Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan subsidi energi masih dalam proses pengkajian mendalam. Pemerintah, yang saat ini membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Menteri ESDM, fokus pada subsidi tepat sasaran agar hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima manfaat subsidi ini.

"Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi/bahan referensi keputusan presiden," ujar Bahlil usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bahlil menyampaikan, kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.

"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," tambahnya.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak. "Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden," ujar Bahlil.

Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu ditetapkan, untuk volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.

Pemerintah berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mendorong efisiensi anggaran sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, per September 2024 total aset industri asuransi mencapai Rp1.142,5 triliun atau meningkat 2,46 persen secara tahunan (yoy).

"Aset industri asuransi di September 2024 mencapai Rp1.142,50 triliun atau naik 2,46 persen yoy dari posisi yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp1.115,02 triliun," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp922,48 triliun atau naik 3,81 persen yoy. Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp245,42 triliun, atau naik 5,77 persen yoy.

"Terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,73 persen yoy dengan nilai sebesar Rp135,64 triliun dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 9,78 persen yoy dengan nilai sebesar Rp109,78 triliun," imbuhnya.

Secara umum, permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum secara agregat melaporkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 458,31 persen dan 329,89 persen jumlah tersebut masih berada di atas threshold sebesar 120 persen.

Untuk asuransi nonkomersil yang terdiri dari aset BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan) serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp220,02 triliun atau menurun sebesar 2,80 persen yoy.

Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per September 2024 tumbuh sebesar 10,10 persen yoy dengan nilai sebesar Rp1.500,06 triliun, meningkat dari posisi September 2023 sebesar Rp1.362,44 triliun.

"Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,60 persen yoy dengan nilai mencapai Rp380,80 triliun," tuturnya.

Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.119,26 triliun atau tumbuh sebesar 11,72 persen yoy.

Pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 3,65 persen yoy dengan nilai mencapai Rp47,58 triliun pada September 2024, dengan posisi aset pada September 2023 sebesar Rp45,91 triliun.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menggelar acara the 6th International Hajj Fund Forum atau Forum Keuangan Haji Internasional yang bertemakan "Transforming Hajj Management: Financial Optimization and Market Expansion Strategies" pada Rabu (30/10) di JCC, Jakarta.

Acara yang digelar BPKH berkolaborasi dengan BI ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dana Haji dan memperluas penetrasi produk pendukung Haji dan Umrah asal Indonesia di pasar Arab Saudi.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah yang hadir sebagai pembicara utama mengungkapkan, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam ekosistem pengelolaan Keuangan Haji global.

"Indonesia, dengan populasi Muslim yang besar, memiliki peluang unik untuk menjadi pusat global bagi ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Fadlul yang dikutip di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Untuk itu BPKH telah aktif bekerja untuk meningkatkan pengelolaan dana Haji melalui berbagai inisiatif, termasuk investasi langsung di Arab Saudi oleh BPKH Limited sebagai anak perusahaan BPKH di Jeddah, Arab Saudi.

"Dengan memperluas strategi pasar dan memperkenalkan layanan berkualitas tinggi dan disesuaikan, Indonesia dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman ibadah haji,” jelas Fadlul.

Dalam gelaran the 6th International Hajj Fund Forum atau Forum Keuangan Haji Internasional BPKH secara resmi meluncurkan Program Beasiswa Haji Indonesia. Sasaran penerima Beasiswa Haji BPKH adalah 1000 pelajar SMA atau sederajat dan 1000 mahasiswa aktif pada jenjang pendidikan Vokasi atau Sarjana.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi angka putus sekolah, sehingga lebih banyak siswa dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik.

"Beasiswa ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang kami lakukan untuk membantu pendidikan di Indonesia. Kami berharap inisiatif ini dapat berkontribusi pada pembangunan generasi yang berkomitmen untuk kemajuan masyarakat dan bangsa," katanya.

Fadlul mengatakan beasiswa haji diberikan untuk membantu penyelesaian studi melalui dukungan dari Nilai Manfaat Dana Abadi Umat yang dikelola oleh BPKH. Dengan harapan dapat mengurangi angka pelajar dan mahasiswa yang putus sekolah dan kuliah karena terkendala biaya. "Beasiswa ini berasal dari Nilai Manfaat Dana Abadi Umat, jadi tidak ada satu rupiah pun yang diambil dari dana haji," tandasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 561 pengaduan dari konsumen PT Investree Radhika Jaya (Investree) yang telah dicabut izin usahanya pada 21 Oktober 2024.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, jumlah pengaduan Investree sekitar 3 persen dari seluruh total pengaduan fintech kepada OJK per 28 Oktober 2024.

