JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Bareskrim Polri, serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) melakukan pembekalan terhadap Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang resmi terbentuk 4 November 2024.

Melalui Rapat Koordinasi Pimpasa yang digelar pada Selasa (5/11/2024), sebanyak 146 personil Pimpasa menerima materi-materi penting terkait permasalahan sosial dan tindak kejahatan yang kerap terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan, agar Pimpasa kelak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, Imigrasi perlu memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Langkah pertama yang kami lakukan yakni bersinergi dengan instansi terkait seperti BP2MI dan Polri.

“Sebelum memberikan edukasi keimigrasian, penting bagi Pimpasa memahami konteks sosial dari desa-desa yang akan dibinanya,” ungkapnya dalam keterangan pers, Jumat (8/11/2024).

AKP Roy Suganda Putra Sinurat S Trk SIK M H dari Bareskrim Polri menyebutkan, TPPO mencakup unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi, yang bisa meliputi perekrutan, pengangkutan, dan pemanfaatan korban untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti praktik prostitusi, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh.

Roy menjelaskan, menguraikan faktor-faktor penyebab TPPO di Indonesia, seperti faktor ekonomi, geografis, hingga sosial-budaya. Rendahnya kesadaran masyarakat, penggunaan akun palsu untuk perekrutan online, serta perbedaan persepsi hukum antar negara menjadi tantangan utama dalam menangani TPPO.

“Strategi yang diterapkan Polri untuk menanggulangi TPPO mencakup sosialisasi dan peningkatan patroli di daerah rawan kejahatan,” jelasnya.

Perlindungan PMI

Sedangkan dari BP2MI, Brigjen Pol Dayan IV Blegur SIK MH MHan menerangkan, upaya perlindungan terhadap PMI dilaksanakan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi para PMI antara lain stigma negatif, penempatan ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab hingga lilitan hutang dengan bunga pinjaman yang tinggi.

“Untuk merespon tantangan tersebut, BP2MI memberikan program-program seperti menciptakan komunitas relawan serta mendorong wirausaha di kalangan PMI dan keluarganya dengan bantuan akses permodalan, pelatihan, dan konsultasi,” jelasnya.

Sementara itu, dari Bhabinkamtibmas Brigjen Pol M Rudy Syafirudin SIK SH menyebutkan, Bhabinkamtibmas bertugas menjaga ketertiban masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat (perangkat desa), membangun komunitas yang berdaya, serta mencegah gangguan keamanan.

“Bhabinkamtibmas secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan seperti sambang atau kunjungan ke warga, deteksi dini untuk memahami dinamika masyarakat, dan problem solving untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat binaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Intelijen Keimigrasian Anom Wibowo mengatakan, proses konsolidasi masyarakat di desa-desa binaan Imigrasi tidak terlepas dari sinergi dengan instansi terkait. Pimpasa memegang irisan dari ketiga instansi yang kami hadirkan dalam kegiatan pembekalan ini. Melalui program ini, pihaknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan perdagangan orang penyelundupan manusia dari sisi keimigrasian.

“Pimpasa juga bersifat sebagai early warning system, di mana petugas mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian,” pungkasnya.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding bertemu dengan Ketua Umum Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno di Kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Setelah pertemuan, Menteri Karding meminta agar SPMI melaporkan data perusahaan, lembaga pelatihan kerja (LPK), ataupun oknum individu yang 'nakal' atau berbuat curang terhadap pekerja migran.

"Saya minta kepada Mas Hariyanto sebagai aktivis kalau ada data perusahaan, data LPK, data orang-perorang yang nakal selama ini langsung kasih ke saya. Supaya saya bisa, ada langkah-langkah yang cepat dalam menangani masalah," ujar Karding.

Hal itu menurutnya berkaitan dengan dua tugas pokok Kementerian P2MI/BP2MI. Yakni melindungi pekerja migran dan mengurai persoalan lapangan kerja dalam negeri dengan mengirim tenaga kerja terampil ataupun yang memiliki keterampilan tinggi ke luar negeri.

Karding melanjutkan, persoalan migran sangat kompleks sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi buruh ataupun perwakilan masyarakat sipil.

