Jumlah pemegang saham PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) hingga akhir Juni 2024 mencapai 7.498 investor berdasarkan data RTI. Angka pemegang saham tersebut bertambah dari posisi akhir Mei 2024 yang mencapai 7.419. Bahkan jika dibandingkan dengan akhir Desember 2023 yang mencapai 6.377 pemegang saham, jumlah investor naik 1.121.

Investor asing menjadi salah satu yang paling getol memborong saham anak usaha PT Pertamina (Persero). Sejak Januari hingga akhir Juni 2024, dana asing yang masuk ke saham TUGU secara total mencapai Rp8,4 miliar. Usut-punya usut beberapa nama investor asing terpantau mengoleksi saham TUGU.

Salah satu yang mencolok adalah Jom Fund Management yang terakhir mengempit sebanyak 18 juta saham TUGU. Jom Fund Management merupakan salah satu perusahaan investasi yang berasal dari Finlandia.

Mengacu pada data Bloomberg, Jom Fund Management terlihat menambah kepemilikan sahamnya di TUGU pada April 2024 sebanyak 5 juta dari sebelumnya hanya mengempit 13 juta saham TUGU.

Selain perusahaan pengelola dana investasi asal Finlandia, raksasa investasi asal AS yakni Russell Investment Group juga menjadi salah satu pemegang saham TUGU. Tidak hanya itu, perusahaan investasi yang memiliki aset kelolaan senilai USD 288 miliar tersebut juga meningkatkan porsi investasinya di TUGU.

Di bulan Mei 2024, Russell Investment Group terpantau memiliki 4,15 juta saham TUGU. Kepemilikannya bertambah sebanyak 439 ribu dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya yang mencapai 3,71 juta saham.

“Meski TUGU tergolong saham small & mid cap, tetapi dengan fundamental yang kuat dan prospek yang cerah membuatnya dilirik oleh fund manager asing. Memang dari sisi size atau inflow dana asing yang masuk tidak sebesar pada saham big-caps. Namun masuknya saham TUGU ke dalam portofolio mereka menunjukkan bahwa saham TUGU masuk ke kriteria dan filosofi investasi mereka” kata Leonardo Lijuwardi analis NH Korindo Sekuritas.

Untuk diketahui, baik Jom Fund Management maupun Russell Investment Group memiliki saham TUGU dalam bentuk multiple portfolio yang berarti saham TUGU ditempatkan di berbagai produk investasi yang mereka miliki.

Selain asing yang getol mengoleksi saham TUGU, direksi perseroan juga tercatat melakukan aksi beli. Salah satu anggota direksi yang belakangan ini terbilang rajin membeli saham TUGU adalah Tatang Nurhidayat yang menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan.

Mengacu pada dokumen Keterbukaan Informasi (KI) perseroan, per akhir Juni 2024, Tatang memiliki 244.500 saham TUGU. Jumlah tersebut bertambah dari akhir Mei yang mencapai 168.500 saham. Tatang juga terpantau beberapa kali membeli saham TUGU di bulan Juni lalu.

“Pembelian suatu saham perseroan oleh direksi menunjukkan bahwa jajaran manajemen kunci optimis terhadap fundamental perusahaan dan ini menjadi sinyal ke pasar terkait optimisme mereka dalam mengelola perusahaan” kata Leonardo.

Hingga akhir Mei 2024, laba usaha asuransi TUGU (induk non-konsolidasi) yang turut di kenal publik dengan brand Tugu Insurance tercatat mencapai Rp 285 miliar atau naik 60% secara tahunan dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya di Rp 178 miliar.

Di saat yang sama TUGU induk juga membukukan pendapatan premi senilai Rp 2,2 triliun. Nilai tersebut juga tumbuh 54% dibandingkan dengan akhir Mei 2023 yang juga sejalan dengan kenaikan laba usaha asuransinya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Ombudsman RI membahas beberapa langkah pencegahan maladministrasi dalam pengelolaan industri kelapa sawit. Adapun tujuan dari kerja sama ini merupakan bagian dari Kajian Sistemik yang bisa meningkatkan tata kelola lebih baik.

