Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan 10 lembaga dana pensiun sepanjang tahun 2024. Pembubaran ini sebagian besar dilakukan atas permintaan para pendiri dana pensiun.

Berikut adalah daftar dana pensiun yang dibubarkan:

1. Dana Pensiun Jasa Tirta II
OJK membubarkan Dana Pensiun Jasa Tirta II melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK (KDK) Nomor KEP-26/D.05/2024 pada 26 Maret 2024. Pembubaran ini efektif sejak 31 Januari 2024 atas permintaan dari Direksi Perum Jasa Tirta II selaku pendiri.

2. Dana Pensiun LEN Industri
Dana Pensiun LEN Industri dibubarkan berdasarkan KDK Nomor KEP-47/D.05/2024 pada 7 Juni 2024. Pembubaran ini efektif sejak 30 April 2024 atas permintaan pendiri.

3. Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional
Melalui KDK Nomor KEP-49/D.05/2024 pada 7 Juni 2024, OJK membubarkan Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, efektif sejak 31 Desember 2023. Pembubaran ini juga atas permintaan pendiri.

4. Dana Pensiun Natour
Dana Pensiun Natour dibubarkan berdasarkan KDK Nomor KEP-48/D.05/2024 pada 7 Juni 2024, efektif sejak 31 Desember 2023, atas permintaan pendiri.

5. Dana Pensiun LKBN Antara
Pembubaran Dana Pensiun LKBN Antara dilakukan melalui KDK Nomor KEP-52/D.05/2024 pada 21 Juni 2024. Efektif sejak 31 Desember 2023, pembubaran ini juga dilakukan atas permintaan pendiri.

6. Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia
OJK membubarkan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia berdasarkan KDK Nomor KEP-51/D.05/2024 pada 19 Juni 2024, efektif sejak 31 Desember 2023, atas permintaan pendiri.

7. Dana Pensiun Mandom Indonesia
Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-55/D.05/2024 pada 10 Juli 2024, Dana Pensiun Mandom Indonesia dibubarkan. Efektif sejak 31 Mei 2024, pembubaran ini dilakukan atas permintaan pendiri.

8. Dana Pensiun Universitas Islam Bandung
Dana Pensiun Universitas Islam Bandung dibubarkan berdasarkan KDK Nomor KEP-53/D.05/2024 pada 28 Juni 2024, efektif sejak 1 Maret 2024, atas permintaan pendiri.

9. Dana Pensiun Pertani
Pembubaran Dana Pensiun Pertani dilakukan melalui KDK Nomor KEP-74/D.05/2024 pada 2 Oktober 2024, efektif sejak 31 Mei 2024, atas permintaan pendiri.

10. Dana Pensiun Eveready Indonesia
OJK membubarkan Dana Pensiun Eveready Indonesia melalui KDK Nomor KEP-80/D.05/2024 pada 22 Oktober 2024, efektif sejak 30 September 2024, atas permintaan pendiri.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, menjelaskan bahwa dana pensiun yang dibubarkan sebagian besar adalah pemberi kerja dengan program pensiun manfaat pasti.

Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan kemampuan finansial para pendiri dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran, terutama dalam kondisi investasi yang tidak mencapai target. OJK mencatat penurunan jumlah dana pensiun pemberi kerja dari 159 pada tahun 2019 menjadi 138 pada tahun 2023.

OJK juga mendorong pelaku industri untuk mempertimbangkan konversi dari program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti demi keberlanjutan dana pensiun.

Pengamat industri dana pensiun, Suheri, menilai bahwa salah satu penyebab pembubaran adalah kurangnya kompetensi pengelolaan dana pensiun, terutama pada perusahaan berskala kecil.

Selain itu, banyak pendiri dana pensiun yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak lagi mampu mendanai kewajiban pensiun dan memutuskan untuk membubarkan dana pensiun mereka.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) mencatat total investasi dana pensiun baik Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) per Agustus 2024 mencapai Rp 366,2 triliun.

Secara rinci per Agustus 2024, Staf Ahli ADPI Bambang Sri Mulyadi mengatakan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) paling banyak menaruh investasi di fixed income (SBN, Obligasi dan Sukuk) dengan porsi sebesar 63,7%.

