PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) berhasil mencatatkan peningkatan laba usaha yang signifikan sebesar 57% secara tahunan, mencapai Rp 783 miliar pada Januari-September 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan pendapatan premi bruto sebesar 26% menjadi Rp 6,9 triliun, serta pendapatan underwriting yang mencapai Rp 2,3 triliun atau naik 17% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja positif ini juga dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan usaha lainnya, termasuk dari jasa penyewaan properti, survei, dan penjualan kendaraan, yang naik 21% menjadi Rp 420 miliar. Total pendapatan TUGU tercatat naik 16% secara tahunan menjadi Rp 3,2 triliun hingga September 2024, sementara beban tetap terkendali dengan kenaikan hanya 6%.

“Memang ada peningkatan dari sisi core operating profit di tahun ini, hal ini disebabkan karena di saat premi tumbuh signifikan, loss ratio TUGU terjaga di bawah 60%. Ada perbaikan yang nyata sehingga beban klaim dapat turun dan mendongkrak profitabilitas” kata Annisa Septiwijaya, research analyst Shinhan Sekuritas.

Segmen asuransi kebakaran, properti, energi (onshore), dan penerbangan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Segmen kebakaran bahkan menyumbang 43% dari total premi bruto dan berkontribusi 59% pada hasil underwriting, menunjukkan penguatan pangsa pasar TUGU di segmen ini.

“Artinya marjin underwriting yang dibukukan dari segmen ini semakin tebal. Ini juga menunjukkan pangsa pasar TUGU yang semakin membaik untuk segmen asuransi kebakaran dan properti yang memiliki sumbangsih terbesar premi asuransi umum di Indonesia” kata Annissa.

Sementara itu dari sisi laba bersih yang diatribusikan untuk pemilik entitas induk, TUGU mengantongi Rp 552 miliar hingga akhir September 2024. Terdapat penurunan 51% dibanding tahun yang lalu. Namun hal ini disebabkan karena TUGU tidak lagi membukukan pendapatan sekali waktu dari kemenangan kasus atas Citibank (N.A). “Tanpa pendapatan lain-lain, laba bersih TUGU sebenarnya melesat 115% sepanjang Januari-September 2024. Selain itu, kinerja 9 bulan juga menunjukkan bahwa sumber dari laba memang dari core operation yang semakin membaik” kata Nurwachidah, research analyst Phintraco Sekuritas. Nur juga menjelaskan laba bersih yang diatribusikan untuk pemilik entitas induk TUGU 9 bulan ini bahkan mencapai 79% dari estimasi laba bersih konsensus, artinya pencapaiannya di atas ekspektasi. Ini merupakan kinerja yang positif dan Ia optimis di sepanjang tahun 2024, TUGU dapat mengantongi setidaknya laba bersih sebesar Rp 700 miliar.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau betah di zona merah hingga akhir perdagangan Senin, 28 Oktober 2024. Berdasarkan data RTI Business, indeks Indonesia itu merosot 60,02 poin atau -0,78% sehingga posisinya berada di level 7.634,63.

Pergerakan saham pada penutupan perdagangan hari ini juga terus didominasi oleh tren negatif. Merujuk dari sumber yang sama, terdapat 365 saham bergerak turun, 227 saham bergerak naik, dan 203 saham tidak bergerak.

Perlu diketahui bahwa IHSG sudah pernah menempati posisi tertinggi dan terendahnya sepanjang perdagangan hari ini berlangsung. Posisi tertinggi berada di level 7.714,73 sementara posisi terendahnya pada level 7.599,62.

Sampai akhir perdagangan, IHSG tercatat telah memperjualbelikan 20,72 miliar lembar saham dengan frekuensi sebanyak 1.291.534 kali. Adapun nilai transaksi yang berhasil dibukukan mencapai Rp9,59 triliun.

