Mobil-mobil Mercedes-Benz rupanya sudah menemani perjalanan Presiden Indonesia sejak dulu. Berikut ini deretan mobil Mercy yang digunakan Presiden Indonesia.

Mercedes-Benz punya catatan tersendiri dengan Presiden Indonesia. Mobil Mercedes-Benz rupanya sudah digunakan sejak zaman Sukarno memimpin. Dalam unggahan di akun Instagram mercedesbenzid, pabrikan yang bermarkas di Stuttgart itu memamerkan deretan mobil yang digunakan dari era Sukarno hingga Presiden Joko Widodo saat ini.

[Gambas:Instagram]

Sukarno saat menjadi orang nomor satu di Indonesia diketahui pernah menumpangi Mercedes-Benz 600 (W100). Tak berhenti sampai di situ, Presiden kedua Soeharto juga terlihat menggunakan Mercedes-Benz 500 SEL (W126). Berlanjut ke Presiden ketiga BJ Habibie tampak menumpangi Mercedes-Benz S-Class (W140).

Selanjutnya Presiden keempat Abdurrahman Wahid juga pernah terlihat duduk di dalam Mercedes-Benz S-Class (W116). Kemudian di era Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, modelnya berganti menjadi Mercedes-Benz S-Class W140. Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, modelnya tampak berganti. Adalah Mercedes-Benz S600 Guard (W221). Mobil itu dibekali dengan fitur antipeluru.

Mobil tersebut sempat digunakan Presiden Joko Widodo di awal kepimpinannya. Hingga akhirnya pada tahun 2019, Kementerian Sekretariat Negara, sesuai dengan anggaran yang tersedia mengadakan kendaraan keras VVIP Kepresidenan sebanyak dua unit melalui Sistem Penunjukan Langsung. Sistem penunjukan langsung itu dilakukan mengingat dibutuhkan keamanan tingkat tinggi untuk melindungi presiden dan wakil presiden menjalani tugasnya.

"Kementerian Sekretariat Negara RI memutuskan Mercedes-Benz Indonesia untuk menyediakan dua unit mobil Mercedes-Benz S 600 Guard sebagai kendaraan keras VVIP Kepresidenan," demikian bunyi pernyataan Setneg pada Agustus 2019.

Mercedes-Benz S 600 Guard yang digunakan Jokowi ini merupakan generasi W222. Sebagai mobil kepresidenan, Mercedes-Benz S 600 Guard punya fitur keamanan jempolan. Mercedes-Benz S 600 Guard ini merupakan mobil antipeluru. Mobil S 600 Guard bisa melindungi penumpangnya yang duduk di jok belakang dari serangan senjata mesin M60.

Kaca mobil S 600 Guard lebih tebal beberapa kali dibanding kaca standar. Kaca ini sangat berat sehingga butuh perangkat hidrolik untuk membuka dan menutup kaca. Mobil ini memiliki sistem udara khusus yang bisa menyediakan oksigen sendiri saat di sekeliling mobil ada gas yang berbahaya.

"Sebagai mobil resmi kepresidenan di Indonesia, Mercedes-Benz setia menemani perjalanan kepala negara di setiap periode. Sebuah testimoni kualitas kenyamanan dan kemewahan Mercedes-Benz yang disertai dengan standar keamanan tertinggi," demikian tulis Mercedes-Benz.

Sementara untuk presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka, belum diketahui dengan pasti akan menggunakan mobil dinas apa. Namun tak menutup kemungkinan, Prabowo-Gibran akan menggunakan mobil kepresidenan lungsuran dari Jokowi-Ma'ruf Amin.

Review Mercedes-Benz EQB 250: Mobil Listrik 7-Seater yang Menarik!

Review Mercedes-Benz EQB 250: Mobil Listrik 7-Seater yang Menarik!

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di hadapan Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024) pukul 10.00 WIB.

20 Oktober menjadi tanggal resmi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sejak era reformasi, termasuk pelantikan Prabowo-Gibran, dari sebelumnya lazim dilaksanakan di bulan Maret selama era orde baru.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyampaikan kesiapan rangkaian pelantikan serta pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta, pada Jumat, (18/10/2024).

