulog akan kembali menjadi Badan Urusan Logistik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk itu, pihaknya selama enam bulan terakhir tengah bersiap untuk melakukan transisi kelembagaan.

Menyitir Peraturan Pemerintah (PP) No. 13/2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Perum Bulog yang selanjutnya disebut perusahaan merupakan badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No.19/2003 tentang BUMN.

Sebelum menjadi Badan Usaha seperti saat ini, Bulog pertama kali dibentuk sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog untuk mengamankan penyediaan pangan dan stabilisasi harga dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru, sesuai Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967.

Arah Pemerintah mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.29/2000. Tugas pokok Bulog kala itu, adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah atau HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keputusan Presiden No.166/2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keputusan Presiden No.103/2000.

Kemudian, melalui Keputusan Presiden No.103 tanggal 13 September 2001, Bulog sebagai LPDN Bulog berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada 20 Januari 2003, LPND Bulog berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog (selanjutnya disebut Perum Bulog) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog dan Peraturan Pemerintah No.61/2003 tentang Perubahan atas PP No.7/2003 pasal 70 dan 71.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog direncanakan akan melakukan transformasi kelembagaan. Nantinya Bulog akan bertanggung jawab langsung pada Presiden atau tak lagi menjadi bagian dari Kementerian BUMN.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono usai Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (5/11).

"Nanti Bulog jadi lembaga pemerintahan lainnya, di bawah presiden. Enggak (berstatus BUMN lagi) dong," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11).

Wahyu juga tegas membantah bahwa instansi yang dipimpinnya akan berpindah di bawah naungan Kementerian Pertanian.

Dirinya mengatakan transformasi yang dimaksud nantinya Bulog akan setara dengan lembaga pemerintahan lain yang bertanggung jawab langsung pada Kepala Negara.

Mantan Bos Asabi itu menyebut hal ini merupakan permintaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan, saat ini pun payung hukum dari transformasi ini sedang disiapkan.

"Saya tidak ada perintah (di bawah Kementan). Saya diminta Pak Presiden menyiapkan transformasi kelembagaan," katanya.

Merujuk Peraturan Pemerintah No. 13/2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Perum Bulog yang selanjutnya disebut perusahaan merupakan badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN.

Jauh sebelum menjadi Badan Usaha, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dan stabilisasi harga dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru.

Setelah melakukan sejumlah perubahan tugas, pemerintah pada 2000 mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.29/2000.

Kemudian, melalui Keputusan Presiden No.103 tanggal 13 September 2001, sebagai LPDN Bulog berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada 20 Januari 2003, LPND Bulog berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog (selanjutnya disebut Perum Bulog) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog dan Peraturan Pemerintah No.61/2003 tentang Perubahan atas PP No.7/2003 pasal 70 dan 71.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Wahyu Suparyono menyampaikan 700.000 ton berasimpor masuk ke Indonesia pada pertengahan Desember 2024. Ini merupakan sisa dari penugasan 3,6 juta ton beras impor tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Wahyu usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

“Itu harus di Desember lah masuk, pertengahan. Kita lebih cepat lebih baik,” kata Wahyu, Selasa (5/11/2024).

Mantan Direktur Utama PT Asabri (Persero) itu mengungkapkan, sebanyak 2,9 juta ton beras impor telah terealisasi hingga Oktober 2024. Pengadaan impor beras tersebut diperoleh Perum Bulog dari sejumlah negara dengan melalui proses tender.

Dalam paparan yang disampaikan Wahyu, pengadaan impor beras utamanya berasal dari Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Secara terperinci, hingga Januari-Oktober 2024, Indonesia paling banyak mendatangkan beras dari Thailand yakni sebanyak 1.041.154.300 kilogram atau 1,04 juta ton. Kemudian, ada Vietnam dengan total sebanyak 1,02 juta ton, diikuti Myanmar 451.468 ton, Pakistan 388.675 ton, dan Kamboja 22.500 ton.

Wahyu menuturkan, pengadaan impor beras dilakukan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukan langsung dalam pengadaan impor beras guna memenuhi cadangan pangan pemerintah.

“Ini negara-negara yang sampai tanggal 1 kami lakukan pengadaan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukkan langsung di dalam pengadaan ini,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah pada Februari 2024 resmi menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton dari semula hanya 2 juta ton. Dengan demikian, total kuota impor beras di 2024 ditetapkan sebanyak 3,6 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi kala itu menuturkan, Indonesia harus memiliki cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam rangka mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, hingga keadaan darurat.

“Jadi ini yang namanya early warning system. Jangan udah kejadian kita nggak punya stok, atau baru nyari-nyari [stok beras],” kata Arief usai menghadiri rakornas Bapanas di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Dia menegaskan, importasi yang dilakukan pemerintah sangat terukur. Pasalnya, kuota impor beras yang ditetapkan pemerintah telah memperhitungkan jumlah produksi dan kebutuhan nasional. Dengan begitu, harga gabah di tingkat petani dipastikan tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengusulkan penyaluran bantuan pangan dan beras stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) dilakukan pada Januari-Februari 2025, untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan Perum Bulog kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Januari-Februari kami menyarankan melalui Pak Menko Pangan agar supaya ada keseimbangan menjaga angka inflasi kita,” kata Wahyu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Perum Bulog saat ini tengah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Dengan asumsi penyaluran bantuan pangan sebesar 220.000 ton per bulan dan beras SPHP sebesar 150.000 ton per bulan yang akan dilepas pada Januari-Februari 2024, menurutnya Badan Pangan Nasional (Bapanas) semestinya sudah menyediakan anggaran untuk kedua program ini.

“Kenapa demikian? Stok yang terlalu besar akan membebani bunga yang ada di Perum Bulog,” ujarnya.

Adapun hingga 1 November 2024, Perum Bulog telah menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang ditujukan untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Sebagai informasi, bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog.

Untuk tahap pertama, Perum Bulog telah menyalurkan 659.352 ton atau 99,88% dari target penyaluran 660.122 ton. Pada tahap kedua, realisasi penyaluran mencapai 653.613 ton beras atau 99,1% dari target 660.122 ton.

Kemudian untuk penyaluran tahap tiga, Perum Bulog baru menyalurkan sebesar 66,77% dari target 653.613 ton. Penyaluran tahap tiga ini telah berlangsung mulai Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Sementara itu, realisasi penyaluran beras SPHP untuk operasi pasar mencapai 1,23 juta ton atau mencapai 81,07% dari target 1,51 juta ton. Wahyu menuturkan, penyaluran SPHP tertinggi terjadi pada Februari 2024 dan menurun pada Maret 2024 seiring dengan menurunnya harga beras di pasar rakyat.