Sebagai informasi tambahan, tiga bursa Asia mencetak rapor hijau sore ini. Nikkei meroket (1,82%), Hang Seng menanjak tipis (0,04%), dan Shanghai menguat (0,68%). Sementara itu, hanya Straits Times yang terpantau melemah -0,26%.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut bersuara menanggapi polemik akibat wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga pembatasan penjualan dan iklan rokok diyakini akan membunuh sektor pertembakauan yang berujung pada penurunan penyerapan hasil tembakau hingga ancaman PHK.

Laporan Kemenperin menunjukkan bahwa industri hasil tembakau telah menyerap lapangan kerja bagi hampir enam juta jiwa, serta menghidupi jutaan petani di berbagai wilayah Indonesia. Industri hasil tembakau pun telah berkontribusi lebih dari Rp213 triliun terhadap penerimaan cukai negara dan mencetak nilai ekspor lebih dari US$ 1 miliar di 2023.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, luas lahan tembakau nasional pada 2023 mencapai 229.123 ha dengan hasil produksi tembakau kering sebanyak 285.348 ton.

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menyatakan komitmennya untuk mendorong harmonisasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mengawal isu tersebut yang berpotensi mendorong PHK di sektor industri hasil tembakau. Ia mendorong agar seluruh pemangku kepentingan melakukan diskusi bersama untuk saling menyampaikan kekhawatiran masing-masing dalam melakukan pertimbangan.

Menurutnya, diskusi menyeluruh perlu dilakukan untuk mencari jalan tengah dan mendapat keseimbangan antar kebutuhan, termasuk dari sisi ekonomi. Wacana kebijakan inisiatif Kementerian Kesehatan itu dinilai akan membawa para buruh dan pekerja tembakau pada jurang PHK.

“Tentunya concern kita ingin industri hasil tembakau ini bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dari sekarang,” ujar Faisol kepada media.

Mantan Ketua Komisi VI DPR RI tersebut juga menegaskan bahwa Rancangan Permenkes bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan ekonomi nasional. Keterbukaan lapangan kerja yang lebih luas dengan target 19 juta lapangan pekerjaan menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Selain potensi yang besar dalam mendukung penyerapan tenaga kerja, industri hasil tembakau juga memiliki kinerja yang baik dalam hal hilirisasi industri yang terlihat dari kinerja industri pengolahan tembakau dari sisi penyerapan tembakau dan cengkeh dalam negeri serta ekspor dengan mayoritas produk jadi bernilai tambah ke manca negara.

Untuk itu, Faisol berharap tidak ada regulasi yang justru menekan target-target dari pemerintahan baru, termasuk tekanan terhadap Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pengolahan tembakau yang masih mengalami kontraksi, keberlangsungan industri dari hulu hingga hilir, serta ancaman PHK.

“Presiden Prabowo menaruh perhatian kepada situasi ekonomi yang berat hari ini untuk tetap menyiapkan lapangan pekerjaan buat masyarakat, bukan menutup atau mengurangi pekerja di semua sektor,” paparnya.

Terakhir, Faisol mendukung adanya harmonisasi yang baik antar Kementerian/Lembaga terhadap Rancangan Permenkes dan berharap segala kekhawatiran yang dihadapkan oleh industri hasil tembakau serta ekosistem di dalamnya dapat disampaikan dan diakomodir.

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), pengembang kota mandiri, mencetak prapenjualan sebesar Rp6,84 triliun dalam sembilan bulan pertama tahun 2024, atau sekitar 72% dari target tahunan Rp9,50 triliun.

Kinerja ini mencatatkan peningkatan sebesar 1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan nilai Rp6,75 triliun.

Menurut Hermawan Wijaya, Direktur BSDE, kontribusi terbesar berasal dari segmen residensial yang menyumbang Rp3,85 triliun atau sekitar 56% dari total prapenjualan. Produk residensial ini didominasi oleh proyek di BSD City, termasuk Nava Park, Tresor, The Zora, Hiera, Tanakayu, dan Terravia. Peluncuran produk baru seperti Yara at The Kaia di Grand Wisata Bekasi dan Townville di Grandcity Balikpapan juga turut mendukung pencapaian tersebut.

