Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) kembali bersurat kepada Presiden Prabowo Subainto terkait penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP).

Dalam surat tersebut juga disampaikan kesediaan waktu Presiden untuk bisa menerima perwakilan petani sawit dari 25 Provinsi APKASINDO. Surat tertanggal 28 Oktober 2024 itu meminta Prabowo selaku Presiden RI untuk meninjau ulang digabungkannya komoditas kakao dan kelapa ke dalam BPDP.

Untuk diketahui, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan itu diterbitkan 18 Oktober 2024 atau beberapa hari menjelang Jokowi lengser dari kursi kepresidenan. Yang mana, perpres tersebut mengatur pengelolaan atas 3 komoditas di antaranya kelapa sawit, kelapa dan kakao. Sehingga, konsekuensi penggabungan komoditas tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kemudian diubah menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 ini juga serta merta mencabut Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

“Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 yang mengubah BPDPKS menjadi BPDP tersebut telah menimbulkan kegaduhan di kalangan stakeholder sawit, bahkan petani sawit dan anak-anak petani dan pekerja sawit sempat mengira itu berita hoax karena BPDPKS selama ini baik-baik saja, terlebih ketika Peraturan Presiden tersebut diterbitkan persis dua hari jelang pergantian Presiden Republik Indonesia,” tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum APKASINDO, Gulat ME Manurung, dan Sekjen APKASINDO Rino Afrino, dikutip Warta Ekonomi, Rabu (30/10/2024).

Sebagai informasi, dana yang selama ini dikumpulkan oleh Pemerintah melalui BPDPKS tersebut merupakan dana yang berasal dari pungutan ekspor atau levy para pelaku usaha sawit dan bukan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun pajak yang merupakan dana blending.

APKASINDO mencontohkan pada bulan September 2024 ketika beban Pungutan Ekspor (PE) mencapai USD62 per ton CPO, para produsen penghasil Tandan Buah Segar/TBS (dimana 42%nya adalah petani sawit), terbeban sebesar Rp192 per Kg TBS (dengan asumsi rendemen TBS 20%).

“Kami petani sawit sudah sejak awal menolak rencana penggabungan/blending dana pungutan ekspor kelapa sawit dengan tanaman perkebunan lain karena akan menimbulkan kerancuan serta perlambatan implementasi program-program BPDP-KS sebagaimana selama ini sudah berjalan,” tulis surat tersebut.

Apabila dana sawit diblending dengan kakao dan kelapa, sambungnya, maka dikhawatirkan petani sawit wajib menanggung urusan pembiayaan kakao dan kelapa juga. Padahal, petani sawit sendiri masih berjibaku dan terseok-seok dalam serapan dana kelapa sawit dari BPDPKS dengan berbagai kendala dan hambatannya.

“Bapak Presiden Yang terhormat, sesuai uraian kami di atas, kami mohon kiranya agar Bapak Presiden berkenan untuk dapat melakukan peninjauan kembali serta mencabut Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 serta memberlakukan kembali Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 jo Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit,” tulis APKASINDO menutup suratnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) resmi bertransformasi menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Perubahan ini dibarengi dengan perluasan fungsi badan tersebut yang kini tidak hanya mengelola dana dari komoditas kelapa sawit, tetapi juga kakao dan kelapa.

Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja mendukung perubahan ini. Dengan ini, komoditas kelapa juga turut mendapatkan perhatian lebih layaknya sawit yang selama ini memiliki badan khusus.

Walau begitu, pihaknya berharap nantinya pungutan yang akan dihimpun oleh Badan ini tidak menyasar pada produk turunan yang sudah dikonsumsi.

"Santan, dessicated coconut, minyak goreng kelapa, carnon aktif dan air harapannya tidak dikenakan pungutan ekspor apapun juga," ujarnya pada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Lebih lanjut, menurutnya produk yang bisa dikenakan pungutan adalah produk setengah jadi seperti arang dan tempurung.

Meski demikian, Rudy menyebut hingga kini memang pihaknya belum mendapatkan informasi lebih terang terkait bagian apa saja dan produk turunan kelapa yang akan dikenai pajak ekspor oleh BPDP.

