JAKARTA, KOMPAS.com – Program Energy Transition Mechanism (ETM) bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan transisi menuju energi bersih untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

ETM dirancang untuk mengurangi emisi karbon dengan menghentikan atau mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dan menggantinya dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seiring dengan pengembangan energi terbarukan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan.

Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, menekankan pentingnya roadmap transisi energi yang inklusif. Hal ini disampaikannya dalam seminar yang diselenggarakan di Jakarta pada 29 Oktober 2024 lalu.

“Indonesia memerlukan langkah konkret yang tidak hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat beralih ke alternatif yang lebih bersih dan efisien,” ujar Adi, melalui siaran pers, dikutip Rabu (6/11/2024).

Seminar bertajuk "Transitioning Towards a Sustainable Future of Indonesia" ini membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. PT Sucofindo, sebagai perusahaan di bidang pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (TIC), berperan aktif untuk memastikan kredibilitas klaim energi bersih dan mendukung perdagangan karbon.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa klaim energi bersih dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendukung perdagangan karbon di Indonesia," kata Adi Budiarso pada pembukaan seminar tersebut.

Dalam seminar, Kasu Venkata Reddy, CEO dan Co-founder Sustainability Economics, memperkenalkan skema Clean Energy Mechanism (CLEM). Skema ini bertujuan untuk membantu negara-negara mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan menyediakan pembiayaan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang diperlukan.

"CLEM tidak hanya mendukung pengurangan emisi tetapi juga menarik investasi hijau. Transisi energi bisa memberikan keuntungan jika dilakukan dengan perhitungan matang, sehingga ekonomi tetap tumbuh dengan energi yang lebih bersih," ujar Kasu.

Pada seminar yang sama, Edwin Hartanto, Kepala Unit Pengembangan Carbon Trading IDX Carbon, menyoroti pentingnya mengembangkan mekanisme perdagangan karbon sebagai cara untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Untuk itu, IDX Carbon berkomitmen mengembangkan carbon trading yang transparan dan mengacu pada best practice global, yang akan mendukung transisi energi Indonesia ke energi bersih.

Dukungan Sucofindo

Dikman Purnama, Kepala Bagian PMU Climate Solution and Sustainable Energy PT Sucofindo, menambahkan bahwa perusahaan siap mendukung implementasi ETM dengan berbagai layanan yang dimilikinya, seperti kajian kesiapan transisi energi, penilaian teknis penurunan emisi, dan studi kelayakan energi bersih.

"Kami siap memberikan layanan optimal untuk mendukung ETM dan menarik investasi energi bersih di Indonesia, termasuk validasi dan verifikasi emisi gas rumah kaca serta pengujian teknologi energi terbarukan," tutup Dikman.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, ETM diharapkan menjadi pendorong utama transisi energi Indonesia dan meningkatkan daya saing investasi hijau yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Energy Transition Mechanism (ETM) bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan transisi menuju energi bersih untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

ETM dirancang untuk mengurangi emisi karbon dengan menghentikan atau mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dan menggantinya dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seiring dengan pengembangan energi terbarukan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan.

Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, menekankan pentingnya roadmap transisi energi yang inklusif. Hal ini disampaikannya dalam seminar yang diselenggarakan di Jakarta pada 29 Oktober 2024 lalu.

“Indonesia memerlukan langkah konkret yang tidak hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat beralih ke alternatif yang lebih bersih dan efisien,” ujar Adi, melalui siaran pers, dikutip Rabu (6/11/2024).

Seminar bertajuk "Transitioning Towards a Sustainable Future of Indonesia" ini membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. PT Sucofindo, sebagai perusahaan di bidang pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (TIC), berperan aktif untuk memastikan kredibilitas klaim energi bersih dan mendukung perdagangan karbon.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa klaim energi bersih dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendukung perdagangan karbon di Indonesia," kata Adi Budiarso pada pembukaan seminar tersebut.

Dalam seminar, Kasu Venkata Reddy, CEO dan Co-founder Sustainability Economics, memperkenalkan skema Clean Energy Mechanism (CLEM). Skema ini bertujuan untuk membantu negara-negara mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan menyediakan pembiayaan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang diperlukan.

"CLEM tidak hanya mendukung pengurangan emisi tetapi juga menarik investasi hijau. Transisi energi bisa memberikan keuntungan jika dilakukan dengan perhitungan matang, sehingga ekonomi tetap tumbuh dengan energi yang lebih bersih," ujar Kasu.

