BATU - Proses Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) dengan Bank Lampung memasuki babak baru.

Pada hari Jumat (8/11/2024), kedua Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut melakukan penandatanganan perjanjian antara pemegang saham pengendali (Shareholder Agreement) di Ballroom Golden Tulip Hotel, Batu. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman dan Pj Gubernur Lampung Samsudin.

Selain penandatanganan Shareholder Agreement, dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan akta kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman dan Direktur Utama Bank Lampung Mahdi Yusuf.

Turut hadir juga menyaksikan penandatanganan tersebut Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan/Anggota Dewan Komisioner OJK Pusat Dian Ediana Rae, serta jajaran Komisaris serta Direksi Bank Jatim dan Bank Lampung.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyampaikan, penandatanganan tersebut tidak hanya sebuah formalitas saja, tetapi wujud komitmen bersama untuk bekerja keras dan bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi KUB antara Bank Jatim dengan Bank Lampung.

Adhy memaparkan, perekonomian Jatim pada triwulan III tahun 2024 tumbuh sebesar 1,72% (q to q). Capaian impresif ini mencatatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara kuartalan diantara seluruh provinsi se-Pulau Jawa.

Sedangkan secara tahunan pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 4,91% (y on y) dan secara kumulatif sebesar 4,90% (c to c). Selain itu, Jatim juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 14,52% terhadap PDB indonesia dan sebesar 25,55% terhadap PDRB pulau Jawa. Hal ini mengukuhkan Jatim sebagai lokomotif perekonomian nasional.

Selain pertumbuhan ekonomi yang impresif, tingkat inflasi Jatim juga terkendali. Pada bulan Oktober tahun 2024 inflasi Jatimterkendali sebesar 1,66% (y on y) dan secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,15% (m to m). ?Secara historis, dalam 10 bulan terakhir, Jatim mengalami inflasi 5 bulan dan deflasi sebanyak 5 bulan yang menunjukkan daya beli masyarakat jawa timur tetap terjaga,? katanya.

Menurut Adhy, pembangunan ekonomi di Jatim sangat bergantung pada sektor perbankan yang sehat dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Dengan pembentukan KUB ini, tentunya besar harapan Jatim bisa mendorong peningkatkan aksesibilitas keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat infrastruktur dan layanan perbankan di Jawa Timur.

?Untuk itu, dengan adanya KUB, kita dapat memanfaatkan keunggulan sinergi antara bank-bank yang tergabung untuk menciptakan inovasi baru dalam produk dan layanan perbankan,? tegas Adhy.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman juga mengungkapkan, rencana pembentukan KUB Bank Jatim dengan Bank Lampung sebenarnya sudah dimulai sejak lama. ?Syukur alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada tahap penandatanganan shareholder agreement. Kami rasa Pemprov Lampung dan Bank Lampung telah tepat memilih kami sebagai mitra KUB,? ucapnya.

Sebab, kinerja BJTM tercatat selalu tumbuh positif. Pada triwulan ketiga tahun 2024 saja, nilai aset kami mencapai Rp 106,63 triliun. Kemudian untuk kredit yang berhasil disalurkan Bank Jatim pada triwulan tiga sukses berada di angka Rp 62,19 triliun atau meningkat 20,13% (YoY).

Adapun portofolio kredit konsumtif sebesar Rp 31,74 Triliun atau meningkat 8,82% Yoy pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 33,79 Triliun atau meningkat 13,20% Yoy pada Triwulan 3 Tahun 2024. Kemudian portofolio Kredit produktif sebesar Rp26,32 Triliun atau meningkat 31,37% Yoy pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 28,40 Triliun atau meningkat 29,57% Yoy pada triwulan 3 tahun 2024.

?Sehingga kami sangat yakin dan optimis apabila Bank Jatim dan bank lampung ber-KUB tentu akan semakin memperkuat kinerja kedua belah pihak. Sebab, manfaat KUB ini sangat banyak, salah satunya terwujudnya sinergi bisnis dan kolaborasi kedua bank yang saling menguntungkan,? tegas Busrul.

Selanjutnya, Pj Gubernur Lampung Samsudin juga mengatakan, penandatanganan SHA ini adalah bagian penting dalam memenuhi persyaratan KUB antara Bank Lampung dan Bank Jatim yang menurut ketentuan POJK no.12/POJK.03/2020 harus memenuhi Modal Inti Minimum Rp 3 triliun.

?Ini adalah sejarah yang luar biasa antara Provinsi Lampung dengan Jawa Timur sehingga detik ini bisa bekerja sama melakukan KUB untuk memenuhi peraturan OJK. Sinergitas ini harus terus kita jalin bersama,? ungkapnya.