Persiapan rangkaian kegiatan bahkan sudah dimulai dari ketibaan para tamu negara di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Pada saat ketibaan di Bandara, Heru menjelaskan bahwa akan ada prosesi penerimaan Kepala Negara atau setingkat Kepala Negara seperti pasukan jajar kehormatan dan korps musik (Korsik).

Selain itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta telah menyiapkan video kedatangan yang ditayangkan di sejumlah titik videotron di Jakarta.

Sementara itu, guna memeriahkan rangkaian pelantikan pada 20 Oktober 2024, Heru menuturkan bahwa Pemda DKI Jakarta akan menyiapkan panggung hiburan bagi rakyat di sekitar kawasan Sudirman-Thamrin.

Rencananya panggung hiburan tersebut akan dimulai pukul 11.00 WIB hingga ketibaan Presiden terpilih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Rangkaian kegiatan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 akan ditutup dengan jamuan santap malam kenegaraan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Kasetpres, sejumlah tamu negara baik pimpinan maupun utusan khusus akan hadir dalam acara tersebut.

“Malam harinya tentunya sebagian tamu negara akan dijamu oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo di Istana,” kata Kasetpres.

Berikut, rangkaian acara pelantikan dan sumpah jabatan Presiden dan Wapres 2024-2029:

• 10.00-10.03 WIB: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
• 10.03-10.06 WIB: Mengheningkan cipta
• 10.06-10.26 WIB: Pembukaan Sidang Paripurna oleh Ketua MPR
• 10.26-10.28 WIB: Pengucapan sumpah presiden RI
• 10.28-10.30 WIB: Pengucapan sumpah wakil presiden RI
• 10.30-10.35 WIB: Penandatanganan berita acara pelantikan
• 10.35-10.40 WIB: Penyerahan berita acara pelantikan

Pertukaran tempat duduk Presiden dan Wakil Pesiden periode 2024-2029 dengan yang periode 2019-2024

• 10.42-10.47 WIB: Pimpinan MPR melanjutkan memimpin sidang paripurna MPR
• 10.47-11.05 WIB: Pidato presiden RI
• 11.05-11.10 WIB: Pimpinan MPR melanjutkan memimpin sidang paripurna MPR
• 11.10-11.15 WIB: Pembacaan doa
• 11.15-11.20 WIB: Penutupan sidang paripurna
• 11.20-11.23 WIB: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
• 11.23 WIB: Sidang paripurna selesai.

Berikut, 10 pertanyaan seputar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dari masa ke masa, sejak Kemerdekaan 1945 untuk menguji pengetahuanmu:

Cucu Presiden pertama RI Sukarno, Romy Soekarno, lolos jadi anggota DPR. Romy lolos setelah 2 caleg PDIP lainnya mundur.

Tak tanggung-tanggung, ada dua caleg PDIP yang mundur dan berdampak pada Romy yang kini lolos jadi anggota DPR. Kedua caleg itu, yakni Sri Rahayu dan Arteria Dahlan.

Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU No. 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan, Keputusan KPU No. 1206 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2024.

"Menggantikan calon terpilih atas nama Dra. Sri Rahayu (peringkat suara sah ke II, nomor urut 1) karena yang bersangkutan mengundurkan diri dan calon atas nama H. Arteria Dahlan peringkat suara sah ke III, nomor urut 4) karena yang bersangkutan mengundurkan diri," tulis Keputusan KPU dikutip Senin (30/9).

Mereka berada di Dapil Jawa Timur VI. Di dapil itu, ada 9 orang yang lolos, PDIP berhasil menorehkan suara dan berhak atas 2 kursi.

Kursi pertama diraih Pulung Agustanto dengan 165.869 suara. Urutan kedua harusnya diisi oleh Sri Rahayu, tapi mundur. Di urutan ketiga ada Arteria Dahlan, tapi mundur juga.

Kursi lalu diserahkan ke urutan keempat suara terbanyak di PDIP, yakni Romy Soekarno dengan perolehan suara 51.245 suara.

Romy merupakan anak dari Rachmawati Soekarnoputri—adik Megawati Soekarnoputri. Rachmawati meninggal dunia pada 3 Juli 2021.

