Bisnis.com, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi mencabut Ketetapan alias TAP MPRS No.33/1967. Pencabutan TAP MPRS ini merupakan babak baru dalam sejarah Indonesia, khususnya bagi sosok proklamator Sukarno. Sukarno lepas dari stigma pengkhianat yang disematkan MPRS yang pada waktu itu dikuasai oleh militer.

Putra Sulung Sukarno, Guntur Soekarnoputra menyatakan keputusan pencabutan TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 telah menghapus stigma buruk terhadap Presiden ke-1 RI Sukarno. Dia mengatakan keluarga Bung Karno telah menunggu sekitar setengah abad atau 57 tahun agar ayahnya itu terbebaskan dari tuduhan berkhianat pada NKRI.

"TAP MPRS nomor XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi, dan tuduhan terhadap Bung Karno telah melakukan pengkhianatan kepada bangsa dan negara telah tidak terbukti dan gugur demi hukum," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/8/2024).

Guntur menilai, Bung Karno sebagai pejuang proklamator tidak seharusnya diperlakukan atau dituding sebagai pengkhianat NKRI karena terkait dengan PKI.

"[Sukarno] seorang tokoh dunia yang berkeinginan dunia kembali yang sepanjang hidupnya telah berjuang untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negaranya, serta tidak pernah cacat hukum apalagi mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri, harap catat tidak pernah cacat hukum apalagi mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri," tambahnya.

Isi TAP MPRS No.33/1967

TAP MPRS No.33/1967 memiliki sejumlah 6 pasal utama. Pertama, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungan-jawab konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, menyatakan bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya ketetapan ini menarik kembali mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari Presiden Sukarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Keempat, menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) No. XV/MPRS/1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum.

Kelima, pejabat presiden tunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara). Keenam, menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Sukarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden.

Nilai dari emas 60 ton itu sekitar 4,5 miliar dolar AS. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, dengan kebijakan yang ada sekarang (hilirisasi), ini terus didorong,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa adanya hilirisasi smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik, Jawa Timur, akan menyelamatkan hilangnya emas 60 ton dari perkiraan produksi per tahun sejak investasi di tahun 1967.

"Ini investasi pertama PMA (penanaman modal asing) di 1967 dan baru di 2024 ini hilirisasi sampai membuat emas. Dan emas yang diproduksi adalah 60 ton. Bayangkan kita sudah kehilangan emas 60 ton dari tahun 1967 sampai tahun 2024," kata Airlangga dalam Tatap Muka – Orasi Ilmiah BJ Habibie Memorial Lecture: Peran Iptek dan Inovasi menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Selasa.

Menurut Airlangga, komitmen pemerintah untuk melakukan hilirisasi akan menyelamatkan emas sekitar 60 ton setiap tahun.

Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam Indonesia.

"Nilai dari emas 60 ton itu sekitar 4,5 miliar dolar AS. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, dengan kebijakan yang ada sekarang (hilirisasi), ini terus didorong," jelasnya.

Airlangga menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi dalam mendukung perekonomian nasional. Hal itu, sejalan dengan visi besar Indonesia menuju tahun 2045, di mana diharapkan Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Secara keseluruhan, hilirisasi smelter PTFI di Gresik merupakan langkah besar dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya katakan bahwa ini adalah the single largest dari pada refinery di Gresik. Investasi Rp58 triliun atau 3,7 miliar dolar AS. Diselesaikan secara on time," kata Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan pengoperasian smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik, Jawa Timur pada Kamis (26/6).

Smelter PTFI merupakan fasilitas pemurnian tembaga dengan desain jalur tunggal terbesar di dunia berkapasitas pemurnian mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024