"Selain itu, saham sebesar 9,61%, deposito sebesar 9,15%, serta sisanya adalah properti, penempatan langsung, dan reksadana," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (24/10).

Komposisi yang sama juga terjadi pada penempatan investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP). Menurut Bambang, porsi terbesar di instrumen fixeds income (SBN, Obligasi dan Sukuk) dengan kisaran 63,37%, lalu diikuti saham 14,07%, deposito 9,93%, serta sisanya penempatan langsung dan reksadana.

Sedangkan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Meski komposisinya paling banyak masih di fixed income, tetapi prosetasenya hanya sebesar 40,66%, sisanya deposito 48,37%, saham 1,65%, dan SBI 5,65%.

Kemudian terkait Return on Investment Realized (ROI R) Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) tercatat turun 0,05% secara Year on Year (YoY) dari 4,87% menjadi 4,82% per Agustus 2024. Adapun ROI (R) hanya menghitung pengembalian yang sudah direalisasikan, artinya hasil dari investasi yang sudah dijual atau ditarik.

Dia menerangkan DPPK PPMP mencatatkan Return on Investment Realized + Unrealized (ROI R+U) turun 0,79% YoY dari 5,66% menjadi 8,87% per Agustus 2024.

Bambang menambahkan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP) mencatatkan ROI (R) naik 0,05% dari 4,74% menjadi 4,81% per Agustus 2024. Adapun ROI (R+U) turun 0,36% dari 5,40% menjadi 5,04% per Agustus 2024.

Bambang mengatakan prospek hingga akhir tahun, investasi dana pensiun akan stabil dan tidak fluktuatif. Adapun kenaikan dan penurunan ROI kemungkinan hanya berkisar 0,5% dari tahun sebelumnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberi ruang bagi manajer investasi untuk membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dalam rancangan Peraturan OJK (POJK), salah satu syaratnya adalah manajer investasi harus mempunyai dana kelolaan minimal Rp 25 triliun. Adapun saat ini pembentukan DPLK baru diberikan kepada bank dan asuransi jiwa.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan tujuan dibukanya opsi manajer investasi mendirikan DPLK dimaksudkan untuk memberikan opsi pengelolaan investasi dana pensiun.

"Tentunya diharapkan dapat meningkatkan manfaat kepada peserta," katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (3/10).

Menurut Ogi, tantangan besar saat ini adalah pengembangan dana pensiun yang belum dikaitkan dengan usia peserta pensiun atau penerapan life cycle fund. Pada banyak negara, dia bilang investasi dana pensiun sudah dikaitkan dengan usia pekerja, sehingga dapat mengoptimalkan hasil investasi.

"Untuk menunjang hal ini, diperlukan size dana yang besar untuk mermastikan tercapainya economy of scale, serta ditopang oleh keberadaan expertise dan risk management yang dilaksanakan secara disiplin," ungkap Ogi.

Sebagai informasi, selain minimal dana kelolaan, manajer investasi juga harus memenuhi syarat tambahan lain apabila mendirikan DPLK, seperti tidak mengalami defisit atau rugi dalam 3 tahun terakhir dan wajib selalu memenuhi nilai modal kerja bersih disesuaikan minimal yang dipersyaratkan dalam 3 tahun terakhir.

Adapun kebijakan terkait manajer investasi bisa mendirikan DPLK juga diatur dalam Pasal 137 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dana Pensiun Lembaga Keuangan tercatat hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperbolehkan manajer investasi (MI) untuk ikut serta menggarap program dana pensiun. Dengan demikian, manajer investasi juga bisa mengantongi izin dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), menyusul bank dan perusahaan asuransi.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) menjelaskan, tujuan dibukanya opsi manajer investasi mendirikan DPLK dimaksudkan untuk memberikan opsi pengelolaan investasi dana pensiun yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan manfaat kepada peserta.

“Tantangan besar saat ini adalah pengembangan dana pensiun yang belum dikaitkan dengan usia peserta pensiun atau penerapan life cycle fund,” ungkap Ogi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, dikutip Jumat (4/10/2024).

Dia mengatakan, di banyak negara, investasi dana pensiun sudah dikaitkan dengan usia pekerja, sehingga dapat mengoptimalkan hasil investasi.