Dalam keterangan resminya, Menteri LHK, Siti Nurbaya, mengatakan dukungannya terhadap inisiatif Ombudsman RI dalam hal ini. langkah tersebut juga sejalan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu juga seperti amanat dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023.

“Presiden Jokowi membentuk Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023,” tegas Siti Nurbaya dalam keterangan resminya, dikutip Warta Ekonomi, Kamis (11/7/2024).

Dalam keterangan yang sama, Yeka Hendra Fatika selaku Anggota Ombudsman RI bidang Pengawasan Pelayanan Publik di Bidang Perekonomian menyatakan jika pihaknya menyambut baik kerja sama dengan KLHK. Tujuan dari adanya kerja sama tersebut yakni sebagai komunikasi awal dan koordinasi untuk memastikan kelancaran proses permintaan keterangan dan pemeriksaan lapangan di masa mendatang.

“Fokusnya adalah pada pencegahan maladministrasi dengan menguji potensi masalah tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” tutur Yeka.

Kajian sistemik yang dilakukan oleh KLHK dan Ombudsman RI ini juga melibatkan berbagai pihak terkait. Misalnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian ESDM.

Adapun salah satu aspek yang ditekankan dalam kerja sama tersebut adalah inventarisasi dan penyelesaian tumpang tindih antara perkebunan sawit dan kawasan hutan.

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) menandatangani Kontrak Kerjasama Layanan Konsultasi terkait Fiber To The Home (FTTH) dengan NTT e-Asia Corporation. Kerjasama ini ditandatangani Presiden Direktur Surge Yune Marketatmo dan Representative Director NTT e-Asia Corporation Yasuyuki Nagae.

Presiden Direktur PT Solusi Sinergi Digital Tbk, Yune Marketatmo mengatakan bahwa kerjasama dengan NTT e-Asia Corporation menjadi tonggak penting bagi Surge dalam memperkuat dan memperluas jaringan infrastrukturnya di seluruh daerah yang berdampak positif bagi kinerja fundamental Perseroan ke depan.

“Dengan keunggulan infrastruktur yang Surge miliki dan pengalaman serta keahlian NTT e-Asia dalam menjalankan bisnis FTTH di berbagai negara, kami yakin dapat memberikan konektivitas internet yang handal dan terjangkau bagi 25 juta rumah tangga di Pulau Jawa yang berdampak signifikan bagi transformasi digital, edukasi, dan ekonomi masyarakat”, ujar Yune, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Representative Director NTT e-Asia Corporation, Yasuyuki Nagae mengungkapkan bila NTT e-Asia telah mengamati perkembangan pasar internet di Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir, dan potensi penetrasi Fixed Broadband menjadi daya tarik sendiri bagi NTT e-Asia dalam membantu perkembangan ekosistem digital Indonesia.

“Kami menyambut baik kerjasama dengan Surge. Kami yakin akan keunikan dalam operasi bisnis yang dijalankan oleh Surge, dimana bukan hanya berfokus pada penyediaan konektivitas yang handal dan terjangkau melalui investasi yang efektif dan efisien, tetapi juga bagi tujuan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan," ujar Yasuyuki.

Asal tahu saja, NTT e-Asia Corporation merupakan anak perusahaan dari Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) Group, salah satu perusahaan telekomunikasi di dunia yang berbasis di Jepang. NTT e-Asia Corporation berfokus pada penyediaan layanan dan solusi TI, dengan memanfaatkan pengalaman dan sumber daya NTT yang luas di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi.

Adapun, Surge telah mengoperasikan 7.000 km infrastruktur backbone serat optik berkapasitas besar di sepanjang jalur kereta, jalur pipa gas, serta jalur lainnya di Pulau Jawa. Perseroan juga telah berinvestasi pada penyediaan bandwidth berkapasitas besar hingga 64.000 Gbps.