Keputusan KPU ini berdasarkan surat dari DPP PDIP sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3015/EX/DPP/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menyampaikan pengunduran diri Saudari Dra. Sri Rahayu sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih dapil Jawa Timur VI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 serta surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3016/EX/DPP/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menyampaikan pengunduran diri Saudara H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4 pada Daerah Pemilihan Jawa Timur VI.

Bisnis.com, JAKARTA -- MPR telah mencabut Ketetapan alias TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, kemudian secara resmi dihapus dari Ketetapan (TAP) MPR No XI/MPR/1998 tersebut.

Bila menilik sejarahnya, TAP MPR No.XI/1998 lahir dalam gegap gempita reformasi. Desakan untuk membongkar KKN dan mendorong pengadilan terhadap Soeharto dan kroninya, begitu kuat pada waktu itu.

MPR yang masih menjadi lembaga superpower yang bisa mengangkat dan memberhentikan presiden juga nurut kehendak rakyat pada waktu itu.

Adapun ketetapan ini ditandatangani langsung oleh Ketua MPR Harmoko, Hari Sabarno, Abdul Gafur, Ismail Hasan Metareum, Fatimah Achmad, dan Poedjono Pranjoto pada tanggal 13 November 1998.

Salah satu pasal dalam ketetapan MPR ini berbunyi: Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadapsiapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta atau konglemerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia.

Eksistensi pasal tersebut merupakan implikasi dari 3 dari 6 tuntutan reformasi. Pertama, terkait dengan supremasi penegakan hukum. Kedua, good governance yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Ketiga, pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya.

Dalam catatan Bisnis, penghapusan 'dosa' KKN Presiden Soeharto berlangsung hanya beberapa waktu pasca MPR mencabut Ketetapan MPR No.XXIII/1966 tentang tuduhan pengkhianatan oleh Sukarno. TAP MPRS ini dibikin oleh pemerintahan transisi militer yang dipimpin oleh AH Nasution. TAP MPR No.XXIII/1966 menandai kemunculan Soeharto sebagai pengganti Sukarno.

Kemunculan Soeharto

TAP MPRS No.33/1967 memiliki sejumlah 6 pasal utama. Pertama, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungan-jawab konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, menyatakan bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya ketetapan ini menarik kembali mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari Presiden Sukarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Keempat, menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) No. XV/MPRS/1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum.

Kelima, pejabat presiden tunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara). Keenam, menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Sukarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden.

Respons Keluarga Soeharto

Penghapusan nama Soeharto resmi berlaku dalam agenda Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa anggota keluarga Soeharto seperti Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, serta Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas.

Plt Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah menjelaskan, keputusan MPR untuk menghapus nama Soeharto tertuang dalam Surat Jawaban Pimpinan MPR No B-1372I/HK.00.00/B-VII/MPR/09/2024 tertinggal 24 September 2024 dalam menindaklanjuti surat Pimpinan fraksi Partai Golkar perihal pasal 4 TAP XI/MPR/1998.

"Untuk ditegaskan oleh Pimpinan MPR RI bahwa Pasal 4 TAP MPR No XI/MPR/1998 khususnya yang secara eksplisit menyebutkan Nama Mantan Presiden Soeharto agar dinyatakan sudah dilaksanakan tanpa mencabut ketetapan tersebut," kata Siti saat membacakan surat jawaban Pimpinan MPR.

Siti memaparkan, salah satu alasan pencabutan nama Soeharto dari ketetapan tersebut adalah karena upaya hukum yang dilakukan kepada Soeharto secara pribadi sudah selesai dilakukan.

Hal tersebut seiring dengan keluarnya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kepastian hukum melalui Surat Keputusan Perintah Penghentian Penuntutan (SKPPP) oleh Kejaksaan Agung pada 2006 lalu sesuai dengan Pasal 140 ayat 1 KUHAP.

Selain itu, penghentian ini juga tertuang dalam Keputusan Mahkamah Agung No 140 PK/Pdt/2015 karena alasan penyakit permanent yang diderita Soeharto kala itu.

