Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Laba sejumlah perusahaan terbuka di China dan Eropa cukup menggembirakan. Kinerja yang positif ditopang dari sektor keuangan.

Di kuartal III tahun ini, laba emiten di China tumbuh 3,7% secara tahunan, setelah menurun pada dua kuartal sebelumnya. Menurut analisis China Merchants Securities Co dikutip Bloomberg, peningkatan tersebut didorong lonjakan laba investasi di perusahaan keuangan menyusul reli pasar saham yang dimulai pada akhir September.

Di luar sektor keuangan, dia menyebut, laba perusahaan menurun tajam. "Hasil yang beragam menunjukkan Beijing perlu bertindak tegas untuk memacu pemulihan laba. Sementara dorongan stimulus yang dimulai pada akhir kuartal ketiga dapat mengalir ke kinerja perusahaan dalam beberapa bulan mendatang," kata analis tersebut.

Kalau menurut Shen Meng, Direktur Chanson & Co, gelombang stimulus pada akhir September akan memberikan dukungan terbatas bagi pendapatan perusahaan di China. "Dampaknya pun akan tercermin dalam hasil kuartal keempat secepatnya," kata dia.

Menurut Shen, kebijakan yang fokus pada likuiditas tidak akan membantu perusahaan meningkatkan pendapatan kecuali China mengatasi masalah struktural ekonomi.

Di Eropa, 50% emiten di Stoxx 600 telah melaporkan kinerja. Sebanyak 56% perusahaan telah melampaui ekspektasi, menurut ahli strategi ekuitas Citi. Beberapa perusahaan yang telah merilis laporan keuangan dan berhasil membukukan kinerja positif adalah sektor keuangan.

Perbankan Eropa mencatatkan kinerja positif, karena suku bunga yang tinggi membantu margin. "Suku bunga secara struktural akan lebih tinggi daripada yang terjadi pada siklus sebelumnya. Itu sangat membantu perbankan," kata Thomas McGarrity, kepala ekuitas RBC Wealth Management dikutip Reuters.

Data LSEG memperkirakan pertumbuhan laba sektor keuangan 20,6% pada kuartal ketiga tertinggi ketiga setelah sektor utilitas dan bahan baku.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Saham-saham Australia melemah pada perdagangan Selasa (5/11), dipimpin oleh sektor keuangan. Setelah Bank Sentral Australia (RBA) mempertahankan suku bunga acuan di puncak tertinggi dalam 12 tahun dalam upaya menahan inflasi inti.

Indeks S&P/ASX 200 turun 0,4% dan ditutup pada level 8131,8, setelah sehari sebelumnya naik 0,6%.

RBA memilih untuk mempertahankan suku bunga, sejalan dengan survei Reuters, meskipun bank ini tertinggal dari rekan-rekan globalnya yang telah memulai siklus pelonggaran kebijakan.

RBA menegaskan kembali bahwa kebijakan moneter harus tetap ketat untuk menekan inflasi inti ke targetnya, menghilangkan harapan akan adanya penurunan suku bunga tahun ini.

Inflasi inti Australia, yang diukur dengan metode trimmed mean dan diawasi ketat oleh RBA, diperkirakan hanya turun sedikit menjadi 3,4% pada akhir tahun dari 3,5% pada kuartal ketiga, masih di atas target RBA di kisaran 2-3%.

"Para pelaku pasar tampak kecewa dengan keputusan dan pernyataan RBA hari ini. Harga pasar sekarang mencerminkan ekspektasi penurunan suku bunga yang lebih rendah pada 2025," kata Michael McCarthy, Chief Commercial Officer Moomoo Australia.

Di pasar saham, sektor keuangan memimpin penurunan dengan melemah 0,6% akibat aksi ambil untung.

“Bank-bank besar diperdagangkan mendekati level tertinggi sepanjang masa dan rentan terhadap aksi ambil untung karena investor bersiap menghadapi risiko besar dalam 48 jam ke depan,” tambah McCarthy.