"Jumlah pengaduan Investree ini sebanyak sekitar 561 pengaduan dan ini kalau ditotal dari jumlah pengaduan fintech mungkin sekitar 3 persenan dari total pengaduan," kata Friderica dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, OJK mencabut izin usaha Investree melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024 lalu.

Ia mengatakan, tiga masalah utama yang paling banyak dilaporkan konsumen terkait Investree diantaranya kegagalan atau keterlambatan transaksi, imbal hasil serta margin keuntungan.

"Tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh OJK, kita telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap Investree dan saat ini tengah dilakukan penyelidikan, pemanggilan para saksi, dan verifikasi data dengan fakta material," pungkasnya.

Friderica menegaskan untuk Investree menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender (pemberi pinjaman) atau borrower (peminjam) dan juga kepada pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, ia juga meminta untum Investree segera menyediakan pusat informasi dan pengaduan sebagai bentuk tanggung jawab keapda nasabah.

"Mereka harus juga menyediakan pusat informasi dan pengaduan untuk penanganan pengaduan dan menuju penanggungjawab yang akan bertugas menangani pengaduan dari nasabah atau masyarakat tersebut," paparnya.

Kepala Regional PTPN IV Regional 7, Denny Ramadhan menyebut jika pihaknya mendukung program peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional pemerintah.

"Dukungan dalam program replanting dilakukan dengan melakukan penandatanganan offtaker dengan petani sawit yang ada di Kabupaten Musibanyuasin," ujar Denny dalam keterangan yang diterima, Jumat (1/11/2024).

Penandatangangan kerja sama tersebut, ucap Denny, adalah bentuk dukungan pihaknya kepada lembaga pekebun serta petani untuk mengenalkan produk perusahaan mitra terkait.

Selain itu, pihaknya juga berharap atas kerja sama tersebut, petani bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih terjangkau.

PTPN IV Regional 7 pun menjadi mitra offtaker dan pendamping teknis demi menyukseskan program peremajaan sawit rakyat melalui pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seluas 60.000 hektare sampai dengan 2026.

"Hadirnya skema pembiayaan BPDPKS dalam program peremajaan sawit rakyat merupakan harapan baru bagi pekebun kelapa sawit secara umum dan secara khusus bagi mantan pekebun plasma, untuk memperbaiki kesejahteraan pekebun," ujar dia.

Selain itu, dirinya juga mengimbau para pekebun plasma NES VI Talang Sawit untuk secara aktif terlibat mengikuti program peremajaan sawit rakyat lantaran masih banyak potensi yang bisa diremajakan berdasarkan data luasan plasma.

"Peremajaan sawit rakyat ini merupakan harapan baru pekebun sawit, kami akan terus memberikan yang terbaik kepada pekebun dari segi pelayanan maupun pembayaran. Kalau dulu pembayaran dilakukan 30 hari setelahnya, sekarang sudah lebih baik menjadi 1 hari setelahnya," imbuhnya.

Sementara itu, dalam keterangan yang sama Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO BPDPKS Ahmad Munir mengaku bahwa pihaknya sudah melaksanakan program PSR sejak tahun 2016 hingga sekarang.

"Salah satunya dengan melaksanakan replanting sawit. Saat ini provinsi yang paling banyak melakukan replanting mengikuti program peremajaan sawit rakyat yakni Sumatera Selatan," ujar Ahmad Munir.

Hingga September 2024, jelasnya, tercatat pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp9,66 triliun dengan luas lahan 344.792 hektare yang diterima oleh 154.866 orang pekebun. Kemudian, pemerintah tiap tahunnya juga menyiapkan Rp3 triliun dana untuk peremajaan sawit rakyat dan baru terserap sekitar Rp1 triliun per tahunnya. Sehingga masih ada Rp2 triliun yang masih belum terserap oleh petani sawit.

"Para petani dapat segera mengajukan melalui kelompok tani, agar PTPN IV Regional 7 bisa mendapatkan dana peremajaan sawit rakyat. Sebagai upaya percepatan program. Pemerintah menetapkan beberapa aturan khusus yakni pertama, ketentuan verifikasi dokumen pengajuan peremajaan sawit rakyat menjadi lebih singkat. Poin ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian," katanya.