Dia melanjutkan, Soeharto telah meninggal dunia pada 27 Januari 2008. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ada kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

Lebih lanjut, dalam Rapat Gabungan 23 September 2024 lalu, Pimpinan MPR telah menyetujui untuk menegaskan Badan Pengkajian MPR untuk melakukan studi atas kedudukan hukum dan tindak lanjut TAP MPR No XI/MPR/1998, termasuk ketetapan MPR/MPRS lain yang dinyatakan masih berlaku sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR No I/MPR/2003.

"Pimpinan MPR RI mendorong agar jasa dan pengabdian Mantan Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade dapat diberikan penghargaan yang layak sesuai peraturan yang berlaku," jelas Siti

Adapun, nama Soeharto disebut pada Pasal 4 TAP MPR No TAP XI/MPR/1998. Ketetapan tersebut berisi upaya pemberantasan KKN yang harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk ditujukan untuk Soeharto.

“Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia,” demikian kutipan pasal 4 TAP MPR tersebut.

Agenda Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024). Dalam acara tersebut, MPR RI resmi menghapus nama Mantan Presiden Soeharto dari Ketetapan MPR (Tap MPR) No TAP/XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan gagasan perpindahan ibu kota sebetulnya sudah ada sejak lama. Bahkan jauh sebelum dirinya menjadi presiden, tepatnya pada era Sukarno dan Soeharto menjadi presiden di Indonesia.

Sejak 2019, Jokowi mulai menginisiasi gagasan tersebut hingga akhirnya kini pembangunan ibu kota baru mulai kelihatan di Kalimantan Timur. Soal kepindahan ibu kota, Jokowi bilang, cuma mengeksekusi gagasan yang sudah ada sejak lama.

"Bung Karno di 60-an menggagas kepindahan ibu kota, pak Harto juga. Kalau saya hanya ikut mengeksekusi. gagasan itu panjang sudah lama," sebut Jokowi dalam pembukaan Rakernas Baznas di Istana Negara IKN, Rabu (25/9/2024).

Saat dilantik pada 2014, Jokowi bercerita dirinya langsung memerintahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang kala itu dijabat Andrinof Chaniago untuk melihat lagi gagasan ibu kota baru yang tercetus sejak era Bung Karno. Dahulu Sukarno mau menetapkan Palangka Raya sebagai ibu kota baru menggantikan Jakarta.

Jokowi bercerita, dirinya meminta Andrinof untuk mendalami studi soal perpindahan ibu kota. Hasilnya, kala itu ditetapkan empat potensi ibu kota baru, ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat.

Setelah diteliti lagi, akhirnya Jokowi memutuskan perpindahan ibu kota diarahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Setelah didetailkan lagi saya cek di lapangan nggak sekali dua kali, tiga kali, kemudian bismillah saya putuskan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur," cerita Jokowi.

Simak juga Video: Video: Jokowi Buka Rakernas Baznas di IKN, Titip Pesan Ini

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi mencabut Ketetapan alias TAP MPRS No.33/1967. Pencabutan TAP MPRS ini merupakan babak baru dalam sejarah Indonesia, khususnya bagi sosok proklamator Sukarno. Sukarno lepas dari stigma pengkhianat yang disematkan MPRS yang pada waktu itu dikuasai oleh militer.

Putra Sulung Sukarno, Guntur Soekarnoputra menyatakan keputusan pencabutan TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 telah menghapus stigma buruk terhadap Presiden ke-1 RI Sukarno. Dia mengatakan keluarga Bung Karno telah menunggu sekitar setengah abad atau 57 tahun agar ayahnya itu terbebaskan dari tuduhan berkhianat pada NKRI.

"TAP MPRS nomor XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi, dan tuduhan terhadap Bung Karno telah melakukan pengkhianatan kepada bangsa dan negara telah tidak terbukti dan gugur demi hukum," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/8/2024).

Guntur menilai, Bung Karno sebagai pejuang proklamator tidak seharusnya diperlakukan atau dituding sebagai pengkhianat NKRI karena terkait dengan PKI.

