TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia mengklarifikasi kabar uang Rp10.000 tahun emisi 2005 sudah tidak berlaku. Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim, menegaskan bahwa kabar tersebut keliru.

“Uang Rp10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI,” terang Marlison dalam rilis resminya, Jumat, 4 Oktober 2024.

Uang Rp10.000 emisi tahun 2005 bergambar sosok Sultan Mahmud Badaruddin II. Sosok tersebut merupakan pahlawan nasional Indonesia yang memiliki riwayat sebagai sultan di Kesultanan Palembang. Selain diabadikan di lembaran uang, Sultan Mahmud Badarudin II juga menjadi nama bandara internasional di Palembang.

Mengenai kabar uang yang tidak lagi berlaku itu, BI mengimbau agar masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan uang tersebut dalam kegiatan transaksi. Uang pecahan Rp10.000 yang masih berlaku adalah uang pecahan tahun emisi 2005, 2016, dan 2022.

Marlison berharap agar masyarakat tidak menolak transaksi dengan uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran sah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 UU Mata Uang No.7 Tahun 2011, disebutkan bahwa setiap orang dilarang menolak Rupiah yang digunakan dalam transaksi pembayaran di NKRI, kecuali apabila kita merasa ragu akan keaslian Rupiah tersebut.

Selanjutnya, ia mengimbau, apabila masyarakat ingin mengetahui masa berlaku uang rupiah bisa mengakses informasi melalui media sosial atau website resmi Bank Indonesia. Marlison berharap masyarakat tetap bertransaksi menggunakan uang yang dinyatakan masih berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memastikan uang kertas Rp 10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Uang yang dimaksud ialah uang pecahan Rp 10.000 berwarna ungu yang sisi depannya bergambar pahlawan nasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan di sisi belakang bergambar rumah limas.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim menghimbau masyarakat untuk tidak ragu menggunakan uang tersebut dalam kegiatan transaksi.

WIKIMEDIA COMMONS/CRISCO 1492 Ilustrasi uang kertas pecahan Rp 10.000 tahun emisi 2005.

Pasalnya, uang pecahan Rp 10.000 yang saat ini masih berlaku adalah uang pecahan tahun emisi 2005, 2016, dan 2022.

"Uang Rp 10.000 tahun emisi 2005 tersebut saat ini masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (4/10/2024).

Lantaran masih berlaku, dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menolak transaksi dengan uang tersebut, kecuali ada keraguan atas keaslian uang tersebut. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011.

"Setiap orang dilarang menolak Rupiah yang digunakan dalam transaksi pembayaran di NKRI, kecuali apabila kita merasa ragu akan keaslian Rupiah tersebut," bunyi Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2011.

Adapun bagi masyarakat yang meragukan masa berlaku uang rupiah dapat melakukan pengecekkan melalui laman https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/default.aspx, media sosial resmi BI, dan kantor perwakilan BI.

"Bank Indonesia juga terus mengedukasi masyarakat melalui program cinta, bangga dan paham Rupiah untuk selalu merawat setiap uang rupiah yang dimiliki untuk menjaga kualitas uang Rupiah dengan baik dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya," tuturnya.

Sebagai informasi, pernyataan ini untuk mengklarifikasi pernyataan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Ricky Perdana Gozali yang menyebut uang pecahan Rp10.000 tahun emisi 2005 tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Kata Gozali, uang ini sebenarnya sudah mulai ditarik dari peredaran sejak tahun 2010. Namun, masyarakat diberikan tenggang waktu selama lima tahun untuk mengembalikan uang tersebut ke bank.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memastikan uang kertas Rp 10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Uang yang dimaksud ialah uang pecahan Rp 10.000 berwarna ungu yang sisi depannya bergambar pahlawan nasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan di sisi belakang bergambar rumah limas.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim menghimbau masyarakat untuk tidak ragu menggunakan uang tersebut dalam kegiatan transaksi.