Pada seminar yang sama, Edwin Hartanto, Kepala Unit Pengembangan Carbon Trading IDX Carbon, menyoroti pentingnya mengembangkan mekanisme perdagangan karbon sebagai cara untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Untuk itu, IDX Carbon berkomitmen mengembangkan carbon trading yang transparan dan mengacu pada best practice global, yang akan mendukung transisi energi Indonesia ke energi bersih.

Dukungan Sucofindo

Dikman Purnama, Kepala Bagian PMU Climate Solution and Sustainable Energy PT Sucofindo, menambahkan bahwa perusahaan siap mendukung implementasi ETM dengan berbagai layanan yang dimilikinya, seperti kajian kesiapan transisi energi, penilaian teknis penurunan emisi, dan studi kelayakan energi bersih.

"Kami siap memberikan layanan optimal untuk mendukung ETM dan menarik investasi energi bersih di Indonesia, termasuk validasi dan verifikasi emisi gas rumah kaca serta pengujian teknologi energi terbarukan," tutup Dikman.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, ETM diharapkan menjadi pendorong utama transisi energi Indonesia dan meningkatkan daya saing investasi hijau yang berkelanjutan.

Kinerja perekonomian pascapandemi COVID-19 menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang membanggakan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,11% pada triwulan I -2024 dan diperkirakan ekonomi akan tumbuh di atas 5% pada tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pencapaian yang bagus mengingat berbagai kondisi internal dan eksternal seperti ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa lepas dari ketahanan sektor perbankan nasional yang terus terjaga.

Industri perbankan masih menjadi jantung yang menggerakkan denyut perekonomian di berbagai sektor. Dana Masyarakat yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 8.722 triliun per Juni 2024 dengan trend positif. Sedangkan kredit yang disalurkan mencapai Rp 7.478 triliun pada waktu yang sama atau tumbuh secara tahunan sebesar 11,4%.

Yang sangat menarik adalah pertumbuhan kredit investasi mencapai 13,8%. Kredit modal kerja naik hampir 12% sementara kredit konsumsi meningkat sampai 10,98%. Sementara kualitas kredit cukup terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan sebesar 2,26%. Kalau dilihat NPL bersih, nilainya hanya sebesar 0,78%.

Perkembangan positif kinerja perbankan ini tidak lepas dari kebijakan proaktif dan konsisten Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas dan mendorong kontribusi industri perbankan. OJK secara konsisten berhasil menjaga daya tahan sektor perbankan yang tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang mencapai 26%.

Profitabilitas perbankan secara umum positif dengan ROA 2,69% serta margin bunga bersih (NIM) sebesar 4,59%. Perbankan Syariah juga menunjukan kinerja positif di mana nilai asetnya sudah mencapai Rp 895 triliun dengan pembiayaan mencapai Rp 614 triliun lebih.

Total dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah mencapai Rp 702 triliun. Profil risiko perbankan syariah juga sangat terjaga tercermin dari NPF 2,14%.

Optimalisasi Perbankan

Kinerja sektor perbankan yang baik secara riil memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Peran ini tidak lepas dari dukungan OJK melalui berbagai kebijakan yang progresif. Sebagai otoritas bidang perbankan, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan yang memberikan pondasi bagi peran sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas sektor perbankan tidak lepas dari sikap tegas OJK memaksa perbankan dalam menerapkan tata kelola (GCG) bagi bank umum melalui POJK/ 17 /2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Stabilitas sektor keuangan dan kinerja perbankan yang kian solid harus menjadi modal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas sistem keuangan berarti mengurangi risiko krisis dan ini harus menjadi pondasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Berbagai peraturan dan imbauan (moral suasion) agar perbankan tidak mengambil risiko yang berlebihan berhasil membuat perbankan resilien sekaligus dinamis.

Capaian ini adalah kontribusi signifikan OJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebelumnya, melalui POJK Nomor 51/2017 OJK mendorong agar lembaga jasa keuangan termasuk perbankan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dalam POJK itu disebutkan bahwa produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.