Empat bank terbesar diperdagangkan di zona merah, dengan bank terbesar, Commonwealth Bank of Australia, turun 0,4%.

Saham energi juga turun 0,5% mengikuti penurunan harga minyak global, dengan Woodside Energy turun 0,3%.

Sektor pertambangan bergerak relatif datar, dengan saham Rio Tinto melemah 0,3%.

Para investor juga menantikan pemilu di Amerika Serikat (AS) yang cukup sengit karena jajak pendapat tidak memberikan indikasi pasti antara kandidat dari Partai Republik, Donald Trump, dan kandidat Demokrat, Kamala Harris.

Sementara itu, indeks acuan S&P/NZX 50 di Selandia Baru naik 0,5% dan ditutup pada level 12658,3 poin.

Jakarta -

Selain judi online, pemerintah juga tengah fokus pada pinjaman online (pinjol) ilegal. Pinjol ini masih marak dan terus berkembang di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap alasan masih maraknya pinjol ilegal. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan maraknya pinjol ilegal salah satunya disebabkan rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan ada peningkatan literasi keuangan masyarakat, namun berdasarkan hasil SNLIK 2024, itu juga, terlihat indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini kian mudah. Setiap orang bisa bertransaksi hanya lewat ponsel. Namun hal itu tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi..

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Dia juga menyebut, digitalisasi keuangan memicu celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan seperti judi online dan pinjol ilegal.

Dia mendorong agar literasi keuangan digital masyarakat ditingkatkan dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Lewat acara tersebut, lanjut Djoko, masyarakat bisa mendapat kesempatan untuk mempelajari potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

(nkm/nkm)

Jakarta -

Judi online hingga pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan salah satu penyebab kedua aktivitas ilegal tersebut masih berkembang di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel. Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti judol ataupun pinjol ilegal. Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

(kil/kil)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan empat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sepanjang 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut pencabutan izin usaha tersebut antara lain karena terdapat permohonan pengembalian izin usaha berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Hasil Rapat Anggota. Penyebab lainnya, yaitu keterbatasan dana hingga manajemen yang kurang baik.

1. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek)

Pencabutan izin usaha itu dilakukan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-20/KO.14/2024 tanggal 12 Februari 2024. Adapun Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek) beralamat di Jalan Riau Nomor 12, Kota Mojokerto.

2. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Pundi Mataram Pati (Koperasi LKM Pundi Mataram Pati)

OJK mencabut izin usaha Koperasi LKM Pundi Mataram Pati melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-25/KO.13/2024 tanggal 18 April 2024. Adapun Koperasi LKM Pundi Mataram Pati beralamat di Jalan Mr. Iskandar Nomor 77, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

3. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Mugi Rahayu

Pencabutan izin usaha tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 64/KO.13/2024 tanggal 1 Juli 2024. Adapun Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.

4. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mekar Jaya

Pencabutan izin usaha itu berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/KO.17/2024 tanggal 3 September 2024. OJK mencabut izin usaha Koperasi LKMA Mekar Jaya yang beralamat di Jalan Dusun Sri Lestari Blok C, Kelurahan Sriwijaya Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung, terhitung sejak 4 September 2024.?

