Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta menyoroti penurunan besaran APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 yang turun hingga Rp5 triliun dalam APBD Perubahan.

Anggota Fraksi PDIP, Sunggul Sirait mencatat bahwa APBD awal saat diketok berjumlah Rp83,7 triliun, tetapi menyusut menjadi Rp79,52 triliun dalam APBD Perubahan.

“Penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran ini sangat penting. Apakah terjadi penurunan pendapatan daerah, efisiensi anggaran, atau apakah ada program kerja Pemprov yang ditunda atau dibatalkan?” katanya dalam rapat paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Selain itu, pihaknya juga menggarisbawahi perolehan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta yang terealisasi sebesar Rp71,07 triliun atau lebih 0,57% dari target Rp70,66 triliun.

Namun, Fraksi PDIP menganggap hal tersebut belum menjadi hasil kinerja maksimal dari Pemprov, terutama karena banyaknya pengelolaan aset-aset daerah yang belum dikelola dengan baik.

“Apalagi ke depannya kita menghadapi Jakarta pasca-ibu kota, pendataan aset-aset menjadi poin krusial dalam memaksimalkan perolehan pendapatan daerah,” ujar Sunggul.

Menanggapi evaluasi itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berdalih bahwa penurunan APBD disebabkan oleh penyesuaian terhadap capaian target pendapatan dan alokasi anggaran belanja yang lebih realistis.

Menurutnya, penyesuaian target pendapatan dilakukan karena target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi, tetapi tidak tercapai.

Sementara itu, dirinya mengeklaim bahwa alokasi anggaran belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas yang berkesinambungan dengan implementasi program prioritas, yaitu mengedepankan pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanganan sampah, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha, serta pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon.

“Prioritas belanja juga difokuskan pada pemberian bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, serta bantuan keuangan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka kerja sama antar daerah,” tandas Heru Budi.