Bisnis.com, JAKARTA --- Bank syariah digital, PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit per kuartal III/2024.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024 yang belum diaudit, dikutip Jumat (1/11/2024), Bank Aladin Syariah berhasil mencatatkan total pendapatan bank sebesar Rp528 miliar, meningkat 108% YoY. Dengan rincian, total pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp428,01 miliar dan pendapatan lainnya Rp99,82 miliar. Sedangkan dari sisi total DPK BANK mencapai Rp5,2 triliun, naik 83% YoY.

Dari sisi pembiayaan, Aladin Syariah berhasil mencatatkan outstanding pembiayaan sebesar Rp4,4 triliun per kuartal III/2024, naik sebesar 77% YoY. Sedangkan dari total aset, BANK mencapai Rp8,6 triliun per September 2024, naik 21% dari posisi Desember 2023.

Dengan perbaikan sejumlah indikator kinerja ini, Aladin Syariah berhasil memangkas rugi tahun berjalan dari Rp145,73 miliar per kuartal III/2023 menjadi Rp79 miliar per September 2024 ini.

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah Koko Tjatur Rachmadi mengatakan terus berfokus dengan produk-produk perbankan yang dekat dengan masyarakat. Dibandingkan dengan Desember 2023, nasabah ritel Aladin terus meningkat hingga mencapai 43%.

"Hal ini menunjukan komitmen Bank Aladin Syariah yang secara konsisten terus meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui kerjasama dengan mitra-mitranya antara lain dengan Alfa Group dan Taspen,” urainya, dikutip Jumat (1/11/2024).

Koko menjelaskan, peningkatan nasabah ritel ini juga ditopang dengan variasi produk tabungan yang menarik seperti Ala Deposito, Ala Impian, dan Ala Gen. Produk Bank Aladin Syariah dirancang memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan syariah.

Tak hanya itu, lanjut Koko, Bank Aladin memperluas layanan perbankan menghadirkan layanan memenuhi kebutuhan mitra strategis. Berbagai kolaborasi ini turut mendukung upaya Bank Aladin Syariah mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

“Tentunya, Bank Aladin Syariah juga terus berkolaborasi melalui kerja sama berbagai mitra memperluas layanan perbankan, salah satunya dengan layanan Banking as a Service (BaaS) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mitra,” terangnya.

Bank terus mengedepankan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian (prudent) serta tata kelola yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pembiayaan bank yang baik dengan rasio Non Performing Financing (NPF) yang terjaga di level 0%.

Jakarta -

Bank Kalteng mencatat kinerja keuangan positif hingga kuartal III-2024, salah satunya penyaluran kredit mencapai Rp 10,4 triliun atau tumbuh 12,19% dibandingkan tahun sebelumnya.

Plt. Direktur Utama Bank Kalteng, Maslipansyah mengatakan, tren kinerja positif juga tercermin dari kinerja keuangan Bank Kalteng yang bertumbuh sejak tahun 2023 sampai dengan bulan September 2024. Secara year on year (yoy) total Aset Bank Kalteng bertumbuh 25,92% atau sebesar Rp18.5 T dan telah mencapai 108,18% dari target.

"Penyaluran kredit tumbuh sebesar 12,19% dibanding tahun 2023 atau tersalur sebesar Rp10,4 T, dengan persentase Kredit Modal Kerja yang lebih tinggi 18,58% dibanding tahun sebelumnya, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 23,22% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp13,3 T lebih tinggi 13,7% dari target," kata Maslipansyah dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Ia menambahkan, untuk angkauan layanan Bank Kalteng sudah tersebar di 14 Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah dengan total 108 jaringan kantor.

"Sebaran terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 254 unit di seluruh Kalimantan Tengah sehingga total keseluruhan jaringan adalah 361 jaringan," tambahnya.

Maslipansyah menambahkan, kini Bank Kalteng berusia 63 tahun, melakukan launching logo baru yang akan efektif pada tahun 2025.

Maslipansyah, mengungkapkan perubahan ini bukan sekadar visual semata, tetapi sebuah langkah nyata untuk menghadirkan layanan perbankan yang lebih canggih dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

"Logo ini mencerminkan karakter, kemampuan, dan harapan kami untuk terus berinovasi. Bank Kalteng ingin terus berperan sebagai motor penggerak perekonomian daerah sekaligus merangkul teknologi digital dalam setiap aspek layanannya," ujarnya.