Ketentuan bagi lembaga jasa keuangan dan perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan kembali ditekankan pada POJK 17/2023 yang mewajibkan perbankan menerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

OJK mendorong agar industri perbankan menjadi perbankan hijau (green banking) untuk memenuhi trend global tuntutan akan green banking. Aturan taksonomi hijau yang dikeluarkan OJK menyediakan peta arah mengembangkan keuangan berkelanjutan. OJK juga mendorong layanan keuangan berbasis teknologi termasuk mendukung pendirian bank digital.

Meningkatkan pertumbuhan investasi pro-lingkungan merupakan syarat sekaligus juga tujuan dari kebijakan ekonomi makro modern saat ini khususnya di Indonesia. Menyadari investasi harus naik signifikan untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif maka mendorong investasi hijau sangat diperlukan.

Apalagi kita menghadapi tantangan terkait dengan perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang khususnya mencapai Indonesia Emas.

Peran industri perbankan yang selama ini sudah menjadi jantung perekonomian nasional harus terus dioptimalkan sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebutuhan pembangunan nasional. OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan terus berupaya dan mendorong perbankan untuk senantiasa menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Abdul Mongid
Gurubesar FEB UNESA
Senior Economist Segara Research Institute

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara di kawasan Asia Tenggara perlu meningkatkan investasi energi terbarukan atau ramah lingkungan hingga US$190 miliar pada 2035, sekitar lima kali lipat dari jumlah saat ini, untuk mencapai tujuan iklimnya.

Laporan dari International Energy Agency (IEA) menyebut, peningkatan investasi energi perlu dibarengi dengan strategi untuk mengurangi emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara yang masih relatif baru di kawasan ini.

"Ekspansi ekonomi yang cepat diperkirakan akan menimbulkan tantangan bagi ketahanan energi dan tujuan iklim di Asia Tenggara," tulis IEA dalam laporan tersebut, Selasa (22/10/2024), dikutip dari Reuters.

Namun, upaya untuk menutup pembangkit listrik tenaga batu bara di pasar negara berkembang, yang didukung oleh negara-negara kaya di Barat, mengalami penundaan setelah tenggat waktu pada bulan Juli berlalu tanpa adanya kesepakatan mengenai penutupan awal proyek percontohan di Indonesia.

Laporan tersebut memaparkan, permintaan listrik di Asia Tenggara diperkirakan akan tumbuh sebesar 4% per tahun di tahun-tahun mendatang. Sumber energi ramah lingkungan seperti angin dan matahari, serta bioenergi modern dan tenaga panas bumi, diproyeksikan akan memenuhi lebih dari sepertiga pertumbuhan permintaan energi di kawasan ini pada 2035.

Namun, hal ini tidak akan cukup untuk mengendalikan emisi karbon dioksida (CO₂) yang terkait dengan energi, yang diperkirakan akan meningkat sebesar 35% antara saat ini dan pertengahan abad ini.

"Teknologi energi ramah lingkungan tidak berkembang cukup cepat dan ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan bakar fosil membuat negara-negara sangat rentan terhadap risiko di masa depan," kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol.

Kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan hanya menarik 2% dari investasi energi bersih global meskipun menyumbang 6% dari PDB global, 5% dari permintaan energi global dan menjadi rumah bagi 9% populasi dunia.

IEA menyebut, untuk memperluas dan memodernisasi jaringan listrik Asia Tenggara untuk mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih besar akan membutuhkan investasi tahunan yang meningkat dua kali lipat hingga hampir US$30 miliar pada 2035.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6%. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan sejalan dengan penahanan BI Rate, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Pada dasarnya, Perry menekankan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kredit likuiditas makroprudensial (KLM).

Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial longgar tersebut dengan sinergi kebijakan bersama Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha, agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara untuk kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Secara umum, pertumbuhan kredit pada September 2024 tetap kuat, mencapai 10,85% (year on year/YoY).

Hingga minggu kedua Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,7 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Khusus untuk kredit UMKM, tercatat tumbuh 5,04% (YoY).

Sementara secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01%, 10,88%, dan 12,26% pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa investor asing lebih memilih menanamkan modalnya di Malaysia daripada Indonesia karena kurangnya industri hijau di Tanah Air.

Rosan menjelaskan, industri-industri di Indonesia masih ditenagai oleh energi kotor. Padahal, menurutnya, banyak investor asing hanya ingin menanamkan modal ke industri-industri hijau.