"[Sukarno] seorang tokoh dunia yang berkeinginan dunia kembali yang sepanjang hidupnya telah berjuang untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negaranya, serta tidak pernah cacat hukum apalagi mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri, harap catat tidak pernah cacat hukum apalagi mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri," tambahnya.

Isi TAP MPRS No.33/1967

TAP MPRS No.33/1967 memiliki sejumlah 6 pasal utama. Pertama, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungan-jawab konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, menyatakan bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya ketetapan ini menarik kembali mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari Presiden Sukarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Keempat, menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) No. XV/MPRS/1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum.

Kelima, pejabat presiden tunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara). Keenam, menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Sukarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA -- Putra Sulung Soekarno, Guntur Soekarnoputra menyatakan keputusan pencabutan TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 telah menghapus stigma buruk terhadap Presiden ke-1 RI Sukarno.

Dia mengatakan bahwa dirinya beserta keluarga dari Bung Karno telah menunggu sekitar setengah abad atau 57 tahun agar ayahnya itu terbebasan dari tuduhan berkhianat pada NKRI.

"TAP MPRS nomor XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi, dan tuduhan terhadap Bung Karno telah melakukan pengkhianatan kepada bangsa dan negara telah tidak terbukti dan gugur demi hukum," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/8/2024).

Guntur menilai, Bung Karno sebagai pejuang proklamator tidak seharusnya diperlakukan atau dituding sebagai pengkhianat NKRI karena terkait dengan PKI.

"[Soekarno] seorang tokoh dunia yang berkeinginan dunia kembali yang sepanjang hidupnya telah berjuang untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negaranya, serta tidak pernah cacat hukum apalagi mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri, harap catat tidak pernah cacat hukum apalagi mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri," tambahnya.

Mewakili keluarga besar Bung Karno, Guntur mengucapkan apresiasi dengan terhadap MPR RI dan Kemenkumham akan atas keputusannya untuk mencabut ketetapan No.33/1967 tentang kecabutan kekuasaan negara dari Presiden Sukarno tersebut.

"Akhirnya atas nama keluarga besar Bung Karno dan rakyat Indonesia yang mencintai Bung Karno. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan MPR RI Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, dan semua pihak yang telah mendukung acara ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam acara silaturahmi kebangsaan ini turut hadir Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Megawati Soekarnoputri Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra. Adapun, cucu Bung Karno, antara lain Tatam Soekarnoputra dan M. Prananda Prabowo.

Dalam acara itu, hadir juga sejumlah pengurus DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan anggota Fraksi PDIP di DPR RI, seperti Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Ganjar Pranowo, Yasonna H. Laoly, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Djarot Saiful Hidayat, dan Komarudin Watubun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI resmi mencabut TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Sukarno.

Pencabutan TAP MPRS itu dilakukan dalam perhelatan silaturahmi kebangsaan bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan keluarganya di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

"Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor 1 / MPR Tahun 2003 tentang peninjauan terhadap Menteri dan Status Hukum ketetapan MPRS dan MPR Tahun 19-6-2022 telah menyatakan TAP MPRS Nomor 33 / MPRS Tahun 1967 sudah tidak berlaku lagi," ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Dia juga menambahkan, bahwa alasan ketetapan MPRS tersebut tidak berlaku lagi lantaran Sukarno dinyatakan tidak terbukti bersekutu dengan PKI.

Sukarno adalah presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan republik Indonesia. Sukarno pernah dituding tidak setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca pecahnya G30S 1965.

Pada era pemerintahan junta militer Orde Baru, terjadi proses de-Sukarnoisasi. Terkait G30S, ada tudingan bahwa Sukarno terlibat dalam penyingkiran terhadap 6 pahlawan Revolusi. Namun demikian sebagian sejarawan, misalnya, Ruth T McVey dan Benedict Anderson menganggap bahwa G30S 1965 adalah konflik internal Angkatan Darat.

Sebaliknya, dalam kajian yang kemudian dikenal sebagai Cornell Paper itu, Sukarno dan PKI dianggap sebagai korban.

Terlepas dari konteks peristiwa yang terjadi di medio tahun 1960-an, Sukarno merupakan sosok penting yang disegani sekaligus dimusuhi oleh negara-negara Barat.