“Pencapaian ini menunjukkan minat tinggi konsumen terhadap produk properti yang kami tawarkan, baik untuk hunian maupun komersial, mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kualitas BSDE,” ungkap Hermawan.

Segmen komersial, termasuk lot komersial, apartemen, dan ruko, menjadi kontributor terbesar kedua dengan total nilai Rp2,43 triliun atau 36% dari total prapenjualan. Dari segmen ini, penjualan ruko menyumbang Rp1,55 triliun, lot komersial sebesar Rp396 miliar, dan apartemen sebesar Rp483 miliar. Penjualan ruko diperoleh dari proyek-proyek seperti Cascade, West Village, serta ruko Northridge Ultimate di BSD City, sedangkan penjualan apartemen didorong oleh Southgate dan Aerium di Jakarta serta Akasa dan Upperwest di BSD City.

Secara lokasi, BSD City menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 69% dari total prapenjualan, diikuti oleh Nava Park di BSD City (8%), The Zora (7%), dan Hiera (4%). Sementara itu, Grand Wisata Bekasi dan Kota Wisata Cibubur masing-masing berkontribusi 13% dan 5%.

“Dengan peluncuran produk yang tepat, promosi efektif melalui kampanye nasional ‘Infinite Living’, serta dukungan dari insentif pemerintah, BSDE optimis mencapai target prapenjualan 2024 sebesar Rp9,50 triliun,” tambah Hermawan.

Emiten Haji Isam, PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) mencetak laba bersih senilai Rp155,34 miliar hingga kuartal III-2024 ini. Adapun laba bersih tersebut melonjak sebanyak 226% dari yang semula Rp47,62 miliar pada periode yang sama di tahun lalu.

Per akhir September 2024, laba per saham Jhonlin Agro Raya tercatat menjadi Rp16,83. Angka itu berbanding jauh dari Rp5,95 pada periode per akhir September 2023 silam.

Kendati demikian, pada akhir kuartal III tahun ini, penjualan JARR sebenarnya melemah sebanyak Rp2,63 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni Rp3,09 triliun.

Kendati demikian, emiten Haji Isam mampu menekan beban pokok penjualannya dari Rp2,93 triliun di kuartal III-2023 menjadi Rp2,33 triliun di kuartal III tahun 2024 ini. Alhasil, hal tersebut membuat laba bruto emiten sawit JARR terkerek dari yang semula Rp164,87 miliar per akhir September 2023, menjadi Rp301,31 miliar di 30 September 2024 ini.

Saham JARR pun tercatat naik usai perseroan itu merilis laporan keuangannya di kuartal III-2024. Di sesi II perdagangan 28 Oktober 2024 sekitar pukul 14.08 WIB, terpantau saham JARR di posisi Rp322 atau +2,55%. Adapun anak Haji Isam, Jhony Saputra menjabat sebagai komisaris utama Jhonlin Agro Raya (JARR).

Baru-baru ini, pada 18 Oktober 2024 lalu, Emiten Haji Isam, Jhonlin Agro Raya (JARR) juga menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

Direktur Jhonlin Agro Raya, Temmy Iskandar, menanggapi pertanyaan terkait dividen. Menurutnya, JARR belum membagikan dividen lantaran masih ada kebutuhan yang lebih mendesak dan lebih utama dalam hal berkaitan dengan modal kerja. Maka dari itu, dividen tidak dibagikan lantaran atas dasar keputusan rapat umum pemegang saham.

“Dan saya tetap optimis atas kinerja JARR ke depan atas kewajiban kita atas para pemegang saham seperti apa, kita akan tetap berupaya akan terus menjaga kinerja yang lebih baik agar kewajiban itu tetap terlaksana, akan tetapi kita juga akan mengacu pada aturan-aturan pembagian dividen,” ungkapnya dikutip dari ringkasan risalah RUPSB JARR, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, salah satu hasil keputusan RUPSLB Jhonlin Agro Raya (JARR) yakni menyetujui hubungan kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Dalam hal tersebut, JARR menyetujui persyaratan perjanjian kredit tersebut kepada perseroan.