Upaya Regulator

OJK akan melakukan sejumlah upaya untuk menjaga keberlangsungan industri Lembaga Keuangan Mikro. Agusman mengatakan salah satunya OJK tengah memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM (RPOJK LKM) yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dalam RPOJK itu akan diatur, seperti pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala kecil, menengah, besar dengan kriteria tertentu hingga pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu," kata Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Agusman bilang OJK sedang menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM. Adapun roadmap itu juga merupakan turunan atau amanat dari UU P2SK. Dia menyampaikan roadmap tersebut bisa menjadi panduan dan arah pengembangan dan penguatan industri LKM ke depannya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto berencana menerbitkan kebijakan menghapus tagihan utang bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menjelaskan dampaknya kepada perbankan yang menghapus utang nantinya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Eae mengatakan kerugian yang ditanggung oleh bank-bank milik negara maupun lembaga jasa keuangan (LJK) non-BUMN tidak termasuk kerugian negara. Hal ini sebagaimana telah diatur oleh Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"UU P2SK ini menegaskan bahwa kerugian penghapus bukuan dan penghapus tagihan piutang macet oleh Bank BUMN dan LJK Bank non-BUMN bukan merupakan kerugian negara selama dapat dibuktikan sepanjang tindakan dengan itikad baik dan prinsip tata kelola yang baik," kata Dian dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan bagi bank-bank swasta atau non-BUMN mungkin telah terbiasa melakukan penghapusan utang. Namun, hal tersebut mungkin hal yang baru bagi bank-bank BUMN. Untuk itu, dia berharap agar rancangan peraturan pemerintah (RPP) dapat memberikan ketentuan khusus ke depannya.

"Mudah-mudahan atau semakin memperjelas rencana penghapus bukuan maupun tagihan. Isu terkait dengan penghapus bukuan dan penghapus tagihan itu merupakan isu untuk bank-bank BUMN ya. Kalau bank swasta udah biasa melakukan ini. Bank swasta sudah biasa melakukan hal Itu. Jadi memang merupakan ketentuan khusus yang terkait dengan Bank BUMN dan itu hanya terkait dengan UMKM," terangnya.

Saat ini, pemerintah terus menggodok aturan tersebut. OJK pun terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu keuangan terkini yang ada disoroti masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan RPP dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," imbuhnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Permasalahan judi online (judol) masih menjadi perhatian pemerintah, termasuk di sektor keuangan. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 8.000 rekening bank yang diblokir karena terafiliasi dengan judol.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah meminta perbankan untuk memblokir rekening bank. Selain itu, dia juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu data customer identification file (CIF) yang sama.

"Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan OJK telah meminta perbankan untuk blokiran lebih dari 8.000 rekening yang berasal dari data Komunikasi dan Digital dan meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu data customer identification file yang sama," kata Dian dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara virtual, Jumat (1/11/2024).

Pada kesempatan yang berbeda, Dian juga meminta bank meningkatkan uji tuntas atau Enhanced Due Diligence (EDD) secara lebih mendalam atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online. Langkah ini diambil sebagai upaya meminimalisasi pemanfaatan rekening bank untuk kegiatan transaksi judi online.

Setelah itu, melakukan analisis atas transaksi nasabah-nasabah tersebut. Jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online, diminta melaporkannya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Melaporkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi daring dan membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut apabila akan melakukan pembukaan rekening bank di Indonesia atau blacklist," terangnya.

(kil/kil)

Reporter: Rashif Usman | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah emiten telah melaporkan hasil kinerjanya hingga kuartal III-2024. Hasilnya pun bervariasi.

Dari sektor perbankan, bank KBMI 4 masih mencatatkan pertumbuhan laba. Misalnya, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mampu membukukan laba paling tinggi hingga 12,91% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 41,1 triliun.

Tiga bank lainnya seperti PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) belum mampu mencatatkan pertumbuhan laba hingga 10% di kuartal III-2024.

Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengatakan bank KBMI 4 yang mencakup bank-bank besar berhasil mencatatkan pertumbuhan laba yang moderat. Ini menunjukkan ketahanan meskipun adanya tekanan eksternal dan suku bunga yang tinggi.

Laba emiten perbankan lainnya seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) juga meningkat signifikan sebesar 21,6%, mencapai Rp 5,11 triliun hingga kuartal III-2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi ekspansi kredit dan efisiensi operasional yang kuat di tengah tantangan ekonomi global.

Kinerja BRIS juga menjadi daya tarik bagi investor asing yang melihat prospek perbankan syariah di Indonesia sangat potensial.

Selain itu, sektor yang menunjukkan kinerja bagus hingga kuartal III-2024 ialah properti, pertumbuhan laba signifikan dicatatkan oleh PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) yang melonjak 92%, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) tumbuh 52,37%, dan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) naik 11,79%.