Kedua, ketentuan surat keterangan bebas dari kawasan hutan yang diterbitkan KLHK dan surat bebas dari lahan hak guna usaha (HGU) yang diterbitkan oleh Kementerian ATR diganti menjadi surat pernyataan dari pekebun yang menjelaskan bebas dari kawasan hutan atau sesuai dengan RTRW, serta bebas dari HGU.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan saat ini OJK sedang merampungkan Peraturan OJK (POJK) yang berkaitan dengan pengelolaan rekam jejak pelaku di sektor jasa keuangan melalui Sistem Informasi Pelaku (SIPELAKU).

"Kami sedang memfinalisasi POJK terkait pengelolaan rekam jejak pelaku di sektor jasa keuangan melalui Sistem Informasi Pelaku, yang akan mengatur pemanfaatan dan tata kelola SIPELAKU," kata Mahendra dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

SIPELAKU merupakan salah satu mekanisme pencegahan kejadian fraud di sektor jasa keuangan dengan memanfaatkan shared database yang akan difasilitasi oleh SIPELAKU mengenai kejadian fraud yang terjadi di sektor jasa keuangan.

Data dan Informasi kejadian fraud dalam SIPELAKU dapat menjadi preventive measures bagi pelaku usaha jasa keuangan lainnya dalam melakukan hubungan ekonomi dengan pelaku fraud.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas keuangan akan ditingkatkan, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan.

Selain itu, SIPELAKU juga bertujuan untuk memfasilitasi diseminasi data dan informasi rekam jejak pelaku di sektor jasa keuangan. Dengan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai pelaku kecurangan atau fraudster, lembaga jasa keuangan dapat lebih efektif dalam melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang mencurigakan.

Salah satu tujuan utama dari pembuatan SIPELAKU adalah untuk meminimalisir kerugian yang ditanggung oleh industri jasa keuangan (IJK) akibat dari kegiatan fraud.

Dengan memiliki sistem yang dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan terperinci mengenai pelaku kecurangan, diharapkan bahwa lembaga keuangan dapat mengambil tindakan yang lebih efektif dan cepat untuk mengurangi dampak kerugian finansial yang dapat ditimbulkan oleh tindakan penipuan atau kecurangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, jumlah investor aset kripto berada dalam tren meningkat menjadi 21,27 juta pada September 2024 dibandingkan 20,9 juta pada bulan Agustus 2024.

"Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto tercatat melambat 31,17 persen ke Rp33,67 triliun (month-to-month/mtm), seiring dengan dinamika global yang membuat transaksi aset kripto cenderung menurun,” kata Hasan dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Kendati demikian, nilai transaksi aset kripto domestik mengalami peningkatan yang signifikan di sepanjang tahun 2024, yakni mencapai Rp426,69 triliun atau meningkat sebesar 351,97 persen yoy.

"OJK juga melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dan sinergi guna menyiapkan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Aset Kripto," imbuhnya.

OJK bersama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Jampidum tentang Penanganan Barang Bukti Berupa Aset Kripto dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui kegiatan FGD Upaya Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Industri IAKD.

Selain itu, guna meningkatkan inovasi dan literasi keuangan digital, OJK telah mengeluarkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan keterampilan digital bagi seluruh lini masyarakat.

"Antara lain menyusun dan mensosialisasikan modul terkait inisiatif literasi keuangan digital bagi masyarakat, melakukan upaya dalam rangka meningkatkan jumlah inovasi teknologi di sektor keuangan dan memfasilitasi konsultasi terkait dengan pengembangan industri IAKD," tuturnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia terjaga stabil di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan melemahnya aktivitas perekonomian global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, perlambatan pertumbuhan di beberapa negara utama dan ketidakpastian geopolitik menjadi tantangan utama bagi ekonomi global saat ini.

"Kinerja perekonomian secara umum masih terjaga stabil di tengah lemahnya kondisi perekonomian global. Inflasi inti terjaga serta neraca perdagangan masih mencatatkan surplus sejak Juli 2024," kata Mahendra dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Mahendra mengatakan, prekonomian AS menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari ekspektasi awal seiring solidnya pasar tenaga kerja serta membaiknya permintaan domestik.

Selanjutnya, di Eropa, aktivitas perekonomian mulai membaik yang terlihat dari naiknya penjualan ritel, namun dari sisi manufaktur masih relatif tertekan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada Q3-2024 masih menunjukkan perlambatan baik dari sisi demand maupun supply.