Pasalnya berbeda dengan sawit, seluruh bagian dari kelapa mulai dari sabut, tempurung hingga airnya memiliki nilai ekonomi.

"Termasuk besarannya," ungkapnya.

Diketahui, perubahan perluasan fungsi BPDPKS menjadi BPDP tercantum dalam Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2024 yang diteken Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada 18 Oktober 2024, atau dua hari sebelum lengser.

Dalam beleid ini, penghimpunan dana oleh BPDP akan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah. Dana yang bersumber dari pelaku usaha meliputi pungutan ekspor hasil perkebunan dan/atau turunannya serta iuran.

Pungutan atas ekspor komoditas ini wajib dibayar oleh pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, serta eksportir atas hasil perkebunan dan/atau turunannya. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila pungutan ekspor yang dibayar kurang.

Perpres ini juga menyebut bahwa dana yang dihimpun BPDP akan digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta pengembangan sarana dan prasarana perkebunan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pengelolaan kelapa sawit tidak digabungkan dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) namun tetap dibawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan pihaknya
mengapresiasi kebijakan peningkatan produksi kakao dan kelapa dengan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Perpres 132/2024.

"Kami meminta kelapa sawit tidak digabungkan dalam lembaga baru ini, Karena itulah BPDP-KS sebaiknya tetap berdiri untuk mendanai program sawit termasuk petani secara mandiri untuk kepentingan nasional sebagai komoditi Indonesia," katanya melalui keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia konsep menggabungkan sawit ke tanaman perkebunan lainnya sangat tergesa-gesa dua hari menjelang pergantian Presiden, tanpa kajian mendalam, tanpa melibatkan stakeholder sawit dalam perencanaannya, apalagi dengan blending dana sawit menjadi dana bersama tanaman perkebunan lainnya.

Sebaiknya, lanjutnya, lembaga baru ini menaungi khusus kakao dan kelapa saja.

"Untuk itu, kami petani sawit bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Perpres 132/2024, lalu memberlakukan kembali Perpres yang menaungi BPDP-KS,” katanya.

Menurut Gulat, terbitnya Perpres 132/2024 yang menghilangkan peranan BPDP-KS telah menimbulkan keresahan bagi petani sawit yang sedang mengajukan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) khususnya.

Selanjutnya, dikatakan Gulat, dana yang dikumpulkan BPDP-KS bersumber dari pungutan ekspor (levy) sawit dimana petani ikut berkontribusi dalam dana gotong royong tersebut, bukan dari pajak atau APBN.

Dari perhitungan Apkasindo, tarif pungutan ekspor CPO sebesar 62 dolar AS/ton pada September 2024, telah membebani kami petani sawit sebesar Rp192/kg dengan asumsi rendemen TBS 20 persen dan per Oktober ini naik lagi, sementara harga TBS petani sawit Rp208/kg TBS.

“Kami petani sawit tidak bermaksud egois atau menginklusifkan sawit, tapi faktanya kami masih terseok-seok butuh perhatian afirmatif melalui dana sawit kami sendiri," ujarnya.

Dikatakannya dana sawit tujuannya untuk menjaga harga TBS melalui serapan CPO Domestik untuk program biodiesel, peningkatan produktivitas melalui PSR, sarpras, SDM petani dan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat sejalan dengan program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa peralihan BPDP-KS menjadi BPDP dan selanjutnya, tambahnya, akan berdampak kepada program petani seperti PSR, SDM petani, beasiswa anak petani, dan sarpras lantaran terjadi ketidaksinkronan antar lembaga/kementerian di dalam Perpres 132/2024 dan dana sawit yang semakin menipis akibat menurunnya kuantitas ekspor CPO dan turunannya akibat meningkatnya serapan domestik (karena BPDP-KS itu beroperasi dari ekspor CPO dan turunannya)

Gulat menambahkan Apkasindo dalam proses pembahasan uji publik Perpres 132/2024 telah dengan tegas menolak sawit berada di bawah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), apalagi dengan menggabungkan dana sawit kepada kakao dan kelapa dengan berbagai argumen.

