Bisnis.com, JAKARTA – PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison telah menambah 22.000 Base Transceiver Station atau BTS 4G pada semester I/2024. Adapun total belanja modal (capital expenditure/capex) yang diserap mencapai Rp4,52 triliun

Dari serapan capex tersebut, sekitar 89,8% telah dialokasikan untuk layanan seluler guna mendukung permintaan pertumbuhan layanan data. Selebihnya dialokasikan untuk layanan multimedia, internet, dan komunikasi data (MIDI), serta teknologi informasi.

Presiden Director dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, menyatakan bahwa sebagai salah penguatan bisni inti, ISAT menambah sekitar 22.000 BTS 4G sepanjang semester I/2024. Secara keseluruhan, perseroan telah mengoperasikan 188.000 BTS 4G.

“Ekspansi signifikan ini dilengkapi dengan penyebaran 103 BTS 5G, yang menegaskan komitmen Indosat untuk memajukan infrastruktur jaringannya,” ujarnya, Selasa (30/7/2024).

Peningkatan cakupan dan kapasitas berdampak langsung pada rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) untuk pelanggan seluler, yang naik 10,5% year-on-year (YoY) menjadi Rp37.900. Hal ini dinilai memperkuat posisi ISAT di pasar telekomunikasi dalam negeri.

Direktur Indosat Ooredoo Hutchison Nicky Lee mengatakan bahwa meski serapan capex cenderung melambat pada Juni lalu, perseroan tetap berkomitmen meningkatkan belanja modal untuk mengembangkan jaringan dan pengalaman para pelanggan pada paruh kedua.

Hingga semester I/2024, Indosat telah membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp2,73 triliun atau naik 43,3% secara tahunan. Sejalan dengan kenaikan laba, kinerja pendapatan ISAT juga meningkat 13,38% YoY menjadi Rp27,9 triliun.

Pendapatan perseroan didorong oleh kinerja bisnis selular yang membukukan perolehan sebesar Rp23,6 triliun, lalu bisnis multimedia, komunikasi data, internet mencapai Rp3,9 triliun, sedangkan telekomunikasi tetap senilai Rp458,8 miliar.

Indosat juga mencatatkan EBITDA senilai Rp13,41 triliun alias tumbuh 17,8% YoY. Marjin EBITDA yang mencapai 47,9% pada semester I/2024, menegaskan kemampuan ISAT untuk mengonversi pendapatan menjadi keuntungan secara efisien.

Dari sisi basis pelanggan, ISAT membukukan kenaikan 900.000 pelanggan baru atau secara total mencapai 100,9 juta pelanggan hingga akhir Juni 2024. Pertumbuhan ini berkontribusi pada peningkatan lalu lintas data yang naik 13,4% YoY menjadi 7.965 Petabyte (PB).

Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta menyoroti penurunan besaran APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 yang turun hingga Rp5 triliun dalam APBD Perubahan.

Anggota Fraksi PDIP, Sunggul Sirait mencatat bahwa APBD awal saat diketok berjumlah Rp83,7 triliun, tetapi menyusut menjadi Rp79,52 triliun dalam APBD Perubahan.

“Penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran ini sangat penting. Apakah terjadi penurunan pendapatan daerah, efisiensi anggaran, atau apakah ada program kerja Pemprov yang ditunda atau dibatalkan?” katanya dalam rapat paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Selain itu, pihaknya juga menggarisbawahi perolehan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta yang terealisasi sebesar Rp71,07 triliun atau lebih 0,57% dari target Rp70,66 triliun.

Namun, Fraksi PDIP menganggap hal tersebut belum menjadi hasil kinerja maksimal dari Pemprov, terutama karena banyaknya pengelolaan aset-aset daerah yang belum dikelola dengan baik.

“Apalagi ke depannya kita menghadapi Jakarta pasca-ibu kota, pendataan aset-aset menjadi poin krusial dalam memaksimalkan perolehan pendapatan daerah,” ujar Sunggul.

Menanggapi evaluasi itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berdalih bahwa penurunan APBD disebabkan oleh penyesuaian terhadap capaian target pendapatan dan alokasi anggaran belanja yang lebih realistis.

Menurutnya, penyesuaian target pendapatan dilakukan karena target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi, tetapi tidak tercapai.

Sementara itu, dirinya mengeklaim bahwa alokasi anggaran belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas yang berkesinambungan dengan implementasi program prioritas, yaitu mengedepankan pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanganan sampah, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha, serta pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon.

“Prioritas belanja juga difokuskan pada pemberian bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, serta bantuan keuangan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka kerja sama antar daerah,” tandas Heru Budi.