Sektor properti diuntungkan oleh stabilitas permintaan dan pulihnya daya beli konsumen, terutama di kawasan perkotaan.

"Sejauh ini, rilis kinerja kuartal III-2024 dari berbagai emiten besar di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam dan secara umum sesuai ekspektasi analis di sektor tertentu, terutama di perbankan dan sektor properti," kata Hendra kepada Kontan, Kamis (31/11).

Tak hanya itu, sektor kesehatan juga menunjukkan pertumbuhan solid dengan laba PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) yang tumbuh masing-masing 15% dan 11,25% berkat peningkatan kebutuhan produk kesehatan.

Adapun sektor infrastruktur, dengan laba PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (ISAT) yang naik 29% dan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) tumbuh 7,1%, juga mempertahankan kinerja positif akibat peningkatan penggunaan layanan telekomunikasi.

Namun, kinerja sektor energi lebih bervariasi, di mana beberapa perusahaan seperti PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) dengan kenaikan laba 32,96%, berhasil unggul di tengah penurunan harga komoditas.

Sementara perusahaan lain seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mencatat penurunan laba yang signifikan akibat fluktuasi harga batu bara dan logam, serta biaya produksi yang meningkat.

Hendra bilang sektor energi, terutama logam dan batu bara mengalami penurunan yang cukup drastis dan berada di luar ekspektasi beberapa analis yang memprediksi stabilitas laba. Penyebab utama penurunan ini ialah harga komoditas yang mengalami volatilitas serta naiknya biaya operasional.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta melihat laba moderat yang dihasilkan oleh kinerja bank KBMI 4 disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang secara umum mengalami penurunan.

Untuk sektor energi, menurutnya wajar apabila laba emiten terkoreksi secara umum karena adanya penurunan average selling price seiring dengan dinamika pergerakan harga komunitas dunia.

Dirinya juga menyoroti untuk sektor teknologi mencatatkan kinerja top line yang positif, sementara bottom line mengalami penyusutan. Dengan kondisi seperti itu, ia melihat sektor teknologi potensial ke depannya seiring dengan tren kenaikan cross transaction value dan didukung tren penurunan suku bunga acuan ke depan.

"Ini potensial untuk teknologi mencapai profitability tapi harus prudent," ucap Nafan kepada Kontan, Kamis (31/11).

Arah Pasar Saham

Hendra menerangkan, secara keseluruhan, meski ada sektor-sektor yang berkinerja baik, arah pasar saham domestik tetap penuh tantangan, terutama dengan valuasi saham yang mulai mahal di beberapa sektor.

Ia menuturkan fundamental bursa secara umum masih solid, namun volatilitas dari sektor energi dan teknologi memberikan ketidakpastian.

"Hal ini membuat investor tetap selektif dalam memilih saham dengan fundamental kuat dan potensi pertumbuhan yang jelas," tutur Hendra.

Nafan mencermati bahwa emiten big caps secara mayoritas tidak membukukan pertumbuhan bottom line yang triple digit.

"Kalau misalnya mengalami triple digit growth, ini akan membuat potensi PE-nya bisa tereduksi seoptimal mungkin, sehingga nanti secara valuasi dianggap menarik," terang Nafan.

Nafan juga menekankan untuk para investor selektif menetapkan saham-saham pilihan. "Cermati atau carilah emiten yang memiliki valuasi yang di bawah fairly valued," tegasnya.

Adapun Nafan juga memproyeksikan target jangka menengah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa mencapai pada level 7.806-7.492 bila situasi market kondusif.

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy menilai sejumlah kinerja emiten memang tidak semua sesuai dengan prediksi karena ada beberapa faktor penyebab, antara lain nilai tukar rupiah, harga komoditas yang fluktuatif serta tergerusnya kelas menengah.

Budi menilai IHSG tahun ini bisa naik 8%-10%. Sebab, bursa regional pada umumnya juga masih positif. "Valuasi beberapa saham masih menarik tentunya," papar Budi kepada Kontan, Kamis (31/11).