"Banyak investasi yang mau ke Indonesia, contohnya data center. Tapi mereka setelah melihat, mereka beralih ke negara lain misalnya Malaysia karena mereka ingin penyediaan dari tenaganya adalah energi hijau," ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Oleh sebab itu, Rosan yang pernah memiliki posisi tinggi di sejumlah perusahaan batu bara seperti PT Berau Coal Energy dan PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) itu, mengaku akan terus mendorong agar pemerintah fokus membangun industri-industri hijau. Jika tidak maka ke depan investor asing akan semakin sulit berinvestasi ke Indonesia.

Apalagi, menurut mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu, target investasi pada tahun depan tidak sedikit yaitu dalam rentang Rp1.868,2 triliun sampai dengan Rp1.905,6 triliun.

"Kita harus lebih mengakselerasi penyediaan energi hijau. Itu kalau kita ingin terus maju dan berkembang, dan juga menarik investasi, itu menjadi hal yang perlu dilakukan," jelas Rosan.

Ketika berbicara dengan calon investor asing, Rosan mengaku bahwa mereka meminta pemerintah menciptakan ekosistem usaha yang nyaman di Indonesia seperti penyediaan energi bersih untuk tenagai pabrik-pabrik atau manufaktur.

"Beberapa perusahaan juga yang ingin berinvestasi di EV Car contohnya, electric manufacturing di mobil. Ya mereka ingin membuat electric car dari clean energy, dari renewable energy [energi bersih, energi terbarukan]," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rosan mengingatkan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Menurutnya, target tersebut bisa tercapai apabila kontribusi investasi kepada pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan.

Selama ini, lanjutnya, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi 53%—54%. Sementara itu, investasi masih berkontribusi sekitar 25%—26%.

Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai rencana pemerintah menerapkan skema pemanfaatan jaringan bersama atau power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) berpotensi menaikkan investasi hijau di Indonesia.

Analis Keuangan Energi, Mutya Yustika, mengatakan keyakinan tersebut muncul dari semakin banyaknya perusahaan internasional yang berkomitmen untuk menggunakan energi terbarukan 100%. Menurutnya, power wheeling di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan membantu negara memenuhi target dekarbonisasi tanpa membebani anggaran nasional.

"Ini juga akan membantu PLN fokus pada modernisasi dan peningkatan jaringan untuk memfasilitasi transisi energi,” ujar Mutya dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Mutya mengatakan, mekanisme power wheeling memungkinkan produsen listrik swasta (IPP) menjual listrik energi terbarukan langsung ke pelanggan melalui transmisi milik PT PLN (Persero).

Mekanisme ini dapat menutup kesenjangan pasokan listrik hijau lantaran lambatnya pengembangan energi terbarukan skala utilitas oleh PLN. Di sisi lain, terdapat urgensi untuk memangkas emisi karbon kelistrikan Indonesia, yang saat ini mencapai lebih dari 682 gram CO2 setara per kilowatt hour (gCO2e/kWh). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu penghasil emisi global tertinggi.

Selain itu, mekanisme power wheeling juga didorong oleh lebih dari 430 perusahaan global besar dalam RE100, yang berkomitmen mencapai 60% listrik dari energi terbarukan pada 2030 dan 100% pada 2050. Saat ini terdapat 121 anggota RE100 yang beroperasi di Indonesia.

“Namun, perusahaan-perusahaan ini belum memiliki solusi energi terbarukan yang memadai untuk melistriki fasilitas dan rantai pasokan mereka, sehingga menghambat upaya komitmen RE100 dan mandat keberlanjutan perusahaan,” ungkapnya.

Dengan implementasi power wheeling, dia mengatakan, Indonesia dapat menangkap peluang investasi baru dari bisnis pusat data (data center). Google memiliki target untuk dapat mencapai emisi nol bersih di semua operasi dan rantai nilainya pada 2030. Microsoft juga berkomitmen untuk menjadi karbon-negatif pada tahun yang sama.

Sementara di Singapura yang selama beberapa tahun terakhir menjadi pusat data di Asia Tenggara, menghadapi kendala keterbatasan energi terbarukan dan biaya operasi yang lebih tinggi.

“Oleh karena itu, Indonesia perlu menyediakan akses berskala besar ke energi bersih untuk dapat ditawarkan kepada perusahaan seperti Google dan Microsoft sebagai pilihan untuk dapat membangun data center mereka di luar Singapura, yang juga dapat memenuhi tujuan keberlanjutan global mereka,” ucapnya.