"Pesan utama dari perkenalan logo baru ini tentunya juga untuk memberikan statement pada publik bahwa Bank Kalteng itu berubah. Budaya kerja kita akan berubah menjadi lebih baik, lincah, produktif dan tentunya adaptif. Dengan logo yang baru dan terlihat lebih dinamis ini, proses bisnis seperti kredit dan berbagai layanan jasa kita juga akan lebih baik, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang militan," tutup Maslipansyah.

(rrd/rir)

IDXChannel—Kol 2 artinya kolektibilitas 2 atau skor kualitas kredit tingkat dua, yang artinya berstatus Dalam Perhatian Khusus (DPK). Debitur dengan status kolektibilitas 2 berarti telah menunggak pembayaran selama 1-90 hari.

Kolektibilitas kredit mencerminkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan, dan menunjukkan sejauh mana kreditur dapat mempercayai debitur untuk melunasi utangnya.

Oleh sebab itu kolektibilitas kredit dianggap sebagai skor yang menunjukkan kesehatan kredit atau kualitas pembayaran debitur. Kolektibilitas kredit dikelompokkan dalam lima klasifikasi, dimulai dari rentang satu (1) hingga lima (5).

• Kolektibilitas 1 (lancar): pembayaran pokok lancar
• Kolektibilitas 2 (DPK): menunggak selama 1-90 hari atau tiga bulan
• Kolektibilitas 3 (kurang lancar): menunggak selama 91-120 hari atau hingga empat bulan
• Kolektibilitas 4 (diragukan): menunggak selama 121-180 hari atau hingga enam bulan
• Kolektibilitas 5 (macet): menunggak lebih dari 180 hari atau lebih dari enam bulan

Melansir DJKN Kemenkeu (31/10), status kolektibilitas 1-2 tergolong performing loan, sementara kolektibilitas 3-5 dikategorikan sebagai non-performing loan (NPL) karena terjadi penunggakan melebihi tiga bulan.

Debitur kolektibilitas 3 berarti telah menunggak selama tiga bulan, dan kembali menunggak pada bulan-bulan berikutnya dengan tidak melunasi tunggakan pada tiga bulan pertama tersebut.

Menurut DJKN Kemenkeu, penetapan status kolektibilitas 2 juga diberikan jika debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik, tetapi kurang mampu dalam membayar kewajibannya.

Meskipun kolektibilitas 2 masih dianggap sebagai performing loan, dalam praktik perbankan biasanya status DPK sudah dianggap buruk. Oleh sebab itu, debitur kolektibilitas 2 bisa saja sudah tidak dipercaya untuk mendapatkan kredit baru.

Umumnya, perbankan menyukai debitur dengan kolektibilitas 1, yang artinya debitur terbukti tidak memiliki masalah dalam pembayaran utangnya. Sementara pengajuan kredit baru oleh debitur kol 2 bisa saja diterima, juga bisa saja ditolak.

Penyelesaian tunggakan kredit untuk debitur kolektibilitas 2 dapat dilakukan dengan penagihan biasa, atau dengan restrukturasi, tergantung bagaimana kesepakatan debitur dengan bank selaku kreditur.

Skor kolektibilitas individual dapat dicek melalui SLIK OJK. Jika Anda mendapatkan kolektibilitas 2, langkah yang dianjurkan adalah segera melunasi tunggakan kredit untuk membersihkan skor, dan supaya tunggakan tidak berjalan semakin lama.

Jika kolektibilitas semakin memburuk hingga mencapai kolektibilitas 4-5, debitur bisa tercatat dalam daftar black list. Dampaknya, debitur akan kesulitan mendapatkan pinjaman baru sebelum tunggakan dilunasi dan skor kredit dibersihkan.

Semakin lama tunggakan dilunasi, maka skor kolektibilitas bisa semakin menurun. Misalnya dari kolektibilitas 2, menurun ke kolektibilitas 3 jika dalam 90 hari debitur tidak juga melunasi tunggakannya hingga lunas.

Itulah penjelasan singkat tentang kol 2 artinya dan dampaknya pada kesehatan kualitas kredit perseorangan.

(Nadya Kurnia)

Jakarta -

PT Bank Mandiri (Persero) mencetak laba bersih sebesar Rp 42 triliun di kuartal III 2024. Angka ini tumbuh 7,56% dibandingkan periode yang sama dari tahun lalu atau year-on-year (YoY).

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan kenaikan ini didukung dengan kenaikan penyaluran kredit secara konsolidasi mencapai 20,8% secara year on year (YoY) menjadi Rp 1.590 triliun per Kuartal III 2024.

"Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri," kata Darmawan, dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja Kuartal III 2024 Bank Mandiri, Rabu (30/10/2024).

Capaian tersebut diikuti dengan kualitas aset yang terjaga dan semakin membaik. Darmawan mengatakan, CAR bank-only rasio kredit bermasalah atau rasio NPL Bank Mandiri sebesar 0,97% atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan.

"Melalui strategi wholesale ecosystem, Mandiri berhasil menjaga Non Performing Loan (NPL)jauh di Bawah industry, di level 0,97%. Rata-rata industri di 2,29%,' ujarnya.

Hingga akhir September 2024, Bank Mandiri membukukan pertumbuhan kredit di seluruh segmen. Adapun, pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit segmen korporasi yang mencatat pertumbuhan 29,4% secara YoY menjadi Rp 581 triliun di akhir kuartal III 2024.

Tidak hanya itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7% secara tahunan di akhir September 2024. Begitu pula dengan kredit usaha rakyat (KPR) tumbuh mencapai 16,2%.

"Bank Mandiri konsisten memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menyalurkan kredit ke sektor riil guna mendukung ekonomi masyarakat dan Perekonomian Indonesia," kata dia.

Ia juga mempertegas komitmennya terhadap ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah mencapai Rp 32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293 ribu pelaku UMKM.

Di samping itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi yang tumbuh sebesar 14,9% secara YoY menjadi Rp 1.667,5 triliun di kuartal III 2024. Kondisi tersebut ditopang oleh pertumbuhan dana giro yang meningkat 17,8% YoY menjadi Rp 596 triliun dan tabungan yang melesat 12,6% YoY menjadi Rp 635 triliun.

(shc/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat dana pihak ketiga (DPK) perorangan terus melambat, bahkan pertumbuhannya tak lebih dari 1% per September 2024. Kondisi ini berbanding terbalik dengan simpanan korporasi yang justru tumbuh stabil di angka dobel digit.

Tercatat, berdasarkan golongan nasabah, DPK atau simpanan nasabah perorangan hanya tumbuh sebesar 0,6% yoy pada September 2024, lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang tumbuh 1%. Angka ini pun jauh di bawah pertumbuhan Januari 2024 yang sempat mencapai 5,4% yoy.

Sementara itu, pada periode yang sama, DPK korporasi tumbuh sebesar 13,5% yoy relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu 13,4% pada Agustus 2024. Bahkan, pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibanding Januari 2024 yang hanya 6,2%.

Menanggapi hal ini, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) Efdinal Alamsyah menyampaikan bahwa DPK korporasi cenderung lebih volatil dibandingkan DPK perorangan. Tercatat, per akhir September 2024 komposisi DPK terdiri dari 45% ritel dan 55% korporasi.

“Perusahaan dapat menarik dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba, yang dapat mempengaruhi likuiditas bank,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, menurutnya jika DPK bank terlalu terfokus pada segmen korporasi tertentu, bank berisiko terkena dampak negatif apabila sektor tersebut mengalami penurunan atau masalah atau risiko konsentrasi.

Bahkan, kata Efdinal dalam kondisi ekonomi yang lesu, banyak korporasi yang mungkin akan mengurangi simpanan mereka, sehingga mengakibatkan fluktuasi yang signifikan pada DPK bank.

Alhasil, untuk meminimalisir risiko, Bank Oke terus mengutak atik strategi demi menarik nasabah perorangan lewat beragam penawaran produk simpanan seperti bunga kompetitif atau layanan perbankan yang lebih baik.

Perbesar

Karyawan melayani nasabah di salah satu cabang PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) di Jakarta, Jumat (8/5/2020). Bisnis/Abdullah Azzam

Selain itu, Bank Oke juga terus memperkuat platform digital untuk memudahkan nasabah perorangan dalam melakukan transaksi dan manajemen keuangan, sehingga diharapkan dapat menarik lebih banyak nasabah.

“Bank juga mengembangkan program loyalitas untuk nasabah perorangan agar mereka lebih termotivasi untuk menyimpan dana dalam jangka panjang,” ujarnya.

Senada, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) Yuddy Renaldi mengatakan besarnya dana korporasi dalam portofolio DPK berdampak pada risiko konsentrasi apabila komposisi dana nasabah terlampau besar terhadap DPK yang dimiliki.

Namun demikian, kata Yuddy, nasabah korporasi juga dibutuhkan perbankan untuk sebagai dana pelampung untuk mengimbangi permintaan kredit yang tinggi juga menjaga maturity profil yang dimiliki.