Ia juga menyoroti adanya fenomena window dressing di akhir tahun. "Pada penutupan akhir tahun tentunya ada (window dressing) dari investor institusi terutama asset management," ungkapnya.

Rekomendasi Saham

Hendra merekomendasikan untuk buy saham PGAS, KLBF dan BRIS dengan target harga masing-masing Rp 1.655, Rp 1.700 dan Rp 3.200 per saham. Ia juga merekomendasikan untuk buy on weakness saham PGEO di harga Rp 1.050 per saham dengan target harga Rp 1.200 per saham.

Nafan merekomendasikan untuk accumulative buy saham BBCA dengan target harga Rp 10.750 per saham, buy on weakness ISAT di target harga Rp 2.370 per saham, buy on weakness PGAS pada target harga Rp 1.535 per saham dan BSDE dengan target harga Rp 1.630 per saham.

KONTAN.CO.ID - Jakarta, 31 Oktober 2024 - Hari Keuangan Nasional yang diperingati setiap 30 Oktober menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran tentang peran sektor keuangan dalam perekonomian. Sejalan dengan peringatan ini, Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, sekaligus mendukung inklusivitas di sektor keuangan Indonesia.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menjelaskan, tidak hanya fokus pada perluasan akses ke produk keuangan tetapi Bank Mandiri juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. “Berangkat dari semangat ini, Bank Mandiri konsisten menjalankan program literasi keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Sekaligus ikut berperan mendukung inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan,” terang Ali dalam keterangan resminya, Rabu (30/10).

Salah satunya program Livin’ Pasar, yang punya tujuan akhir membangun ekosistem pasar yang terintegrasi. Artinya, pengelola pasar, pedagang atau supplier, dan pembeli dapat saling terhubung melalui layanan ini, misalnya untuk pembayaran retribusi dan penggunaan Livin Merchant.

Lalu Mandiri Agen, program mitra antara bank dengan nasabah, baik pengusaha individual maupun yang berbadan hukum. Laku Pandai ala Bank Mandiri ini menyediakan sarana transaksi berupa aplikasi Mandiri Agen maupun EDC Mini ATM.

Mandiri Agen juga ada yang khusus menyasar daerah yang belum terjangkau bank, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program ini memberikan kemudahan akses transaksi perbankan dan nonperbankan, pembukaan rekening tahunan, dan pengajuan kredit mikro produktif.

Tidak berhenti di situ, bank berlogo pita emas ini juga memiliki program inkubasi untuk pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bernama Mandiri DigipreneurHub. Dengan program ini, pelaku usaha bisa langsung memanfaatkan fasilitas yang ada di DigipreneurHub untuk mendapatkan bimbingan agar mampu memproduksi barang tepat sasaran dan memperluas pasar.

Dari sisi fungsi intermediasi, Bank Mandiri juga menyediakan produk kredit investasi atau modal kerja khusus pelaku usaha mikro bertajuk Kredit Usaha Mikro (KUM) dengan pinjaman yang disesuaikan dengan skala usaha mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta. “Kredit (KUM) ini bisa dimanfaatkan pengusaha mikro yang layak namun belum terjangkau oleh bank,” tutur Ali.

Bank Mandiri juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM. Program KUR/KUM bertujuan untuk meningkatkan daya saing pengusaha mikro, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu, terkait upaya pemberdayaan masyarakat, emiten berkode saham BMRI ini membuat pelatihan dan pendampingan terkait literasi keuangan serta penyediaan wadah untuk pengembangan usaha.

Contohnya Mandiri Sahabatku, program pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan untuk pekerja migran Indonesia (PMI). Program ini menyediakan lokakarya kewirausahaan secara daring dan luring, melibatkan pekerja migran Indonesia di 11 negara.

Setelah para pekerja migran Indonesia menjadi alumni Mandiri Sahabatku, mereka bisa mengakses program Bapak Asuh. Program ini merupakan kolaborasi Bank Mandiri dengan para mitra pakar selaku mentor para PMI.

