Tingkat literasi keuangan pada masyarakat Indonesia khususnya generasi muda atau usia remaja antara 15 – 17 Tahun terbilang rendah. Hal ini terlihat pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia khususnya di usia 15-17 tahun hanya 51,70%.

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kelompok usia 18-25 tahun pada 70,19 persen, 26-35 tahun yang mencapai 74,82 persen, dan 36-50 tahun pada 71,72 persen.

Merespons hal tersebut, Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia mengatakan, masih rendahnya tingkat literasi keuangan khususnya terhadap masyarakat usia remaja, tentunya menjadi pekerjaan rumah semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan di sektor keuangan dan investasi.

“Untuk itu, ICDX sebagai salah satu Self-Regulatory Organization di industri Perdagangan Berjangka Komoditi, telah menjalankan program literasi secara berkelanjutan yang menyasar masyarakat sejak usia remaja. Salah satu upaya yang kami jalankan adalah dengan memberikan literasi tentang investasi khususnya di sektor perdagangan berjangka komoditi bagi siswa sekolah tingkat SMA," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, literasi ini sangat penting bagi generasi muda agar dapat memanfaatkan investasi yang tepat dan juga terhindar berbagai berbagai risiko keuangan, seperti penipuan dan investasi bodong.

Sementara itu, Bayu Indah Susanti, Kepala Sekolah SMA Budi Cendekia Islamic School mengatakan, literasi tentang investasi di sektor perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan ICDX ini tentunya sangat bermanfaat bagi para siswa.

"Hal ini akan menjadi pembekalan terutama bagaimana siswa-siswa kami memahami lebih awal tentang investasi khususnya di perdagangan berjangka," pungkasnya.

Terkait literasi kepada masyarakat usia remaja, ICDX telah menjalankan kegiatan literasi ini secara berkelanjutan yang dijalankan oleh ICDX Academy. Terakhir, ICDX memberikan literasi kepada 57 siswa dari SMA Budi Cendekia Islamic School. Selain itu, terkait program literasi ICDX telah menjalankan secara berkelanjutan baik itu melalui kegiatan di Perguruan Tinggi, sekolah dan lain-lain.

Perusahaan penyedia layanan pembiayaan digital terkemuka di Indonesia, PT Akulaku Finance Indonesia, secara konsisten terus memperluas ketersediaan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) ke berbagai ritel luring (offline merchant).

Saat ini, solusi pembiayaan digital Akulaku PayLater tersedia pada puluhan ribu gerai ritel luring yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di berbagai jaringan ritel ternama seperti Erafone, iBox, digiMAP, Digiplus, dan Electronic City.

"Dengan terus menggandeng mitra terpercaya, kami berkomitmen untuk terus memperluas solusi pembiayaan yang memberikan kemudahan dan fleksibel kepada masyarakat untuk bertransaksi di berbagai offline merchant,” ujar Head of Offline Business PT Akulaku Finance Indonesia Nicky Adityantini Putri.

Penyediaan layanan Akulaku ke berbagai gerai ritel luring merupakan wujud komitmen perusahaan untuk menyediakan solusi pembiayaan digital yang mudah dan efisien saat berbelanja di seluruh Indonesia.

Kehadiran opsi pembayaran melalui pembiayaan digital PT Akulaku Finance Indonesia pada berbagai offline merchant dapat semakin memudahkan konsumen untuk bertransaksi menggunakan opsi pembayaran yang fleksibel, sehingga meningkatkan kenyamanan dan pengalaman berbelanja secara keseluruhan.

Penyediaan opsi layanan pembiayaan digital PT Akulaku Finance Indonesia ke berbagai gerai ritel luring juga selaras dengan perubahan dinamika pasar dan preferensi konsumen, terutama setelah pandemi Covid-19, yang kembali mengunjungi berbagai gerai toko ritel fisik secara langsung.

Dengan menghadirkan pengalaman kemudahan belanja yang terintegrasi, PT Akulaku Finance Indonesia memperkuat posisinya sebagai salah satu pionir dalam layanan pembiayaan digital.

Dengan mengikuti tren perkembangan bisnis luring yang semakin berkembang, PT Akulaku Finance Indonesia berkomitmen terus berinovasi dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menawarkan layanan yang mudah dan relevan sesuai perkembangan industri.