“Jika konsentrasi nasabah korporasi terlampau besar, [maka] setiap penarikan dari nasabah tersebut akan berdampak terhadap kondisi likuiditas bank,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, sebagai bank daerah, pihaknya memiliki karakteristik tersendiri terhadap komposisi DPK untuk menopang likuiditas, di mana selain dana korporasi terdapat juga dana pemerintah daerah, sehingga dapat menyeimbangkan komposisi dana yang ada.

Tercatat, untuk komposisi DPK Bank BJB terdiri dari 40% dana korporasi, 30% dana pemda, dan 30% retail individu.

“Untuk dana perorangan di saat daya beli saat ini [yang sedang lesu] kami juga membidik nasabah-nasabah individu besar melalui layanan prioritas,” ujarnya.

Di sisi lain, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menilai pertumbuhan yang beda arah antara perorangan dan korporasi menandakan dari sisi DPK individu banyak terpakai untuk membiayai kebutuhan hidup.

Selain itu, kemungkinan juga terdapat indikasi penurunan income pada kelas middle low sehingga menggunakan tabungannya untuk membiayai kebutuhan hidup.

“Sedangkan, di sisi korporasi dengan semakin banyaknya simpanan menunjukkan adanya perlambatan ekspansi,” katanya.

Trioksa menuturkan bila hal ini terjadi terus menerus akan dapat berdampak pada likuiditas. Solusinya adalah perlu adanya investasi baru atau ekspansi dan memperbesar peluang kelas menengah untuk meningkatkan pendapatannya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan kinerja positif di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi ekonomi domestik yang masih penuh dengan tantangan.

Dengan fokus memperkuat fundamental kinerja, hingga akhir Triwulan III 2024 BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp45,36 triliun. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada press conferenceKinerja Keuangan BRI Triwulan III 2024 di Jakarta (30/10).

Dalam paparannya, Sunarso menyampaikan bahwa ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan adalah hasil dari fundamental bisnis yang kuat. “Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar”, ungkap Sunarso.

Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024 BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara year on year (yoy). Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% diantaranya atau sekitar Rp1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM. Penyaluran kredit yang tumbuh positif tersebut juga membuat aset BRI tercatat meningkat 5,94% yoy menjadi sebesar Rp1.961,92 trilliun.

Dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. "BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso.

Dengan penyaluran kredit yang terus tumbuh, BRI juga mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari rasio Non Performing Loan (NPL) BRI yang membaik, dimana NPL pada Triwulan III 2024 tercatat sebesar 2,90% atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07%.

Disamping NPL, perseroan juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80% pada akhir Triwulan III 2023 menjadi 11,66% pada akhir Triwulan III 2024.

Penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis. BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien.

Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPLCoverage sebesar 215,44%. "BRI telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabah," tambah Sunarso.

Sementara itu, dari sisi liabilities BRI berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1.362,42 triliun atau tumbuh 5,59% yoy. Komposisi dana murah (CASA) masih mendominasi DPK BRI dengan porsi mencapai 64,17% atau meningkat dibandingkan dengan CASA pada periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 63,64%.

Salah satu faktor utama dalam peningkatan penghimpunan dana murah adalah transformasi digital yang dilakukan BRI. Melalui super apps BRImo, BRI telah menciptakan solusi perbankan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh nasabah kapan saja dan di mana saja.

Inovasi ini terbukti mampu mendorong peningkatan jumlah nasabah tabungan, khususnya di kalangan milenial dan generasi muda yang semakin digital-savvy. Hingga akhir September 2024 tercatat pengguna BRImo telah mencapai 37,14 juta user dengan volume transaksi mencapai Rp4.034 triliun atau tumbuh 35,20% yoy.

Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy.

Tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

Pada kesempatan tersebut, Sunarso juga menjelaskan bahwa capaian kinerja positif BRI hingga Triwulan III 2024 tersebut juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, Dimana Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank berada di level 89,18% serta Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai sebesar 26,76%

“Kedepan, BRI akan terus mengelola likuiditas yang prudent untuk memastikan BRI siap menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik,” ujar Sunarso.

Sunarso pun optimis dapat menutup tahun 2024 dengan capaian positif. “BRI optimis dapat menutup tahun 2024 ini dengan kinerja positif, utamanya dengan fokus memperkuat fundamental kinerja dan membentuk ketangguhan sehingga BRI selalu siap menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari global maupun domestik”, pungkasnya.