WIKIMEDIA COMMONS/CRISCO 1492 Ilustrasi uang kertas pecahan Rp 10.000 tahun emisi 2005.

Pasalnya, uang pecahan Rp 10.000 yang saat ini masih berlaku adalah uang pecahan tahun emisi 2005, 2016, dan 2022.

"Uang Rp 10.000 tahun emisi 2005 tersebut saat ini masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (4/10/2024).

Lantaran masih berlaku, dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menolak transaksi dengan uang tersebut, kecuali ada keraguan atas keaslian uang tersebut. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011.

"Setiap orang dilarang menolak Rupiah yang digunakan dalam transaksi pembayaran di NKRI, kecuali apabila kita merasa ragu akan keaslian Rupiah tersebut," bunyi Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2011.

Adapun bagi masyarakat yang meragukan masa berlaku uang rupiah dapat melakukan pengecekkan melalui laman https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/default.aspx, media sosial resmi BI, dan kantor perwakilan BI.

"Bank Indonesia juga terus mengedukasi masyarakat melalui program cinta, bangga dan paham Rupiah untuk selalu merawat setiap uang rupiah yang dimiliki untuk menjaga kualitas uang Rupiah dengan baik dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya," tuturnya.

Sebagai informasi, pernyataan ini untuk mengklarifikasi pernyataan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Ricky Perdana Gozali yang menyebut uang pecahan Rp10.000 tahun emisi 2005 tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Kata Gozali, uang ini sebenarnya sudah mulai ditarik dari peredaran sejak tahun 2010. Namun, masyarakat diberikan tenggang waktu selama lima tahun untuk mengembalikan uang tersebut ke bank.

"Masyarakat diberi waktu 5 tahun untuk pengembalian karena 2016 tidak berlaku lagi," ujar Gozali dalam acara peresmian Memorabilia Uang Rupiah Pecahan 10.000 Tahun Emisi 2005 di Museum Balaputra Dewa, Palembang, pada hari Kamis (3/10/2024).

Ia menambahkan bahwa jika masyarakat masih memiliki uang Rp10.000 emisi 2005 tersebut, mereka dapat menyimpannya sebagai koleksi pribadi atau menjualnya kepada kolektor uang. Namun, uang tersebut tidak dapat lagi ditukarkan atau dikembalikan ke bank.

Bisnis.com, PALEMBANG – Bank Indonesia (BI) memberikan klarifikasi terkait dengan mata uangrupiah pecahan Rp10.000 tahun emisi 2005 yang sebelumnya disebut sudah tidak berlaku.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Ricky Perdana Gozali menegaskan bahwauang Rp10.000 berwarna ungu terang itu masih menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia.

“Masih berlaku (pecahan Rp10.000) sebagai alat pembayaran yang sah,” ujarnya, Jumat (4/10/2024).

Marlison Hakim, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia melalui keterangan resmi, menambahkan sehubungan dengan pemberitaan terkait uang Rp10.000 tahun emisi 2005 sudah tidak berlaku, BI menyatakan jika uang tersebut masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI.

"BI mengimbau agar masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan uang tersebut dalam kegiatan transaksi. Uang pecahan Rp10.000 yang masih berlaku adalah uang pecahan tahun emisi 2005, 2016, dan 2022," ujarnya, Jumat (4/10/2024).

BI juga mengimbau agar masyarakat tidak menolak transaksi dengan uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 UU Mata Uang No.7 Tahun 2011, disebutkan bahwa setiap orang dilarang menolak Rupiah yang digunakan dalam transaksi pembayaran di NKRI, kecuali apabila kita merasa ragu akan keaslian Rupiah tersebut.

Apabila masyarakat ingin mengetahui masa berlaku uang rupiah bisa langsung melihat informasi melalui sosial media dan website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/default.aspx) atau dapat menghubungi contact center BI Bicara di 131 atau Email [email protected] atau langsung kantor perwakilan Bank Indonesia terdekat.