PT Akulaku Finance Indonesia turut menawarkan promosi eksklusif satu kali cicilan gratis kepada pelanggan setia yang berbelanja di berbagai offline merchant terpilih dengan syarat dan ketentuan berlaku selama periode Oktober 2024.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan capaian dana bonus produksi dari lapangan Panas Bumi RI mencapai angka yang signifikan. Tercatat sejak tahun 2015 hingga 2024 telah mencapai lebih dari Rp950 miliar.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiyani Dewi mengungkapkan bahwa dana bonus produksi panas bumi yang diserap Pemerintah Daerah (Pemda) disalurkan ke beberapa bidang seperti peningkatan infrastruktur publik, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, dan pembangunan instalasi air bersih.

"Dengan distribusi dana yang tepat sasaran, masyarakat setempat dapat merasakan dampak langsung dari pengelolaan energi panas bumi melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan," ujar Eniya saat membuka kegiatan Rekonsiliasi Perhitungan Dana Bagi Hasil Panas Bumi Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Eniya mengatakan, beberapa proyek panas bumi yang berkontribusi besar yakni, lapangan panas bumi Kamojang, Patuha, Darajat, Wayang Windu, dan Salak di Jawa Barat. Wilayah lainnya yaitu lapangan panas bumi di Ulubelu, Lumut Balai, Muaralaboh, Sorik Marapi, dan Sarulla di Sumatera Utara, serta beberapa lapangan lainnya di Nusa Tenggara dan Sulawesi seperti Lahendong.

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), Ermanto Fahamsyah, dalam tulisannya bertajuk “Perluasan Cakupan Pengelolaan Dana Perkebunan Guna Menjamin Pengembangan Perkebunan yang Berkelanjutan”, menjelaskan bahwa ada perluasan pengelolaan dana perkebunan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Dalam tulisannya yang dikutip Warta Ekonomi, Kamis (24/10/2024), Ermanto memaparkan fokus peraturan baru Jokowi tentang pengelolaan dana perkebunan BPDP.

“Hal ini berkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024, yang disahkan Ir. Joko Widodo pada tanggal 18 Oktober 2024, dua hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut,” tulis Ermanto.

Sebelumnya, kata dia, pengelolaan dana perkebunan hanya mengakomodir kelapa sawit saja. Padahal, diketahui jika ada tiga komoditas yang menjadi penyumbang devisa terbesar negara. Dalam Perpres Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan (N0. 132/2024) pengelolaan dana perkebunan menurutnya tidak hanya berkutat pada kelapa sawit.

Sebelumnya, Perpres tersebut juga mengatur komoditas perkebunan baik kakao dan kelapa. Kemudian, diketahui pasca adanya Perpres Nomor 132 Tahun 2024 tersebut, kedudukan dan nomenklatur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan digantikan dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

“Namun sebelum terbentuknya badan baru tersebut, BPDPKS tetap akan menjalankan tugasnya sampai BPDP ditetapkan dengan jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak 18 Oktober 2024 atau sejak diundangkannya Perpres No. 132/2024,” ujar Ermanto.

Merujuk pada Pasal 1 Angka 7 Perpres Nomor 132 Tahun 2024, BPDP adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah dengan beberapa tugas di antaranya adalah menghimpun, mengadministrasikan, menyimpan, mengelola, dan menyalurkan dana. Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1, BPDP akan dibentuk dan dibawah Kementerian Keuangan.

Lantas, Dari Mana Penghimpunan Dana Berasal?

Penghimpunan dana BPDP berasal dari pungutan Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas perkebunan beserta dengan turunannya. Kemudian, berasal dari pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, dan dana atas komoditas perkebunan dan/atau turunannya.

Selain berasal dari berbagai pungutan tersebut, dana yang dihimpun bersumber dari dana lembaga pembiayaan dan dana masyarakat yang telah diatu dalam pasal 8 dan 9 dari Perpres tersebut.

Adapun tujuan dari penghimpunan dana tersebut adalah untuk kepentingan pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan, dan bahan bakar nabati seperti biodiesel dan replanting perkebunan kelapa sawit, kakao, maupun kelapa.

“Memang penetapan Perpres No. 132/2024 sebagai peraturan pelaksana tidak jauh berbeda dengan Perpres No. 61/2015 kecuali dalam cakupan komoditas yang bertambah, namun ini menjadi strategi guna menjamin pengembangan perkebunan terkhususnya kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen komoditas perkebunan dunia, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dengan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkas Ermanto.