"Secara yuridis tuduhan tersebut tidak pernah dibuktikan di hadapan hukum dan keadilan serta telah bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum," tambahnya.

Namun demikian, menurutnya, pencabutan ketetapan MPR itu masih menyisakan persoalan politis dan psikologis terhadap Sukarno yang dituduh sebagai pengkhianat terhadap NKRI.

Dia juga mengapresiasi bahwa Sukarno telah berjasa semasa hidupnya lantaran telah berkontribusi dalam pembebasan bangsa Asia-Afrika dari kolonialisme melalui Konferensi Asia Afrika Tahun 1955 di Bandung.

Selanjutnya, pembentukan Organisasi Negara-Negara Non Blok, hingga menjadi Pendekar dan Pembebas Bangsa-Bangsa Islam terutama dalam perjuangan kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

Sebagai informasi, dalam acara silaturahmi kebangsaan ini tutut hadir Guntur Soekarnoputra, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra. Ada juga cucu Bung Karno, antara lain Tatam Soekarnoputra dan M. Prananda Prabowo.

Dalam acara itu, hadir juga sejumlah pengurus DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan anggota Fraksi PDIP di DPR RI, seperti Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Ganjar Pranowo, Yasonna H. Laoly, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Djarot Saiful Hidayat, dan Komarudin Watubun.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo menyatakan MPR telah mencabut Tap MPR XXXIII/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Sukarno. Tap MPR itu telah dicabut pada 2003.

Dengan begitu, sang Proklamator tak terbukti atas tuduhan tak setia terhadap NKRI dan bersekutu dengan PKI.

“Tap MPRS XXXIII/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi,” kata Bamsoet di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

“Secara yuridis tuduhan tersebut tidak pernah dibuktikan di hadapan hukum dan keadilan serta telah bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum,” lanjutnya.

Bamsoet menegaskan tidak berlakunya lagi Tap MPR XXXIII/1967 ini sesuai dasar hukum TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 yang menstigmakan Sukarno berkhianat pada NKRI.

Bamsoet juga mengapresiasi jasa Sukarno tak hanya bagi Indonesia tapi juga jasanya untuk dunia yakni dengan konferensi Asia - Afrika pada 1955 lalu. Bamsoet menyebut bakal mensosialisasikan pencabutan TAP MPR tersebut.

“Sebagai bagian dari penataan kearsipan MPR RI termasuk memberikan klasifikasi khusus atas TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 sebagai ketetapan MPRS yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan keputusan tersebut wajib disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

“Pimpinan MPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan nama baik Dr. (HC) Ir. Sukarno atas ketidakpastian hukum yang adil,” tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA— Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat hadiah buku tentang Sukarno ketika menyambangi kantor PDI Perjuangan akias PDIP.

Ia kemudian menyentil tentang tren transaksi politik yang semakin telanjang. Anies menuturkan bahwa politik seharusnya ditempatkan jauh lebih tinggi tidak sekadar bagi-bagi kekuasaan, diteruskan ke anak-cucu, dan besar-besaran elektoral.

“Tapi politik ini tentang gagasan dan gagasan itulah tentang Indonesia,” kata Anies usai pertemuan dengan Partai Buruh di Posko Pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu (25/8/2024).

Makna politik tersebut diungkapkan olehnya ketika dirinya bercerita tentang pertemuannya dengan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).

Dalam pertemuan tersebut, dirinya bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP membicarakan tentang masa kini dan masa depan Indonesia. Tentang gagasan, kebangsaan, serta jembatan antar berbagai macam kelompok-kelompok yang ada di Indonesia.

“Jadi pesan utama tentang persatuan itu yang menjadi fokus dari pembicaraan kami,” kata Anies.

Anies mengatakan bahwa diskusi bersama dengan PDIP bukan tentang angka-angka sektoral, survei-survei, dan hal mikro lainnya.

Namun justru tentang gagasan, tentang ideologi, pemikiran-pemikiran pendiri bangsa, pemikiran Presiden Pertama RI Soekarno. Serta pemikiran-pemikiran dasar mengapa republik ini didirikan dan mengapa Jakarta harus menjadi cermin terwujudnya janji kemerdekaan.