Menurut Samsudin, dengan adanya sinergitas ini tentu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi Bank Lampung. ?Kami berharap pengalaman positif dari Bank Jatim dapat menular kepada kinerja Bank Lampung. Sehingga nantinya akan terjadi local hero yang mampu menggerakkan pembangunan di Lampung,? ujarnya.

Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kredit macet pelaku UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Menurut Khofifah, kebijakan ini adalah kabar baik bagi pelaku usaha UMKM, petani, hingga nelayan di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Ia menilai, dengan kebijakan itu, 1.164 usaha 'wong cilik' akan merasakan manfaatnya di Jawa Timur (Jatim).

Ia pun segera berkomunikasi dengan pihak terkait agar melakukan pendataan berapa banyak warga Jatim yang bisa memanfaatkan program tersebut.

"Saya rasa kami semua yang di Jatim menyampaikan terima kasih, menyambut baik dan mendukung penuh kebijakan ini, karena dampaknya akan sangat luar biasa bagi pelaku UMKM," kata Khofifah, di Pasar Pahing Surabaya, Jumat (8/11).

Dengan kebijakan ini, kata Khofifah, mereka yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar pinjaman bermasalah atau blacklist, namun masih memiliki kemampuan untuk berkembang usahanya, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mendapatkan akses modal.

Tidak hanya itu, Khofifah menyebutkan kebijakan ini juga akan sangat berpengaruh pada ekonomi Jatim. Pasalnya, selama ini perekonomian provinsi ini besar ditopang oleh sektor UMKM. Kontribusi sektor UMKM pada PDRB Jatim per tahunnya juga terus bertambah.

"Di awal 2019 saya menjabat, kontribusi UMKM bagi PDRB Jatim ada di angka 56,94 persen, dan di akhir saya menjabat pada tahun 2024, kontribusi UMKM pada PDRB Jatim sudah mencapai 59,18 persen," urai Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah juga sudah mengomunikasikan pada sejumlah pihak strategis yang terkait kebijakan ini, khususnya untuk mulai mengidentifikasi dan melakukan pendataan sebaran dan jumlah warga Jatim yang bisa memanfaatkan kebijakan ini.

"Karena kita tahu ada beberapa syarat dalam PP tersebut. Syarat-syaratnya antara lain adalah pelaku usaha UMKM yang terdampak bencana, baik bencana alam, ataupun saat terdampak covid-19, dimana mereka yang memang sudah dilakukan appraisal oleh bank-bank Himbara. Artinya, bahwa identifikasi maupun inventarisasi memang harus dilakukan," tegas Khofifah.

"Saya sudah tanya ke tim Khofifah - Emil, yang memenuhi syarat itu ada berapa di Jatim, berapa banyak jumlahnya dan di mana saja. Saya minta untuk segera diidentifikasi supaya Jawa Timur bisa merespons paling cepat," tambahnya.

Berdasarkan data terbaru Pemprov Jatim, total kredit bermasalah (non performing loan/ NPL) di dua bank penyalur pembiayaan untuk UMKM Jatim per Oktober 2024 mencapai Rp166,9 miliar dengan total debitur sebesar 1.164 pelaku UMKM.

Kredit bermasalah itu berasal dari realisasi penyaluran program dana bergulir (dagulir) bagi UMKM, sedangkan untuk program KUR data kredit macet masih dikoordinasikan dengan Bank Himbara.

"UMKM ini pada dasarnya adalah pejuang ekonomi yang tangguh. Kalau mereka tidak mampu bayar pasti karena memang benar-benar ada kejadian luar biasa. Pengalaman saya waktu meluncurkan kredit Prokesra bagi usaha ultra mikro dan mikro dengan bunga pinjaman 3 persen setahun, sudah berjalan 3 tahun ternyata NPL nya hampir nol prosen, yaitu sebesar 0,02 persen," tegas Khofifah.

Program pembiayaan Prokesra yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur total realisasi kredit melalui Bank UMKM dari tahun 2022-2025 sebesar Rp464,9 miliar. Nilai NPL tahun 2023 hanya 0,01 persen, dan nilai NPL tahun 2024 hanya 0,02 persen.

Sementara itu, untuk program pembiayaan Dagulir dari APBD Provinsi Jawa Timur, total realisasi kredit yang telah disalurkan mencapai Rp1,07 Trilliun.

Dengan total NPL dagulir mencapai Rp166,9 miliar yang diampu oleh 1.164 pelaku UMKM.

"Tapi bahwa yang kita tekankan adalah sangat diuntungkan dengan kebijakan ini, dan kebijakan ini sekaligus sebagai wujud dukungan Pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," pungkas Khofifah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan bahwa empat saksi dari kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR), menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Jumat (8/11/2024).