Dalam pertemuan dengan SBMI, ia mengaku mendapat banyak masukan dalam pemetaan persoalan pekerja migran Indonesia.

"Masalah pekerja migran tak boleh diurusi kementerian saja. Kami menyadari banyak persoalan kompleks. Sehingga negara harus hadir, dengan kementerian lain, juga perwakilan lembaga sipil, organisasi buruh, serta perusahaan kita harus bermitra dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum SBMI Hariyanto Suwarno mengatakan, hal yang paling mendesak untuk diperbaiki pemerintah adalah tata kelola pekerja migran.

Sebab, ada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mengurai persoalan pekerja migran.

Selain itu, perlindungan migran juga perlu terus diprioritaskan.

"Persoalan pekerja migran sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Yang terpenting kami harapkan Kementerian P2MI nantinya betul-betul punya komitmen kuat terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia," ungkap Hariyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding bertemu dengan Ketua Umum Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno di Kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Setelah pertemuan, Menteri Karding meminta agar SPMI melaporkan data perusahaan, lembaga pelatihan kerja (LPK), ataupun oknum individu yang 'nakal' atau berbuat curang terhadap pekerja migran.

"Saya minta kepada Mas Hariyanto sebagai aktivis kalau ada data perusahaan, data LPK, data orang-perorang yang nakal selama ini langsung kasih ke saya. Supaya saya bisa, ada langkah-langkah yang cepat dalam menangani masalah," ujar Karding.

Hal itu menurutnya berkaitan dengan dua tugas pokok Kementerian P2MI/BP2MI. Yakni melindungi pekerja migran dan mengurai persoalan lapangan kerja dalam negeri dengan mengirim tenaga kerja terampil ataupun yang memiliki keterampilan tinggi ke luar negeri.

Karding melanjutkan, persoalan migran sangat kompleks sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi buruh ataupun perwakilan masyarakat sipil.

Dalam pertemuan dengan SBMI, ia mengaku mendapat banyak masukan dalam pemetaan persoalan pekerja migran Indonesia.

"Masalah pekerja migran tak boleh diurusi kementerian saja. Kami menyadari banyak persoalan kompleks. Sehingga negara harus hadir, dengan kementerian lain, juga perwakilan lembaga sipil, organisasi buruh, serta perusahaan kita harus bermitra dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum SBMI Hariyanto Suwarno mengatakan, hal yang paling mendesak untuk diperbaiki pemerintah adalah tata kelola pekerja migran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding bertemu dengan Ketua Umum Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno di Kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Setelah pertemuan, Menteri Karding meminta agar SPMI melaporkan data perusahaan, lembaga pelatihan kerja (LPK), ataupun oknum individu yang 'nakal' atau berbuat curang terhadap pekerja migran.

"Saya minta kepada Mas Hariyanto sebagai aktivis kalau ada data perusahaan, data LPK, data orang-perorang yang nakal selama ini langsung kasih ke saya. Supaya saya bisa, ada langkah-langkah yang cepat dalam menangani masalah," ujar Karding.

Hal itu menurutnya berkaitan dengan dua tugas pokok Kementerian P2MI/BP2MI. Yakni melindungi pekerja migran dan mengurai persoalan lapangan kerja dalam negeri dengan mengirim tenaga kerja terampil ataupun yang memiliki keterampilan tinggi ke luar negeri.

Karding melanjutkan, persoalan migran sangat kompleks sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi buruh ataupun perwakilan masyarakat sipil.

Dalam pertemuan dengan SBMI, ia mengaku mendapat banyak masukan dalam pemetaan persoalan pekerja migran Indonesia.

"Masalah pekerja migran tak boleh diurusi kementerian saja. Kami menyadari banyak persoalan kompleks. Sehingga negara harus hadir, dengan kementerian lain, juga perwakilan lembaga sipil, organisasi buruh, serta perusahaan kita harus bermitra dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum SBMI Hariyanto Suwarno mengatakan, hal yang paling mendesak untuk diperbaiki pemerintah adalah tata kelola pekerja migran.

Sebab, ada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mengurai persoalan pekerja migran.

Selain itu, perlindungan migran juga perlu terus diprioritaskan.