“Apalagi ini di bulan kemerdekaan itu yang membuat saya merasa sangat hormat atas pertemuan kemarin,” katanya.

Anies mengatakan dirinya bahkan dihadiahi buku-buku Bung Karno pasca pertemuan dengan partai yang diketuai oleh Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri.

“Partai buruh mengharapkan pak Anies bisa menjadi calon Gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan MK [Mahkamah Konstitusi] Nomor 60 dan Nomor 70 Tahun 2024. Namun, tentu kami tunggu partai besar. Insya Allah nanti pak Anies yang akan menjelaskan bagaimana proses politiknya. Intinya kami menunggu ya belum bisa memberikan secara langsung,” kata Said Iqbal.

Terlebih, Anies Baswedan hanya dapat dicalonkan oleh partai yang memiliki suara 25% Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan putusan perkara Nomor 60 Tahun 2024.

Di mana Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional berbunyi, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.

Mal Sarinah merupakan pusat perbelanjaan yang paling bersejarah di Indonesia. Sebab tempat belanja yang satu ini diprakarsai langsung oleh Presiden Sukarno dan sudah beroperasi sejak 15 Agustus 1966.

Hal ini menjadikan Sarinah sebagai mal atau pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia yang menyimpan banyak sejarah. Termasuk bagaimana dulu tempat ini juga pernah digunakan sebagai kasino saat judi masih legal di Jakarta.

Namun tahu kah detikers asal-usul nama Sarinah tersebut?

Melansir dari situs resmi perusahaan, nama Sarinah diambil dari nama salah satu pengasuh Presiden Sukarno sewaktu ia masih kecil. Kesan mendalam tentang kebesaran jiwa sang pengasuh inilah yang kemudian menginspirasi penyematan nama tersebut.

"Bercermin pada sosok istimewa tersebut, Sarinah bertekad untuk terus menjalankan misinya sebagai mitra terpercaya bagi usaha kecil sekaligus duta bagi kekayaan budaya Indonesia di dunia internasional melalui produk-produk yang dikembangkan dan dipasarkannya," tulis perusahaan dalam situsnya.

Sebagai informasi, pendirian pusat belanja modern ini didasarkan pada Akta Nomor 33 tanggal 17 Agustus 1962 dengan nama PT Department Store Indonesia. Namun mal ini baru selesai dibangun dan beroperasi pada 15 Agustus 1966

Karena seluruh modal pembangunan ini menggunakan uang negara, tentu sejak berdiri Sarinah menjadi BUMN yang bergerak di bidang ritel, dan status kepemilikan ini masih berlangsung hingga sekarang.

Namun pada 10 April 1979, PT Department Store Indonesia berganti nama menjadi PT Sarinah(Persero). Sejak itu Sarinah terus berkembang, bahkan pada 1980-an perusahaan ini melakukan pembukaan cabang di Semarang, Jawa Tengah, usai mendapat dana segar yang cukup besar dari pemerintah.

Hingga pada 1990-an, Gedung Sarinah yang berada di Jl. M.H. Thamrin melakukan renovasi pertamanya guna menarik tenant baru dan meningkatkan reputasi perusahaan. Hingga singkat cerita, pada 2019Sarinahmulai melebarkan kembali sayapnya dengan melakukan bisnis trading ekspor produk 'Sarinah Home' ke beberapa negara.

Sampai akhirnya di tahun 2020-an, Sarinah kemudian beroperasi di bawah naungan holding BUMN PT Aviasi Pariwisata (Persero) atau In Journey. Hal ini membuat Sarinah dapat bersinergi dengan BUMN lain bidang pariwisata dan hiburan, yang kurang lebih sejalan dengan bisnis utamanya yakni retail.

BALI, KOMPAS.com - Belum banyak yang tahu bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno lahir dari dua sejoli yang saling jatuh hati di Pulau Bali. Mereka ialah Nyoman Rai Srimben dengan Raden Soekemi Sosrodihardjo.