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan kinerja positif di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi ekonomi domestik yang masih penuh dengan tantangan. Dengan fokus memperkuat fundamental kinerja, hingga akhir Triwulan III-2024, BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp45,36 triliun. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III-2024 di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Dalam paparannya, Sunarso menyampaikan bahwa ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan adalah hasil dari fundamental bisnis yang kuat.

"Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar," ungkap Sunarso.
Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara year on year (yoy). Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 persen di antaranya atau sekitar Rp1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM. Penyaluran kredit yang tumbuh positif tersebut juga membuat aset BRI tercatat meningkat 5,94% yoy menjadi sebesar Rp1.961,92 trilliun.

Dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso.

Dengan penyaluran kredit yang terus tumbuh, BRI juga mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari rasio Non Performing Loan (NPL) BRI yang membaik, di mana NPL pada Triwulan III-2024 tercatat sebesar 2,90 persen atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar 3,07 persen. Di samping NPL, perseroan juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir Triwulan III-2023 menjadi 11,66 persen pada akhir Triwulan III-2024.

Penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis. BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien.

Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44 persen.

"BRI telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabah," tambah Sunarso.

Sementara itu, dari sisi liabilities BRI berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1.362,42 triliun atau tumbuh 5,59% yoy. Komposisi dana murah (CASA) masih mendominasi DPK BRI dengan porsi mencapai 64,17 persen atau meningkat dibandingkan dengan CASA pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 63,64 persen.

Salah satu faktor utama dalam peningkatan penghimpunan dana murah adalah transformasi digital yang dilakukan BRI. Melalui super apps BRImo, BRI telah menciptakan solusi perbankan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh nasabah kapan saja dan di mana saja.

Inovasi ini terbukti mampu mendorong peningkatan jumlah nasabah tabungan, khususnya di kalangan milenial dan generasi muda yang semakin digital-savvy. Hingga akhir September 2024 tercatat pengguna BRImo telah mencapai 37,14 juta user dengan volume transaksi mencapai Rp4.034 triliun atau tumbuh 35,20% yoy.

Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional, serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy.

Tercatat hingga akhir September 2024, BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

Pada kesempatan tersebut, Sunarso juga menjelaskan bahwa capaian kinerja positif BRI hingga Triwulan III-2024 tersebut juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, di mana Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank berada di level 89,18 persen, serta Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai sebesar 26,76 persen.

"Ke depan, BRI akan terus mengelola likuiditas yang prudent untuk memastikan BRI siap menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik," ujar Sunarso.

Sunarso pun optimis dapat menutup tahun 2024 dengan capaian positif. "BRI optimis dapat menutup tahun 2024 ini dengan kinerja positif, utamanya dengan fokus memperkuat fundamental kinerja dan membentuk ketangguhan sehingga BRI selalu siap menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari global maupun domestik," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan kinerja keuangan industri perbankan syariah baik dari segi pembiayaan, aset hingga dana pihak ketiga tercatat melampaui capaian kinerja perbankan nasional.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi melaporkan aset perbankan syariah pada Agustus 2024 tumbuh mencapai 10,37% secara tahunan alias year-on-year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan nasional sebesar 9,36% secara yoy.

“Dari sisi pertumbuhan bisnis, kita sadar bahwa industri perbankan syariah dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan perbankan nasional,” ujarnya dalam Konferensi Pers BSI Kuartal III/2024, Selasa (29/10/2024).

Selanjutnya, pembiayaan perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan dobel digit yaitu sebesar 11,65% secara year-on-year, sementara pertumbuhan kredit perbankan nasional sedikit di bawah yaitu sebesar 11,30%.

Kemudian, dari pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah juga masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan nasional. Tercatat, perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 11,40% secara yoy, sedangkan perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 7% secara yoy.

Terkait kinerja, BSI sendiri membukukan laba bersih Rp5,1 triliun pada kuartal III/2024. Capaian ini naik 21,6% yoy dibandingkan periode sebelumnya Rp4,2 triliun kuartal III/2023.

Berdasarkan publikasi laporan keuangan di Harian Bisnis Indonesia pada Selasa (29/10/2024), BRIS mencatatkan pendapatan setelah distribusi bagi hasil tumbuh 4,56% yoy menjadi Rp13,46 triliun per September 2024 dari sebelumnya Rp12,87 triliun per September 2023. Net Operating Margin (NOM) bank pun naik menjadi 2,81% dari sebelumnya 2,57%.

Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI naik 15,32% yoy menjadi Rp266,46 triliun per September 2024 dari sebelumnya Rp231,06 triliun per September 2023. Alhasil, aset terkerek naik 15,91% yoy menjadi Rp370,72 triliun dari sebelumnya Rp319,85 triliun.

Kemudian, BSI telah menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp301,22 triliun, per September 2024 naik 14,92% yoy dari sebelumnya Rp262,12 triliun per September 2023. Adapun, dana murah BSI menyentuh Rp185,83 triliun tumbuh 18,88% yoy dari sebelumnya Rp156,31 triliun.

Bisnis.com, BANDA ACEH - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung pengembangan dan penguatan industri perbankan syariah nasional dengan meningkatkan ketahanan dan daya saing, serta kontribusinya bagi pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada puncak Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh menyampaikan bahwa sesuai dengan konsep transformasi perbankan syariah pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027, perbankan syariah didorong untuk memiliki karakteristik yang kuat dengan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Perbesar

“Kita akan terus mengawal transformasi perbankan syariah untuk bergerak maju dari perbankan syariah yang bersifat alternatif dari bank konvensional (Shari’ah-compliant Banking), menuju perbankan syariah yang memiliki keunikan model bisnis dan juga memberikan socio-economic impact (Shari’ah-based Banking),” kata Dian, Jumat (25/10).

Menurutnya, untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, perbankan syariah harus berperan lebih dominan.

Berdasarkan data OJK, kondisi perbankan syariah saat ini mencerminkan kondisi yang terjaga stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah masih melanjutkan catatan double digit growth. Per Agustus 2024, aset tumbuh sebesar 10,37 persen year on year (yoy) menjadi Rp902,39 triliun.

Sementara itu, pembiayaan tumbuh sebesar 11,65 persen yoy menjadi Rp620,33 triliun dan DPK juga tumbuh 11,42 persen yoy menjadi Rp705,18 triliun. Di samping itu, ketahanan perbankan syariah tetap kuat, tercermin dari permodalan (CAR) yang berada di level 25,6 persen. Ketahanan ini juga didukung oleh kualitas pembiayaan yang baik dan profitabilitas yang stabil.

Lebih lanjut, Dian menambahkan dalam jangka pendek, selama tahun 2024-2025, OJK mengarahkan fokus pengembangan perbankan syariah pada lima area yaitu konsolidasi bank syariah, pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah, penyusunan pedoman produk dan pengembangan keunikan produk, penguatan peran perbankan syariah pada ekosistem ekonomi syariah, dan peningkatan peran bank syariah pada pengembangan UMKM.

Pada kegiatan ini, Dian juga meluncurkan tiga pedoman produk perbankan syariah yaitu:

1. Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah;
2. Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah; dan
3. Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

“Peluncuran pedoman produk ini merupakan bentuk konkrit dukungan OJK dalam mengembangkan keunikan dan diferensiasi produk perbankan syariah untuk menguatkan daya saing perbankan syariah nasional,” ujar Dian.

Saat ini telah terdapat beberapa bank syariah yang telah mengimplementasikan CWLD, yaitu KB Bank Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank BJB Syariah, UUS Bank Jatim, dan BPRS Hijra Alami.

Sementara itu, beberapa bank syariah yang sedang dalam proses pengembangan CWLD, yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank NTB Syariah, Bank Aceh Syariah, UUS Bank Sumselbabel, UUS Bank Nagari, BPRS Artha Madani, BPRS Barokah Dana Sejahtera, dan BPRS Baktimakmur Indah.

Kegiatan yang mengusung tema “Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri” ini dihadiri oleh Pj. Gubernur Aceh Safrizal Zakaria Ali, pimpinan perbankan syariah dan direktur utama bank induk konvensional sebagai bentuk dukungan OJK untuk mengembangkan ekonomi Aceh melalui peran perbankan syariah.

“Saya mengajak seluruh pelaku industri perbankan dan keuangan syariah untuk dapat terus menjadi katalisator dan pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh,” tambah Dian.

Pj. Gubernur Aceh Safrizal pada kesempatan tersebut menyambut baik atas dukungan yang selama ini diberikan OJK terhadap pengembangan perbankan syariah.

“Mudah-mudahan sektor perbankan syariah terus maju dan berkembang, dan kami sendiri Pemerintah Daerah akan terus memperbaiki pranata dan ketentuan yang diberlakukan kepada ekonomi syariah. Kami telah banyak punya aturan-aturan di antaranya Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah,” tambahnya.