Peneliti Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ragimun, menyarankan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang baru dibentuk, untuk memperkuat kebijakan hilirisasi 100 hari ke depan.

Menurut dia, pemerintah harus berfokus pada empat sektor hilirisasi di antaranya perkebunan, kelautan dan perikanan, pertanian serta industri kimia.

Ragimun menyebut bahwa dengan menambahnya nomenklatur kementerian tersebut, besar harapan agar mereka bisa memperkuat beleid pengolahan produk mentah menjadi barang bernilai tambah tinggi yang tidak hanya menyasar pada sektor mineral maupun energi saja, melainkan turut memperkuat sektor riil terkait.

"Nanti kementerian ini mengarahkan juga pada investasi-investasi yang bergerak dalam sektor riil, seperti kegiatan hilirisasi sesuai namanya. Sehingga kemudian akan menjadi multiplier pada sektor lain atau pendukungnya juga. Di samping itu akan meningkatkan nilai tambah pada sektor-sektor yang dilakukan hilirisasi," kata Ragimun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Pemerintah, ujar Ragimun, bisa memperkuat pengolahan kakao, karet dan kelapa sawit untuk hilirisasi sektor perkebunan dalam 100 hari ke depan. Sementara untuk sektor perikanan dan kelautan, pemerintah bisa berfokus pada pengolahan rumput laut dan untuk sektor pertanian, pemerintah disarankan lebih mengutamakan hilirisasi pasca panen produk pangan.

"Kalau ada hilirisasi pasca panen, misalnya cabai digiling jadi cabai bubuk, dan lain-lain, maka tahan lama dan bisa menggerakkan ekonomi juga," ucapnya.

Sementara untuk hilirisasi di bidang industri kimia, Ragimun beralasan bahwa sektor tersebut perlu diperkuat lantaran saat ini sedang dalam tren pertumbuhan.

"Industri kimia saat ini banyak dibutuhkan dan terjadi peningkatan ekspornya," imbuhnya.

Lebih lanjut, untuk memperkuat investasi serta hilirisasi di empat sektor tersebut, Ragimun menyampaikan bahwa pemerintah perlu memaksimalkan strategi berupa instrument fiscal. Baik dari sisi insentif maupun disinsentif. Termasuk di antaranya pemberian keringanan tingkat suku bunga investasi, sembari terus melakukan perbaikan layanan bagi investor.

Melalui penguatan empat sektor dan penerapan strategi tersebut, kata Ragimun, diharapkan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 8% bisa terakselerasi.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Prima Energi Bawean (PEB) memulai tajak sumur pengeboran untuk dua sumur pengembangan, yaitu CW (Camar West) - 1 & CW (Camar West) – 2, yang berlokasi di Lapangan Camar, Wilayah Kerja Bawean, Lepas Pantai Jawa Timur.

Sebagai operator yang mengelola 100% atas Lapangan Camar di Wilayah Kerja (WK) Bawean, PEB berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi di Lapangan Camar. Terlebih PEB telah memperoleh kontrak PSC Cost Recovery melalui mekanisme Direct Offer Tender Migas yang efektif sejak tanggal 15 Desember 2022.

Setelah sukses melakukan kegiatan reaktivasi CPP (Central Processing Platform) pada Februari 2024, dimana untuk menambah produksi dan memenuhi komitmen Kerja pasti yang berupa pengeboran satu sumur pengembangan, PEB akan melakukan tajak pengeboran dua sumur pengembangan CW-1 dan CW-2, dan melakukan kegiatan reaktivasi Monopod Platform A (MPA) serta penggelaran pipa dari MPA menuju CPP.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PEB untuk meningkatkan produksi minyak nasional. Pengeboran dimulai pada tanggal 23 Oktober 2024 dan akan berlangsung selama 65 hari.

Lokasi pengeboran berada pada kedalaman air sekitar 64 meter dibawah permukaan laut. Sumur CW - 1 akan dibor kearah barat dengan kedalaman total 1.986 meter (6.516 kaki), sementara untuk Sumur CW - 2 akan dibor kearah utara dengan kedalaman total 1.547 meter (5.076 kaki).

Target utama dari pengeboran ini adalah formasi Masalembo Sand, dengan target kedua pada formasi Kujung II Lower Limestone. Dalam operasinya, PEB menggunakan Jack Up Rig ENSCO – 106.

Untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, kedua sumur akan dibor secara batch, karena kegiatan pengeboran kedua sumur tersebut menggunakan slot sumur yang berdekatan di dalam satu caisson di MPA.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA mencatat total dana pihak ketiga (DPK) di kuartal III 2024 mencapai Rp1.125 triliun atau naik 3,4% secara tahunan(YoY).

Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja mengatakan bahwa dana giro dan tabungan (CASA) berkontribusi sekitar 82% dari total DPK, tumbuh 5,2% mencapai Rp915 triliun.

"Terjaganya pertumbuhan CASA selaras dengan peningkatan total frekuensi transaksi BCA sebesar 21% YoY mencapai 26 miliar pada sembilan bulan pertama tahun 2024," kata Jahja dalam konferensi pers virtual Kinerja BCA Kuartal III 2024, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Jumlah nasabah yang menggunakan BCA Mobile mencapai lebih dari 31 juta. Sementara itu, pengguna myBCA tumbuh 8 kali dalam 2 tahun terakhir menjadi lebih dari 6 juta. Berdasarkan frekuensi transaksi, mobile banking dan internet banking mencapai 23 miliar atau naik 24% YoY.

“Optimalisasi myBCA terus berjalan secara konsisten melalui perluasan kerja sama serta penambahan berbagai fitur yang sesuai dengan kebutuhan nasabah," imbuhnya.

Selain itu, satu fitur baru myBCA adalah ‘Proteksi’ yang memungkinkan nasabah membeli asuransi secara mudah dan praktis. "BCA juga memperluas kerja sama penjualan e-SIM dari mitra perusahaan jasa telekomunikasi dan membuka akses bagi nasabah untuk memperbarui profil risiko investasi melalui fitur ‘Welma’ di aplikasi tersebut,” tuturnya.

Selanjutnya, inovasi lainnya dari BCA yaitu diluncurkannya fitur Multi Settlement untuk transaksi QRIS, yang memungkinkan merchant mencairkan dana dari transaksi QRIS statis dan dinamis hingga 4 kali sehari. Fitur ini berlaku bagi seluruh merchant perseorangan dengan kriteria Usaha Mikro (UMi).

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta asal Jepang perihal riset dan inovasi yang berfokus pada konversi bahan bakar, termasuk basis co-firing yang menggunakan sumber daya biomassa dari Indonesia.

Dalam keterangannya, Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian, menyebut bahwa melalui kerja sama ini maka hasil riset BRIN terkait dengan teknologi konversi bahan bakar akan melalui proses uji coba industri di Jepang.

Tujuannya adalah untuk menemykan metode konversi bahan bakar yang lebih optimal, dan berbasis pada sumber daya alam Indonesia sehingga dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.

"Dengan kerja sama ini, kami berharap dapat membangun basis riset dan pengembangan bersama yang terbuka," kata Hendrian dalam keterangan yang diterima Warta Ekonomi, Kamis (24/10/2024).

Setelah penandatanganan nota kesepahaman kerja sama tersebut, pihaknya mengungkapkan akan menindaklanjuti dengan diskusi rinci terkait dengan rencana pelaksanaan riset dan inovasi. Ada tiga bidang utama yang mencakup kerja sama tersebut yakni kolaborasi riset pemanfaatan bahan bakar berbasis co-firing biomassa dengan Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi serta Pusat Penelitian Biomassa dan Bioproduk.

Selanjutnya ada pengembangan teknologi pengolahan pangan, termasuk mesin stainless steel untuk pengolahan pangan dan kajian multiomik pangan tradisional Indonesia, bersama Pusat Penelitian Teknologi Pengolahan Pangan, dan pemanfaatan inovasi sun-time gum, yang akan dikembangkan bersama Pusat Penelitian Mikrobiologi Terapan.

Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Cuk Supriyadi Ali Nandar, mengatakan bahwa kerja sama ini penting untuk mendukung program transisi energi, terutama terkait dengan upaya penghentian bertahap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara menuju penggunaan energi terbarukan.

Kerja sama ini, katanya, dilandasi oleh potensi besar biomassa yang dimiliki Indonesia, mengingat negara ini merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Maka dari itu, pemanfaatan produk kelapa sawit dinilai menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk memperpanjang umur operasional PLTU Batubara. Adapun caranya adalah dengan mengombinasikan penggunaan batubara dan biomassa.