“Empat saksi lainnya juga sedang dilakukan pemeriksaan di Kejati Jawa Timur, yaitu LH suami dari LR, HS anak dari LR, AL sopir dari LR, dan A tim kuasa hukum dari LR,” kata Harli di Kejagung, Jakarta.

Harli menjelaskan, pemeriksaan terhadap keempat saksi tersebut bertujuan untuk menggali keterlibatan LR dalam dugaan kasus suap yang melibatkan vonis terdakwa Ronald Tannur.

“Keempat saksi yang diperiksa di Kejati Jatim untuk melihat bagaimana pengetahuan mereka, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka rasakan terkait dengan peran dari para tersangka, termasuk LR,” jelasnya.

Lebih lanjut, Harli menambahkan, pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian terhadap para tersangka, baik LR maupun tiga oknum hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, Harli juga menginformasikan bahwa LR menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Jakarta pada hari yang sama.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali keterlibatan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR).

“Satu orang saksi diperiksa di Kejaksaan Agung atas nama LR,” ujarnya.

Kemarin, empat saksi yang diperiksa terkait dengan keterlibatan LR dalam vonis Ronald Tannur terdiri dari, SW selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, SNK selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) (Security) pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dua Tim Kuasa Hukum Ronald Tannur dari Lisa Associates & Legal Consultant, KW dan SG

“Kalau kemarin ada dua dari kuasa hukum LR juga ada dari pengadilan, dari panitera ya, nah diperiksa juga di sana,” ungkapnya.

IDXChannel- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim (BJTM) memberi atensi positif terhadap sejumlah pemerintahan baru, mulai dari makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah.

Peluang ini dinilai dapat mendukung target penyaluran kredit perseroan untuk segmen konsumer dan UMKM.

“Kami memberikan atensi kepada beberapa program dari pemerintahan yang baru, yaitu program makan gratis untuk anak sekolah, kemudian peningkatan gaji ASN, dan terakhir program 3 juta rumah,” kata Direktur Utama BJTM Busrul Iman dalam Public Expose, Jumat (8/11).

Tiga inisiatif pemerintah ini dinilai juga berpotensi memberikan multiplier efek atas pertumbuhan ekonomi karena melibatkan banyak pelaku usaha.

Namun, dampak berkepanjangan pandemi, ujarnya, masih menyisakan scarring effect seperti fenomena penurunan kelas menengah, hingga deflasi selama 5 bulan berturut-turut.

“Sehingga ini memberikan tantangan bagi bisnis Bank Jatim,” kata dia. Busrul meyakini pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih kencang, sehingga berimbas positif bagi industri perbankan daerah. Per September, ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh sebesar 4,91 persen year-on-year (yoy), sementara Indonesia mencapai 4,95 persen yoy.

“Jawa Timur memberikan kontribusi perekonomian di Pulau Jawa sebesar 25,5 persen, sementara di Indonesia mencapai 14,52 persen,” ujarnya

Pada kuartal III-2024, penyaluran kredit BJTM mencapai Rp62,19 triliun, atau meningkat 20,13 persen yoy. Pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp84,19 triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari jenis tabungan yang tumbuh 17,09 persen yoy. Adapun BJTM memiliki NPL Gross sebesar 2,97 persen.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, SURABAYA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayarkan klaim simpanan sebesar Rp252,61 miliar milik nasabah dari total simpanan layak bayar (LB) sebesar Rp265,95 miliar per September 2024 yang ada pada 18 BPR/BPRS.

"Jumlah ini setelah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS Rp2 miliar, set-off terhadap pinjaman, dan hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS," kata kata Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S. Hidayat di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (8/11/2024).

Bambang menyebutkan, secara total simpanan adalah sebesar Rp286,44 miliar dari 64.733 rekening nasabah yang ada di 18 BPR/BPRS yakni meliputi simpanan layak bayar Rp265,95 miliar dan Rp18,49 miliar simpanan tidak layak bayar (TLB).

Untuk total simpanan layak bayar Rp265,95 miliar memiliki total rekening sebanyak 60.339 rekening sedangkan total simpanan tidak layak bayar Rp18,49 miliar berasal dari 4.434 rekening.

Sementara apabila dilihat secara nasional, LPS telah membayarkan sebesar Rp2,47 triliun dari total simpanan LB sebesar Rp2,8 triliun setelah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS Rp2 miliar, set-off terhadap pinjaman, dan hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS.

Total simpanan layak bayar sebanyak Rp2,8 triliun tersebut berasal dari 411.051 rekening yang meliputi Rp202 miliar di bank umum dan Rp2,6 triliun di BPR/BPRS.