Diketahui sebelumnya, BI bersama Pemerintah Provinsi Sumsel meresmikan memorabilia uang rupiah Rp10.000 tahun emisi 2005.

Kegiatan itu dilakukan dalam upaya meningkatkan rasa kebanggan terhadap simbol kebudayaan dan pahlawan nasional dalam uang tersebut, yang menampilkan Rumah Limas khas Sumsel dan Pahlawan Sultan Mahmud Badaruddin II.

“Rumah Limas khas Sumsel dan pahlawan nasional Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan bagian penting dari sejarah Sumsel,” jelasnya.

Memorabilian itu juga diharapkan menjadi daya tarik baru yang mendorong sektor pariwisata di wilayah itu, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya cinta, bangga dan paham rupiah.

"Kehadiran memorabilia ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk mengunjungi Sumsel," pungkasnya.

IDXChannel- Pengertian alat pembayaran non tunai bisa diketahui lewat artikel ini.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, efisiensi dan kecepatan menjadi faktor utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran.

Salah satu inovasi yang kini banyak digunakan adalah sistem pembayaran non-tunai. Teknologi ini memungkinkan transaksi keuangan dilakukan tanpa menggunakan uang fisik, yang kini semakin populer di kalangan masyarakat.

Lantas apa pengertian alat pembayaran non tunai? Simak penjelasan yang dihimpun IDX Channel dari berbagai sumber tepercaya.

Pengertian Alat Pembayaran Non Tunai

Di era digital yang serba cepat, sistem pembayaran mengalami perubahan signifikan seiring berkembangnya teknologi. Transaksi kini lebih mengutamakan efisiensi dan kemudahan, sehingga penggunaan uang tunai secara perlahan mulai tergantikan oleh alat pembayaran non-tunai.

Bank Indonesia mencatat peningkatan tajam nilai transaksi non-tunai pada tahun 2019, mencapai Rp128 triliun, naik drastis dibandingkan tahun 2014 yang hanya Rp3,3 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan cara pembayaran kini sedang berlangsung secara masif.

Inilah Pengertian Alat Pembayaran Non Tunai, Jenisnya dan Manfaat yang Tidak Disadari. (FOTO: MNC MEDIA)

Perbedaan Sistem Pembayaran Tunai dan Non-Tunai

Secara garis besar, perbedaan antara pembayaran tunai dan non-tunai terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai memanfaatkan uang kartal berupa uang kertas atau logam.

Sementara itu, pembayaran non-tunai menggunakan instrumen digital atau surat berharga tanpa kehadiran fisik uang.

Jenis-Jenis Pembayaran Non-Tunai

Secara umum, alat pembayaran non-tunai terbagi dalam tiga kategori: berbasis kertas, berbasis kartu, dan berbasis elektronik. Berikut penjelasan lebih lanjut:

1. Berbasis Kertas

Cek

Surat perintah dari nasabah kepada bank untuk mencairkan dana dengan jumlah tertentu sesuai instruksi pemilik rekening.

Giro

Alat pembayaran serupa cek, namun digunakan untuk memindahkan dana antar rekening.

Nota Debit

Surat perintah bank untuk menagih utang kepada nasabah atau pihak lain.

Nota Kredit

Instrumen untuk mengirimkan atau memindahkan dana non-tunai melalui bank.

2. Berbasis Kartu

Kartu Kredit

Memungkinkan pengguna untuk bertransaksi dengan mekanisme utang yang dilunasi di kemudian hari.

Kartu Debit

Menggunakan saldo yang tersimpan di rekening nasabah untuk transaksi langsung.

3. Berbasis Elektronik (E-money)

Uang elektronik atau e-money hadir sebagai alternatif pembayaran prabayar. E-money ini terbagi menjadi dua jenis, yakni berbasis kartu seperti BRIZZI dan berbasis server yang dikenal sebagai e-wallet atau dompet digital.