BPDP-KS, lanjutnya, seharusnya tidak dikorbankan atas masih rendahnya serapan dana sawit oleh petani sawit, karena kendala berada di K/L lain yang cukup banyak mencampuri urusan sawit dengan aturannya masing-masing.

"Jadi seperti ini yang harusnya dibenahi, bukan malah membubarkan BPDP-KS menjadi BPDP," ujarnya.

Gulat mengatakan petani sawit ingin meningkatkan peran strategis BPDP-KS menjadi Badan Sawit Indonesia langsung di bawah Presiden sebagai simpul koordinasinya sehingga tidak lagi terjadi simpang siur terkait regulasi K/L kepada sawit.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek kinerja emiten CPO diperkirakan masih akan menarik di tengah sejumlah katalis positif yang diembuskan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Dua di antaranya, rencana pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan yang akan menggantikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan swasembada energi.

Analis Kiwoom Sekuritas Abdul Azis Setyo Wibowo menjelaskan prospek emiten CPO hingga akhir tahun masih cukup menarik, mengingat adanya pemotongan levy atau pungutan ekspor.

"Prospek emiten CPO juga cukup menarik dengan adanya program B40 dan B60," ucap Azis, Kamis (24/10/2024).

Azis juga mencermati, pemerintahan baru yang akan mengubah BPDPKS menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan harus bisa memaksimalkan tugasnya. Hal tersebut agar perkebunan yang dikelola seperti CPO, kakao, dan kelapa bisa berkembang.

"Jika sektor perkebunan bisa berkembang hal ini juga bisa memperbaiki dari sisi konsumsi masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, perubahan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Pemerintah melalui Perpres No.132/2024 resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Badan Pengelola Dana Perkebunan nantinya tidak hanya mengatur komoditas kelapa sawit, tapi juga kakao dan kelapa.

Badan Pengelola Dana Perkebunan ini dibentuk untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Penggunaan dana akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

Terpisah, Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas Fath Aliansyah Budiman mengatakan ambisi Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dan energi menjadi katalis positif untuk sektor perkebunan sawit.

"CPO akan menarik untuk diperhatikan karena ada program B40," ucapnya.

Program B40 adalah program pemerintah untuk mempercepat implementasi biodiesel B40, campuran solar dengan 40% bahan bakar nabati.

Kinerja Emiten CPO Makin Subur

Pada perkembangan lain, dua emiten CPO sudah menyampaikan kinerja keuangan per kuartal III/2024. Emiten sawit Grup Triputra, PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) mencetak peningkatan laba bersih hingga kuartal III/2024 menjadi sebesar Rp1,61 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024 yang dipublikasikan Kamis (24/10/2024), TAPG tercatat membukukan pendapatan sebesar Rp6,24 triliun hingga kuartal III/2024. Pendapatan ini naik 3,37% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp6,03 triliun.

Berdasarkan produknya, pendapatan tersebut dikontribusikan oleh produk kelapa sawit dan turunannya sebesar Rp6,22 triliun, dan produk karet dan turunannya senilai Rp22,06 miliar.

Sementara itu, berdasarkan pelanggannya, pendapatan TAPG diperoleh dari PT Sinar Alam Permai senilai Rp1,6 triliun, PT Kutai Refinery Nusantara sebesar Rp1,52 triliun, dan dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) senilai Rp811,9 miliar.

Hingga 9 bulan 2024, TAPG mencatatkan beban pokok penjualan sebesar Rp4,23 triliun. Beban pokok penjualan ini turun 6,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4,53 triliun.

Turunnya beban pokok penjualan ini membuat laba bruto TAPG meningkat 33,2% secara tahunan menjadi Rp2 triliun. Capaian ini naik dibandingkan dengan akhir kuartal III/2023 yang sebesar Rp1,5 triliun.