Dan dalam mendukung aktivitas Cloud Computing ke depan, Perseroan juga telah membangun dan mengoperasikan 58 Edge Data Center (EDC) yang tersebar di berbagai kota di Pulau Jawa, yang masih dapat ditingkatkan hingga 592 lokasi di Pulau Jawa.

Saat ini Edge Data Center Perseroan juga telah digunakan Cloud Provider untuk solusi Content Delivery Network (CDN).

Perseroan pun telah menyelesaikan tahap pertama pembangunan 200 Ribu homepass untuk ISP (Internet

Service Provider) lokal. Perseroan saat ini juga tengah merampungkan kerjasama dengan operator dalam

membangun 1 juta homepass sambungan internet tetap (Fixed Broadband).

Saat ini PT Integrasi Jaringan Ekosistem telah memiliki sekitar 200 mitra dan klien dengan reputasi baik di industri telekomunikasi yang diantaranya NTT Indonesia, Starlink Services Indonesia, My Republic, Lightstorm, Huawei Cloud, Qualcomm, BDDC, Trans Hybrid Communication, Pertamina Gas Negara, dan lainnya. Dengan seluruh perkembangan, kolaborasi, dan integrasi seluruh ekosistem digital, Perseroan siap menjadi tulang punggung konektivitas yang mendukung transformasi digital di Indonesia dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional.

Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI), Kacuk Sumarto, menyebut bahwa perlu dukungan dari berbagai aspek untuk mengembangkan industri kelapa sawit. Aspek tersebut antara lain mesin, peralatan, dan bahan tambahan lainnya.

Kacuk menjelaskan, dalam produksi di pabrik kelapa sawit (PKS), mesin pembantu dan sparepart untuk memastikan kelancaran operasional sangat penting keberadaannya. Tak yanya mesin dan peralatan utama saja.

Dirinya juga menegaskan pentingnya dukungan dari berbagai sumber daya manusia (SDM) yang terapil, logistik yang memadai dan terjangkau, serta tata kelola yang baik.

“Struktur infrastruktur kerap tidak memadai. Akibatnya ya mengalami kesulitan dalam tata kelola,” ucap Kacuk, dikutip Warta Ekonomi, Kamis (11/7/2024).

Infrastruktur tersebut juga mencakup ketersediaan listik bagi PKS yang stabil serta terjangkau.

Faktor lain yang tak kalah penting selain infrastruktur dan SDM adalah regulasi dan peraturan yang mendukung. Untuk mendukung keseluruhan proses bisnis, diperlukan juga finansial dan pemasaran yang baik serta optimal. Industri sawit pada tahun 2022 lalu juga menghadapi beberapa tantangan berupa kebijakan yang memengaruhi operasional PKS secara keseluruhan.

“Yang disayangkan, kebijakan hanya mencakup satu bagian dari proses. Itu dapat memengaruhi seluruh proses bisnis kelapa sawit,” kata dia.

PT PP Tbk (PTPP) membukukan raihan nilai kontrak baru sebesar Rp 9,65 triliun di semester I 2024 melesat hingga 102% dibandingkan capaian di kuartal sebelumnya.

“Perolehan kontrak baru Juni itu Rp9,6 triliun, naik dari perolehan kontrak sekitar Rp 4 triliun dikuartal I. Di kuartal II atau di akhir semester I ini kita meraih Rp 9,65 triliun," kata Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Ia mengungkapkan bila kontrak baru yang diperoleh perseroan sebagian besar berasal dari proyek infrastruktur dan pembangunan gedung.

PTPP telah menyelesaikan beberapa proyek di sektor gedung dan infrastruktur, seperti jaringan irigasi Sempor, peredam gelombang Merak, dan pembangunan Makassar CGAS hingga Juni 2024.