“Untuk menunjang hal ini, diperlukan size dana yang besar untuk memastikan tercapainya economy of scale, dan ditopang oleh keberadaan expertise dan risk management yang dilaksanakan secara disiplin,” kata Ogi.

Pintu masuk bagi MI untuk bisa menyelenggarakan program pensiun telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). BAB XII mengenai Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Pensiun di Paragraf 2 membahas Ruang Lingkup Usaha Dana Pensiun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembentukan DPLK diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Adapun belum lama ini, OJK merilis draft Rancangan POJK (RPOJK) tentang Kelembagaan Dana Pensiun.

Pertama-tama, RPOJK tersebut akan mengatur ketentuan umum bahwa DPLK hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (DPP) dan seluruh iuran serta hasil pengembangan dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun.

Entitas jasa keuangan yang ingin membentuk DPLK diwajibkan atas lima syarat umum, antara lain:

Memiliki penilaian tingkat kesehatan minimal peringkat 2 (dua) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan;

Tidak sedang mengalami kesulitan keuangan;

Memiliki reputasi yang baik;

Dalam pengawasan normal; dan

Mencantumkan rencana pembentukan DPLK dalam rencana bisnis tahun berjalan yang disampaikan kepada OJK

Khusus Manajer Investasi atau MI, RPOJK menyertakan tiga persyaratan. Pertama, memiliki dana kelolaan minimal sebesar Rp 25 triliun pada saat mendirikan DPLK. Kedua, MI tidak mengalami defisit atau rugi dalam tiga tahun terakhir. Ketiga, MI wajib selalu memenuhi modal kerja bersih disesuaikan minimal yang dipersyaratkan dalam tiga tahun terakhir.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperbolehkan manajer investasi (MI) untuk ikut serta menggarap program dana pensiun. Dengan demikian, manajer investasi juga bisa mengantongi izin dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), menyusul bank dan perusahaan asuransi.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) menjelaskan, tujuan dibukanya opsi manajer investasi mendirikan DPLK dimaksudkan untuk memberikan opsi pengelolaan investasi dana pensiun yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan manfaat kepada peserta.

“Tantangan besar saat ini adalah pengembangan dana pensiun yang belum dikaitkan dengan usia peserta pensiun atau penerapan life cycle fund,” ungkap Ogi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, dikutip Jumat (4/10/2024).

Dia mengatakan, di banyak negara, investasi dana pensiun sudah dikaitkan dengan usia pekerja, sehingga dapat mengoptimalkan hasil investasi.

“Untuk menunjang hal ini, diperlukan size dana yang besar untuk memastikan tercapainya economy of scale, dan ditopang oleh keberadaan expertise dan risk management yang dilaksanakan secara disiplin,” kata Ogi.

Pintu masuk bagi MI untuk bisa menyelenggarakan program pensiun telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). BAB XII mengenai Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Pensiun di Paragraf 2 membahas Ruang Lingkup Usaha Dana Pensiun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembentukan DPLK diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Adapun belum lama ini, OJK merilis draft Rancangan POJK (RPOJK) tentang Kelembagaan Dana Pensiun.

Pertama-tama, RPOJK tersebut akan mengatur ketentuan umum bahwa DPLK hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (DPP) dan seluruh iuran serta hasil pengembangan dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun.

Entitas jasa keuangan yang ingin membentuk DPLK diwajibkan atas lima syarat umum, antara lain:

Memiliki penilaian tingkat kesehatan minimal peringkat 2 (dua) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan;

Tidak sedang mengalami kesulitan keuangan;

Memiliki reputasi yang baik;

Dalam pengawasan normal; dan

Mencantumkan rencana pembentukan DPLK dalam rencana bisnis tahun berjalan yang disampaikan kepada OJK

Khusus Manajer Investasi atau MI, RPOJK menyertakan tiga persyaratan. Pertama, memiliki dana kelolaan minimal sebesar Rp 25 triliun pada saat mendirikan DPLK. Kedua, MI tidak mengalami defisit atau rugi dalam tiga tahun terakhir. Ketiga, MI wajib selalu memenuhi modal kerja bersih disesuaikan minimal yang dipersyaratkan dalam tiga tahun terakhir.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID -Jakarta. Dalam suatu perusahaan, kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas nomor satu. Kesejahteraan pekerja pun harus dijamin hingga mereka memasuki usia pensiunnya.