Manfaat Penggunaan Alat Pembayaran Non-Tunai

Penggunaan alat pembayaran non-tunai memiliki berbagai keuntungan. Sebuah studi oleh Ipsos Indonesia menunjukkan bahwa alasan utama masyarakat beralih ke pembayaran non-tunai adalah faktor keamanan dan efisiensi. Berikut manfaat lain yang bisa diperoleh:

1. Transaksi Mudah di Mana Saja

Pembayaran tagihan, belanja, atau keperluan lainnya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke bank atau ATM.

2. Pengelolaan Keuangan Lebih Teratur

Dengan fitur histori pada aplikasi e-wallet, pengeluaran tercatat secara otomatis, memudahkan pengelolaan keuangan.

3. Proses Praktis dan Cepat

Pembayaran non-tunai mengeliminasi kebutuhan membawa uang tunai fisik, sehingga lebih praktis dan menghemat waktu.

4. Keamanan Lebih Terjamin

Menggunakan kartu atau aplikasi e-money mengurangi risiko kehilangan uang tunai, ditambah sistem keamanan PIN dan OTP yang melindungi transaksi.

5. Promo dan Diskon Menarik

Pengguna e-wallet kerap mendapat promo, potongan harga, atau cashback dari berbagai merchant atau marketplace.

Itulah pengertian alat pembayaran non tunai. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat bagi Anda. (MYY)

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) berencana meluncurkanrupiah digital, yakni mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency atau CBDC. BI bahkan memasukkan rupiah digital dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) untuk 2025–2030.

"Kita harus lanjutkan BSPI 2019-2025 ke 2030. Ada lima inisiatif yang disingkat 4I-RD, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital," kataGubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Talk on BSPI 2030, Jumat, 2 Agustus 2024, seperti dilansir dariAntara.

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, rupiah digital disebutkan sebagai uang rupiah yang memiliki format digital serta dapat digunakan seperti halnya uang fisik (uang kertas dan logam), uang elektronik (chip dan server based), dan uang dalam alat pembayaran menggunakan Kartu/APMK (kartu debit dan kredit) yang dipakai saat ini.

Rupiah digital didesain melalui inisiatif Proyek Garuda sebagai upaya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital secara end-to-end dalam agenda transformasi digital nasional. Rupiah digital hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia.

Rupiah digital membuka pilihan yang lebih variatif dalam alat pembayaran yang telah ada. Bank Indonesia juga mengklaim bahwa basis blockchain dan akun perorangan dari rupiah digital akan menjadikannya lebih aman dan mudah dilacak dibandingkan mata uang digital yang dikeluarkan pihak swasta.

Lantas, apa perbedaan rupiah digital dengan uang elektronik?

1. Bentuk Uang

Rupiah digital merupakan alat pembayaran yang berjenis digital currency. Artinya, nominal uang dalam rupiah digital juga berbentuk digital. Jenis uang ini tidak memiliki bentuk fisik seperti uang pada umumnya, termasuk uang elektronik yang bisa ditarik menjadi uang fisik.

Seperti diketahui, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi.

Meskipun begitu, dilansir dari laman resmi Bank indonesia, rupiah digital hanya akan menjadi komplemen serta tidak dimaksudkan untuk menggantikan uang-uang yang telah ada, beredar dan digunakan oleh masyarakat saat ini, termasuk uang kertas dan uang logam.

2. Pihak Penerbit

Dikutip dari rupiah.co.id, perbedaan utama rupiah digital dengan uang elektronik dan dompet digital terletak pada pihak yang menerbitkan. Rupiah Digital hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia, sedangkan e-Money dan e-Wallet atau dompet digital diterbitkan perusahaan non-bank.

Rupiah Digital juga tidak termasuk dalam aset kripto ataupun stablecoins. Perbedaan yang paling sederhana adalah, rupiah digital diterbitkan BI selaku otoritas moneter, sementara uang elektronik bisa diterbitkan oleh pihak swasta atau lembaga non perbankan.