Kegiatan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh juga didukung oleh rangkaian kegiatan lain (side events) yaitu Sharing Session Peran Perbankan Syariah dalam Keuangan Berkelanjutan, Sosialisasi Pedoman Produk Perbankan Syariah, dan Sarasehan Perbankan Syariah. Ketiga kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program kerja RP3SI.

Sharing Session Peran Perbankan Syariah dalam Keuangan Berkelanjutan

Sharing session ini merupakan salah satu implementasi pilar ketiga RP3SI untuk meningkatkan peran perbankan syariah dalam keuangan berkelanjutan.

Acara yang dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae tersebut, menghadirkan narasumber Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Eddy Manindo Harahap, Senior Advisor Oliver Wyman Felia Salim, dan Kepala Program Studi Master of Finance in Sustainable Finance Universitas Islam Internasional Indonesia Rizky Wisnoentoro yang memaparkan pandangan terkait sustainable finance baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun relevansinya dengan perbankan syariah.

“Kami ingin bank syariah menjadi center of excellence di sektor keuangan, yang bisa memberikan layanan keuangan berprinsip syariah yang lebih inklusif, beretika, dan memberikan kemaslahatan bagi umat,” kata Dian.

Lebih lanjut Dian menyampaikan bahwa harapan ini sejalan dengan agenda SDGs yang juga secara umum bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Tidak hanya kontribusi dari peningkatan pembiayaan di sektor ramah lingkungan, Dian mendorong bank syariah untuk melakukan inovasi untuk mengatasi isu-isu sosial, seperti ketimpangan dan lower middle income trap.

Hal ini mendorong peran bank syariah yang lebih holistik dalam mendukung implementasi ESG, tidak hanya pada aspek environment, tapi juga di aspek social dan economy.

Forum yang dihadiri oleh pucuk pimpinan BUS, UUS, dan pimpinan bank induk konvensional ini menjadi sarana membuahkan pemahaman, pemikiran baru, dan konsep yang dapat diimplementasikan di industri perbankan syariah, terutama untuk meningkatkan perannya pada keuangan berkelanjutan.

Sosialisasi Pedoman Produk Perbankan Syariah

Sosialisasi pedoman produk perbankan syariah ini merupakan kegiatan penting untuk mendukung penguatan karakteristik perbankan syariah melalui keunikan produk sebagaimana tertuang dalam RP3SI.

Kegiatan yang dibuka oleh Pj. Gubernur Aceh Safrizal Zakaria Ali ini diselenggarakan oleh Bank Aceh Syariah di Pendopo Gubernur Aceh dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman pimpinan dan pejabat Bank Aceh terkait implementasi produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Pada kesempatan ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa daya saing perbankan syariah harus dengan serius diperhatikan agar bisa bertransformasi menuju suatu diferensiasi dan keunikan di industri perbankan secara umum.

Perbankan syariah diarahkan agar menghindari persaingan yang langsung (head-to-head competition) dengan perbankan konvensional yang notabene sudah lebih mapan.

Dalam upaya mendukung keunikan produk syariah tersebut, OJK telah mengembangkan CWLD sebagai produk bank syariah yang berbasis wakaf uang temporer.

CWLD memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mewakafkan uangnya dalam bentuk deposito yang pokoknya akan kembali setelah jangka waktu wakaf berakhir. Adapun bagi hasil deposito ini dapat langsung disalurkan untuk penerima manfaat wakaf.

CWLD diharapkan dapat menjadi produk unggulan perbankan syariah yang dapat membantu pengembangan ekonomi daerah dengan mengintegrasikan wakaf uang dalam produk bank syariah. Produk ini juga merupakan bentuk dukungan OJK untuk mengembangkan wakaf uang di Indonesia, sekaligus meningkatkan sinergi perbankan syariah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah.

Sarasehan Perbankan Syariah

Masih pada kesempatan yang sama, dilaksanakan juga kegiatan sarasehan perbankan syariah yang diinisiasi oleh Asbisindo, berlokasi di Landmark BSI Aceh.

Forum sarasehan ini dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK beserta jajarannya, pimpinan BUS, UUS, dan pimpinan bank induk konvensional, serta perwakilan pengusaha Aceh.

Kegiatan ini merupakan forum koordinasi antara regulator, industri perbankan syariah, dan pelaku usaha untuk bertukar pikiran meningkatkan perannya dalam pengembangan perbankan syariah sekaligus membangun ekonomi Aceh.