Adapun, untuk proyek on-going PTPP sampai dengan Juni 2024 sebanyak 105 proyek. Ini didominasi pengerjaan di Pulau Jawa yang sebanyak 52 proyek dan Kalimantan sebanyak 24 proyek.

Sementara itu, Joko mengurai bila perseroan tengah berupaya untuk menyelesaikan sejumlah proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hingga saat ini, lanjut Joko, progres terbaru kesiapan infrastruktur IKN Nusantara jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-79 pada 17 Agustus mendatang, yang sudah mencapai 80 persen.

“Istana Presiden saat ini progres sudah sekitar 80 persen. Kemudian untuk kantor Presiden 90 persen," lanjutnya.

Asal tahu saja, kontrak untuk pembangunan Istana Presiden dan Kantor Presiden ditargetkan rampung pada Oktober 2024. Namun pembangunan Istana dan Kantor Presiden di IKN saat ini berprogres lebih cepat dari target awal sehingga bisa lebih cepat difungsikan.

Bersamaan dengan itu, perseroan telah menyelesaikan beberapa ruangan untuk singgah Presiden dan tamu undangan. Total kontrak yang dikantongi PTPP dari IKN mencapai Rp 11,96 triliun per Juni 2024.

Beberapa isu yang dijadikan kampanye hitam untuk sawit yang menjadi sorotan publik salah satunya adalah perihal isu pekerja kebun sawit. Isu hitam yang dihembuskan adalah perkebunan sawit mempekerjakan pekerja anak.

Menurut laporan PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute), tuduhan yang dihembuskan oleh NGO (Non Goverment Organization) yang menyebut jika perkebunan sawit mempekerjakan anak-anak di bawah usia 18 tahun berdasarkan dari foto anak-anak yang sedang berada di kebun sawit.

“Tuduhan dengan foto tersebut bukan hanya tidak masuk akal. Tetapi juga mengeksploitasi anak-anak demi pembenaran tujuan NGO itu sendiri. tuduhan NGO sungguh melecehkan anak-anak di Indonesia, terutama orang tuanya,” tulis PASPI, dikutip Warta Ekonomi, Kamis (11/7/2024).

Larangan mempekerjakan pekerja anak sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Selain kebijakan, secara teknis pekerjaan di perkebunan sawit menurut PASPI juga hampir tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh anak-anak.

“Kehadiran anak-anak pada suatu tempat belum tentu menunjukkan keterlibatannya pada kegiatan di tempat yang bersangkutan,” sebut PASPI.

PASPI menjelaskan bahwa hubungan antara anggota keluarga termasuk anak-anak di kawasan pedesaan sangat kuat. Keikutsertaan anak-anak di ladang atau sawah bersama orang tuanya hanya merupakan bentuk dari edukasi dan sosialisasi bagi anak-anak.

Tindakan orang tua yang membawa anak-anaknya ke sawah atau ladang hanya dijadikan mekanisme edukasi semata dan bukannya eksploitasi untuk pekerja. Hal ini dibuktikan dengan anak-anak yang biasanya merasa gembira bahkan bermain-main bersama orang tuanya di sawah tersebut.

PASPI juga menjelaskan bahwa pekerjaan di perkebunan sawit sangat tidak cocok untuk anak-anak. Pasalnya, pekerjaan yang mencakup memanen, menyiangi, menyemprot, dan mengangkat tandan buah segar (TBS) merupakan pekerjaan yang perlu pelatihan serta kekuatan fisik yang cukup prima.

“Untuk pekerjaan pemanenan TBS misalnya dengan berat TBS per tandan sekitar 25-50 kilogram per TBS dengan permukaan buah yang berduri, tidak memungkinkan pekerjaan tersebut dilakukan oleh anak-anak,” tulis PASPI.

Sawit Ramah Anak

Sejatinya isu pekerja anak telah menjadi perhatian sejak lama bagi perusahaan perkebunan sawit di Indonesia. Asosiasi pelaku sawit bahkan berkolaborasi bersama ILO, PAACLA Indonesia, JARAK, PKPA dan organisasi pegiat tenaga kerja/gender lainnya untuk menyusun “Panduan Praktis dan Praktik Baik Sawit Indonesia Ramah Anak.”