"Hal ini mendorong pemerintah dan bank sentral Tiongkok terus mengeluarkan stimulus untuk mendorong sektor riil dan kembali melonggarkan kebijakan moneter," imbuhnya.

Selain itu, risiko geopolitik global yang meningkat turut menjadi tantangan bagi prospek perekonomian ke depan, terutama terkait eskalasi konflik di Timur Tengah, serta dinamika politik di AS menjelang Pemilihan Presiden di November 2024.

"Instabilitas yang terjadi di Timur Tengah menyebabkan harga komoditas safe haven seperti emas meningkat," tuturnya.

Mahendra menyatakan, perkembangan tersebut menyebabkan premi risiko meningkat dan kenaikan yield secara global. Hal ini mendorong aliran modal keluar (outflow) dari negara emerging markets, termasuk Indonesia, sehingga pasar keuangan emerging markets mayoritas melemah.

Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di berbagai kota besar di Jawa Barat terus menjadi sorotan. Seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan pemukiman, area hijau yang penting untuk kualitas udara, keseimbangan lingkungan, dan keindahan kota semakin menyusut.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung RTH di Ibu Kota Jawa Barat ini hanya 12% hingga September 2024.

Menanggapi situasi ini, PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah Jawa Barat bekerja sama dengan DLH Kota Bandung mengambil langkah konkret dengan menanam sebanyak 3.000 pohon di kawasan Cibiru, lereng gunung Manglayang Kota Bandung.

Deputi Bisnis Pegadaian Area Bandung 2, Ngatawi mengatakan Program penanaman pohon yang dilakukan Pegadaian Jabar ini merupakan bagian dari inisiatif Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang berkomitmen mendukung pelestarian lingkungan hidup.

Melalui program ini, Pegadaian bekerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas setempat (eco village) menanam di taman Kehati, kawasan Cibiru, Kita Bandung.

"Pohon yang ditanam di antaranya Beringin, Kemiri dan Bungur sebanyak 3.000 pohon," kata Ngatawi kepada wartawan di Bandung, Kamis (31/10/2024).

Ngatawi mengungkapkan pihaknya menyadari bahwa RTH sangat penting bagi keberlanjutan kota dan kualitas hidup masyarakat. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang untuk lingkungan, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi warga.

"Harapannya pohon ini bisa tumbuh bagus sehingga ekosistem yang ada di taman Kehati termasuk lereng Gunung Manglayang bisa tetap lestari yang akan berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat sekitarnya," jelasnya.

Selain menanam pohon, Pegadaian Jabar juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memelihara pohon-pohon tersebut agar dapat tumbuh dengan optimal dan memberi manfaat yang maksimal.

"Inisiatif ini disambut baik oleh masyarakat dan pemerintah, yang berharap agar lebih banyak perusahaan lain turut berpartisipasi dalam gerakan penghijauan ini," ujarnya.

Adapun, Kepala Dinas Lingkungan hidup bapak Dudy Prayudi mengakui jika RTH yang semakin berkurang akan berpotensi meningkatkan suhu udara, menurunkan kualitas udara, serta mengurangi resapan air yang berperan dalam mencegah banjir.

"Dengan bertambahnya 3.000 pohon baru ini, diharapkan akan ada peningkatan kualitas lingkungan di wilayah Jawa Barat serta terciptanya iklim kota yang lebih sejuk dan nyaman," katanya.

Sementara itu, untuk menambah area ruang terbuka hijau menjadi 20%, ia menuturkan memang membutuhkan lahan sekitar puluhan hektar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penanaman pohon yang akan menyerap CO2 dan polusi udara.

"Meskipun RTH 12% tapi ini bisa mengurangi polusi udara yang ada di kota Bandung," ujarnya.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Bandung juga akan terus menambah RTH dengan menggaet para pengembang sudah selesai melakukan pembangunan perumahannya.

"Di situ kan ada fasilitas umum yang harus diserahkan kepada pemerintah. Fasilitas umum ini akan dijadikan RTH di kota Bandung," pungkasnya.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat inflasi sebesar 0,08% (mtm), sehingga secara tahunan sedikit menurun menjadi 1,71% (yoy) dari realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,84% (yoy).

Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025.

Inflasi Inti Tetap Terjaga

Inflasi inti pada Oktober 2024 tercatat sebesar 0,22% (mtm), lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,16% (mtm). Perkembangan inflasi inti tersebut didorong oleh peningkatan harga komoditas global, di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjangkar dalam kisaran sasaran.