"Persoalan pekerja migran sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Yang terpenting kami harapkan Kementerian P2MI nantinya betul-betul punya komitmen kuat terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia," ungkap Hariyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya menargetkan sumbangan devisa dari pekerja migran Indonesia (PMI) bisa naik menjadi Rp 250 triliun pada 2025.

Saat ini, rata-rata devisa yang masuk dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) per tahun sebesar Rp 227 triliun.

"Sedang kita kaji dan kita harus by data, tetapi saya kira dari Rp 227 triliun naik ke Rp 250 triliun itu kita bisa capai. Ini masih asumsi kita (untuk) 2025," ujar Karding di Kantor Kemenko Pemberdayaan Manusia, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ia pun menyinggung besaran rata-rata devisa yang disumbangkan PMI per tahun yang saat ini menjadi nomor dua terbesar setelah devisa dari sektor minyak dan gas (migas).

Bahkan menurutnya tak menutup kemungkinan sumbangan devisa dari PMI ke depannya bisa lebih besar dari sektor migas.

"Bahwa tadi disampaikan oleh Pak Menko (Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar), pekerja migran kita ini setiap tahun rata-rata Rp 227 triliun devisa yang dihasilkan untuk negara. Jadi nomor dua terbesar setelah migas," jelas Karding.

"Kalau kita bisa kerjakan dari hulu ke hilir dan buka lapangan pekerjaan, pangsa pasar yang bagus ke depan, suatu ketika kami yakin bisa menyalip devisa migas," tegasnya.

Namun, kata Karding, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, ada dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga terhadap perlindungan PMI.

Kedua, menjadikan diplomasi PMI sebagai target diplomasi ke depan.

Karding mendorong agar pemerintah melakukan perlindungan PMI sejak perekrutan hingga kembali pulang dari luar negeri.

"Perlindungan tetap kita maksimumkan sesuai dengan mandat dari Pak Presiden. Kita akan perbaiki mulai dari perekrutan, penempatan, sampai nanti pasca, purna. Ini akan kita kelola dari hulu ke hilir sedemikian rupa," kata Karding.

Ia juga mengungkapkan, saat ini sekitar 65 persen keberangkatan PMI ke luar negeri berstatus ilegal.

Padahal, Kementerian P2MI/BP2MI hanya berwenang mengawasi keberangkatan PMI secara legal.

Sehingga pemerintah berusaha mengurangi keberangkatan PMI secara ilegal.

"Problemnya adalah ada sekitar 65 persen yang unprocedural. Ilegal. Ini yang juga mau kita tarik supaya kita bisa (kita) jangkau perlindungannya. Dan kita bisa kontrol untuk devisanya ke depan. Jadi kalau ini masuk semua ini akan luar biasa," tutur Karding.

Kurangi pengiriman PMI domestik

Dalam penjelasannya, Karding juga menyebut bahwa pemerintah ke depannya ingin mengurangi pengiriman PMI sektor domestik.

Sebaliknya, pemerintah akan memperbanyak pengiriman tenaga kerja Indonesia yang sudah terampil atau memiliki keterampilan tinggi.

"Intinya bahwa seluruh pekerja itu terutama pekerja-pekerja (PMI) domestik ini mulai kita kurangi. Tapi kita akan perbanyak yang pekerja yang skill atau high skill. Yang low skill kita kurangi sedikit, pelan-pelan kita kurangi. Tapi kita ketatkan syarat-syaratnya supaya tidak mudah dieksploitasi," jelasnya Karding.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengungkapkan, saat ini keberangkatan PMI yang berstatus unskill (tanpa keterampilan) jauh lebih tinggi dibandingkan yang memiliki keterampilan.

Ke depannya, pemerintah ingin agar ada angka yang lebih seimbang.

Sehingga ia mendorong agar kegiatan vokasional semakin diperbanyak.

"Persentase keberangkatan pekerja yang unskill jauh lebih tinggi dibanding yang skill. Kedepan harus dibikin imbang. Setidaknya pada akhirnya lebih banyak yang high skill Atau middle skill. Yang bisa ke luar negeri," tutur Muhaimin.