Adapun kerja sama ini tak hanya bertujuan untuk menciptakan ekosistem sawit ramah anak saja, melainkan juga mendorong perusahaan perkebunan sawit untuk menyediakan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti fasilitas pengasuhan anak (daycare) di tempat kerja, fasilitas pendidikan formal dan nonformal serta fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar anak lainnya.

PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali mendapat izin ekspor dari Pemerintah hingga Desember 2024. Hal ini diungkapkan Executive Vice President (EVP) External Affairs PT Freeport Indonesia Agung Laksamana kepada Warta Ekonomi, Rabu (10/07/2024).

”PTFI telah mendapatkan izin ekspor konsentrat tembaga dari Pemerintah hingga Desember 2024,” ujar Agung saat dihubungi langsung.

Sebelumnya, izin eskpor tembaga dari PT Freeport Indonesia berakhir pada 31 Mei 2024. Hal ini menyebabkan aktivitas ekspor PTFI sempat terhenti selama Bulan Juni 2024.

”Pada saat Bulan Juni di mana izin ekspor belum terbit, konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) disimpan dalam gudang konsentrat di Pelabuhan Amamapare sehingga tidak berdampak pada produksi,” ujar Agung Laksaman saat dihubungi langsung.

Sayangnya Agung tidak merinci berapa jumlah konsentrat yang tersimpan dan jumlah volume ekspor perusahaan ke depan.

Pemberian izin ekspor itu diberiikan Pemerintah kepada Freeport hingga pabrik peleburan barunya di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik beroperasi penuh pada Desember 2024.

Smelter baru PT FI itu resmi beroperasi sejak 27 Juni lalu. Pengiriman konsentrat pun terus dilakukan. Setelah sukses mengirimkan konsentrat perdana sebanyak 12 ribu ton pada 21 Juni 2024, di jadwalkan Smelter baru PTFI akan segera mendapatkan pasokan konsentrat kembali sekitar 13 ribu Wet Metric Ton (wmt).

"Rencana keberangkatan kapal berikutnya ke Smelter PTFI pada minggu ke-3 (Bulan Juli) dengan jumlah muatan sekitar 13 ribu Wet Metric Ton (wmt) konsentrat tembaga," ujar Agung.

Kapal (Mother Vessel (MV) Unitama Lily) tersebut diketahui mengangkut konsentrat tembaga PTFI dari Pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Selanjutnya kapal itu akan berlabuh menuju Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 mencapai Rp44 triliun yang akan disebar kepada 16 BUMN.

Hal ini disampaikannya kala melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pada Rabu (10/7/2024).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, hal ini merupakan perbaikan selama lima tahun terakhir yang sebelumnya sangat bergantung kepada utang negara, kini dapat dibiayai dari capaian dividen.

“Nilainya kurang lebih Rp 280 triliun selama 5 tahun dan tentu suntikannya kurang lebih Rp 212 triliun,” kata Erick.

Lebih lanjut Erick menyebut jika selama lima tahun terakhir PMN tersebut telah terserap lebih dari 90%. Dengan penyerapan PMN 2023 yang cair di Desember 2023 dan beberapa PMN 2024 yang masih dalam proses pencairan akan terus dioptimalkan penggunaannya.

Di mana, mayoritas PMN (89%) yang diterima oleh BUMN adalah untuk tujuan Penugasan Pemerintah, seperti program Listrik desa, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, pembangunan Infrastruktur dan konektivitas seperti LRT, Jalan Tol, dan Pelabuhan.

“Ditekankan memang merupakan penugasan, yang tidak lain ada sebagian 7% seperti restrukturisasi, 4% pengembangan usaha dan ini yang tentu bagaimana dipantau terus menerus,” paparnya.