Jumlah simpanan layak bayar sebesar Rp2,8 triliun itu merupakan 83,27 persen total simpanan nasional yang mencapai Rp3,36 triliun dari 432.551 rekening yakni meliputi Rp375 miliar di satu bank umum dan Rp3,01 triliun di 136 BPR/BPRS.

Untuk total simpanan tidak layak bayar secara nasional ada sebesar Rp562 miliar dari 21.500 rekening yang terdiri atas Rp155 miliar di bank umum dan Rp407 miliar di BPR/BPRS.

Jakarta -

PT Yukk Kreasi Indonesia mendapat penghargaan sebagai 'Best QRIS Acquirer' dalam PRIMA Awards 2024 in Collaboration with Infobank. Acara ini diselenggarakan oleh PT Rintis Sejahtera (Jaringan PRIMA), bekerja sama dengan Biro Riset Infobank di The Meru, Sanur, Bali, Kamis (24/10) lalu.

Sebuah acara yang digelar untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan maupun individu atas kontribusi, dedikasi, dan pencapaian signifikan dalam pembangunan ekonomi dan pembayaran digital. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan komitmen PT Yukk Kreasi Indonesia dalam mendukung transaksi digital yang lebih aman, cepat, dan mudah bagi masyarakat Indonesia.

"Award ini menjadi salah satu apresiasi bagi YUKK Payment Gateway untuk terus berusaha mendukung program Bank Indonesia dan juga pemerintah dalam implementasi digitalisasi pembayaran. Penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkembang menjadi solusi pembayaran bagi para pelaku UMKM dan enterprise," kata Corporate Secretary PT Yukk Kreasi Indonesia Amrullah Mukhlis.

Foto: dok. Yukk Kreasi Indonesia

Saat ini, PT Yukk Kreasi Indonesia telah menjalin kerja sama dengan hampir 300.000 merchant yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Sebagian besar adalah UMKM. Ini adalah wujud komitmen PT Yukk Kreasi Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama optimalisasi pembayaran digital pada unit usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sejak 2021, YUKK Payment Gatewaysudah berpartisipasi dan menjadi partner dalam berbagai festival dan event, baik kuliner maupun musik dan mode, yang diselenggarakan di berbagai daerah di Tanah Air. Dalam berbagai festival dan event itu, YUKK Payment Gateway menyediakan QRIS untuk mempermudah transaksi.

"Tahun 2025 akan diprediksi menjadi tahun yang penuh tantangan di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi. Semoga apresiasi ini membuat YUKK Payment Gateway bisa terus bertumbuh di tengah tantangan ekonomi yang ada," sambung Amrullah Mukhlis.

Foto: dok. Yukk Kreasi Indonesia

PRIMA Awards merupakan ajang tahunan yang telah diselenggarakan sejak 2018. Penilaian penghargaan ini didasarkan pada hasil rating Digital Transaction Jaringan PRIMA. Dalam proses penilaian ini, PT Rintis Sejahtera bekerja sama dengan Biro Riset Infobank.

PRIMA Awards 2024 in Collaboration with Infobank dibuka oleh Wakil Presiden Direktur PT Rintis Sejahtera, Suryono Hidayat. Selain PT Yukk Kreasi Indonesia, lebih dari 20 perusahaan juga diberikan apresiasi atas kontribusi mereka dalam implementasi layanan pembayaran digital yang aman, efisien, andal, dan inklusif bagi masyarakat. Salah satunya adalah Bank Jatim yang mendapatkan 'Platinum Award' dalam kategori 'Best Issuer Bank (ATM)'.

Saat ini, layanan pembayaran digital di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Digitalisasi pembayaran telah menjangkau pusat hingga daerah, serta usaha besar hingga mikro. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa sudah lebih dari 34 juta merchant menggunakan QRIS, di mana 92,5% di antaranya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berdasarkan data dari Bank Dunia, tingkat inklusi keuangan Indonesia meningkat menjadi 53% setelah bertahun-tahun tertahan pada angka 49%. Hasil positif ini adalah buah kerja keras kolaboratif antara regulator, industri, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan BSPI (Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia) 2025.

(Content Promotion/Yukk Kreasi Indonesia)

Bisnis.com, MALANG—Ekonomi Jawa Timur diproyeksikan bisa menembus diatas 5% sampai akhir 2024 dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut pada triwulan III yang mencapai 4,9%.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso menilai pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan III/2024 yang mencapai 4,9% menujukkan bahwa perekonomian di daerah tersebut masih dalam track terus bangkit dan berpeluang pada 2024 tumbuh diatas 5%.