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri juga ikut terlibat dalam program Rumah BUMN. Program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN ini mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan UMKM melalui literasi keuangan pemasaran digital dan promosi e-commerce. Melalui program ini, Bank Mandiri mendirikan 22 Rumah BUMN dengan melibatkan 13.814 UMKM tersebar se-Indonesia.

“Kami harap, bersama Bank Mandiri, langkah menuju kemandirian finansial semakin dekat. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif,” ucap Ali.

Perluasan akses layanan keuangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Bank Mandiri sebagai Indonesia’s Sustainability Champion. Inisiatif ini merupakan salah satu dari tiga pilar ESG Bank Mandiri, yakni Sustainability Beyond Banking.

JAKARTA - Director of Information Technology di Credit Bureau Indonesia (CBI), Ivan Irawan menyoroti, peran penting CBI dalam mendukung transformasi digital sektor keuangan Indonesia. Terutama melalui pengelolaan data kredit yang canggih dan solusi analitik berbasis teknologi.

Hal ini disampaikan saat tampil sebagai pembicara utama di 32nd Digital Transformation Summit, yang diadakan pada 16-17 Oktober 2024 di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta.

Acara ini, yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), EU-ASEAN Business Council, BritCham Indonesia, dan Indonesia Artificial Intelligence Society, membahas pentingnya percepatan digitalisasi dalam memperkuat daya saing ekonomi, terutama di sektor perbankan dan jasa keuangan.

Dalam presentasinya, Ivan menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor lembaga keuangan sedang mengalami lonjakan besar. Hal ini menjadi strategi krusial bagi lembaga keuangan untuk tetap kompetitif sekaligus meningkatkan layanan pelanggan.

Menurutnya, solusi teknologi yang ditawarkan oleh CBI mendukung lembaga keuangan dalam mempercepat proses kredit akurat, dan reliable sehingga memperluas inklusi keuangan.

?Transformasi digital sangat penting untuk meningkatkan layanan pelanggan. Dengan teknologi canggih, termasuk analitik data dan machine learning, kami dapat memberikan layanan yang lebih personal dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko pelanggan,? ujar Ivan di hadapan lebih dari 2000 eksekutif dan pemimpin teknologi.

CBI, yang telah bekerja sama dengan lebih dari 50 bank dan lembaga keuangan, tidak hanya memberikan layanan data kredit yang cepat, akurat, dan dapat diandalkan, tetapi juga memanfaatkan data alternatif untuk meningkatkan keputusan kredit. Data alternatif ini mencakup catatan utilitas, data telekomunikasi, informasi sewa, transaksi e-commerce, hingga verifikasi pendapatan.

?Data alternatif sangat berharga bagi calon peminjam yang memiliki riwayat kredit tradisional yang terbatas atau tidak ada sama sekali. Namun, data alternatif juga memiliki risiko terkait akurasi, kualitas, legalitas, privasi, dan kepatuhan. Kami di CBI selalu memastikan bahwa data yang kami kelola sesuai dengan peraturan yang berlaku,? jelas Ivan.

Ivan menambahkan, bahwa CBI mengembangkan seluruh sistem informasinya secara mandiri, untuk memastikan fleksibilitas dan kemampuan memenuhi kebutuhan unik setiap lembaga keuangan. CBI mengimplementasikan seluruh sistem secara on-premise, hal ini selaras dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada seluruh LPIP (Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan) dalam pengelolaan pusat datanya.

?CBI dapat melayani segala kebutuhan anggotanya dengan fleksibel, mudah dikustomisasi, dan cepat. Kami siap memproses permintaan laporan perkreditan dalam jumlah besar dengan waktu tanggap yang sangat cepat. Ini akan berkontribusi secara signifikan pada pengurangan waktu pemrosesan aplikasi kredit di lembaga keuangan,? lanjut Ivan.