Alhasil, laba bersih TAPG juga ikut meningkat menjadi Rp1,61 triliun hingga akhir September 2024. Laba bersih ini naik 46,58% dibandingkan dengan akhir September 2023 sebesar Rp1,1 triliun.

Laba per saham TAPG pun ikut meningkat di periode ini menjadi Rp81 per saham, dari sebelumnya Rp56 per saham pada kuartal III/2023.

Sebelumnya, Corporate Secretary Triputra Agro Persada Joni Tjeng menjelaskan kondisi yang lebih basah akibat La Nina diperkirakan akan meningkatkan produksi TBS perseroan di masa yang akan datang. Meski demikian, La Nina diperkirakan akan sedikit menekan oil extraction rate (OER) CPO akibat proses polinasi atau penyerbukan yang terganggu.

Joni melanjutkan TAPG telah menyiapkan antisipasi mengenai La Nina ini. Dia menyebut, TAPG masih berfokus pada dua hal utama pada 2024.

Fokus pertama adalah optimalisasi hasil produksi melalui program Good Agronomy Practices. Adapun, fokus kedua adalah optimalisasi infrastruktur pendukung untuk memaksimalkan produksi dan pengiriman dalam segala kondisi iklim.

"Tantangan utama pada sisa tahun 2024 adalah curah hujan yang diperkirakan akan meningkat signifikan akibat La Nina yang akan menerpa Indonesia dan Malaysia," ucapnya, Jumat (20/9/2024).

Senada, emiten perkebunan sawit milik crazy rich Kalimantan Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN) telah membukukan laba bersih Rp18,47 miliar pada kuartal III/2024, anjlok 82,97% secara tahunan (year on year/YoY).

Berdasarkan laporan keuangan, anjloknya laba PGUN terjadi seiring dengan penurunan penjualan 36,91% YoY menjadi Rp387,82 miliar pada kuartal III/2024, dibandingkan penjualan periode yang sama tahun sebelumnya Rp614,79 miliar.

Raupan penjualan PGUN bersumber dari penjualan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp355,25 miliar, turun 36,78% YoY. Kemudian, penjualan inti kelapa sawit sebesar Rp30,34 miliar, turun 37,06% YoY.

Selain itu, PGUN membukukan pendapatan cangkang sebesar Rp2,23 miliar pada kuartal III/2024, susut 51,52% YoY.

Berdasarkan pelanggan, penjualan terbesar PGUN didistribusikan kepada PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) yang merupakan perusahaan afiliasi, dengan persentase penjualan hingga 91,6% atau senilai Rp355,25 miliar dari total penjualan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah secara resmi mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang akan mengurus tidak hanya kelapa sawit, tetapi juga komoditas kakao dan kelapa. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024.

Menanggapi perubahan tersebut, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyampaikan dukungannya terhadap transformasi ini, namun ia mengingatkan pentingnya tata kelola kelembagaan yang baik.

Eddy juga menekankan bahwa dana pungutan kelapa sawit seharusnya tetap difokuskan untuk kepentingan industri kelapa sawit dan tidak digunakan untuk komoditas lainnya.

“Industri kelapa sawit masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk produksi yang stagnan dan produktivitas yang menurun. Kebutuhan dalam negeri terhadap minyak sawit mentah (CPO) juga terus meningkat seiring dengan ambisi pemerintah untuk swasembada energi dari sawit,” ujar Eddy.

Merespons kekhawatiran tersebut, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS, Achmad Maulizal, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut terkait skema pungutan dan kebijakan yang akan diterapkan setelah perubahan status lembaga ini.

"Terkait Perpres 132/2024 ini, kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Mengenai skema pungutan, belum ada kejelasan lebih lanjut," ungkap Maulizal kepada KONTAN, Kamis (24/10).

Ketika ditanya tentang kekhawatiran pengusaha sawit mengenai penggunaan dana pungutan untuk komoditas lain, Achmad mengatakan bahwa BPDPKS tidak berada dalam posisi untuk memberikan jaminan terkait hal itu.

"Kami tidak bisa berkomentar soal kebijakan tersebut karena kami tidak terlibat secara teknis. Tugas kami lebih pada dukungan pendanaan," tambahnya.