"Tentu ini kerja bareng, akan melibatkan banyak pihak, banyak kementerian, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan vokasi," katanya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Menurut Airlangga, tindaklanjut tersebut berupa regulasi yang akan segera disiapkan oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli. Hal ini bentuk respons atas gugatan buruh terhadap UU Ciptaker yang dikabulkan MK. 

"Pertama terkait dengan keputusan MK, pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan dan Menteri Tenaga Kerja akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong," ujar Airlangga  usai rapat bersama jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, pada Minggu (3/11/2024).

Dia juga mengatakan akan ada konsekuensi dari perubahan pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Hal ini dipandang Airlangga akan berkaitan dengan konsekuensi terhadap perundang-undangan.

"Terkait dengan Undang Undang Ketenagakerjaan itu akan ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI sehingga tentu akan ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga," lanjutnya. 

Seiring dengan itu, saat ini pemerintah akan fokus kepada pengupahan. Adapun perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) diketahui perlu segera ditetapkan pada akhir November 2024.

Nantinya Airlangga juga akan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan hasil positif bagi masyarakat.

Keputusan MK soal UU Cipta Kerja menjadi salah satu fokus utama Airlangga saat ini. Oleh karena itu, Menaker nantinya akan mendorong regulasi baru sebagai tindaklanjut aturan tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Pernyataan Menteri/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding terkait arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan devisa negara melalui Pekerja Migran Indonesia (PMI) menuai kritik dari Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan. Aznil mengecam keras pandangan ini, yang dinilainya menjadikan pekerja migran hanya sebagai sumber devisa tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan martabat mereka.

“Beginilah jadinya jika pilar negara dipegang oleh orang yang tidak memahami esensi dan martabat pekerja migran. Mereka memandang pekerja migran sebagai komoditas yang bekerja demi keuntungan negara. Negara tidak boleh memobilisasi warganya untuk bekerja di luar negeri demi meningkatkan devisa,” tegas Aznil Tan dalam pernyataannya, Sabtu 2 November 2024.

Baca juga: Pekerja Migran RI Perlu Dilindungi dari Kejahatan Melalui Pelatihan Khusus
Sebagai aktivis yang selama ini memperjuangkan hak-hak PMI, Aznil mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi dan memastikan bahwa warga negara bekerja di luar negeri dengan pilihan yang bebas dan bermartabat, bukan sebagai alat untuk kepentingan ekonomi semata.

“Esensi dari pekerjaan migran adalah pilihan pribadi yang bebas dan bermartabat. Negara hadir sebagai fasilitator yang membuka akses pasar kerja global dan menjamin pelindungannya, bukan menjadikan mereka sebagai komoditas devisa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aznil menganggap bahwa pernyataan Menteri Karding soal "meningkatkan devisa negara dari PMI" dapat dinilai bermasalah dari segi hukum dan etika. Menurutnya, hal ini berpotensi melanggar konstitusi serta bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan prinsip Hak Asasi Manusia.

“Pernyataan tersebut dapat digugat secara hukum karena melanggar norma hukum dan etika, terutama aspek konstitusional, UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta melanggar prinsip Hak Asasi Manusia,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Abdul Kadir Karding mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Jumat 1 November 2024, di mana ia menyampaikan masih banyak tantangan dalam penataan PMI. Karding menyebutkan bahwa ia berkomitmen membenahi proses rekrutmen, lembaga pelatihan kerja (LPK), dan meningkatkan keterampilan pekerja migran Indonesia.

“Pesan Presiden Prabowo terkait PMI ada dua, yakni jangan ada eksploitasi terhadap PMI dan tingkatkan devisa negara. Kami menerjemahkan arahan tersebut dengan mengupayakan perbaikan tata kelola perlindungan pekerja migran dari hulu ke hilir secara end-to-end,” ujar Karding.

Polemik ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan tentang bagaimana negara seharusnya memperlakukan pekerja migran. Aznil Tan berharap agar pemerintah lebih berfokus pada pelindungan hak dan kesejahteraan PMI ketimbang melihatnya sebagai instrumen ekonomi negara.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Wacana transformasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menuai perhatian serius dari berbagai pihak. Aznil Tan, Direktur Eksekutif Migrant Watch, mengingatkan bahwa langkah ini tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktural atau pergeseran tugas dan fungsi.