Privasi Data dan Persiapan Menghadapi UU Pelindungan Data Pribadi

Menjawab tantangan privasi data di era digital, Ivan menekankan bahwa CBI telah bersiap menghadapi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang akan segera berlaku. CBI menjadi biro kredit pertama di Indonesia yang berhasil memperoleh sertifikasi ISO 27701, yang memastikan praktik pengelolaan data sesuai dengan standar perlindungan privasi internasional.

?Kami memahami bahwa data pribadi adalah milik individu masing-masing sehingga seluruh aspek penyimpanan dan pengolahan data membutuhkan persetujuan mereka. Kami berkomitment memastikan bahwa setiap data yang kami kelola adalah legal dan telah diizinkan penggunaannya oleh pemiliknya dalam pemrosesan kredit,? tegas Ivan.

Masa Depan Layanan Keuangan: Digital dan Tanpa Tatap Muka

Ivan juga membahas tren ke depan di sektor keuangan, di mana layanan keuangan akan semakin bergerak menuju perbankan digital, memungkinkan pembiayaan tanpa perlu tatap muka secara langsung.

?Perbankan digital semakin populer baik untuk simpanan, transaksi dan pembiayaan. Kini semua dapat dilakukan tanpa perlu mengunjungi bank fisik. Kami optimis bahwa solusi teknologi kami akan selalu terupdate dan dikembangkan terus untuk mendukung digitalisasi perbankan ini,? tutup Ivan.

Selain mempercepat proses kredit dan memperluas inklusi keuangan, Ivan juga menyoroti tantangan keamanan siber yang semakin meningkat. Teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) yang diadopsi oleh CBI memperkuat kemampuan deteksi terhadap ancaman serangan siber termasuk untuk dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan dalam menjaga ketahanan siber CBI.

Ivan menekankan tetap dibutuhkannya kolaborasi antara pemerintah dan industri untuk membangun sistem keamanan yang tangguh dalam skala yang lebih luas (nasional).

Membangun Ekosistem Keuangan yang Berkelanjutan

Sambung Ivan menegaskan, bahwa CBI berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital di sektor keuangan Indonesia. ?Kami bangga bisa berkontribusi dalam membangun ekosistem keuangan digital di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis teknologi dan komitmen terhadap privasi data, CBI akan terus menjadi mitra strategis bagi lembaga keuangan untuk menghadapi tantangan di masa depan,? ujar Ivan.

Acara ini juga mendapatkan sertifikasi dari The CPD Certification Service, menjadikannya salah satu forum bergengsi yang dihadiri oleh para profesional di bidang teknologi dan keuangan.

JAKARTA - Negara-negara anggota BRICS berencana mengembangkan mekanisme tunggal kerja sama perbankan dan pertukaran pesan keuangan yang tidak akan bergantung pada standar yang dipaksakan oleh Barat. Hal itu diungkapkan Duta Besar Iran untuk Moskow Kazem Jalali.

"Dalam isu pemberantasan terorisme, sektor keuangan dan perbankan, dan di bidang pertukaran pesan (keuangan), Barat telah mengembangkan aturan berdasarkan standarnya yang bias," katanya seperti dikutip oleh kantor berita IRNA, Rabu (23/10/2024).

Negara-negara anggota BRICS menurutnya dapat menciptakan standar yang adil di bidang keuangan. "Kita tidak boleh memaksa diri kita sendiri untuk bertindak sesuai dengan standar-standar Barat, yang merugikan negara-negara Selatan karena hal tersebut semata-mata bertujuan untuk memenuhi tuntutan negara-negara Barat," cetusnya.

BRICS yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan saat ini telah diperkuat oleh Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, yang resmi bergabung per 1 Januari 2024.

Dalam KTT BRICS ke-16, yang diadakan di Kazan pada tanggal 22-24 Oktober di bawah pimpinan Rusia, BRICS disebut-sebut akan menerima anggota baru dari berbagai belahan dunia.