Selain itu Jhonlin Agro Raya - emiten Haji Isam - akan menjaminkan aset berupa SHGU kebun kelapa sawit, pabrik biodiesel, pabrik minyak goreng, dan power plant kepada Bank Mandiri dengan nilai yang dijaminkan sebesar Rp 1,4 triliun.

Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP) sekali lagi membuktikan kapasitas sebagai salah satu firma hukum terbaik di Indonesia. Itu setelah mereka memenangkan 3 penghargaan bergengsi dari ajang Asian Legal Business (ALB) Indonesia Law Awards 2024.

Ketiga penghargaan bergengsi yang dimenangkan Dentons HPRP Indonesia pada ALB Indonesia Law Awards 2024 adalah sebagai Aviation Law Firm of the Year 2024, lalu sebagai Indonesia Deal Firm of the Year 2024, dan Woman Lawyer of the Year 2024 atas nama Nashatra Prita.

Konsistensi prestasi Dentons HPRP Indonesia sebagai firma hukum terbaik di bidang aviasi yang dipimpin oleh Andre Rahadian dan Hendra Ong tercermin dalam penghargaan Aviation Law Firm of the Year 2024 yang merupakan penghargaan kelima kalinya (2018, 2019, 2022, 2023, 2024).

“Ini bukti kerja keras tim kami untuk memberikan hasil terbaik bagi klien, terutama dalam transaksi leasing serta pembiayaan di sektor aviasi. Kami akan terus berinovasi dan memastikan Dentons HPRP selalu menjadi mitra terbaik dalam menghadapi tantangan hukum di sektor aviasi,” ujar Andre Rahadian, Partner Dentons HPRP dalam pernyataannya di Jakarta, pada Senin (28/10/2024).

Sedangkan untuk penghargaan Indonesia Deal Firm of the Year 2024, disinyalir berkat peran penting Dentons HPRP yang berhasil membantu empat perusahaan besar menyelesaikan transaksi signifikan yang juga masuk sebagai finalis penghargaan ini. Yaitu PT Krakatau POSCO Notes Offering (nominasi Debt Market Deal of the Year), lalu PT Adhi Kartiko Pratama’s Landmark IPO dan Structured Warrants Issuance for CGS CIMB Sekuritas Indonesia (nominasi Equity Market Deal of the Year), serta PTPN Group’s Strategic Restructuring (nominasi M&A Deal of the Year).

“Penghargaan sebagai Indonesia Deal Firm of the Year adalah wujud dari kepercayaan yang telah diberikan oleh klien-klien kami serta pengakuan atas kerja keras seluruh tim dalam menangani transaksi besar dan kompleks sepanjang tahun ini. Ini adalah bukti Dentons HPRP berada di garis depan dalam memberikan solusi hukum yang inovatif dan praktis,” papar Sartono, Managing Parner Dentons HPRP.

Lantas pencapaian besar ditorehkan Nashatra Prita, Partner Dentons HPRP (berfokus sektor Healthcare, Real Estate, dan Industrial) yang meraih penghargaan sebagai Woman Lawyer of the Year (Law Firm) mengalahkan 10 finalis lainnya.

“Women empowerment adalah salah satu nilai penting di Dentons secara global. Prestasi ini menggambarkan bahwa kualitas lawyer wanita di Dentons HPRP tidak kalah dengan lawyer pria dalam memberikan layanan hukum terbaik. Saya benar-benar merasa terhormat menerima penghargaan ini, semua adalah hasil dari kerja keras dan berkat dukungan luar biasa dari tim. Semoga penghargaan ini bisa menginspirasi lebih banyak perempuan di dunia hukum untuk terus berkembang, be passionate dan berkontribusi besar di industri ini. There is no limit to what we as women can accomplish,” papar Nashatra Prita.