Di samping itu, mewujudkan kesejahteraan saat memasuki usia pensiun harus dipersiapkan sejak pekerja memasuki usia produktif. Mengacu pada survei Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia (PDLPK), 90% milenial tidak memiliki persiapan di hari tua.

Sejumlah tantangan seperti tingginya biaya hidup, upah yang tidak sesuai, dan tanggungan keluarga menjadi faktor di baliknya. Melihat kondisi tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan QLola by BRI.

Inovasi di bidang perbankan ini dinilai menjadi solusi terintegrasi yang memudahkan nasabah non individual dalam mengakses layanan perbankan. Cukup dengan satu kali login (Single Sign On), perusahaan bisa menggunakan berbagai layanan dan produk BRI untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

Salah satu layanan yang tersedia di QLola by BRI Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Layanan ini yang merupakan bagian dari fitur Investment Service.

Fitur Investment Service menyelenggarakan program pensiun untuk peserta perusahaan dengan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), Program Pengelolaan Dana Kompensasi Pasca-Kerja (PPDKP), dan Program Pengelolaan Dana Santunan Kesehatan (PPDSK). Ada berbagai keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan yang menggunakan layanan DPLK pada QLola by BRI di antaranya:

1. Melihat Update Net Asset Value (NAV)

2. Melihat Informasi Program DPLK

3. Melihat laporan investasi melalui download fund fact sheet.

4. Melihat Report e-Card

5. Melihat Report Bukti Potong Pajak

6. Pra-Registrasi DPLK.

Menariknya, fitur NAV layanan DPLK pada QLola bisa dilihat secara realtime. QLola by BRI tidak hanya mempermudah akses dan pengelolaan DPLK, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Keuntungan bagi perusahaan yaitu kebutuhan terkait pensiun dapat dikelola dalam satu platform, mengurangi beban administratif, dan menghindari potensi kesalahan dalam pengelolaan dana pensiun. Dengan fitur-fitur canggih dan kemudahan akses yang ditawarkan, QLola by BRI menjadi alat yang sangat berharga, khususnya bagi nasabah perusahaan.

Platform QLola by BRI menjawab tantangan dalam pengelolaan program pensiun dan memastikan kesejahteraan karyawan tetap menjadi prioritas utama perusahaan. Layanan ini menyediakan banyak fitur bermanfaat yang mampu mendukung bisnis semakin moncer dan sukses dengan aman serta praktis dalam satu kali login saja.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

Rencana program pensiun tambahan ini merupakan amanat UU P2SK. Dalam pasal 189 ayat 4, menyebutkan bahwa pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, UU PPSK yang sudah diundangkan pada Januari 2023 itu memang mengamanatkan penguatan untuk harmonisasi program pensiun.

"Manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI, Polri, dan pekerja formal itu relatif sangat kecil. Jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," kata Ogi dalam konferensi pers RDK Bulanan Agustus 2024, Jumat (6/9).

Jika ditelisik dari data yang sudah ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan relatif sangat kecil, hanya sekitar 10%-15% dari penghasilan terakhir yang diterima. Sementara standar perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum yang dimiliki International Labour Organization (ILO) yaitu 40%.

"Kami dalam hal ini juga masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun. OJK belum bisa bertindak lanjut sebelum PP diterbitkan," ujar Ogi.

Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Suheri mengatakan perlu untuk menunggu PP yang nanti akan diterbitkan oleh pemerintah. Namun menurutnya, meskipun aturan dapen tambahan ini terasa berat di awal, hasilnya bisa meringankan masyarakat di hari tua nanti.

"Karena kan manfaatnya baru bisa dirasakan nanti. Saya pikir OJK juga melihat harus ada upaya pemaksaan supaya masyarakat punya (dana pensiun) saat hari tua nanti," ujarnya kepada Kontan, Senin (9/9).

Menurut Suheri, menambah dan memperluas dana pensiun tambahan ini memiliki tujuan yang baik, hanya saja saat ini terkesan semakin banyak potongan bagi masyarakat.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID - Hampir semua orang ingin hidup tenang dan nyaman saat memasuki usia pensiun. Namun untuk mewujudkannya, tentu diperlukan persiapan yang matang sejak kita masih di usia produktif.