“Kami sangat mengapresiasi kesempatan untuk berkolaborasi dalam mengembangkan konversi bahan bakar dari PLTU batubara ke biomassa. Ini adalah langkah konkret yang mendukung target emisi nol persen Indonesia,” pungkasnya.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja, mengatakan bahwa tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendukung sektor perbankan.

Hal ini tercermin dengan menjaga susunan menteri dan wakil menteri, terutama di sektor keuangan, Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dengan tiga wakil, yaitu Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu, dan Thomas Djiwandono, diyakini dapat berkontribusi pada pertumbuhan sektor perbankan.

"Pemerintahan baru akan mendukung perbankan, Karena kalau kita lihat ya misalnya dari segi menteri terutama bidang keuangan itu dipertahankan, misalnya Ibu Sri Mulyani, di situ ada wamennya Pak Suahasil yang memang sudah menjadi wamen kemudian ada Pak Anggito yang juga orang Departemen Keuangan yang cukup lama, Mas Tommy dengan yakin punya kemampuan untuk mengelola dari segi perekonomian," kata Jahja dalam konferensi pers Kinerja BCA Kuartal III 2024,Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Ia menjelaskan bahwa tim ekonomi tersebut terdiri dari individu-individu yang dipertahankan untuk melanjutkan pengelolaan keuangan negara, serta memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan, sehingga dapat menarik para investor asing.

Menurutnya, dengan tim keuangan yang baru ini cukup membuat keyakinan dan kemantapan dari para investor untuk tidak sembarangan take action.

"Jadi, ini suatu hal yang sangat positif di kacamata investor asing. Kenapa? Karena kalau orang asing melihat nama-nama baru yang asing sama sekali, nomor satu jual, nah itu pun namanya saham itu jual dulu. Nanti kalau dilihat kebijakan yang bagus, kinerja yang bagus, baru mereka beli lagi, imbuhnya.

Ia menyatakan, tidak ada masalah dalam mempertahankan menteri lama jika kinerjanya baik, terutama karena sebelumnya mereka berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 5 persen.

"Tapi kalau memang orang-orang yang sudah dipercaya yang sudah memberikan performa yang bagus selama ini mempertahankan GDP growth kita yang lalu pada masa susah sampai dengan 5 persen ya, inflasi juga terkendali," tuturnya.

Produksi garam di dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Terutama di sektor-sektor strategis seperti aneka pangan dan farmasi. Kondisi tersebut memaksa Indonesia harus terus melakukan impor garam dari negara lain.

"Sampai hari ini, petambak garam lokal belum bisa mencukupi kebutuhan industri kita," Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Cucu Sutara kepada wartawan di Bandung, Kamis (24/10/2024).

Cucu mengatakan, impor garam dari beberapa negara seperti Australia menjadi solusi yang tak terhindarkan, mengingat kebutuhan garam untuk industri mencapai 4,3 juta ton per tahun. Sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 1,9 juta ton.

Salah satu kendala utama adalah kualitas garam lokal yang belum sesuai standar industri. Garam yang dibutuhkan untuk sektor seperti aneka pangan dan farmasi harus memiliki kadar NaCI di atas 97,5 persen serta kadar air rendah, sekitar 0,5 persen.

“Sayangnya, garam lokal kita masih diproduksi secara tradisional dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Jika tidak ada musim panas, maka produksi garam pun tidak akan maksimal,” ujarnya.

Oleh karena itu, para pengusaha menantang para pihak termasuk pemerintah untuk mendorong inovasi teknologi agar produksi garam lokal memiliki kualitas tinggi.

"Kita menyambut baik jika ada teknologi yang bisa membantu menghasilkan garam berkualitas tinggi. Ini penting untuk meningkatkan daya saing kita di pasar global," ungkapnya.

Selain itu, banyak persepsi yang salah terkait potensi produksi garam di Indonesia. Bahwa semua air laut bisa diproduksi garam. Padahal hanya di pantai tertentu. Beberapa wilayah di Indonesia seperti Indramayu dan Cirebon sebagai penghasil garam, tetapi tidak semua pantai di Jawa Barat bisa digunakan.

"Banyak yang berpikir Indonesia bisa memproduksi garam banyak karena memiliki garis pantai yang panjang. Padahal tidak semua pantai bisa digunakan untuk produksi garam. Garam membutuhkan hanya karakteristik laut tertentu," pungkasnya.