Menurutnya, perubahan yang direncanakan harus disertai dengan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, guna memberikan kepastian hukum yang jelas.

Baca juga: Prabowo Gelar Sidang Kabinet Perdana Hari Ini, Apa yang Dibahas?
“Transformasi BP2MI menjadi kementerian tidak bisa dilakukan hanya dengan perubahan tugas dan fungsi. Ini sudah menyentuh ranah revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,” tegas Aznil saat diwawancarai di Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

Aznil menyoroti bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024, yang menjadi dasar pembentukan KP2MI, tidak dapat mengesampingkan aturan yang sudah diatur secara rinci dalam Undang-Undang tersebut. Menurutnya, perpres ini tidak cukup kuat untuk menggantikan aturan utama yang mengatur tata cara penempatan dan pelindungan pekerja migran.

Risiko Legalisme

Aznil juga memberikan peringatan keras bahwa tanpa revisi undang-undang, operasional KP2MI berpotensi melanggar hukum. Tata cara penempatan dan pelindungan pekerja migran yang sangat ketat diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017, membuat perubahan mendasar seperti transformasi menjadi kementerian membutuhkan landasan hukum yang lebih kokoh.

“Jika Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dipaksakan beroperasi tanpa revisi undang-undang, tata cara penempatan dan pelindungan PMI akan menjadi ilegal atau tidak sah,” lanjut Aznil.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Jika operasional KP2MI dijalankan tanpa dukungan regulasi yang tepat, nasib ratusan ribu pekerja migran yang bergantung pada pelindungan hukum dan prosedural dapat terancam. Pelanggaran hukum terkait penempatan tenaga kerja migran sering kali berdampak langsung pada nasib para pekerja di luar negeri, yang bisa terjerat dalam situasi hukum yang sulit atau bahkan perdagangan manusia.

Urgensi Revisi UU

Aznil mendesak Menteri Tenaga Kerja dan Kepala BP2MI yang baru untuk segera mengambil langkah konkrit dengan memastikan revisi undang-undang menjadi prioritas utama sebelum KP2MI resmi dibentuk. Ia menegaskan bahwa reformasi kelembagaan harus berjalan seiring dengan perbaikan regulasi agar proses penempatan dan pelindungan pekerja migran tetap berjalan sesuai dengan hukum.

"Transformasi ini tidak boleh menghentikan proses penempatan dan pelindungan PMI. Menteri Tenaga Kerja dan Kepala BP2MI yang baru harus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai hukum agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," ungkapnya.

Kepastian Hukum untuk Pelindungan PMI

Transformasi BP2MI menjadi kementerian adalah langkah besar dalam peningkatan pelayanan dan pelindungan pekerja migran. Namun, tanpa landasan hukum yang kuat, upaya ini bisa menjadi senjata makan tuan. Kepastian hukum tidak hanya melindungi negara dari persoalan legalitas, tetapi yang paling penting, melindungi para pekerja migran dari potensi eksploitasi dan ketidakpastian hukum di luar negeri.

Wacana ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang kontribusinya sangat besar dalam perekonomian negara. Terlebih lagi, setiap kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja migran harus mempertimbangkan aspek pelindungan dan hak asasi manusia mereka.

Dalam konteks ini, revisi UU Nomor 18 Tahun 2017 adalah syarat mutlak untuk memastikan bahwa reformasi kelembagaan yang diharapkan benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi para PMI dan meminimalisir risiko hukum yang mungkin timbul di masa depan.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

SURABAYA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) meneken perjanjian kerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ). Perjanjian itu tentang Pemanfaatan dan Pertukaran Data Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Secara Online.

Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah Bank Jatim R Arief Wicaksono mengatakan, ruang lingkup perjanjian ini meliputi banyak hal. Pemanfaatan data PMI berupa data calon PMI yang telah melakukan permohonan pengajuan KUR dan penempatan PMI yang memenuhi persyaratan dalam database Sisko P2MI yang dimiliki BP2MI.