Menurutnya, implementasi power wheeling juga akan menguntungkan PLN karena akan membantu menjaga pasokan listriknya, terutama di luar Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, PLN juga akan mendapatkan aliran pendapatan tambahan dengan menyewakan fasilitas transmisi kepada perusahaan listrik swasta, melalui biaya jaringan bersama atau wheeling charge.

“Hanya saja, wheeling charge harus ditetapkan secara adil dan transparan untuk menghindari harga yang berlebihan sekaligus menjaga integritas sistem. Hal tersebut penting untuk dapat menarik investor dan juga melindungi PLN sebagai pemilik jaringan transmisi,” kata Mutya.

Meski demikian, penerapan power wheeling masih terhambat perselisihan internal di dalam pemerintah. Ada kekhawatiran power wheeling akan memperparah kelebihan pasokan listrik dan skema take-or-pay PLN dengan IPP. Hal ini bisa menimbulkan risiko keuangan yang signifikan bagi PLN.

“Solusi terhadap permasalahan tersebut seharusnya berupa negosiasi kontrak dengan IPP, efisiensi biaya, dan penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara yang tidak efisien yang dikombinasikan dengan formula power wheeling yang tepat,” tutupnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan platform SDGs (Sustainable Development Goals) Investment (sdginvestment.id) untuk memfasilitasi investasi berkelanjutan. Platform ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target SDGs pada 2030.

"Platform ini merupakan kerjasama Bappenas, UNDP, dan didukung banyak pihak, bertujuan untuk memfasilitasi investasi berkelanjutan yang fokusnya untuk proyek-proyek pencapaian SDGs di Indonesia," ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam Road to Sustainable Annual Conference (SAC) 2024: SDGs Festival - SDGs Action Talk, dikutip dari Antara, Senin (7/10).

Dia mengatakan, Indonesia membutuhkan enam tahun lagi memenuhi komitmen global untuk mencapai target-target SDGs pada 2030. Hingga kini, pencapaian Indonesia sebesar 62 persen dari 224 indikator, yang berarti berada di posisi terdepan di antara negara-negara berpenghasilan menengah atas.

Salah satu tantangan signifikan untuk mengakselerasi target-target tersebut adalah mengumpulkan pendanaan berkelanjutan. Karena itu, pihaknya bersama United Nations Development Programme (UNDP) dan pihak lainnya meluncurkan platform SDGs Investment guna mengumpulkan sumber-sumber pendanaan, sekaligus mempertemukan berbagai proyek dan pelaku filantropi.

"Kenapa platform? Tentunya digitalisasi, kita ingin pembelajaran, lifelonglearning itu happens to all of us, tentunya sdgsinvestment.id ini merupakan platform bukan hanya untuk mempertemukan berbagai proyek dan juga filantrofis, dan juga sumber-sumber pendanaan lainnya, tetapi tentunya ajang kita semua belajar untuk bagaimana menghasilkan impact, dan pada akhirnya kita Indonesia bisa mencapai target-target SDGs tepat waktu," ungkap Vivi.

Bank Investasi Eropa (EIB) telah melewati angka €100 miliar (Rp 1.721,35 triliun) dalam total penerbitan Climate Awareness Bonds (CAB) dan Sustainability Awareness Bonds (SAB) sejak menerbitkan obligasi hijau pertama di dunia pada 2007. EIB merayakan pencapaian ini di Bursa Efek Luksemburg, yang merupakan bursa acuan dunia untuk obligasi berkelanjutan, pada Jumat (4/10).

Nadia Calviño, Presiden Bank Investasi Eropa, mengunjungi Bursa Efek Luksemburg (Luxembourg Stock Exchange, LuxSE) untuk untuk menandai tonggak sejarah kontribusi perintis EIB terhadap keuangan berkelanjutan. Ia juga mendiskusikan masa depan pasar obligasi hijau dalam konteks agenda Uni Eropa untuk Keuangan Berkelanjutan, Serikat Tabungan, dan Investasi.

Di hadapan Menteri Keuangan Luksemburg Gilles Roth, EIB dan LuxSE menyoroti kontribusi unik EIB untuk memberikan kejelasan tentang keuangan berkelanjutan dan peran ekosistem keuangan yang lebih luas di Luksemburg dalam memajukan investasi berkelanjutan.

