Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) mencatat total investasi dana pensiun baik Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) per Agustus 2024 mencapai Rp 366,2 triliun.

Secara rinci per Agustus 2024, Staf Ahli ADPI Bambang Sri Mulyadi mengatakan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) paling banyak menaruh investasi di fixed income (SBN, Obligasi dan Sukuk) dengan porsi sebesar 63,7%.

"Selain itu, saham sebesar 9,61%, deposito sebesar 9,15%, serta sisanya adalah properti, penempatan langsung, dan reksadana," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (24/10).

Komposisi yang sama juga terjadi pada penempatan investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP). Menurut Bambang, porsi terbesar di instrumen fixeds income (SBN, Obligasi dan Sukuk) dengan kisaran 63,37%, lalu diikuti saham 14,07%, deposito 9,93%, serta sisanya penempatan langsung dan reksadana.

Sedangkan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Meski komposisinya paling banyak masih di fixed income, tetapi prosetasenya hanya sebesar 40,66%, sisanya deposito 48,37%, saham 1,65%, dan SBI 5,65%.

Kemudian terkait Return on Investment Realized (ROI R) Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) tercatat turun 0,05% secara Year on Year (YoY) dari 4,87% menjadi 4,82% per Agustus 2024. Adapun ROI (R) hanya menghitung pengembalian yang sudah direalisasikan, artinya hasil dari investasi yang sudah dijual atau ditarik.

Dia menerangkan DPPK PPMP mencatatkan Return on Investment Realized + Unrealized (ROI R+U) turun 0,79% YoY dari 5,66% menjadi 8,87% per Agustus 2024.

Bambang menambahkan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP) mencatatkan ROI (R) naik 0,05% dari 4,74% menjadi 4,81% per Agustus 2024. Adapun ROI (R+U) turun 0,36% dari 5,40% menjadi 5,04% per Agustus 2024.

Bambang mengatakan prospek hingga akhir tahun, investasi dana pensiun akan stabil dan tidak fluktuatif. Adapun kenaikan dan penurunan ROI kemungkinan hanya berkisar 0,5% dari tahun sebelumnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)mengungkapkan beberapa penyebab yang membuat tingkat pengembalian investasi ataureturn on investment(ROI) dana pensiun mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ROI dana pensiun dari 2019 hingga 2023 turun cukup signifikan. ROI dana pensiun dari 2019 hingga 2023 merosot tajam secara berturut-turut. Di mana pada 2019 sebesar 8,51%, pada 2020 8,66%, pada 2021 sebesar 6,06%, pada 2022 5,55%, lalu menjadi 6,86% pada Desember 2023.

Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi menilai, faktor utama penurunan ROI ini yaitu karena penurunan suku bunga atau kupon obligasi.

“Jadi memang faktor utama penurunan suku bunga atau kupon obligasi karena sebagian besar investasi dana pensiun difixed income. Tidak memungkinkan mencapai ke level tahun 2019 karena sifat investasi dana pensiun adalahrollover," kata Bambang kepada KONTAN, Selasa (15/10).

Bambang menyebutkan, strategi yang bisa dilakukan Dana Pensiun untuk meningkatkan kinerja ROI yaitu dengan menambah investasi pada instrumen saham dengan disertai analisis yang komprehensif.

"Diharapkan dengan begitu ROI Dana Pensiun dapat meningkat melalui fluktuasi pasar saham," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Syarif Yunus mengungkapkan bahwa ROI DPLK dalam kurun lima tahun terakhir juga selalu di bawah rata-rata ROI industri dana pensiun.

“Menurut saya, faktornya selain kondisi ekonomi, juga datang dari edukasi yang kurang dan kompetensi investasi," kata Syarif kepada KONTAN, Selasa (15/10).

Kendati begitu, Syarif optimis bahwa performa ROI dana investasi bisa kembali seperti pada 2019. Ia menyebutkan khusus DPLK, tercatat ROI dana pensiun ini pada 2019 mencapai sebesar 8,17%. Angka ini turun menjadi 4,29% pada Agustus 2024.

“Tapi meski pada Agustus turun, bisa saja kembali ke kinerja seperti di 2019, karena instrumen investasi yang kompetitif kan ada. Hanya pilihan investasi di DPLK adalah dipilih peserta, maka edukasi sangat diperlukan," kata Syarif.

Seperti yang diketahui, pilihan investasi di DPLK ditentukan oleh peserta. Untuk itu, Syarif mengatakan strategi untuk meningkatkan ROI dana pensiun ini yaitu dengan melakukan edukasi kepada peserta.

Ia juga menuturkan bahwa turunnya ROI di DPLK ini tidak menjadi masalah dalam pembayaran manfaat dana pensiun.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

Rencana program pensiun tambahan ini merupakan amanat UU P2SK. Dalam pasal 189 ayat 4, menyebutkan bahwa pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, UU PPSK yang sudah diundangkan pada Januari 2023 itu memang mengamanatkan penguatan untuk harmonisasi program pensiun.

"Manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI, Polri, dan pekerja formal itu relatif sangat kecil. Jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," kata Ogi dalam konferensi pers RDK Bulanan Agustus 2024, Jumat (6/9).

Jika ditelisik dari data yang sudah ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan relatif sangat kecil, hanya sekitar 10%-15% dari penghasilan terakhir yang diterima. Sementara standar perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum yang dimiliki International Labour Organization (ILO) yaitu 40%.

"Kami dalam hal ini juga masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun. OJK belum bisa bertindak lanjut sebelum PP diterbitkan," ujar Ogi.

Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Suheri mengatakan perlu untuk menunggu PP yang nanti akan diterbitkan oleh pemerintah. Namun menurutnya, meskipun aturan dapen tambahan ini terasa berat di awal, hasilnya bisa meringankan masyarakat di hari tua nanti.

"Karena kan manfaatnya baru bisa dirasakan nanti. Saya pikir OJK juga melihat harus ada upaya pemaksaan supaya masyarakat punya (dana pensiun) saat hari tua nanti," ujarnya kepada Kontan, Senin (9/9).

Menurut Suheri, menambah dan memperluas dana pensiun tambahan ini memiliki tujuan yang baik, hanya saja saat ini terkesan semakin banyak potongan bagi masyarakat.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah kondisi yang masih menantang, industri dana pensiun (dapen) harus lebih selektif dalam pengelolaan dana investasi untuk mencapai imbal hasil yang positif dan menyejahterakan pesertanya.

Direktur Utama Dapen BTN, Mas Guntur Dwi Sulistyanto, menyatakan bahwa meskipun kondisi masih sulit, Dapen BTN, sebagai Dapen PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti), menjamin pembayaran manfaat pensiun tepat waktu dan tepat jumlah.

Per Juni 2024, Dapen BTN mencatat imbal hasil (ROI) sebesar 13,78%, dengan portofolio investasi terbesar di Surat Berharga Negara (SBN), obligasi, dan penyertaan saham.

Rasio kecukupan dana (RKD) Dapen BTN mencapai 106%, yang mengindikasikan kondisi keuangan Dapen BTN cukup sehat dan mampu menjalankan amanah sebagai Dapen PPMP.

“ROI Dapen BTN disetahunkan adalah 13,78%. Artinya kinerja Dapen BTN baik-baik saja dan tidak terdampak dengan kondisi inflasi,” katanya kepada KONTAN, Minggu (14/7).

Direktur Investasi & Keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri, Abdul Hadie, menambahkan bahwa pergerakan suku bunga global dan domestik serta perkembangan geopolitik masih sangat memengaruhi pencapaian hasil investasi tahun ini.

Oleh karena itu, diperlukan strategi investasi yang agile, prudent, dan aman agar menghasilkan keuntungan yang positif serta mampu memenuhi dan menyejahterakan peserta.

Hingga Juni 2024, Dapen Bank Mandiri mencatat hasil investasi mencapai Rp422 miliar, tumbuh 12,70% dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2023.

"Pengelolaan investasi mengacu kepada investasi instrument jangka menengah sampai panjang, dan investasi pada instrument investasi berjangka maksimal 2 tahun. Sehingga pemenuhan kewajiban likuiditas saat peserta memasuki masa pension dapat terpenuhi dengan baik," katanya kepada KONTAN.

Hadie optimistis imbal hasil tahun ini akan terus bertumbuh, dengan diversifikasi portofolio investasi dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang terukur dan volatilitas SPI yang manageable. Hingga akhir Mei 2024, aset kelolaan neto Dapen Bank Mandiri mencapai Rp10,44 triliun.

Sementara itu, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menyatakan bahwa di tengah kondisi ekonomi yang menantang, rata-rata imbal hasil industri dana pensiun masih lebih besar dari inflasi.

Dengan demikian, perusahaan dana pensiun mampu membayar Manfaat Pensiun sesuai dengan PhDP yang tertera pada Peraturan Dana Pensiunnya.

“Imbal hasil industri dana pensiun lebih besar dari inflasi dikarenakan rata-rata imbal hasil Dana Pensiun mencapai 6,90%,” kata ADPI kepada KONTAN.

Bisnis.com, YOGYAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan industri dana pensiun 2024-2028.

Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun menyampaikan bahwa peta jalan ini telah disusun sejak 2023. Namun, seiring dengan terbitnya omnibus law sektor keuangan pada Januari 2023 membuat OJK menunggu perkembangan terkait peraturan pemerintah (PP) yang mengatur dana pensiun.

"Kami meyakini peta jalan ini akan membantu mengatasi kenaikan dependency ratio yang diprediksi terjadi setelah berakhirnya bonus demografi dalam 15-20 tahun mendatang. Ini membuat dana pensiun sangat penting bagi perekonomian nasional," ujar Ogi.

Ogi menambahkan dana pensiun merupakan solusi finansial yang dapat memutus siklus generasi sandwich, serta menjadi sumber pembiayaan jangka panjang secara nasional."

Dia menjelaskan Indonesia memiliki dua jenis dana pensiun yakni pertama, dana pensiun wajib yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi pekerja sektor swasta, ASN, serta TNI/Polri dan kedua, dana pensiun sukarela yang diselenggarakan secara sukarela oleh pemberi kerja atau individu.

Untuk mendapatkan gambaran lebih utuh, sejak Januari 2024 OJK memasukkan asuransi wajib ke dalam kategori dana pensiun. "Ini memberikan gambaran utuh ekosistem dana pensiun di Indonesia," kata Ogi.

Dia menyebutkan per Mei 2024, aset dana pensiun tercatat sebesar Rp1.439,71 triliun rupiah dengan pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sebesar 9,95% dari 2020 hingga 2023.

Meski demikian, Ogi juga mengakui adanya isu struktural terkait dana pensiun di Indonesia. Dari perspektif permintaan, tingkat literasi dan inklusi dana pensiun masih tergolong rendah, terutama di kalangan pekerja informal. Selain itu, rasio penggantian pendapatan (replacement ratio) yang rendah, hanya sekitar 15% dari total penghasilan, jauh dari harapan sekitar 40%.

Dia juga menekankan Mercer dan CSA Institute menilai sistem pensiun di Indonesia membutuhkan pengembangan dan keberlanjutan dalam hal kepesertaan, pengaturan, dan transparansi.