Transformasi ini masih dalam proses, dan banyak hal yang harus dipastikan untuk menjaga keberlanjutan program-program yang selama ini dikelola oleh BPDPKS, khususnya yang berkaitan dengan kelapa sawit.

Terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang selama ini menjadi prioritas penggunaan dana pungutan sawit, Maulizal menegaskan bahwa hal ini juga akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. "Kami menunggu arahan lebih lanjut terkait prioritas penggunaan dana ke depan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera menetapkan tarif pungutan ekspor atau PE untuk komoditas kakao dan kelapa.

Hal ini sejalan dengan diperluasnnya tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)—yang akan berganti menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)—untuk mengelola dana dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Deputi II (Pangan dan Agribisnis) Kemenko Perekonomian Dida Gardera menuturkan penetapan tarif tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) teknis.

"Baru mau dibahas segera di Rakor Teknis," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dida menjelaskan, pada dasarnya kebijakan yang telah dibahas sejak Jokowi memimpin, merupakan perluasan tugas dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

Bila saat ini BPDPKS berfokus pada sawit dan sisi hulu saja, BPDP ditujukan untuk mengelola dana dari sawit, kokoa, dan kelapa hingga produk turunannya.

Adapun, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diteken pada 18 Oktober 2024, Kementerian Keuangan akan menetapkan BPDP.

Penetapan organisasi BPDP dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Artinya, paling lambat penetapan BPD pada Januari 2025. Hingga saatnya tiba, BPDPKS akan tetap menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menjelaskan saat ini untuk ekspor biji kakao dikenakan bea keluar. Sedangkan untuk produk kelapa dan turunannya belum dikenakan pungutan baik dalam bentuk BK maupun PE.

Rencananya, ke depan bea keluar untuk biji kakao akan dialihkan atau dikonversi ke pungutan ekspor. Eddy tidak menjelaskan secara detail alasan dibaliknya muncul rencana tersebut.

Untuk diketahui, tarif BK biji kakao berkisar dari 0% hingga 15% tergantung pada Harga Referensi (HR) yang berlaku. Per Oktober 2024, HR biji kakao senilai US$7.581,49/MT dan tarif BK 15%.

Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa untuk kelapa dan turunnya saat ini belum dikenakan BK maupun PE. Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan kajian terkait kemungkinan-kemungkinan pengenaan pungutan atas komoditas ekspor tersebut.

"Saat ini sedang di kaji terkait dengan possibility pengenaan pungutan ekspor terhadap kakao dan kelapa serta produk turunannya," jelasnya.

Bea Keluar menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Sampai dengan Agustus 2024, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan BK mencapai Rp10,9 triliun atau tumbuh 59,3% (year on year/YoY). Utamanya ditopang oleh BK tembaga. Sementara BK dari kelapa sawit turun sejalan dengan penurunan rata-rata harga dan volume ekspor.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa SAwit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang akan mengurus komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Merespon itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyatakan bahwa perubahan yang kini mencakup komoditas kakao dan kelapa, tidak menimbulkan masalah bagi industri sawit, asalkan alokasi dana untuk sawit tidak terganggu.

Menurut Eddy, industri sawit saat ini memerlukan dukungan dana besar, terutama untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), serta insentif biodiesel yang semakin mendesak di tengah meningkatnya konsumsi minyak sawit domestik.

"Selama dana sawit tidak terganggu tidak ada masalah, karena saat ini sawit membutuhkan dana cukup besar untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," ungkap Eddy kepada KONTAN, Kamis (24/10).

Menurutnya, selama pengelolaan dana sawit tidak terganggu, GAPKI tidak melihat adanya ancaman signifikan terhadap industri ini.

"Dengan produksi yg stagnan dan produktivitas yang turun, apalagi konsumsi minyak sawit nasional terus mengalami kenaikan, kebutuhan untuk biodisel juga terus meningkat sehingga membutuhkan dana untuk insentif biodiesel," imbuhnya.