“Pencapaian EIB dalam melampaui €100 miliar dalam obligasi berkelanjutan adalah hal yang luar biasa dan menyoroti peran transformatif keuangan dalam mengatasi tantangan global," kata Menteri Keuangan Luksemburg Gilles Roth dalam pidatonya, Jumat (4/10).

Ia menilai obligasi hijau memiliki dampak yang nyata pada ekonomi riil, kehidupan masyarakat, dan planet ini. Kemitraan antara EIB dan LuxSE menetapkan standar yang tinggi untuk diikuti oleh komunitas keuangan global.

"Luksemburg tetap berkomitmen untuk membina kemitraan internasional untuk memperkuat keuangan berkelanjutan secara global,” ujarnya.

Presiden EIB Nadia Calviño menyebut tonggak sejarah ini mencerminkan perkembangan eksponensial pasar obligasi berkelanjutan, serta kemitraan yang kuat antara EIB dan Bursa Efek Luksemburg.

"Sejak memelopori pasar obligasi hijau pada tahun 2007, EIB telah membuka dukungan investor sebesar €100 miliar untuk aksi iklim dan keberlanjutan, dengan Luksemburg sekarang menjadi pusat global untuk keuangan berkelanjutan," kata Nadia Calviño.

Menurutnya, EIB akan terus mendukung transisi hijau juga dengan memimpin munculnya pasar obligasi hijau terstandardisasi dalam konteks pasar modal yang lebih dalam dan lebih kuat di Eropa.

Julie Becker, Chief Executive Officer LuxSE, mengatakan sejak memelopori pasar obligasi hijau 17 tahun yang lalu, EIB telah memelopori perkembangan pasar dan memimpin jalan menuju standarisasi, pelaporan, dan transparansi yang lebih baik bagi para investor. "Berkat peran utamanya, EIB telah menjadi mitra penting dan inspirasi bagi inisiatif keuangan berkelanjutan LuxSE,” tutur Becker.

EIB Penerbit Obligasi Hijau Terbesar di Dunia

Pada tahun 2007, EIB menerbitkan obligasi hijau pertama di dunia dan meresmikan pasar yang akan mengalami pertumbuhan eksponensial di tahun-tahun berikutnya. Menurut angka dari LGX DataHub, total pendanaan kumulatif yang dikumpulkan melalui obligasi hijau, sosial, keberlanjutan, dan obligasi terkait keberlanjutan yang diterbitkan secara global telah mencapai US$5,2 triliun.

Pada Agustus 2024, EIB melewati angka EUR €100 miliar untuk penerbitan CAB dan SAB. Hal ini menjadikan EIB sebagai penerbit obligasi hijau terbesar di dunia, serta obligasi berkelanjutan yang terjamin dengan penggunaan dana yang didedikasikan di antara bank-bank pembangunan multilateral.

Untuk memenuhi kebutuhan basis investor yang luas, EIB telah menerbitkan obligasi ini dalam 23 mata uang. Ini merupakan sebuah rekor pasar.

CAB perdana EIB terdaftar di LuxSE pada tahun 2007. Pada 2016, LuxSE mendirikan Luxembourg Green Exchange (LGX), platform pertama yang didedikasikan khusus untuk sekuritas berkelanjutan. Dengan menciptakan visibilitas dan transparansi seputar peluang investasi berkelanjutan, LGX membantu memajukan investasi untuk tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu penghambat investasi hijau di Indonesia. Pasalnya, investor menilai sumber daya manusia Indonesia di bidang energi hijau tidak mumpuni.

"Mereka bilang, oke kebijakan sudah bagus, tapi talent poolnya, manusianya itu tidak tersedia," ujar Rosan saat menjadi pembicara dalam ForumMenuju Indonesia Hijau, di Jakarta, Selasa (17/9).

Dia mengatakan, sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam energi bersih. Mada dari itu, Indoesia memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaharui sumber daya manusianya sehingga bisa menyerap investasi secara maksimal.

Rosan mengatakan, pemerintah tidak akan mungkin mampu mendorong semua masyarakat untuk dapat meningkatkan pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi. Oleh sebab itu, pendidikan vokasi memainkan peranan yang sangat penting untuk peningkatan sumber daya manusia Indonesia ke depannya.

"Pemerintah melihat pendidikan vokasi dan pelathan perlu diberikan insentif," ujarnya.