Sebelum ketok palu, masing-masing fraksi memberi catatan di mana fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menolak pemberian PMN untuk PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dan Perumnas sebesar Rp 1 triliun.

Namun, pada akhirnya usulan PMN untuk 16 BUMN disetujui dengan catatan meminta Menteri BUMN memastikan agar PMN dipergunakan secara produktif, efektif dan efisien bagi peningkatan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Berikut 16 BUMN yang mendapat PMN Tahun Anggaran 2025:

1. PT Hutama Karya (Persero) akan diguyur PMN sebesar Rp13,86 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

2. PT Asabri (Persero) senilai Rp3,61 triliun untuk perbaikan permodalan.

3. PT PLN (Persero) sekitar Rp3 triliun untuk program listrik desa.

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG akan mengantongi Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni akan memperoleh Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.

6. PT Bio Farma (Persero) akan meraup Rp 2,21 triliun untuk fasilitas capex baru.

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk bakal mendapat Rp2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja - Bawen dan Solo - Jogja.

8. PT Wijaya Karya (Persero) Rp 2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.

9. PT Len Industri (Persero) Rp2 triliun untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) Rp2 triliun untuk pengembangan usaha.

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food Rp1,62 triliun untuk modal kerja program CPP.

13. PT PP (Persero) Rp1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jogja - Bawen dan KIT Subang.

14. Perum DAMRI Rp1 triliun untuk penyediaan bus listrik.

15. Perumnas Rp 1 triliun untuk penyelesaian persediaan perumahan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp 976 miliar untuk pembuatan kereta KRL.

Pemerintah melakukan penandatanganan perjanjian proyek kerja sama dengan badan usaha (KPBU), Rabu (3/7/2024). Kerja sama ini menandai bahwa pemerintah siap membangun Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan.

"Pembangunan jalan ini telah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Presiden Soeharto pada awal 1980," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Basuki mengungkapkan bahwa jalan tersebut dapat membantu distribusi logistik di wilayah tersebut. Dan tingkat kemahalan barang dan jasa di Wamena dapat diturunkan.

"Selain itu, kesejahteraan di Papua dan Papua Pegunungan dapat segera terwujud," sambungnya.

Penandatanganan perjanjian pembangunan jalan tersebut dilakukan antara KPBU oleh Dirjen Bina Marga dan Dirut PT Hutama Mambelim Trans Papua.

Sedangkan perjanjian penjaminan proyek ditandatangani Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan Dirut PT Hutama Mambelim Trans Papua.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR menandatangani perjanjian regres (hak penjamin menagih penanggung jawab proyek) dengan Dirut PT PII. "Saya ingatkan jangan main-main dengan KPBU," tegas Basuki.

Segmen Mamberamo-Elelim dibangun sepanjang 50,14 kilometer. Dibangun dengan skema KPBU, adalah bagian dari ruas Jayapura-Wamena. Lingkup pembangunannya meliputi jembatan, satu unit pelaksana penimbangan bermotor, penanganan lereng dan tebing, serta O&M selama masa layanan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, meminta kepada para investor asing termasuk TikTok untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

Menurut Erick, Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital yang besar. Posisi ekonomi Indonesia pun disebut-sebut tak hanya menjadi yang terbesar di Asia Tenggara saja, melainkan juga menjadi yang terbesar di dunia.

"TikTok harus berani invest lebih dari negara lain, jadi tolong sampaikan ke bos-bos TikTok, saya sudah pernah ketemu, jangan jadi strangers di Indonesia. Karena fakta ekonominya jauh lebih besar dari yang lain. Karena kalau yang lain dikasih 1, Indonesia mesti dikasih 4," ujar Erick dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Potensi ekonomi digital Indonesia, sebut Erick, mencapai Rp4.500 triliun pada tahun 2030 nanti. Atas dasar hal tersebut, pihaknya memproyeksikan Indonesia bakal masuk dalam 15 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2029 dan lima besar dunia pada tahun 2045 nanti.