Realisasi inflasi inti pada Oktober 2024 disumbang terutama oleh inflasi komoditas emas perhiasan, nasi dengan lauk, dan kopi bubuk. Secara tahunan, inflasi inti Oktober 2024 tercatat sebesar 2,21% (yoy), meningkat dari inflasi inti bulan sebelumnya sebesar 2,09% (yoy).

Kelompok Volatile Food Melanjutkan Deflasi

Kelompok volatile food pada Oktober 2024 mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm), tidak sedalam deflasi bulan sebelumnya sebesar 1,34% (mtm). Deflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas aneka cabai, kentang, dan ikan segar.

Penurunan harga komoditas pangan didukung oleh peningkatan pasokan seiring dengan masih berlangsungnya periode panen, khususnya komoditas hortikultura. Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 0,89% (yoy), menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,43% (yoy).

Jasa Raharja menjamin seluruh korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil salah satu stasiun televisi nasional dengan truk ekspedisi yang terjadi di jalan tol Pemalang, tepatnya di Jalan Tol Pemalang-Batang KM 315+600 A, pada Kamis (31/10/2024).

Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, menyampaikan bahwa seluruh korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp50 juta yang diserahkan kepada ahli waris sah. Sementara bagi korban luka akan mendapat jaminan biaya perawatan maksimal Rp20 juta yang dibayarkan kepada rumah sakit tempat korban dirawat.

Santunan tersebut merupakan bentuk perlindungan dasar sebagai salah satu wujud kehadiran negara terhadap masyarakat. “Sesaat setelah mendapat informasi kejadian, Jasa Raharja langsung berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat dan melakukan pendataan korban untuk percepatan penyerahan santunannya,” ujar Dewi.

Jasa Raharja mengimbau kepada para pengguna jalan raya agar senantiasa waspada dan berhati-hati. Perusahaan menyampaikan turut prihatin dan berduka cita atas musibah ini.

“Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan, dan seluruh korban yang sedang mendapat perawatan segera disembuhkan seperti sedia kala,” ungkap Dewi.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.32 WIB antara mobil yang melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi, mobil tersebut berhenti di bahu kiri jalan karena sebab tertentu dan tidak beberapa lama kemudian, searah di belakangnya melaju truk pada lajur kiri yang diduga pengemudi truk tersebut dalam kondisi tidak fokus dan tidak konsentrasi (microsleep) sehingga truk oleng ke kiri ke bahu jalan hingga membentur mobil yang sedang berhenti di bahu kiri jalan tersebut. Akibat kecelakaan tersebut, tiga korban meninggal dunia dan dua korban luka-luka.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bakal meminta tambahan anggaran untuk memuluskan semua program yang telah dirancang di salah satu kementerian baru di Kabinet Merah Putih itu.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, anggaran sekitar Rp400 miliar yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dirasa masa kurang maksimal untuk mendukung semua program yang telah dicanangkan pihaknya.

“Ya pasti minta nambah (anggaran) karena ini meningkat kewenangannnya,” kata Karding usai berkunjung ke kantor Bazanas di kawasan Jakarta Pusat Jumat (1/11/2024).

Kendati bakal meminta tambahan anggaran, namun Karding masih mengetahui secara pasti soal besaran penambahan anggaran, saat ini pihaknya masih menggodoknya.

‘Tapi soal berapanya ini lagi kita akselerasi,” ujarnya.

Karding menegaskan, penambahan anggaran di kementeriannya sepenuhnya digunakan untuk tugas-tugas negara dalam melindungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI), untuk itu politisi Partai Kembangkitan Bangsa (PKB) itu melarang seluruh jajarannya untuk menggelar acara-acara yang bersifat seremonial dan tak punya dampak pada PMI secara langsung. Intinya kata dia, anggaran bakal digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan PMI.

“Yang jelas saya bilang sama Sekjen, jangan banyak seremoni, kurangi perjalanan dinas, kita mau yang ada dampaknya, yang terukur, yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Masalah anggaran untuk BP2MI kerap menjadi sorotan, lantaran anggaran yang digolontorkan minim dan tak sebanding dengan kerja dan tangung jawab berat mengurus seluruh PMI di negara ini.

Mirisnya lagi pagu anggaran untuk BP2MI Tahun Anggaran 2025 justru turun, hal ini yang kemudian bikin geram sejumlah legislator Senayan Anggaran yang memadai diyakini bakal membuat BP2MI mampu membina PMI dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang jempolan.