“Kondisi ini berpeluang tercapai seiring dengan peningkatan belanja pemerintah daerah di triwulan IV, termasuk belanja pemda Pilkada maupun belanja paslon kontestan pilkada,” katanya, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, kata dia, peningkatan konsumsi masyarakat pada Nataru juga akan mengakselerasi pada agregat pertumbuhan ekonomi 2024, karena konsumsi rumah tangga berkontribusi dikisaran 60% pada perekonomian Jatim.

Jika konsumsi rumah tangga bergerak naik, kata dia, maka otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Disamping itu, stimulus moneter melalui penurunan SBI juga diharapkan memberikan kontribusi pada penyaluran kredit sehingga memberikan multiplier pada berbagai sektor seperti industri, perdagangan dan UMKM.

Hal yang tak kalah penting adalah stabilisasi harga pangan diakhir tahun, agar pertumbuhan ekonomi tidak tergerus oleh pergerakan inflasi.

Rlis dari BPS Jatim menyebutkan, perekonomian Jawa Timur triwulan III/2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp808,53 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp492,43 triliun.

Ekonomi Jawa Timur triwulan III/-2024 terhadap triwulan II/2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,72% (q-to-q).

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 8,24%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 4,62%.

Ekonomi Jawa Timur triwulan III/2024 terhadap triwulan III/2023 meningkat sebesar 4,91% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 9,85%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 10,95%.

Sampai dengan triwulan III/2024, ekonomi Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 4,90% terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,39%.

Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terbesar terjadi pada komponen Lembaga Non Profit sebesar 13,58%.

Secara struktur, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2024 dengan kontribusi sebesar 30,54%, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 59,78%. (K24)

KUPANG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) terus memperkuat Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan beberapa BPD di Indonesia. Setelah Bank NTB Syariah, Bank Lampung, dan Bank Banten, kini yang terbaru Bank NTT resmi ber-KUB dengan Bank Jatim.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Bank Jatim dan Bank NTT tentang Rencana Kerja Sama Bisnis dan Pembentukan Kelompok Usaha Bank sebagai Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020. Selain itu Bank Jatim dan Bank NTT juga meneken Perjanjian Kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) tentang Pertukaran Informasi Dalam Rangka Rencana Kerja Sama Bisnis dan Pembentukan Kelompok Usaha Bank .

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman menjelaskan, Bank Jatim selalu terbuka untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan sesama BPD dalam kerangka KUB. Melalui KUB, Bank Jatim ingin mendorong industri BPD agar dapat berjalan bersama sebagai suatu grup keuangan yang besar dan kuat.

?Kami berkomitmen untuk terus melakukan sinergi demi mendukung pertumbuhan bisnis dan sekaligus mengembangkan sektor potensial di daerah. Sehingga kedepannya hal ini diharapkan dapat menopang perekonomian daerah setempat,? ungkapnya, Rabu (6/11/2024).

Busrul memaparkan, Bank NTT merupakan bank ke empat yang menjalin komitmen dengan Bank Jatim. Setelah penandatanganan MoU dan NDA tersebut, secara paralel Bank Jatim akan melakukan kajian studi kelayakan dan permohonan izin KUB melalui RUPS serta dilanjutkan dengan mempersiapkan perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani terkait KUB ini.

Selain itu, sinergi perbankan juga akan dilakukan secara paralel dengan Bank NTT. Seperti transaksi BI Fast, layanan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pembiayaan kredit, hingga pengembangan layanan digital.

Busrul menegaskan, berbagai sinergi dan inisiasi kerjasama lainnya sebenarnya sudah dapat dimulai dan dikembangkan dengan segera tanpa menunggu KUB efektif terlebih dahulu sehingga dampak positif sinergi dapat dirasakan segera dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

?Bank Jatim siap untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan sebagai BPD pionir dalam melakukan berbagai langkah strategis, termasuk berbagai aksi korporasi permodalan," ujarnya.

Menurut Busrul, pengalaman Bank Jatimsebagai BUMD terbesar di Jawa Timur akan sangat bermanfaat untuk menumbuhkembangkan BPD lain. Pelaksanaan KUB dengan sesama BPD di Indonesia, lanjut Busrul, merupakan salah satu upaya untuk memperkuat eksistensi BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.

Tercatat, hingga triwulan ketiga tahun 2024, nilai aset Bank Jatim mencapai Rp106,63 triliun. Kemudian kredit yang berhasil disalurkan BJTM pada triwulan ketiga 2024 berada di angka Rp62,19 triliun atau meningkat 20,13% (YoY).

