Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Deepening Blue Economy Cooperation dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM), Wang Wentao.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping, dalam acara pertemuan bilateral antara kedua Kepala Negara pada Sabtu sore 9 November 2024 di Great Hall of the People di Beijing, RRT.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, Blue Economy atau Ekonomi Biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan Energi Laut Terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan Perikanan dan Akuakultur, Pariwisata Maritim, Inovasi, dan Kerja sama Industri.

Sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini juga akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam siaran pers ditulis Minggu (10/11/2024).

Implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia. "Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara", ungkap Menko Perekonomian.

Melalui MoU ini Indonesia dan RRT juga sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (dep7)

(kil/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya masih tinggi.

Pernyataan itu Airlangga sampaikan ketika memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Bogor pada Kamis (7/11/2024).

Dia mengungkapkan meski sudah banyak daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi sering kali tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan dan tingkat kemiskinan yang rendah.

"PDRB [Produk Domestik Regional Bruto] yang tinggi ini tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan juga tentu pengangguran [yang rendah]," ujar Airlangga seperti yang ditayangkan kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (7/11/2024).

Terkait itu, mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa pemerintah membedakan kinerja ekonomi daerah ke empat kategori. Pertama, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah dan rasio gini rendah.

Contohnya, yaitu Kalimantan Timur yang memiliki PRDB per kapita US$14.160 pada 2023. PRDB yang tinggi itu diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (5,78%) dan rasio gini rendah (0,32).

Kedua, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah tetapi rasio gini tinggi. Contohnya adalah DKI Jakarta yang memiliki PRDB per kapita US$21.172 pada 2023.

PRDB yang tinggi tersebut diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (4,3%). Hanya saja, rasio gininya termasuk tinggi (0,42).

"Antara kaya dan miskinnya, gap-nya [kesenjangannya] terlalu jauh. Ini PR bagi kepala daerah untuk menurunkan rasio gini," jelas Airlangga.

Ketiga, provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, tetapi rasio gini rendah. Contohnya yaitu Sulawesi Tengah yang memiliki PRDB per kapita US$7.381 pada 2023.

PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah alias masih tinggi (11,77%). Kendati demikian, rasio gininya termasuk rendah (0,30).

Keempat, provinsi dengan kemiskinan tinggi dan rasio gini tinggi. Airlangga menegaskan, kategori keempat ini harus dihindari.

Contohnya, Papua Barat yang memiliki PRDB per kapita US$7.094 pada 2023. PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah atau masih tinggi (21,66%) sekaligus rasio gini yang rendah alias masih tinggi (0,39).

"Dengan indikator ini, pemerintah bisa bekerja untuk memacu pertumbuhan di daerah dan kita bisa memberikan insentif kepada daerah agar masing-masing punya industri atau sektor unggulan," tutup Airlangga.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BOGOR. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% pada tahun 2029.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai dengan mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.

Airlangga mengungkapkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 menurutnya harus mendorong sejumlah sektor utama. Di antaranya adalah dari konsumsi, kemudian investasi juga harus tumbuh 10%.

"Jadi apa yang harus kita dorong? sektornya tetap konsumsi harus kita jaga, kemudian investasi juga harus tumbuh 10%," ungkap Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, di SICC, Bogor Kamis (7/11).

Selain itu, Airlangga bilang, kinerja ekspor juga harus tumbuh 9%. Kemudian juga mendorong sektor hilirisasi, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital hingga pengembangan ekonomi baru yaitu semikonduktor.

Transisi energi hijau atau green energy juga terus didorong dengan target Indonesia dapat menjadi green energy tertinggi.

"Seperti di Kalimantan Utara kita bisa kembangkan hydro power sampai 10 GW, kemudian kawasan-kawasan yang kita bangun di sana bisa jadi pusat pertumbuhan baru di mana di situ bisa jadi center of new industry green hydrogen amonia bahkan industri hilirisasi lain," jelasnya.

Airlangga juga mengatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bukan hal mustahil untuk dicapai Indonesia. Hal itu karena sebelumnya Indonesia juga sudah pernah mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8,2% pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Pertumbuhan itu didorong sektor utama yaitu manufaktur, industri tekstil, otomotif, konstruksi dan juga investasi yang tumbuh tinggi sampai dengan 14,6% dan konsumsi rumah tangga serta ekspor.

"Ekspornya adalah CPO, tekstil dan migas, bahkan kita sempat ekspor migas sampai dengan 1,6 juta barel per hari, produksi kita 1,6 juta barel oil per day tapi pertumbuhan itu tidak sustain karena pada waktu itu dengan deregulasi dan pakto sehingga ekonomi over heating dan juga terjadi krisis keuangan Asia dan perekonomian kita turun," ucapnya.

Jakarta -

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Dalam rapat tersebut, Dudy banyak mendapat pertanyaan soal mahalnya harga tiket pesawat domestik.