Sebelumnya, pendiri dan CEO Global South Queens (GSQ) Media House, Nonkululeko Patricia Mantula menyebut kehadiran BRICS muncul sebagai alternatif bagi negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan mereka pada struktur Barat. Mantula juga menyoroti kapasitas BRICS untuk melawan pengaruh narasi Barat, sistem keuangan, dan dampak sanksi Barat.

"Sekarang kami melihat sanksi yang dijatuhkan pada negara-negara tertentu, ada bias pada beberapa badan internasional ini, BRICS telah menjadi solusi," kata Mantula kepada RT di sela-sela Forum Bisnis BRICS di Moskow, yang diadakan pada 17-18 Oktober.

JAKARTA, Investor.id –  Credit Bureau Indonesia (CBI) memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital sektor keuangan Indonesia, terutama melalui pengelolaan data kredit yang canggih dan solusi analitik berbasis teknologi.

Hal itu ditegaskan Ivan Irawan, director of information technology CBI, kala menjadi pembicara utama di 32nd Digital Transformation Summit, 16-17 Oktober 2024, di Jakarta. Acara ini dihadiri 2.000 lebih eksekutif dan pemimpin teknologi.

Acara ini, yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), EU-AseanBusiness Council, BritCham Indonesia, dan Indonesia Artificial Intelligence Society, membahas pentingnya percepatan digitalisasi dalam memperkuat daya saing ekonomi, terutama di sektor perbankan dan jasa keuangan.

Dalam presentasinya, Ivan menjelaskan, transformasi digital di sektor lembaga keuangan sedang mengalami lonjakan besar. Hal ini menjadi strategi krusial bagi lembaga keuangan untuk tetap kompetitif sekaligus meningkatkan layanan pelanggan. Solusi teknologi yang ditawarkan oleh CBI mendukung lembaga keuangan dalam mempercepat proses kredit akurat, dan reliable sehingga memperluas inklusi keuangan.

“Transformasi digital sangat penting untuk meningkatkan layanan pelanggan. Dengan teknologi canggih, termasuk analitik data dan machine learning, kami dapat memberikan layanan yang lebih personal dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko pelanggan,” ujar Ivan.

CBI, yang telah bekerja sama dengan lebih dari 50 bank dan lembaga keuangan, kata dia, tidak hanya memberikan layanan data kredit yang cepat, akurat, dan dapat diandalkan, tetapi juga memanfaatkan data alternatif untuk meningkatkan keputusan kredit. Data alternatif ini mencakup catatan utilitas, data telekomunikasi, informasi sewa, transaksi e-commerce, hingga verifikasi pendapatan.

“Data alternatif sangat berharga bagi calon peminjam yang memiliki riwayat kredit tradisional yang terbatas atau tidak ada sama sekali. Namun, data alternatif juga memiliki risiko terkait akurasi, kualitas, legalitas, privasi, dan kepatuhan. Kami di CBI selalu memastikan bahwa data yang kami kelola sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas Ivan.

Ivan menambahkan, CBI mengembangkan seluruh sistem informasi secara mandiri, untuk memastikan fleksibilitas dan kemampuan memenuhi kebutuhan unik setiap lembaga keuangan. CBI mengimplementasikan seluruh sistem secara on-premise, selaras dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada seluruh LPIP (Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan) dalam pengelolaan pusat data. 

“CBI dapat melayani segala kebutuhan anggotanya dengan fleksibel, mudah dikustomisasi, dan cepat,” ungkap dia.

Menjawab tantangan privasi data di era digital, Ivan menekankan, CBI telah bersiap menghadapi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang segera berlaku. CBI menjadi biro kredit pertama di Indonesia yang berhasil memperoleh sertifikasi ISO 27701, yang memastikan praktik pengelolaan data sesuai dengan standar perlindungan privasi internasional.

Ivan juga membahas tren ke depan di sektor keuangan, di mana layanan keuangan akan semakin bergerak menuju perbankan digital, memungkinkan pembiayaan tanpa perlu tatap muka secara langsung. 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News