3. Integrasi

Perbedaan rupiah digital dengan uang elektronik adalah sistem integrasinya. Seperti diketahui bahwa rupiah digital dikeluarkan dan dikelola langsung oleh Bank indonesia selaku bank sentral. “Berbeda dari uang digital pihak swasta, bank sentral tidak memiliki ekosistem tersendiri. Maka dari itu, bank sentral harus bekerja sama dengan industri, bank komersial, dan entitas non-bank untuk mengeluarkan CBDC,” ucap Direktur Departemen Kebijakan SIstem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, seperti dikutip dari Antara.

ANTARA | DEFARA DHANYA | SEPTIA RYANTHIE | ANDRY TRIJANTO

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank sentral Italia atau Bank of Italy akan segera mengeluarkan panduan terkait kripto. Hal ini menjadi langkah penting dalam menerapkan regulasi di Uni Eropa tentang Markets in Crypto-Assets (MiCA).

Gubernur Fabio Panetta melakukan diskusi mendalam tentang masa depan kripto di Italia.

Dalam pidatonya, Panetta menegaskan tujuan utama panduan penerapan MiCA secara ketat adalah untuk melindungi pengguna kripto.

PIXABAY/PHOTOSPIRIT Ilustrasi aset kripto, kripto.

Regulator Italia juga membedakan dua jenis token, yakni Asset-Referenced Tokens (ART) dan Electronic Money Tokens (EMT). ART untuk stabilitas dan EMT untuk transaksi harian dengan nilai yang terkait langsung dengan mata uang fiat.

Panetta menekankan bahwa hanya EMT, yang nilainya langsung terkait dengan mata uang fiat, yang dapat sepenuhnya berfungsi sebagai alat pembayaran sambil mempertahankan kepercayaan publik. Ia menganggap token ini sebagai yang paling cocok untuk peran tersebut.

Bank of Italy juga menyatakan waspada terhadap kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, yang diyakini sebagai langkah untuk mengantisipasi risiko pajak dan pencucian uang dengan sanksi hingga 5 juta euro.

Italia terbuka terhadap inovasi, dengan program DeFi dan tokenisasi dari bank sentral Italia.

Menurut Oscar Darmawan, CEO Indodax, langkah Bank of Italy dalam mengeluarkan pedoman kripto merupakan perkembangan penting dan sejalan dengan kebutuhan untuk mengatur pasar kripto secara menyeluruh.

"Regulasi yang jelas dan ketat sangat penting untuk melindungi pengguna serta memastikan integritas pasar," ujarnya dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

PEXELS/RDNE STOCK PROJECT Ilustrasi aset kripto.

Oscar memberikan pandangannya tentang pembagian jenis token ini dengan mengatakan, bahwa perbedaan antara Asset-Referenced Tokens (ART) dan Electronic Money Tokens (EMT) oleh Bank of Italy menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik unik masing-masing jenis token.

Ia bilang EMT, dengan nilai yang terikat langsung pada mata uang fiat, memiliki potensi lebih besar untuk diterima sebagai alat pembayaran sehari-hari karena stabilitasnya yang lebih tinggi.

Namun, lanjutnya, ART juga memiliki peran penting dalam menawarkan diversifikasi dan stabilitas yang bisa meningkatkan kepercayaan investor di pasar kripto, jadi ini bisa disesuaikan juga

Ia menambahkan, penting untuk tetap mendukung inovasi dalam teknologi blockchain dan kripto, yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi.

Regulasi yang jelas dan ketat sangat penting untuk melindungi pengguna serta memastikan integritas pasar. Tetapi penting untuk tetap mendukung inovasi dalam teknologi blockchain dan kripto. (Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Bank of Italy Terbitkan Panduan Kripto, Langkah Penting Lindungi Pengguna