JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku bakal berhati-hati menindaklanjuti protes eks Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai keterpilihan dirinya dalam Pileg DPD RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur.

"Kami akan komunikasikan terlebih dahulu dengan KPU Jawa Timur," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik, ketika dihubungi pada Jumat (12/7/2024).

Agus sebelumnya meminta KPU RI membatalkan keikutsertaan kompetitornya, Kondang Kusumaning Ayu, yang sebelumnya berhasil mendapatkan kursi keempat/terakhir dari dapil itu.

Agus sampai datang langsung ke kantor KPU RI kemarin, Kamis (11/7/2024), untuk menyampaikan surat dan diterima oleh Deputi Teknis KPU RI Eberta Kawima.

Keberatan Agus ini beralasan lantaran Kondang telah terbukti secara sah tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta Pileg DPD RI 2024 berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur yang terbit pada 16 Mei lalu.

Kondang masih berstatus sebagai staf administrasi DPD yang digaji dari APBN dan masih menerima gaji bulanan hingga Mei 2024.

Kondang tercatat sebagai tenaga ahli dari anggota DPD Evi Zaenal Abidin. Menurut Bawaslu, saat mendaftar, Kondang tidak pernah melampirkan surat pengunduran diri.

Hingga saat ini KPU Provinsi Jawa Timur tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Jawa Timur tersebut.

"KPU harus tepat menangani tindak lanjut putusan Bawaslu Jawa Timur sehingga kami harus berkoordinasi mendalam dengan KPU Jawa Timur. KPU harus cermat menanganinya," tegas Idham.

"Kami juga akan menanyakan apakah putusan Bawaslu Jawa Timur tersebut juga sudah disampaikan kepada calon anggota DPD yang dimaksudkan dalam putusan Bawaslu tersebut (Kondang)," tambahnya.

Eks Ketua KPK sekaligus calon DPD Provinsi Jawa Timur, Agus Rahardjo, berkirim surat ke KPU untuk menyampaikan putusan Bawaslu Jatim terkait anggota DPD Provinsi Jatim ke-4 Kondang Kusumaning Ayu yang tidak memenuhi syarat pencalonan.

Agus menyebutkan bahwa pihaknya sudah pernah berkirim surat ke KPU terkait dengan hasil putusan Bawaslu tersebut. Namun, belum ada jawaban. Sehingga dia dan penasihat hukumnya, Febri Diansyah dan Visi Law Office berkirim surat yang kedua kalinya.

“Sudah ada putusan dari Bawaslu Jatim mengenai Bu Kondang itu secara sah dan meyakinkan tidak memenuhi administrasi pada waktu pendaftaran,” kata Agus kepada wartawan di kantor KPK, Jakarta, Kamis (11/7).

Agus mengungkapkan bahwa dalam putusan Bawaslu tersebut, Kondang terbukti tidak sah secara administrasi karena pada saat pendaftaran Kondang masih tercatat sebagai staf administrasi DPD yang menerima gaji dari APBN.

“Identitasnya tidak betul, jadi sebetulnya beliau itu pegawai yang dibayar APBN waktu pemilu tidak mengundurkan diri, ngakunya mahasiswi,” terangnya.

Sementara itu, Febri Diansyah membeberkan alasan tidak menggugat hasil putusan Bawaslu itu dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK. Menurutnya, mekanisme administrasi diatur dalam Peraturan KPU yang merujuk pada Pasal 426 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Sebenarnya sampai saat ini, proses penetapan anggota KPU (DPD) terpilih itu kan belum selesai, masih dalam proses. Itu terpisah dari proses yang ada di MK,” ujar Febri.

“Karena kalau tetap dipaksakan, tetap dipaksakan ada dilakukan, diterbitkan SK-nya, itu Undang-Undang menyebut tegas, batal demi hukum SK-nya. Sebelum itu terjadi, lebih baik kan dimitigasi dulu,” tutup dia.

Gugatan Agus dikabulkan Bawaslu Jatim pada 16 Mei 2024 saat pendaftaran gugatan PHPU ke MK sudah ditutup. MK membacakan hasil gugatan PHPU Pileg pada 7-10 Juni.

Dalam amar putusan Bawaslu Jatim 002/LP/ADM.PL/BWS.PROV/16.00/IV/2024 tersebut, Bawaslu menilai Kondang melakukan pelanggaran pada tahapan pencalonan dan memerintahkan KPU menindaklanjuti putusan ini. Berikut amar putusan lengkapnya:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah;---------------------------------------

2. Memberikan teguran keras kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan PerundangUndangan;-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;---

Penetapan calon anggota DPD terpilih dijelaskan dalam PKPU 6 Tahun 2024 bahwa penetapan calon anggota DPD terpilih berdasarkan pada suara terbanyak peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.

Hasil rekapitulasi KPU perolehan suara untuk calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur, Agus menempati urutan ke-5 dengan raihan 2.205.069 suara. Sementara urutan ke-4, yakni Kondang Kusumaning memperoleh 2.542.036 suara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mendatangi kantor KPU RI pada Kamis (11/7/2024), berkaitan dengan hasil Pileg DPD RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur tempat ia berlaga.

Agus meminta KPU RI membatalkan keikutsertaan kompetitornya, Kondang Kusumaning Ayu, yang sebelumnya berhasil mendapatkan kursi keempat atau terakhir dari dapil itu.

Sebab, Kondang telah terbukti secara sah tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu karena masih berstatus sebagai staf administrasi DPD yang digaji dari APBN dan masih menerima gaji bulanan hingga Mei.

Agus mendasarkan argumentasinya pada Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur yang terbit pada 16 Mei lalu, yang pada intinya menyatakan Kondang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu pada pencalonan Pileg DPD RI 2024.

Kondang tercatat sebagai tenaga ahli dari anggota DPD Evi Zaenal Abidin. Menurut Bawaslu, saat mendaftar, Kondang tidak pernah melampirkan surat pengunduran diri.

Hingga saat ini KPU Provinsi Jawa Timur tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Jawa Timur tersebut.

"Kami menanyakan tindak lanjut dari putusan Bawaslu tadi. Surat pertama kita tanggal 26 Juni, kok tidak ada, belum ada respons, makanya ini surat kedua kami antarkan ke sini," kata Agus kepada wartawan di kantor KPU RI.

Agus, yang finis tepat di bawah Kondang setelah meraup suara terbanyak kelima di dapil Jawa Timur, meminta KPU menetapkan dirinya sebagai pengganti Kondang di DPD RI.

Ia menyinggung bahwa Pasal 426 ayat (2) UU Pemilu juncto Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 sudah mengatur mekanisme penggantian calon terpilih anggota DPD.

Pada pokoknya, beleid itu mengatur, bila ada calon anggota DPD yang tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi anggota DPD, maka KPU menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPD.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pileg DPD RI 2024 dapil Jawa Timur, Kondang tercatat memperoleh tiket keempat dengan perolehan 2.542.036 suara.

Tiket ketiga diraih oleh keponakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Lia Istifhama, yang mengantongi 2.739.123 suara.

Tiket kedua diraih Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti dengan memperoleh 3.132.076 suara, tiket pertama diraih Ahmad Nawardi yang mengoleksi 3.281.105 suara.