?Partisipasi aktif Bank Jatim dalam pelaksanaan KUB ini memberikan positioning bahwa perseroan memiliki kekuatan bisnis, keuangan, dan human capital yang baik sehingga mampu bersinergi bersama BPD yang lain untuk berkolaborasi dan tumbuh bersama,? ucapnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Bank NTT Yohanis Landu Praing mengatakan, KUB ini merupakan sinergi dan kolaborasi. ?Sebagaimana arahan OJK, kami berharap manfaat KUB tidak hanya dalam hal melakukan penyertaan modal dan meningkatkan aset secara anorganik saja, tetapi juga dapat meningkatkan sinergitas bisnis di berbagai lini,? paparnya.

Komisaris Independen Bank NTT Frans Gana menambahkan, dalam rangka mendukung perkembangan bisnis dan meningkatkan daya saing, OJK telah memberi perhatian khusus kepada bank-bank di daerah.

Salah satunya lewat KUB. Adapun progress perkembangan KUB Bank NTT yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bank DKI menemui hambatan. Dimana hasil pembahasan atau due diligence dengan Bank DKI menghasilkan 12 poin. Namun yang menjadi konsen utama ada 3 poin yang tidak dapat disepakati bersama.

?Maka dari itu, Bank NTT langsung mengambil langkah cepat untuk tahap negosiasi dan pertemuan dengan Bank Jatim yang telah berlangsung selama beberapa kali sehingga pada hari ini dilaksanakan penandatanganan MoU dan NDA,? pungkasnya.

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menyoroti dampak negatif dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Regulasi ini dinilai mencekik salah satu sektor strategis di Jatim, yaitu industri hasil tembakau (IHT).

Kadin Jatim telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan berbagai pihak yang menggantungkan hidupnya di IHT. Pasalnya sektor pertembakauan di Jatim telah berkontribusi sekitar 60 persen terhadap total penerimaan nasional pada 2024 serta menyerap 85 ribu tenaga kerja dan 1,5 juta buruh tani.

“Dalam konteks regulasi, Kadin Jatim menolak PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes yang diusulkan tanpa melibatkan pemangku kepentingan di IHT. Kebijakan-kebijakan ini juga telah mendapatkan penolakan secara masif dari berbagai pihak,” kata Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 6 November 2024.
Meski begitu, Adik mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 yang dinilai sebagai langkah positif untuk memperbaiki kondisi IHT. Namun, pihaknya turut menyoroti perlunya kebijakan yang lebih stabil dan terencana untuk menjaga kinerja sektor ini kedepannya.

Baca juga: Kebijakan Cukai yang Tepat Bakal Cegah Peredaran Rokok Ilegal, Kok Bisa?

Menurutnya, larangan berjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta larangan penempatan iklan di media luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak sangat merugikan pelaku usaha serta memiliki dampak negatif bagi IHT dan mata rantai industri pendukungnya.

Kadin Jatim juga menyoroti rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes yang akan mematikan dan merugikan pelaku IHT legal dan taat peraturan. Pasalnya identitas merek dan logo telah mendapatkan sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta dilindungi hak intelektualnya oleh UU.

“Penerapan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek juga berpotensi menurunkan daya saing industri hasil tembakau, yang akan berpengaruh terhadap hilangnya dampak ekonomi, menurunnya penerimaan perpajakan, hingga ancaman PHK bagi tenaga kerja di sektor ini,” ungkapnya.

Berdasarkan kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp182,2 triliun dan menurunkan penerimaan perpajakan Rp95,6 triliun. Dari sisi lapangan pekerjaan, diprediksi lebih dari 1,2 juta tenaga kerja akan terdampak.

“Lebih jauh, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan mendorong menjamurnya rokok ilegal karena mereka yang tidak membayar pajak tidak lagi bisa dibedakan. Hal ini tentunya kontraproduktif dengan upaya pemerintah mendorong tax ratio ke 23 persen dan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen,” ujarnya.

Maka, Kadin Jatim meminta Presiden Prabowo untuk melakukan upaya serius memberantas peredaran rokok ilegal yang semakin mengkhawatirkan. Pada 2023, pertumbuhan rokok ilegal mencapai 6,9 persen, ini tidak lepas dari semakin beratnya regulasi yang ditimpakan kepada IHT, termasuk PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes.

“Kadin Jatim siap berpartisipasi dalam upaya pemberantasan rokok ilegal bersama pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebagai mitra strategis pemerintah dalam peningkatan daya saing ekonomi, Kadin Jatim berkomitmen agar suara para pelaku industri tersebut dapat didengar oleh pembuat kebijakan,” ujar Adik.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

SURABAYA - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono berharap Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Jawa Timur menjadi jembatan bagi kaum tuna rungu.

Harapan itu disampaikan Adhy saat menyaksikan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2023 - 2028 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (5/11/2024).

Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Dewan Pengurus Pusat Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Nomor 093/SK D6pp Gerkatin-X/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023. Terdapat 12 anggota Gerkatin Jawa Timur yang dilantik yang di antaranya adalah Maskurun sebagai Ketua DPD Gerkatin Jatim, Muhammad Rizal Jahya sebagai Wakil Ketua, Fathan Abiyoto Kurniawan sebagai Sekretaris, serta Sapto Pramono Wardoyo sebagai Bendahara.


Pj. Gubernur Adhy mengatakan, ini adalah kali pertama organisasi tuna rungu tersebut mengadakan pengukuhan di Grahadi. Sehingga, dirinya menyambut hangat kedatangan para anggota Gerkatin.

"Komunitas ini penting bagi kami untuk kesejahteraan tunarungu. Maka kami persilakan karena yang paling penting kami ingin mereka merasa sebagai komunitas atau organisasi yang diakui," katanya. ?Semua kita ini sama, berikan kesempatan yang sama,? ujarnya.

Pj. Gubernur Adhy menjelaskan, dirinya memiliki harapan besar terhadap Gerkatin. Sehingga, organisasi ini bisa menjadi wadah dan pendukung kaum tuna rungu di Jawa Timur. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan program Sahabat Disabilitas Tuli (Sobat Dili) yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di mana, mereka memberdayakan penyandang tuna rungu di Jawa Timur melalui berbagai aktivitas seperti edukasi Al-Qur'an.

"Harapan saya besar agar Gerkatin bisa menjadi jembatan yang menjadi media untuk memenuhi kebutuhan para kaum tuna rungu di Jawa Timur. Terutama komunikasi dengan pemerintah maupun masyarakat secara umum," tuturnya.

Hal ini menurut Pj. Gubernur Adhy sangat penting sebagai bentuk implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Bisabilitas. Yang menitikberatkan pada bagaimana mereka memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Selain itu, dalam sisi ketenagakerjaan, Adhy mengatakan bahwa di Jawa Timur telah memenuhi peraturan yang mengalokasikan satu persen lowongan untuk kaum penyandang disabilitas. Hanya saja, masih harus banyak ruang untuk perbaikan ke depannya.

"Ini memang sudah terpenuhi. Tetapi jumlah populasi kita akan terus bertambah, sehingga proporsional lowongan untuk disabilitas ini juga perlu bertambah. Beberapa usaha yang sudah kita lakukan antara lain memberikan penghargaan bagi para pengusaha, UMKM, maupun perusahaan yang merekrut pekerja disabilitas. Jadi mereka kita berikan apresiasi," tuturnya.

Menurut Adhy, sebetulnya produktivitas penyandang disabilitas sama, sesuai dengan tugas dan jenis pekerjaannya. Oleh karena itu Adhy ingin bursa tenaga kerja memberikan kuota yang cukup untuk para kaum disabilitas.

Sementara itu, Ketua DPD Gerkatin Jatim Maskurun menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan Pemprov Jawa Timur. Terlebih atas fasilitas yang disediakan untuk pengukuhan para pengurus yang baru.

"Terima kasih banyak untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kesempatan untuk pengukuhan di Grahadi ini adalah yang sudah kami impikan dan kami usahakan. Semoga kita bisa terus semangat dan semakin maju," katanya dengan menggunakan bahasa isyarat.

Ke depan, lanjut Maskurun, Gerkatin akan berupaya untuk mewujudkan DPD di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk sekarang ini, telah ada Gerkatin telah ada di 26 kabupaten/kota sehingga masih dibutuhkan perwujudan di 12 kota lainnya.

"Semoga apa yang kami lakukan bisa mewujudkan generasi-generasi disabilitas tuli yang bisa aktif, dan menjadi orang-orang yang selalu tangguh serta menjalankan perintah Allah," ujarnya berharap.

Jakarta -

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) Adik Dwi Putranto, mengkritik pemerintah terkait perumusan regulasi pengetatan rokok. Aturan baru dikhawatirkan akan berdampak terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Adapun regulasi yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan. Beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

"Kita ini sering membuat regulasi tanpa adanya kajian atau riset. Jadi apa ya, sekonyong-konyong saja buat peraturan. Misalkan seperti ini, saya berikan contoh PP 28/2024 terkait dengan jarak," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ia lalu menyoroti pembuatan aturan yang ditudingnya berjalan masing-masing antara Kementerian/Lembaga. Bahkan menurutnya pengusaha pun tidak dilibatkan dalam perumusan regulasi.

"Ini betul-betul harus dengan kajian, riset yang juga bersama-sama dengan semua stakeholder. Ini kementerian kesehatan kan kementerian kesehatan saja, kementerian-kementerian lainnya tidak terlibat, apalagi pengusaha tidak terlibatkan," tuturnya.