Rosan mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan karena sebanyak 134-135 juta orang atau 40% penduduk Indonesia memiliki latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD). Sementara 24% penduduk hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah pertama (SMP), 18% mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah atas (SMA), dan hanya 12-13% yang mengenyam pendikan hingga diploma atau universitas.

"Pekerjaan rumah kita menciptakan super daya manusia yang baik, yang produktif, yang terus melakukan peningkatan keterampilan," ucapnya.

Bagi mereka yang memiliki pandangan kuat mengenai apakah faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance atau ESG) akan tetap menjadi tren investasi utama, membeli atau menjual saham MSCI tampaknya merupakan cara yang baik untuk mengekspresikan keyakinan Anda.

Perusahaan New York yang terkenal dengan bisnis indeksnya yang besar ini juga mengoperasikan segmen utama “ESG dan Iklim”. Segmen tersebut menyediakan berbagai hal seperti peringkat atas isu-isu utama yang dihadapi perusahaan dan riset untuk membantu para investor memilih saham-saham yang sesuai dengan pedoman mereka.

Namun, pertumbuhan pendapatan operasional segmen ini turun menjadi 12% pada kuartal kedua 2024, turun secara bertahap dari 50% pada kuartal pertama 2022. Para analis mengaitkan perlambatan ini dengan tantangan yang lebih luas yang dihadapi keuangan berkelanjutan. Hal ini termasuk penolakan dari para politisi Partai Republik AS, dan pertanyaan tentang apakah peraturan baru tentang ESG akan diberlakukan.

Analis Huber Research Services Craig Huber mengatakan pertumbuhan pendapatan yang lebih rendah telah mengurangi antusiasme terhadap saham MSCI. “Para investor biasanya memberikan kelipatan yang besar pada bisnis ini,” kata Huber kepada Reuters, Kamis (12/9).

Analis Keith Housum dari Northcoast Research mengatakan tekanan biaya pada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Indeks MSCI ini meningkat, sehingga menekan anggaran riset mereka. Ia juga mengatakan banyak investasi terkait ESG yang berkinerja buruk. “Saya kira investasi terkait ESG sedang mekar, karena para investor melihat kinerja terlebih dahulu,” kata Housum.

Saham-saham di MSCI pada dasarnya tidak berubah selama 2024. Sementara itu, Indeks S&P 500 yang merupakan bagian dari indeks ini, naik 15%.

“Kami rasa perjalanan (investasi ESG) masih panjang meskipun pertumbuhan dari kuartal ke kuartal tidak akan linier," kata Housum.

Sebagai contoh, ia mengutip sebuah kemitraan, yang dilakukan MSCI di bulan Juli lalu. Kemitraan itu memberikan Moody's akses ke data MSCI untuk produk-produk yang ditujukan bagi nasabah perbankan, asuransi, dan korporat. "Moody's akan mengganti beberapa konten miliknya dengan konten ESG MSCI," kata Andrew Wiechmann, Chief Financial Officer MSCI.

Perusahaan Diminta Makin Teliti dalam Penerapan ESG

Peraturan Uni Eropa telah menekan perusahaan-perusahaan untuk lebih teliti mengenai klaim ESG mereka, sehingga meningkatkan kebutuhan akan data yang baik. Namun, regulator AS tetap mempertahankan aturan yang sudah lama ditunggu-tunggu mengenai pengungkapan iklim perusahaan sambil menunggu gugatan di pengadilan. Regulator AS belum merampungkan aturan pengungkapan ESG untuk reksa dana dan penasihat keuangan.

Oleh sebab itu, sudah sepantasnya MSCI berperan sebagai proksi untuk masa depan investasi ESG. Sebuah laporan dari peneliti Opimas yang dirilis Maret lalu menemukan bahwa MSCI memiliki pangsa pasar 25% dari pasar senilai US$1,9 miliar (Rp 29,27 triliun) untuk penyedia data ESG tahun lalu. MSCI memiliki pangsa terbesar di bidang ini di mana ia bersaing dengan perusahaan-perusahaan seperti S&P Global dan ISS.

MSCI mengatakan bahwa mereka memiliki 6.059 karyawan yang melayani sekitar 7.000 klien di seluruh dunia per 30 Juni. Manajer aset BlackRock menyumbang 10% dari pendapatan operasional MSCI, sebagian besar melalui biaya pada ETF dan produk lain yang didasarkan pada indeks MSCI.