Setelah satu tahun beroperasi, LRT Jabodebek terus menunjukkan kemajuan dalam menghadirkan transportasi massal yang modern, inovatif, dan terintegrasi. Untuk memastikan keberlanjutan dari kemajuan tersebut, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Didiek Hartantyo, meninjau Stasiun LRT Dukuh Atas BNI guna memantau berbagai fasilitas unggulan yang tersedia. Fasilitas-fasilitas ini dirancang untuk mendukung kenyamanan seluruh pengguna, termasuk ibu menyusui, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas.

Stasiun Dukuh Atas BNI menjadi salah satu contoh nyata dari integrasi antar moda transportasi. Pengguna dapat dengan mudah berpindah antar moda transportasi seperti Commuterline, Kereta Bandara, Transjakarta, dan MRT Jakarta. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi kemacetan di ibu kota dan memudahkan mobilitas masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Didiek Hartantyo menegaskan pentingnya inovasi yang dihadirkan oleh KAI di setiap aspek layanan transportasi. Stasiun Dukuh Atas BNI telah dilengkapi dengan teknologi mutakhir seperti crowd detection system, sebuah sistem inovatif yang memantau kepadatan dan pergerakan penumpang secara real-time guna menjaga kelancaran arus penumpang dan meningkatkan keamanan. Sistem ini memungkinkan pengelola stasiun untuk segera merespons situasi jika ada kepadatan yang berlebihan, sehingga kenyamanan pengguna tetap terjaga.

Sejak mulai beroperasi hingga bulan Oktober 2024, LRT Jabodebek telah melayani 20.789.279 pengguna. Dengan rata-rata pengguna weekday pada bulan Oktober sebanyak 81.932 dan rata-rata pengguna pada akhir pekan mencapai 43.644, LRT Jabodebek terus berkembang menjadi solusi transportasi massal yang semakin diminati masyarakat.

Rata-rata pengguna yang melakukan tap in dan tap out di Stasiun Dukuh Atas BNI pada hari kerja di bulan Oktober mencapai 22.735 pengguna per hari, sedangkan pada akhir pekan mencapai 18.863 pengguna per hari.

“Stasiun Dukuh Atas BNI merupakan salah satu simbol dari komitmen KAI dalam menyediakan transportasi publik yang terintegrasi serta tidak hanya ramah pengguna, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas dan inovasi teknologi untuk memastikan pengalaman yang lebih nyaman dan aman,” ujar Didiek di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Selain itu, fasilitas-fasilitas lain seperti ruang ibu menyusui, water station, serta fasilitas yang ramah bagi pengguna berkebutuhan khusus, menjadi contoh dari komitmen KAI untuk terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan semua segmen masyarakat.

“LRT Jabodebek tidak hanya menawarkan transportasi yang cepat dan efisien, tetapi juga mencerminkan upaya KAI untuk terus berinovasi dalam menciptakan solusi transportasi yang ramah lingkungan. Kami akan terus menjaga komitmen ini agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik,” tambah Didiek.

Dengan beroperasi secara otomatis tanpa masinis menggunakan sistem CBTC Grade of Automation level 3, LRT Jabodebek diharapkan akan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan transportasi massal yang inovatif dan terintegrasi di kawasan Jabodebek.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa negara akan mendapatkan potensi pemasukan hingga Rp300 triliun dari para pengusaha sawit bandel yang mengemplang pajak atau tidak membayar pajak.

Dalam waktu dekat, menurutnya para pengusaha tersebut akan menyetor Rp189 triliun untuk tahap pertama.

"Sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat. Tapi, tahun ini atau tahun depan, bisa tambah Rp120 triliun lagi, sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara," ujar Hashim di Jakarta, Rabu, (23/10/2024).

Para pengusaha yang melanggar pajak tersebut juga diketahui tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memiliki rekening di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dia terima, ada 25 pengusaha yang tidak memiliki NPWP dan 15 pengusaha yang tidak mempunyai rekening bank yang berada di Indonesia.

"Jaksa Agung Muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal, yang mudah-mudahan nggak ada di Kadin, ada 300 lebih yang nakal," ujarnya.

Untuk diketahui, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sebelumnya siap memberikan penjelasan kepada pemeirntahan baru mengenai persoalan industri kelapa sawit hingga duduk persoalan tudingan pengusaha kelapa sawit yang belum membayar pajak.