"Kalau dari pelaku usaha memang kita tidak ada komunikasi dengan baik. Kita tidak pernah dilibatkan dalam rencana-rencana pembuatan suatu regulasi. Kita sepakat dengan, terkait dengan pentingnya kesehatan. Tapi kalau mau mengizinkan regulasi, ya kita bahas bareng," sambung dia.

Adik menilai poin penting dalam suatu regulasi adalah pengawasan. Menurutnya jika pengawasan pemerintah berjalan baik maka hasilnya tetap efektif.

"Saya yakin kalau pengawasannya efektif, jejer dengan dengan sekolahan tidak masalah. Kalau pengawasannya efektif. Jadi jangan jaraknya digeser. 100 meter pengawasannya efektif, saya kira aturan ini juga bisa efektif. Teman-teman ritel, tidak apa-apa diawasi," terang dia.

Adik mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan pelaku industri. Ia menegaskan jika regulasi itu benar diterapkan maka akan berdampak buruk bagi industri, termasuk mengganggu target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Ia juga berharap ke depannya ada kolaborasi antar stakeholder terkait hingga pengusaha dalam perumusan regulasi soal rokok. Adik juga sudah meminta Prabowo untuk menangguhkan penerapan kebijakan tersebut.

"Ya kita minta moratorium ditunda dulu. Mari kita kaji bersama, pakai riset. Supaya semua ini nggak sepotong-sepotong, tapi semua by riset. Paling tidak pengusaha libatkan di riset, kita bisa mengusulkan metodologinya," tutupnya.

(kil/kil)

Kupang: PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi melaksanakan penandatanganan MoU untuk pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jatim. Pelaksanaan penandatanganan MoU antara Bank NTT dan Bank Jatim berlangsung di Kantor Pusat Bank NTT, Selasa, 5 Oktober 2024.

Pembentukan KUB ini harus dilakukan mengingat modal inti Bank NTT belum capai Rp3 triliun. Sesuai amanat POJK, jika modal inti belum mencapai Rp3 Triliun, maka BPD di Indonesia wajib membentuk KUB dengan BPD yang modal intinya sudah di atas Rp3 triliun.

"Dengan kolaborasi yang kita bangun akan memberikan dampak postif bagi perkembangan Bank NTT. Kami berharap bisa diberikan kesempatan untuk berkolabolasi dan bersinergi dengan Bank Jatim," kata Plt Dirut Bank NTT Yohanis Landu Praing di Kupang, Selasa, 5 November 2024.
Ia menegaskan, proses pembentukan KUB Bank NTT dan Bank Jatim telah melalui persetujuan para pemegang saham Bank NTT. "Pada saat pertemuan itu, Bapak Gubernur bersama para Bupati, Wali Kota Kupang dan DPRD Provinsi NTT sangat menyetujui Bank NTT ber-KUB dengan Bank Jatim," kata Yohanis Landu Praing.

Ia berharap agar, KUB antara Bank NTT dan Bank Jatim bisa segera terwujud, karena waktu yang diberikan OJK tinggal 2 bulan.

"Sekali lagi terima kasih ada kesempatan yang luar biasa ini. Harapan kami, waktu kita tinggal 2 bulan. Kiranya pemenuhan segala persyaratan terkait KUB dapat terlaksana dengan dukungan penuh dari teman-teman tim KUB dan komisaris serta direksi Bank Jatim maupun Bank NTT," tandasnya.

Hal senada disampaikan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman. Menurut Dirut Bank Jatim, waktu untuk pembentukan KUB tidak lama lagi. Karena itu, ia berharap semua tim bekerja keras agar KUB bisa terlaksana sebelum tanggal 31 Desember 2024.

"Jangan lupa tetap berkoordinasi dengan OJK sebagai regulator dan pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, agar KUB ini berjalan sesuai analisis bisnis dan kelayakan-kelayakan yang lain. Karena KUB ini kebijakan yang sifatnya jangka panjang. KUB ini salah satu dari transformasi yang dilajukan oleh Bank Jatim," kata Busral Iman.

Ia berharap KUB bisa memberikan manfaat untuk Bank NTT dan Bank Jatim. "Saya yakin dengan sinergi ini, akan memberikan manfaat yang banyak bagi Bank NTT dan Bank Jatim," pungkasnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020. Dalam aturan tentang konsolidasi bank umum tersebut, BPD wajib memenuhi modal inti Rp3 triliun sampai tanggal 31 Desember 2024. Jika belum memenuhi modal inti Rp3 Triliun, maka salah satu skema yang disiapkan oleh OJK adalah lewat pembentukan KUB.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WHS)