Erick menegaskan jika Indonesia tidak boleh hanya dipandang sebagai pasar bagi investor maupun negara lain. untuk mewujudkan hal tersebut, BUMN harus memastikan agar terjalin kolaborasi yang saling menguntungkan. Di sisi lain, langkah tersebut juga merupakan bentuk komitmen dalam menjaga keseimbangan ekonomi di Indonesia.

"Kita tidak anti investasi, tapi kita mau komitmen investasi yang sehat untuk Indonesia sehingga kita bisa memastikan pembukaan lapangan pekerjaan bisa terjamin, tumbuhnya pengusaha-pengusaha yang baru," kata Erick.

BUMN Gandeng UMKM

Sebagai informasi, Erick sebelumnya mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah wajib menjalin mitra dengan para pelaku usaha swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tujuannya tak lain adalah mendapatkan keuntungan bersama.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tampak masih di zona hijau pada sesi siang perdagangan Kamis, 11 Juli 2024. Berdasarkan data RTI Business, indeks Indonesia itu terapresiasi 0,40% dan mendapat tambahan 28,97 poin sehingga posisinya kini berada di level 7.316,02.

Meski begitu, pergerakan saham pada jeda sesi pertama ini terpantau diambil alih oleh tren mendatar. Merujuk dari sumber yang sama, ada 278 saham stagnan, 258 saham bergerak naik, dan 244 saham bergerak turun.

Perlu diketahui bahwa pada perdagangan pagi tadi, IHSG sempat merosot ke zona merah dan menempati titik terendahnya pada level 7.274,06. Adapun titik tertingginya berada di level 7.328,26.

Sampai jeda makan siang ini, IHSG tercatat telah membukukan nilai transaksi mencapai Rp4,65 triliun. Hal itu diperoleh dari adanya penjualan 9,89 miliar lembar saham dengan frekuensi sebanyak 660.697 kali.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, memaparkan bebarapa arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menggelar rapat terbatas (ratas) membahas pengelolaan komoditas kelapa dan kakao di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Airlangga, Indonesia merupakan salah satu negara produsen terbesar kelapa dan kakao. Tercatat produksi kelapa mencapai 2,8 juta ton pertahun dengan nilai ekspor US$1,2 miliar. Kemudian produksi kakao tercatat sekitar 180 ribu ton dengan nilai ekspor US$1,3 miliar. Dengan total luas lahan perkebunan kelapa seluas 3,3 juta hektare, dan luas perkebunan kakao 1,3 juta hektare.

Selama ini, lanjut dia, untuk kakao ada bea keluar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Persentase dari kakao antara 0 – 15% tergantung dari harga. Selain Indonesia, ada beberapa negara yang menerapkan bea keluar untuk kakao antara lain Ghana dan Pantai Gading.

"Kalau kita lihat ternyata dari segi industrinya, jumlah lahan kakao berkurang. Oleh karena itu kebutuhan pengembangan industri kita butuh sekitar hampir double. Jadi kita sudah ada 11 perusahaan yang di pengelolaan kakao dan industri coklat sudah naik menjadi 31 perusahaan, dan kebutuhan kakaonya kapasitas dari perusahaan itu 124 ribu ton," kata Airlangga.

Oleh sebab itu, ucap dia, kebutuhan kakao untuk sektor lokal hanya 45% dan untuk impornya senilai 55%. Airlangga menganggap penting untuk melakukan penanaman atau replanting kakao. Tujuannya agar luasan kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan ke target 400 ribu ton.

Airlangga menyampaikan, presiden telah memberikan tugas tambahan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab melakukan replanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa. Langkah tersebut dia nilai penting bagi small holder yakni para petani dan kebun rakyat.

"Sudah disediakan benihnya oleh perguruan tinggi atau balai penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Jadi ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit tetapi untuk revitalisasi daripada kakao dan kelapa," jelas Airlangga.