“Forum ini menjadi ajang berdiskusi terkait evaluasi implementasi RP3SI, arah pengembangan, peluang dan tantangan ke depan,” buka Dian.

Koordinasi dan kerja sama yang telah dan akan dilakukan OJK bersama seluruh pemangku kepentingan merupakan bentuk dukungan industri perbankan syariah dan regulator untuk dapat semakin berkontribusi pada perekonomian nasional guna mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam visi RP3SI.

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memperpanjang sejumlah kebijakan pelonggaran makroprudensial sampai 31 Desember 2025. Salah satunya yakni pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pelonggaran kebijakan makroprudensial ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di saat yang bersamaan, insentif uang muka (DP) kredit properti sebesar 0% juga diperpanjang.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).

Semula kebijakan ini akan berakhir 31 Desember 2024. Kebijakan berlaku untuk semua jenis properti dan kendaraan bermotor baru.

Sebelumnya, BI melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 10,85% secara tahunan (yoy) per September 2024. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

Pada periode yang sama, pembiayaan syariah tumbuh 11,37% yoy, sedangkan kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Pertumbuhan UMKM membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

(aid/ara)

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memperpanjang sejumlah kebijakan pelonggaran makroprudensial hingga 31 Desember 2025. Salah satunya yakni pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pelonggaran kebijakan makroprudensial ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di saat yang bersamaan, insentif uang muka (DP) kredit properti sebesar 0% juga diperpanjang.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).

Semula kebijakan ini akan berakhir 31 Desember 2024. Kebijakan berlaku untuk semua jenis properti dan kendaraan bermotor baru.

Sebelumnya, BI melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 10,85% secara tahunan (yoy) per September 2024. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

Pada periode yang sama, pembiayaan syariah tumbuh 11,37% yoy, sedangkan kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Pertumbuhan UMKM membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

Simak Video: BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

[Gambas:Video 20detik]

(aid/ara)

Rumah Deret Tamansari (RDTS) di Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, diproyeksikan Pemerintah Kota dapat ditinggali mulai Oktober 2024. Namun, hingga pekan terakhir di bulan tersebut, unit-unitnya masih sepi.

Mengenai hal ini, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Luthfi Firdaus, mengatakan sebagian besar warga masih belum yakin untuk tinggal di sana.

Dia bilang alasannya bisa macam-macam, di antaranya asumsi tentang ketersediaan kebutuhan dasar tempat tinggal seperti listrik dan air belum tersedia.

“Ya butuh keyakinan juga untuk keluarga masuk (tinggal) di sana. Makanya kita terus meyakinkan, bahwa sebetulnya kalau ketersediaan air sama listriknya sudah kita tanggulangi,” kata Luthfi saat ditemui di Kantor DPKP Kota Bandung, Jalan Caringin, Babakan Ciparay, Selasa (22/10).

Luthfi menjelaskan ada 191 unit ruangan yang bisa mulai dihuni secara bertahap saat ini dan itu berada di blok A dan C RDTS. Adapun blok B dan D pembangunannya memang belum dimulai.

Luthfi menyebut ada sebanyak 186 KK yang diproyeksikan menghuni 191 unit itu. Namun, baru 66 KK yang telah teregistrasi dan menyatakan bersedia tinggal di sana.

Sebagian dari yang 66 KK ini, kata Luthfi, sudah mengambil kunci unit huniannya. 3 KK di antaranya, disebut sudah mulai menyimpan barang di sana.

“Jadi sisanya sekitar 120-an,” ucap dia.

Luthfi pun tak menampik jika proses pembangunan RDTS blok A dan C belum selesai sepenuhnya. Namun dia menyampaikan jika sekarang tahapnya sudah ada di akhir alias finishing.

Dia juga mengakui jika sejumlah fasilitas seperti beberapa akses masuk ke RDTS dan taman yang direncanakan, belum selesai. Tapi menurutnya itu semua akan selesai pada Desember mendatang.

“Kalau sekarang memang karena masih ada sejumlah proyek yang masih berjalan di sana. Tapi dua bulan selesai,” katanya.

“Jadi sementara menunggu proyek. Karena kan bukan pekerjaan fondasi ya, sekarang. Tinggal lanskap saja. Saya pikir warga bisa simpan-simpan barang dulu,” imbuh dia.

Untuk diketahui, warga yang diproyeksikan tinggal di Rumah Deret Tamansari adalah merupakan penduduk yang terdampak huniannya saat relokasi. Mereka adalah warga RW 11, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.