Kisah Nyoman Rai Srimben semasa hidup hingga akhirnya bertemu dan menikah dengan Raden Soekemi dapat diketahui ketika berkunjung ke Rumah Asal Nyoman Rai Srimben di Kabupaten Buleleng, yang saat ini sudah dinobatkan sebagai cagar budaya.

• 7 Tempat Wisata di Buleleng, Ada Wisata Alam, Sejarah, dan Budaya
• Pemkab Buleleng Harapkan Kemudahan Akses Wisata ke Bali Utara

Pada kegiatan Press Tour bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ke Bali Utara pada Sabtu (10/8/2024) Kompas.com berkesempatan berkunjung ke tempat itu.

Lokasinya di Jalan Gunung Batur Nomor 24, Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali Utara

Rumah asal Nyoman Rai Srimben ini terpusat dalam satu area, dibatasi pagar tembok dan di dalamnya terdapat deretan rumah yang masih mempertahankan gaya kuno.

• 5 Tips Wisata ke Pura Melanting di Buleleng Bali, Bawa Uang Tunai
• Pilihan 5 Penginapan Murah di Buleleng Bali, Harga Mulai Rp 250.000-an

Kompas.com/ Suci Wulandari Putri Rumah Asal Nyoman Rai Srimben, Ibunda Bung Karno, di Buleleng, Sabtu (10/8/2024).

Berdasarkan pemaparan pemandu di kawasan rumah asal Nyoman Rai Srimben, Made, orang-orang yang tinggal di daerah tersebut pada zaman dahulu menganut doktrin harus menikah dengan sesama keluarga yang masih tinggal di dalam satu daerah.

Konon, lanjut Made, Nyoman Rai Srimben semasa muda ialah seorang penari rejang, tarian sakral yang ditampilkan saat upacara agama.

Sementara itu, Raden Soekemi ialah laki-laki asal Blitar, Jawa Timur, yang ditugaskan sebagai guru di Buleleng oleh pemerintah Belanda pada 10 Oktober 1891.

"Nyoman Rai sering menari di pura, dan beberapa kali dilihat dari jauh oleh Raden Soekemi. Dari situ sepertinya Raden Soekemi jatuh cinta dan ingin menyampaikan maksud hati ingin menikahi Nyoman Rai Srimben," jelas Made, Sabtu (10/8/2024).

Di dalam kawasan ini juga terdapat rumah panggung yang menyimpan ranji keluarga Nyoman Rai, hingga lahirnya Soekarno. Lengkap dengan patung Nyoman Rai Srimben yang tengah duduk di atas kursi.

• 5 Kuliner Wajib Coba Khas Buleleng
• 300 Penari Pentaskan Tari Teruna Jaya di Buleleng Festival

Kompas.com/ Suci Wulandari Putri Potret pemandu wisata saat menjelaskan kehidupan Nyoman Rai Sarimben, Ibunda Bung Karno, Sabtu (10/8/2024).

Menambahkan dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nyoman Rai Srimben lahir dari keluarga rohaniawan yang mengurus masalah keagamaan dan adat istiadat di Pura Bale Agung.

Kisah pernikahan Nyoman Rai dan Raden Soekemi pada saat itu ditolak, lantaran ada tradisi di Bale Agung bahwa perempuan di daerah tersebut tidak boleh dipersunting pihak luar.

Singkat cerita, pernikahan kedua sejoli ini menyebabkan Raden Soekemi harus menjalani persidangan pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Soekemi dianggap menyebabkan kegaduhan pada sistem tatanan adat di Bale Agung. Alhasil, Soekemi dijatuhi sanksi denda sebesar 40 ringgit.

Rumah yang ditinggali Soekemi dan Srimben di Buleleng sempat roboh karena usianya yang sudah terlampau tua. Namun, rumah tersebut kembali dibangun dengan bentuk yang serupa.

Kawasan rumah asal Nyoman Rai Srimben ini terbuka untuk kunjungan wisatawan. Tidak ada tiket masuk yang perlu dibayar, alias gratis.

Wisatawan yang hendak datang ke kawasan ini bisa datang setiap hari, namun disarankan datang selain hari libur atau pada hari upacara adat di Bali.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)