Menanggapi potensi skema pungutan ekspor untuk komoditas kakao dan kelapa yang mungkin diterapkan BPDP, Eddy mencatat bahwa kedua komoditas ini mayoritas dimiliki oleh rakyat, dengan proporsi lebih dari 90%.

Meskipun demikian, ia belum memiliki kepastian apakah pungutan ekspor untuk kakao dan kelapa akan diperlakukan sama seperti sawit. Eddy mengakui bahwa hal ini masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam melihat dampak potensialnya terhadap kebijakan ekspor sawit.

Mengenai hubungan antara BPDP dan GAPKI, Eddy menyampaikan bahwa kolaborasi antara kedua pihak saat ini sudah berjalan dengan baik, terutama dalam mendukung keberlanjutan industri sawit.

Ia berharap kerjasama ini dapat dipertahankan, terutama dalam pengelolaan dana dari berbagai komoditas yang nantinya dapat meningkatkan daya saing industri perkebunan nasional, termasuk sawit, kakao, dan kelapa.

GAPKI menyatakan bahwa selama program-program prioritas untuk sawit, seperti PSR dan insentif biodiesel, tidak terganggu, penggunaan dana BPDP untuk komoditas lain seperti kakao, kopi, dan kelapa bukan menjadi masalah.

Eddy menekankan bahwa prioritas utama harus tetap pada sawit, mengingat pentingnya peran sektor ini dalam perekonomian nasional dan kebutuhan mendesak akan dana untuk meningkatkan produktivitas sawit.

Sebelumnya tranformasi BPDPKS menjadi BPDP tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 132 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Badan Pengelola Dana mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penganggaran, melakukan penghimpunan dana, melakukan pengelolaan dana, melakukan penyaluran penggunaan dana, melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, dan melakukan pengawasan.

Adapun, dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan Perkebunan, dan sarana dan prasarana perkebunan.

Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Pembentukan ini resmi tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Kebijakan ini diteken Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024. Artinya dua hari sebelum Jokowi lengser.

"Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana," tulis aturan tersebut pada pasal 1 nomor 7, dikutip Rabu (23/10/2024).

Dana yang dihimpun oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan ini berasal dari, pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat; dan dana lain yang sah.

Pada pasal 2 nomor 3 disebutkan badan ini akan mengelola atau mengatur sejumlah komoditas mulai dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

"(3) Perkebunan dan komoditas Perkebunan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini meliputi: a. kelapa sawit; b. kakao; dan c. kelapa," terang pasal tersebut.

Dana yang dihimpun juga akan dipergunakan untuk perkebunan dalam negeri. Dalam pasal 11 sejumlah penggunaan dana perkebunan telah diatur, mulai dari untuk pengembangan, penelitian, peremajaan, hingga untuk pemenuhan pembuatan bahan bakar nabati dan hilirisasi.

"(1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan, a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan; b. penelitian dan pengembangan Perkebunan; c. promosi Perkebunan; d. peremajaan Perkebunan; dan e. sarana dan prasarana Perkebunan. (2) Penggunaan Dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan," terang aturan tersebut.

Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Badan Pengelolaan Dana Perkebunan itu kini menjadi bentuk baru dari BPDPKS.

Dikutip dari laman resmi BPDPKS, badan itu bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan komite pengarah dengan memperhatikan program pemerintah.

Komite pengarah dimaksud terdiri dari delapan kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah resmi mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa SAwit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang akan mengurus komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 132 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diundangkan pada 18 Oktober 2024.

“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk Badan Pengelola Dana di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,” tulis Pasal 20 ayat (1) dikutip dari beleid tersebut, Rabu (23/10).

Badan Pengelola Dana mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penganggaran, melakukan penghimpunan dana, melakukan pengelolaan dana, melakukan penyaluran penggunaan dana, melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, dan melakukan pengawasan.

Adapun, dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan Perkebunan, dan sarana dan prasarana perkebunan.

Penghimpunan dana ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

Sebelumnya, pemerintah melakukan rapat internal dengan sejumlah menteri membahas kakao dan kelapa pada awal Juli 2024 lalu.

Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) juga akan mengurus komoditas kakao dan kelapa.

Hal ini karena kakao dan kelapa merupakan sektor yang terkait dengan perkebunan rakyat. Dengan demikian, BPDPKS nantinya tidak hanya melakukan replanting kelapa sawit, tetapi juga replanting/revitalisasi perkebunan kakao dan kelapa.

Airlangga menjelaskan, produksi kakao dalam negeri saat ini sekitar 180.000 ton dan produksi kelapa sekitar 2,8 juta ton. Adapun nilai ekspor kakao adalah US$ 1,3 miliar dan nilai ekspor kelapa US$ 1,2 miliar.

Kemudian, luas lahan perkebunan kakao saat ini 1,3 juta hektare dan luas lahan perkebunan kelapa 3,3 juta hektare.

Airlangga mengungkapkan, produksi kakao lokal memasok bahan baku sebanyak 45% dan 55% bahan baku berasal dari impor.

“Tadi arahan bapak presiden perlu dikelola memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS juga untuk bertanggungjawab untuk me-replanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/7).

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional untuk perbaikan tata kelola di industri tersebut. Gapki menyebut saat ini ada 37 Kementerian/Lembaga yang terlibat di industri kelapa sawit.

Menurut Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, banyaknya Kementerian/Lembaga yang terlibat memicu adanya tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu ia berharap Pemerintahan Prabowo Subianto menyerap aspirasi pembentukan Badan Sawit Nasional.

"Jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya, terlalu banyak Kementerian dan Lembaga yang terlibat. Akibatnya kebijakan itu ada yang tumpang tindih," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Berbeda dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy menginginkan badan tersebut ada di bawah koordinasi langsung Presiden. BPDPKS sendiri merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.

"BPDPKS kan di bawah Kemenkeu, nanti badan ini tidak di bawah Menteri lagi, langsung di bawah Presiden. Jadi nanti bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik," sebutnya.

Pembentukan Badan Sawit Nasional diharapkan mampu mendukung program Prabowo terkait ketahanan pangan dan ketahanan energi. Apalagi produksi sawit saat ini cenderung menurun, sementara jumlah konsumsi terus meningkat.

"Tahun ini aja udah naik (konsumsi). Apalagi tahun depan B40. Nah ini jangan sampai terulang sejarah, Indonesia pernah jadi eksportir gula terbesar kedua dunia sekarang jadi importir," tutur Eddy.

Badan Sawit Nasional nantinya akan mirip dengan Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang mengelola sektor sawit mereka. Nantinya, perusahaan yang akan menjual hasil crude palm oil (CPO) ke perusahaan lain harus melapor ke badan tersebut.

"Perusahaan misalnya jual hasil CPO ke perusahaan lain harus lapor dulu ke badan tersebut. Jadi semua tercatat dengan baik, dan bisa mengenakan penalti juga kalau tidak tertib," tutupnya.

Simak Airlangga: Dana PSR Bagi Pekebun Sawit Bakal Dinaikkan Jadi Rp 60 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan resmi menutup Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 dengan total transaksi mencapai US$ 22,73 miliar, melampaui target yang ditetapkan yaitu US$ 15 miliar. Event ini diikuti oleh 1.460 pelaku bisnis dan menarik 41.488 pengunjung dari 140 negara.

"Alhamdulillah antusiasme eksportir, buyer, serta investor terhadap TEI tahun ini sungguh luar biasa. TEI menghadirkan manfaat bagi eksportir dan buyer dan selalu berinovasi pada setiap pelaksanaannya," ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Saat ini India adalah negara dengan transaksi terbesar selama TEI-ke 39 dengan catatan transaksi sebesar US$ 7,46 miliar dengan persentase 37,91%, Vietnam US$ 3,67 miliar (18,64%); Belanda US$ 2,76 miliar (14,03%); Filipina US$ 2,25 miliar (11,46%); serta Mesir US$ 623,40 juta (3,17%).