Menurut Dudy tingginya harga tiket pesawat menjadi salah satu fokus Kemenhub, khususnya jelang Natal dan tahun baru (Nataru). Ia juga menyatakan penyelesaian isu ini juga melibatkan kementerian lain, tepatnya melalui Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis mengatasi persoalan tersebut. Dudy menyebut hasil kerja dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat bisa dilihat di pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

(ily/kil)

Jakarta: Nasib insentif pajak untuk kendaraan listrik masih menjadi tanda tanya. Meski demikian, perpanjangan untuk insentif kendaraan listrik terbuka lebar karena mendapatkan usulan untuk dilanjutkan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Insentif pajak yang diusulkan tersebut diantaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto dikutip dari Antara.
Ia menuturkan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

Baca Juga: Toyota Pamer Mobil Terbang eVTOL

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah, dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” ujarnya.

Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Penyusunan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujar Airlangga.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 yang tak sampai 5 persen disebabkan oleh faktor musiman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh 4,95 persen secara year on year (yoy) pada kuartal III tahun ini. Angka ini lebih tinggi dari kuartal III-2023 yang sebesar 4,94 persen, tetapi lebih rendah dibandingkan kuartal II-2024 sebesar 5,05 persen.

"Dalam siklus pertumbuhan ekonomi ini, kuartal ketiga tidak terdapat hari besar atau event besar seperti liburan keagamaan atau liburan sekolah, sehingga memang kuartal ketiga cenderung seperti itu," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11).

Meski demikian, ia optimis pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini bakal tetap berada di atas 5 persen. Dalam APBN 2024 pemerintah menargetkan perekonomian bisa tumbuh 5,2 persen. Optimisme ini muncul sebab secara kumulatif periode Januari-September 2024, perekonomian masih berhasil tumbuh 5,03 persen.

"Artinya, dengan pertumbuhan 5,03 persen, kita masih bisa berharap perekonomian kita bisa menjaga levelnya di angka 5 persen pada akhir tahun, sesuai dengan target APBN," jelasnya.

Untuk menggenjot perekonomian lebih tinggi lagi, terutama pada kuartal IV, maka pemerintah berupaya memperbaiki daya beli masyarakat yang turun. Hal ini tercermin dari konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,91 persen, lebih rendah dari kuartal II sebesar 4,93 persen.

Kebijakan yang bakal ditempuh pemerintah, kata Airlangga, adalah memperpanjang insentif perpajakan hingga akhir tahun, di antaranya PPN DTP untuk properti, PPnBM DTP untuk mobil listrik hingga FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

"Pemerintah juga sedang mempersiapkan pemanfaatan dana dari jaminan kecelakaan kerja dan mendorong kewirausahaan melalui KUR," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga bakal mencegah terjadinya Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, terutama di sektor usaha tekstil.

"Nah tentu kita dorong beberapa kebijakan, salah satu adalah mencegah terjadinya PHK. Pemerintah akan memperhatikan kebijakan yang akan diambil. Terutama pada saat 1-2 bulan ke depan sedang mempersiapkan insentif yang bisa didorong di sektor padat karya," pungkasnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Presiden, Jakarta. Rapat tersebut membahas mengenai penurunan daya beli kelas menengah.

"Salah satu yang menjadi perhatian adalah kelas menengah. Di mana daya beli kelas menengah mengalami penurunan dan bagaimana ini bisa menjadi pengungkit ke depan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Lalu, rapat tersebut juga membahas soal subsidi energi. Pemerintah sedang mengkaji soal subsidi energi.

"Kedua tentu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sedang dikaji oleh pemerintah termasuk dengan subsidi energi, pemerintah sedang memperdalam itu, dan menghitung langkah kompensasi apa yang bisa dilakukan," katanya.

Selain itu, rapat tersebut membahas soal satgas sawit. "Ketiga, tentu terkait dengan satgas sawit, dan langkah lanjutannya," lanjutnya.

Rapat ini juga dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, dan anggota DEN lainnya.

Lihat Video: Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo-SBY Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

[Gambas:Video 20detik]

(isa/yld)

Jakarta -

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merapat ke Istana Negara untuk melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan utamanya adalah mengenai perhatian pemerintah pada kelas menengah.

Usai rapat, Airlangga menjabarkan ada penurunan daya beli di tengah kelas menengah. Dia dan Luhut membahas usulan-usulan yang bisa menjaga daya beli kelas menengah dengan Prabowo. Sayangnya Airlangga enggan merinci program apa saja yang mau dilakukan.

"Ada usulan-usulan terkait program ke depan, yang jadi perhatian adalah kelas menengah, di mana ada penurunan daya beli di kelas menengah dan di mana ini bisa menjadi pengungkit ke depan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

"Semua masih kami proses di pemerintahan dan dalam waktu dekat akan dibuat menjadi langkah kebijakan sampai akhir tahun dan ke depan," lanjutnya.

Kemudian pihaknya juga membahas soal kebijakan subsidi energi yang mau diubah menjadi lebih tepat sasaran.