Perlu diketahui, penganugerahan ALB Indonesia Law Awards ke-11 tahun 2024 digelar ALB Thompson Reuters, penyedia informasi terdepan untuk bisnis dan profesional sedunia, di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin, pada Kamis (24/10/2010). Acara ini memberikan penghargaan kepada praktisi hukum terbaik di Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik, serta menyediakan kesempatan jaringan dan pengembangan bisnis yang berharga bagi para profesional hukum.

Adapun selain meraih tiga penghargaan pada ALB Law Awards 2024, Dentons HPRP juga mendapat nominasi finalis di kategori lain, yakni Indonesia Law Firm of the Year, Banking and Financial Services Law Firm of the Year, Litigation Law Firm of the Year, Construction and Real Estate Law Firm of the Year, Labour and Employment Law Firm of the Year, Projects, Energy and Infrastructure Law Firm of the Year, Fintech Law Firm of the Year, Dispute Resolution Lawyer of the Year, serta Managing Partner of the Year.

PT Petrosea Tbk (PTRO), perusahaan yang dimiliki oleh konglomerat Prajogo Pangestu, mencatat peningkatan pendapatan sebesar US$509,91 juta hingga periode 30 September 2024, naik dibandingkan dengan pendapatan US$418,78 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Meskipun pendapatan meningkat, berdasarkan laporan keuangan, perseroan mengungkapkan bahwa beban usaha langsung naik menjadi US$438,03 juta dari US$363,10 juta, yang diimbangi dengan kenaikan laba kotor menjadi US$71,87 juta dari US$55,68 juta.

Kenaikan beban lain-lain bersih yang signifikan, mencapai US$67,16 juta dari sebelumnya US$43,83 juta, berimbas pada penurunan laba sebelum pajak menjadi US$4,71 juta, lebih rendah dari USD11,85 juta pada periode yang sama 2023.

Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turut turun hanya tersisa US$2,86 juta dari US$10,57 juta.

Dari sisi neraca, Petrosea mencatatkan peningkatan jumlah liabilitas menjadi US$509,46 juta pada akhir September 2024, dibandingkan dengan US$492,31 juta pada akhir 2023. Sementara itu, jumlah aset perseroan naik menjadi US$756,76 juta dari US$727,94 juta pada periode yang sama.

PT Pertamina (Persero) sukses meluncurkan buku Katalog Pertamina SME1000 tahun 2024 yang berisi 1000 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) binaan terbaik hasil kurasi lebih dari 66 ribu UMKM binaan. Secara khusus, buku ini juga menggambarkan profil 150 UMKM dengan lebih mendalam.

Peluncuran buku, sekaligus bedah buku bersama Mauluddin Anwar selaku penulis dan editor buku tersebut, diselenggarakan di Mall Kota Kasablanka Jakarta bersamaan dengan puncak acara Pertamina SMEXPO 2024, Minggu (27/10).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, buku katalog UMKM ini merupakan apresiasi serta menampilkan pencapaian UMKM yang tergabung dalam program binaan Pertamina, yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertamina berharap, acara peluncuran dan bedah buku ini dapat menjadi inspirasi bagi UMKM lain untuk terus berkembang, berinovasi dan memperluas jangkauan pasarnya.

"Kami berharap, melalui peluncuran katalog dan acara bedah buku yang dipublikasikan ini, UMKM binaan Pertamina termotivasi dan dapat terus berkembang, sehingga semakin memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia," ujar Fadjar.

Bedah buku menghadirkan Mauluddin Anwar selaku penulis dan editor buku Katalog Pertamina SME1000 2024, Sumami pemilik UMKM Masakan Selera Jendral, dan Ni Made Pipin Fitria pemilik UMKM Mutiara Gitbay. Mereka membahas tentang kisah inspiratif, tantangan, dan strategi yang telah membantu para UMKM ini bertahan dan berkembang di tengah persaingan dan berbagai cobaan.