Kemudian pemanfaatan data hasil validasi permohonan KUR Penempatan PMI yang dimiliki Bank Jatim dan
pelaporan pelaksanaan KUR Penempatan PMI yang dimiliki BJTM yang terdiri dari executive summary dan data detail. Terakhir penyediaan daftar P3MI yang telah bekerjasama dengan Bank Jatim untuk penempatan PMI oleh P3MI.

?KUR penempatan PMI merupakan pembiayaan yang khusus diberikan kepada calon PMI dan atau calon pekerja magang di luar negeri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya penempatan ke negara tujuan penempatan,? katanya, Sabtu (14/9/2024).

Bank Jatim, kata dia, sangat mendukung untuk pekerja migran. Sebab, wilayah Jawa Timur memiliki kantong-kantong yang luar biasa untuk penempatan PMI.

Dia berharap kerja sama ini merupakan upaya yang baik bagi kedua belah pihak demi kesejahteraan PMI. ?Sehingga ketika kita memberikan penyaluran KUR ke PMI itu sudah memiliki payung hukum yang jelas,? ujarnya.

Arief mengatakan, dengan KUR Bank Jatim ini, beban para PMI bisa lebih ringan. Mereka sudah tidak perlu lagi menjual harta benda atau pinjam ke rentenir untuk memenuhi kebutuhan.

?Kami berkomitmen mendorong supaya KUR PMI ini dapat dioptimalkan penyalurannya. Sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh khalayak yang lebih luas,? jelasnya.

Sekretaris Utama BP2MI Rinardi menambahkan, munculnya program KUR penempatan PMI bertujuan mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi PMI dan keluarganya. Sekaligus mengurangi ketergantungan PMI pada pinjaman informal yang berisiko tinggi.

?Pemerintah mendorong penggunaan KUR sebagai opsi pembiayaan prioritas bagi rekan-rekan calon PMI yang membutuhkan pembiayaan murah dan tidak memberatkan,? terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Wahyu Widada menyentil Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang tidak bisa buktikan soal aktor bisnis judi online inisial T.

Sosok T sebelumnya diungkapkan pertama kali oleh Benny Ramdhani dalam sebuah acara Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (KAWAN PMI) di Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (23/7/2024).

"Kalau [Benny] tidak tahu, jangan ngomong [soal sosok T]," ujar Wahyu di Bekasi, Selasa (6/8/2024).

Adapun, Wahyu enggan bicara banyak soal penyelidikan sosok T akan dilanjutkan usai Benny tidak dapat membuktikan pernyataannya. Namun, Wahyu mempersilahkan apabila Benny akan meminta maaf kepada publik.

"Ya silahkan [jika mau minta maaf]," tuturnya.

Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri Djuhandhani menegaskan saat ini kelanjutan penyelidikan terkait pengungkapan sosok T masih dianalisis.

Pasalnya, selain tidak bisa membuktikan sosok T, Benny juga mengaku sumber informasi inisial tersebut berasal dari mendiang Joko Purwanto selaku Kepala BP2MI Serang, Banten.

"Tidak ada bukti, bahkan inisial T pun tidak bisa disebutkan oleh yang bersangkutan," kata Djuhandhani di Bareskrim, Senin (5/7/2024).

Terpisah, Benny mengaku sudah dicecar 64 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Polri dalam pemeriksaanya yang kedua pada Senin (5/7/2024). Namun, dia masih bungkam saat ditanya lebih detail soal sosok T.

"64 [pertanyaan], terkait materi nanti ke penyidik ya terkait materi ke penyidik ya," tutur Benny.

Misteri sosok berinisial T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia belum juga terpecahkan. Hal ini diketahui dari pemeriksaan kedua Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Badan Reserse Kriminal, Jakarta, Senin (5/8).

Benny, yang sempat tak hadir dalam pemeriksaan pada Kamis (1/8) akhirnya hadir untuk memberikan keterangan lanjutan kepada penyidik Bareskrim. Kepada awak media, ia mengaku ditanya 64 pertanyaan.

"Terkait materi, saya serahkan ke penyidik," kata Benny usai diperiksa Bareskrim, Jakarta, Senin (5/8) malam seperti dikutip dari Antara.