Analis Barclays Manav Patnaik mengatakan kepada Wiechmann bahwa banyak orang yang skeptis MSCI dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ESG hingga 25% atau lebih. Namun, Wiechmann tidak terpengaruh.

“Kami tidak bisa melupakan betapa besarnya peluang dalam investasi berkelanjutan dan investasi iklim, serta pertimbangan iklim di seluruh layanan keuangan yang lebih luas. Dan kami berada di awal perjalanan tersebut,” ujarnya.

Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara mengenai energi hingga ekonomi biru dalam sambutan kunci di hari kedua pelaksanaan Indonesia International Sustainability Forum (IISF), Jumat, 6 September 2024.

Dalam sambutannya, Menlu Retno menyoroti pentingnya meningkatkan investasi pada sektor energi bersih sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Energi terbarukan adalah energi masa depan. Energi bukan semata menjadi komoditas, namun menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dunia berlomba-lomba beralih ke ekonomi rendah-karbon dan Indonesia ingin menjadi bagian dari itu", kata Menlu Retno, menanggapi laporan Bloomberg tahun lalu tentang meningkatnya jumlah investasi untuk energi bersih secara global.

Ia menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah kunci kesejahteraan di masa depan. Indonesia terus menggunakan diplomasi untuk mendorong upaya berkelanjutan dan kerja sama global untuk mencapai SDGs dan menjalankan Paris Agreement.

“Dengan adanya perubahan ekonomi global, diplomasi memiliki peran penting dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan" tegas Menlu Retno, dalam keterangan di situs Kemenlu RI, Sabtu, 7 September 2024.

Menlu Retno menegaskan tiga prioritas utama yang harus dipenuhi untuk masa depan yang berkelanjutan. Pertama, melakukan investasi dan membangun energi hijau.

Hal ini membutuhkan dukungan teknologi dan pendanaan yang signifikan, termasuk Just Energy Transition Partnership (JETP), yang diluncurkan Indonesia saat Presidensi G20 pada 2022, dan Asia Zero Emission Community (AZEC) dimana Indonesia menjadi salah satu pemrakarsa.

“Dari semua inisiatif tersebut, pesan Indonesia sangat jelas. Kita harus memastikan bahwa teknologi hijau menjadi barang publik. Saya berharap melalui IISF, kita dapat bekerja sama dengan erat dengan sektor swasta dalam rangka memastikan investasi untuk pengembangan teknologi hijau yang terjangkau", tegasnya.

Kedua, memanfaatkan potensi besar ekonomi biru. Menurut perkiraan, ekonomi biru dapat menghasilkan lebih dari USD 1,5 triliun dan membuka sekitar 30 juta lapangan pekerjaan per tahun.

Untuk membuka potensi ekonomi biru tersebut, Indonesia telah meluncurkan Blue Economy Roadmap 2023-2045, yang bertujuan untuk mengembangkan sektor-sektor utama seperti akuakultur dan industri hilir perikanan, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi selaras dengan upaya konservasi laut.

Ketiga, Menlu Retno menekankan untuk fokus pada penyerapan karbon.

“Sebagai negara hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki kapasitas untuk menyerap emisi dalam jumlah besar. Dengan tingkat deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir, dapat dipastikan Indonesia sudah berada di jalur yang benar" ujarnya..

Lebih lanjut, Menlu Retno menjelaskan bahwa Indonesia telah mengesahkan strategi jangka panjang untuk low carbon dan climate resilience tahun 2050 serta roadmap untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Sebagai penutup, Menlu Retno menegaskan kembali bahwa semua pihak memainkan peranan penting dalam upaya menuju ekonomi rendah karbon dan memastikan komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dalam rangka mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

IISF 2024 diselenggarakan di Jakarta Convention Center mulai tanggal 5 hingga 6 Seeptember 2024 dan dihadiri oleh ribuan orang dari kalangan pemerintahan, swasta, filantropi, NGO, expert, dan akademisi dari dalam dan luar negeri.

IISF menjadi platform bagi pemangku kepentingan dalam berkolaborasi dan bertukar best practices dalam mendukung dekarbonisasi dan mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan.

Baca juga: Bikin Bangga, Distribusi Energi Berkelanjutan Indonesia Diakui Dunia

(WIL)