Dalam katalog tersebut, UMKM yang terpilih mencakup berbagai sektor seperti food & beverages, fesyen, craft, comodity, health & beauty hingga industri, yang semuanya memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Katalog ini menjadi sarana sosialisasi UMKM untuk lebih dikenal oleh para buyer, calon investor, pelanggan, dan mitra bisnis, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional.

"Pertamina berkomitmen mendukung UMKM dalam menghadapi tantangan dan meraih peluang yang lebih besar di pasar global," tambah Fadjar.

Dia mengakui, Pertamina ingin membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, dengan menyediakan berbagai sumber daya dan jaringan yang bisa diakses oleh para pelaku usaha.

Peluncuran katalog dan acara bedah buku ini merupakan bagian dari program TJSL Pertamina, yang berfokus pada pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan. Pertamina meyakini bahwa UMKM adalah motor penggerak ekonomi yang penting untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mencatat penurunan pada pendapatan di kuartal III 2024 menjadi US$306,02 juta dibandingkan US$308,19 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam laporan keuangan perseroan penurunan pendapatan disebabkan adanya peningkatan beban pokok pendapatan menjadi US$132,19 juta, naik dari US$126,21 juta pada tahun lalu.

Raiahan tersebut turut menekan laba bruto menjadi US$173,82 juta dari US$181,98 juta pada periode yang sama 2023.

Meskipun laba bruto dan laba sebelum pajak mengalami penurunan, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sedikit meningkat menjadi US$133,99 juta dari US$133,50 juta.

Di sisi neraca, PGEO mencatat penurunan jumlah liabilitas menjadi US$964,65 juta hingga 30 September 2024, turun dari US$992,88 juta pada akhir tahun 2023, sementara jumlah aset perseroan turun tipis menjadi US$2,94 miliar dari US$2,96 miliar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis sektor kelautan dan perikanan bisa menopang ketahanan pangan di masa depan melalui program ekonomi biru yang diusung kementeriannya.

"Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan seiring semakin banyaknya populasi manusia dan perubahan iklim, salah satunya persoalan pangan. Tapi saya optimis, sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi menjawab tantangan tersebut," ungkap Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, dikutip Senin(28/10).

Untuk itu, Menteri Trenggono meminta seluruh jajajaranya bekerja maksimal menjalankan program ekonomi biru, mulai dari pembuatan regulasi hingga implementasinya di lapangan.

Menteri Trenggono mengaku tidak akan mentoleransi, khususnya para pejabat yang dinilai bekerja lambat menjalankan program ekonomi biru.

“Eselon I yang lambat akan dimasukin ke kotak dulu. Kita ganti yang baru, yang lebih bagus dan lebih cepat. Kita gali terus. Eselon II juga sama, 2025 tidak ada istilahnya toleransi, tidak ada,” tegasnya.

Lima kebijakan ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi menurutnya harus dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.

Pada periode pertamanya di Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP), sebagian besar waktunya dipakai untuk membangun program ekonomi biru beserta regulasinya, sebagai roadmap transformasi sektor kelautan dan perikanan. Di periode dua inilah, pelaksanaan lima program ekonomi mulai dari perluasan kawasan koservasi, hingga pembersihan sampah plastik di laut, harus dikebut pelaksanaannya.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) meminta pengelolaan kelapa sawit tidak digabungkan ke dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), melainkan tetap di bawah naungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam keterangannya, Ketua Umum APKASINDO, Gulat Manurung, mengaku jika pihaknya mengapresiasi kebijakan peningkatan produksi kakao serta kelapa dengan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Perpres 132 Tahun 2024.

"Kami meminta kelapa sawit tidak digabungkan dalam lembaga baru ini, Karena itulah BPDP-KS sebaiknya tetap berdiri untuk mendanai program sawit termasuk petani secara mandiri untuk kepentingan nasional sebagai komoditi Indonesia," katanya melalui keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (28/10/2024).