Berikut sejumlah poin baru yang didapatkan Polri dari pemeriksaan politisi Hanura itu:

Tak Bisa Jawab Siapa Sosok T

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal Pol Djuhandani Rahardji Puri mengatakan dalam pemeriksaan kedua, Kepala BP2MI Benny tak bisa mengungkapkan sosok T.

"Kemudian yang bersangkutan hanya menyampaikan 'semoga bisa diungkap Polri, siapa inisial T'," kata Djuhandani di Gedung Bareskrim.

Polri juga mengatakan Benny telah membantah soal sosok T yang disebut-sebut telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, polisi memilih tak memperdalam hal tersebut.

"Untuk apa kita perdalam kalau yang bersangkutan, yang mendalilkan, tidak mengucapkan itu," katanya.

Sumber Informasi Sudah Meninggal

Penyidik juga mengatakan Beny mengubah beberapa jawaban yang disampaikan pada pemeriksaan awal. Salah satunya terkait sumber pertama yang menginformasikan T kepada Benny.

Djuhandani mengatakan pada pemeriksaan pertama, Benny mengatakan informasi soal T didapatkan dari korban pekerja migran yang bekerja di Kamboja. Pada pemeriksaan kedua, Benny meralat dengan mengatakan informasi didapatkan dari seseorang bernama Joko Purwanto.

"Kebetulan yang bersangkutan (Joko Purwanto) adalah Kepala UPT BP2MI dari Serang dan saat ini sudah meninggal," katanya.

Tak Ada Bukti

Karena orang yang disebut sudah meninggal, maka kepolisian tidak bisa memperoleh bukti dan informasi soal T yang disampaikan Benny. Saat ditanya awak media, Benny juga memilih untuk bungkam.

"Kami tidak bisa membuktikan siapa T dan kita tidak bisa berandai-andai," kata Djuhandhani.

Jakarta: Sejumlah artikel di Kanal Nasional Medcom.id menjadi yang terpopuler sepanjang Senin, 5 Agustus 2024. Mulai dari pemilik daycare Wensen School atau tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat, Meita Irianty, yang tengah hamil hingga Bareskrim Polri kembali memanggil terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani untuk menggali sosok T.

Berikut tiga berita terpopuler kemarin:

1. Pemilik Daycare Tersangka Penganiaya Balita Sedang Hamil, Dirawat di RS Polri

Pemilik daycare Wensen School atau tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat, Meita Irianty, diketahui tengah hamil. Tersangka penganiayaan balita itu dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur sejak Minggu, 4 Agustus 2024.

"Masih dirawat di RS Polri karena keluhan kesehatan yang berhubungan karena kehamilannya," kata Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati (Karumkit) Brigjen Hariyanto saat dikonfirmasi, Senin, 5 Agustus 2024.

Baca Juga: 6 Guru Diperiksa Kasus Penganiayaan Balita oleh Pemilik Daycare di Depok

Hariyanto tak menyebut usia kehamilan Meita. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, usia kehamilan Meita menginjak empat bulan.

Selengkapnya baca di sini

2. Pencucian Uang Eks Gubernur Malut, KPK Panggil Pejabat Kementerian ESDM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba, Kementerian ESDM Tri Winarno dipanggil hari ini, 5 Agustus 2024.
“(Saksi) TW pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2024.

Tri dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus ini. Menurut Tessa, ada empat orang lain yang juga dipanggil penyidik hari ini, yakni DL, FJR, RMM, dan IG.

Selengkapnya baca di sini

3. Kepala BP2MI Diperiksa Kembali soal Inisial T

Bareskrim Polri kembali memanggil terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani hari ini, 5 Agustus 2024. Polri masih menggali sosok T, pengendali judi online yang diungkap Benny.

"Iya, tanggal 5 direncanakan (klarifikasi lanjutan Benny Rhamdani)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Senin, 5 Agustus 2024.

Baca Juga: Kepala BP2MI: Sosok T Kebal Hukum karena Belum Tertangkap

Trunoyudo tak memerinci waktu klarifikasi lanjutan terhadap Benny. Sementara itu, Benny belum merespons pertanyaan soal agenda klarifikasi lanjutan hari ini. Agenda pemeriksaan hari ini merupakan permintaan Benny.

Selengkapnya baca di sini

(AZF)