Produk unggulan yang mendominasi transaksi di TEI tahun ini adalah batu bara dengan nilai mencapai US$ 7,34 miliar (37,29%), diikuti oleh baja yang mencapai US$ 2,72 miliar (13,85%), minyak kelapa sawit US$ 1,76 miliar (8,94%), logistik US$ 1,66 miliar (8,41%), dan kertas US$ 1,05 miliar (5,34%).

Zulkifli Hasan mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung suksesnya TEI 2024, di antaranya para pelaku usaha dan eksportir, Duta Besar RI, Konsul Jenderal, Duta Besar WTO, Atase Perdagangan, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan.

Selain itu, kepada buyers yang sudah menjadi mitra dekat selama ini dan juga buyers baru, Pemerintah Daerah, PT Bank Mandiri, Pertamina, Privy, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta para sponsor.

Pada momen ini juga, Zulkifli Hasan mengajak pelaku usaha Indonesia untuk terus menghasilkan produk berkualitas, mengembangkan produk bernilai tambah, memanfaatkan teknologi, dan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa melalui semangat kolaborasi dan inovasi, perdagangan Indonesia dapat terus berkembang ke tingkat yang lebih tinggi.

"Mari kita terus mendukung pertumbuhan perekonomian dengan tidak henti-hentinya berkolaborasi dan meningkatkan kerja sama yang sudah terjalin dengan baik untuk ekspor nonmigas Indonesia," pungkasnya.

Pada acara penutupan, Zulkifli Hasan juga memberikan penghargaan Journalist Award dan memilih stan terbaik dalam ajang TEI 2024. Adapun para pemenang Journalist Award adalah Metro TV untuk kategori media televisi, Bisnis.com untuk kategori berita harian, Venue Magazine untuk kategori berita mingguan, dan Geti Media untuk kategori media sosial.

Sementara untuk peserta stan terbaik selama TEI 2024, yakni Sari Murni Group sebagai juara pertama untuk Kategori Stan Kecil, Unibis sebagai Juara Pertama Kategori Stan Sedang, serta Bank Mandiri sebagai Juara Pertama untuk Kategori Stan Besar.

Video: Jokowi Resmikan Pembukaan Trade Expo ke-39 di Tangerang

Video: Jokowi Resmikan Pembukaan Trade Expo ke-39 di Tangerang

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan proses pembayaran utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) 2022 masih berlangsung. Adapun total utang pemerintah kepada pengusaha minyak goreng Rp 474 miliar.

Untuk diketahui pembayaran utang pemerintah dilakukan melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang mengatakan sudah hampir 90% pembayaran telah dilakukan kepada pengusaha.

"Kan sudah jalan prosesnya. Sudah hampir 90-an persen (telah dibayar)," kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Moga mengatakan kurang lebih sisa 7 perusahaan lagi yang masih dalam proses verifikasi oleh PT Sucofindo sebagai surveyor untuk pelunasan utang tersebut.

"Masih ada 7 perusahaan lagi yang masih menyesuaikan hasil verifikasi dari Sucofindo," lanjutnya.

Moga meyakini proses pembayaran itu akan selesai sebelum masa pemerintahan baru. Prosesnya disebut akan cepat selama produsen menyepakati hasil verifikasi dari Sucofindo mengenai nilai yang akan diganti.

"Ya selama produsennya itu menyepakati yang hasil verifikasi dari surveyor itu, selesai. Masalahnya kan mereka masih ada selisih yang perlu disesuaikan kembali. Tidak perlu nyebrang (ke pemerintahan baru) Karena kan di situ kan hasil rapat koordinasi kalau memang produsen itu tidak puas dengan hasil verifikasi bisa ke PTUN-kan," terangnya.

Sebagai informasi, utang rafaksi merupakan selisih harga minyak goreng yang ditetapkan pemerintah. Karena pada saat program rafaksi dijalankan harga minyak goreng tengah melonjak tajam.

Perlu diketahui, program itu diluncurkan pada 19 Januari 2022 lalu sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas itu mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp 17.000-20.000 per liter. Nah selisih harga atau rafaksi itu dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.