Konsep penggabungan sawit ke tanaman perkebunan lainnya menuru dia sangat tergesa-gesa dalam dua hari jelang pergantian kursi Presiden, tanpa kajian mendalam, serta tanpa melibatkan keterlibatan stakeholder atau pemangku kepentingan sawit dalam perencanaannya. Apalagi, imbuhnya, dengan blending dana sawit menjadi dana bersama tanaman perkebunan lainnya.

Maka dari itu, menurut dia sebaiknya lembaga baru ini menaungi khusus kakao dan kelapa saja. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada presiden baru untuk segera meninjau dan mencabut Perpres Nomor 132 Tahun 2024 itu.

"Untuk itu, kami petani sawit bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Perpres 132/2024, lalu memberlakukan kembali Perpres yang menaungi BPDPKS,” ucap Gulat.

Pasalnya, terbitnya Perpres 132/2024 itu menimbulkan keresahan bagi petani sawit lantaran menghilangkan peranan BPDPKS. Para petani sawit mengaku resah dan khawatir dengan pengajuan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting.

Di sisi lain, dia juga menyoroti bahwa dana yang dihimpun oleh BPDPKS bukanlah dana yang berasal dari pajak atau APBN, melainkan dana yang bersumber dari pungutan ekspor atau levy sawit yang mana petani turut berkontribusi dalam dana gotong royong tersebut.

Berdasarkan perhitungan dari pihaknya, tariff pungutan ekspor CPO pada September 2024 mencapai 62 dolar AS per tonnya dirasa telah membebani petani sawit sebesar Rp192/kg dengan asumsi rendemen TBS 20% dan per Oktober ini naik lagi sementara harga TBS petani sawit Rp208/kg TBS.

Prospek kinerja emiten minyak kelapa sawit (CPO) diprediksi masih akan menarik, di tengah sejumlah katalis positif yang diembuskan oleh pemerintahan baru Prabowo Subianto. Dua di antaranya yakni pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) serta gembar-gembor swasembada energi.

Menurut Analis Kiwoom Sekuritas, Abdul Aziz Setyo Wibowo, prospek emiten CPO hingga akhir tahun diperkirakan cukup menarik. Hal ini mengingat adanya pemotongan levy atau pungutan ekspor.

"Prospek emiten CPO juga cukup menarik dengan adanya program B40 dan B60," ucap Azis, Senin (28/10/2024).

Dia juga menilai bahwa pemerintahan baru yang akan mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi BPDP harus bisa memaksimalkan tugasnya. Tujuannya agar perkebunan yang dikelola seperti CPO, kelapa dan kakao bisa berkembang.

"Jika sektor perkebunan bisa berkembang hal ini juga bisa memperbaiki dari sisi konsumsi masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, perubahan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) secara resmi diteken dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Melalui Perpres tersebut, pemerintah resmi membentuk BPDP yang nantinya tidak hanya mengatur komoditas kelapa sawit saja, melainkan juga kelapa dan kakao.

Adapun tujuan dari pembentukan badan ini yakni menghimpun, mengelola, mengadiministrasi, menyimpan, dan menyalurkan dana. Adapun dananya bersumber dari para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya serta iuran kolektif.

Nantinya, penggunaan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, hingga pengadaan sarana dan prasarana perkebunan.

Secara terpisah, dalam keterangannya Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas Fath Aliansyah Budiman menyebut bahwa ambisi mencapai swasembada pangan dan energi Prabowo Subianto menjadi katalis positif untuk sektor perkebunan sawit.

"CPO akan menarik untuk diperhatikan karena ada program biodiesel B40," ucapnya.

Untuk diketahui, Program B40 adalah program pemerintah untuk mempercepat implementasi biodiesel B40, campuran solar dengan 40% bahan bakar nabati.