Di sisi lain, generasi muda saat ini harus menghadapi banyak tantangan yang dapat memengaruhi kesehatan finansial. Bahkan menurut survei Asosiasi Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia (PDPLK), 90 persen milenial tidak memiliki persiapan hari tua.

Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya datang dari diri sendiri, namun keluarga dan lingkungan sering kali ikut terlibat. Lalu, apa saja tantangan yang harus dihadapi generasi muda saat ini dan bagaimana mengatasinya agar siap menghadapi masa pensiun?

1. Biaya hidup tinggi

Setiap tahunnya, biaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup terus naik. Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, biaya hidup rata-rata per rumah tangga per bulan di Indonesia melampaui besaran upah minimum provinsi (UMP) di sejumlah wilayah.

Provinsi DKI Jakarta pun menempati peringkat pertama kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Berdasarkan data BPS, biaya hidup di Jakarta tahun 2024 mencapai angka Rp 14.394.990 per bulannya.

2. Penghasilan

Tingginya biaya hidup ini ternyata tidak sebanding dengan UMP yang diperoleh oleh pekerja di Indonesia. Contohnya saja di Jakarta, dengan biaya hidup rata-rata hampir mencapai Rp 15 juta, besaran gaji UMR pada 2024 adalah sekitar Rp 5,06 juta.

Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Gen Z dan Milenial memiliki utang lebih banyak dibandingkan dengan generasi lain. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja, 62 persen rekening fintech pendanaan bersama dimiliki oleh nasabah usia 19-34 tahun.

3. Tanggungan keluarga

Tak sedikit juga generasi muda di Indonesia yang harus menjadi generasi sandwich. Masih dari data BPS, pada 2020, 6 orang usia produktif mendukung 1 orang lanjut usia pada 2020, dan 3 orang usia kerja mendukung 1 orang lanjut usia pada 2045.

Persentase rasio ketergantungan yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa penduduk produktif harus menanggung beban yang lebih tinggi untuk membiayai kehidupan mereka yang belum produktif maupun yang sudah tidak produktif lagi.

Mempersiapkan Masa Pensiun Bersama BRIfine by DPLK BRI

Tidak perlu takut menghadapi masa pensiun, sebab BRI akan membantu kamu mempersiapkan hari tua. Ya, bagi nasabah Payroll BRI, kamu bisa mewujudkan ketenangan hidup di masa pensiun dengan cara mendaftar program pensiun BRIfine by DPLK BRI di BRImo.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi peserta individu maupun Korporasi, Program Pensiun Dana Kompensasi Pasca-kerja (PPDKP) bagi peserta Korporasi, serta Program Pensiun Dana Santunan Kesehatan (PPDSK) bagi peserta Korporasi.

Pilihan investasi DPLK BRI pun cukup beragam, mulai dari DPLK BRI Pasar Uang, DPLK BRI Pendapatan Tetap, DPLK BRI Saham, DPLK BRI Pasar Uang Syariah dan DPLK BRI Berimbang Syariah.

Jangan khawatir, BRIFine by DPLK BRI menyediakan akses portofolio investasi yang sangat mudah dan transparan. Pengelolaan investasi DPLK BRI memakai konsep pengelolaan reksadana yang dihitung harian dan dikirim secara periodik. Begitu juga dengan hasil investasi selalu dipublikasikan setiap hari.

Semakin mudah karena sekarang pendaftaran program dana pensiun ini dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi BRImo. Yuk, simak caranya berikut ini!

1. Buka aplikasi BRImo dan klik fitur DPLK BRI

2. Pilih Buka BRIfine

3. Klik Setuju setelah baca Keuntungan, Ketentuan, dan Biaya

4. Isi Data Peserta, meliputi Data Iuran, Data Pekerjaan dan Foto e-KTP

5. Masukkan PIN

6. Pendaftaran program pensiun BRIfine by DPLK BRI di BRImo sukses dilakukan.

Yuk, langsung daftarkan diri kamu untuk melindungi kesehatan finansial saat pensiun nanti dengan program pensiun BRIFine by DPLK BRI .

Jangan lupa juga download BRImo melalui App Store, Play Store, atau Huawei App Gallery untuk mempermudah segala urusan keuangan kamu.