Airlangga hanya bilang subsidi akan diberikan dalam bentuk-bentuk yang langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia tak mau mendalami opsi apa saja yang dibahas, yang jelas pemerintah masih melakukan kajian.

"Kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan. Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian," sebut Airlangga.

Dalam rapat yang sama Airlangga juga bilang dirinya dan Luhut sempat bicara soal hasil dari Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit. Satgas itu dibentuk sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Luhut yang kala itu menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi menjadi Ketua Satgas.

"Kemudian ketiga tentu terkait dengan satgas sawit, dan langkah lanjutannya, ini sedang diperhatikan," sebut Airlangga.

Kemudian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memaparkan soal beberapa catatan pada penyelenggaraan proyek strategis yang belum selesai. Percepatan proyek strategis yang mampu meningkatkan kemudahan berusaha diharapkan segera dilakukan.

"Diharapkan ini bisa dirampungkan. Diharapkan dengan penyelesaian itu proyek yang bisa meningkatkan ICOR juga jadi catatan," pungkas Airlangga.

(hal/fdl)

Jakarta -

Industri tekstil dijamin belum habis napasnya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri tersebut belum berada di ambang senja, meski Sritex diputus pailit. Menurutnya industri tekstil tidak akan mengalami memundurkan selama permintaannya masih ada di tengah masyarakat.

"Tidak ada. Industri itu tidak ada sunset. Karena selama demand-nya masih ada, dia akan terus," beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2024).

Dia menegaskan tekstil masuk ke dalam kebutuhan sandang yang masuk dalam 3 kebutuhan pokok. Maka dari itu bisnis tekstil tidak akan mengalami kemunduran.

"Sampai kapanpun yang namanya industri tekstil itu kan merupakan kebutuhan esensi manusia. Semua orang mau berpakaian. Selama orang berpakaian aman," tegas Airlangga.

Seperti diketahui PT Sri Rejeki Isman alias Sritex berada dalam krisis karena terancam dipailitkan. Pemerintah pun berupaya agar perusahaan bisa diselamatkan.

Airlangga mengatakan pemerintah punya keberpihakan kepada industri padat karya yang mempekerjakan banyak masyarakat. Maka dari itu upaya penyelematan dilakukan.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ungkap Airlangga.

(hal/fdl)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah berupaya keras menyelematkan raksasa tekstil Sritex dari kondisi krisis. PT Sri Rejeki Isman alias Sritex berada dalam krisis karena terancam dipailitkan.

Airlangga mengatakan pemerintah punya keberpihakan kepada industri padat karya yang mempekerjakan banyak masyarakat. Maka dari itu upaya penyelamatan dilakukan.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Dia memaparkan sampai saat ini pemerintah sudah memastikan izin ekspor impor bagi Sritex, dengan begitu perusahaan masih bisa beroperasi dan mendapat pesanan.

Urusan lilitan utang, restrukturisasi tak bisa dibantu pemerintah. Hal itu menjadi tanggung jawab perusahaan.

"Ya pertama ekspor impor, yang kedua tentu perlu restrukturisasi, itu terkait dengan pemilik ya. Restrukturisasi kan yang berutang pemilik," jelas Airlangga.

Yang jelas, Airlangga memastikan izin ekspor untuk Sritex akan terus diberikan tanpa ada batas waktu. "Nah itu jalan terus, tidak ada batas waktu," tegasnya.

(hal/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk memompa daya beli masyarakat di tengah menyusutnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

Di lansir dari Antara, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci insentif pajak yang diusulkan di antaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Ahad, 3 November 2024 seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan. Hal ini karena dua komponen ini yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja.

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” kata dia.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Adapun perumusan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengumpulkan tujuh menteri dalam lingkup Kemenko Perekonomian untuk menggelar rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Ahad, 3 November 2024. Rapat kordinasi terbatas itu dilakukan untuk menyelaraskan program kerja prioritas jangka pendek di bidang perekonomian.

Dilansir dari Antara, usai memimpin rapat terbatas, Menko Perekonomian Airlangga mengungkapkan rapat kordinasi antar kementerian ini merupakan tindak lanjut dari hasil retreat di Magelang, serta dilakukan sebagai upaya meningkatkan koordinasi kebijakan dan program kerja prioritas jangka pendek di bidang perekonomian.

Airlangga merinci sejumlah hal yang dibahas dalam kordinasi terbatas tersebut, seperti tindak lanjut putusan MK terkait judicial review UU Cipta kerja hingga perubahan peraturan pemeritah mengenai devisa hasil ekspor sumber daya alam.

Dalam kesempatan itu, Airlangga mengungkapkan tengah mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

“Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian kKuangan, yaitu terkait dengan PPN ditanggung pemerintah, PPN DTP, PPnBM, maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis Listrik dan mobil berbasis Listrik,” ujarnya dilansir dari Antara Senin, 4 November 2024.

Airlangga Hartarto kemudian mengatakan hasil rapat kordinasi terbatas itu selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.