Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (Afsi), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan menyelenggarakan Bulan Fintech Nasional (BFN). Acara tersebut akan berlangsung selama satu bulan, dimulai dari tanggal 11 November 2024.

The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo atau IFSE 2024 menjadi event di dalam rangkaian Bulan Fintech Nasional dan diselenggarkan pada tanggal 12-13 November 2024 Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan tema BFN pada tahun ini, yakni Technology Convergence Shaping the Future of Finance and Beyond. Dia menilai tema tersebut relevan dengan apa yang pihaknya lakukan, yakni memanfaatkan teknologi di sektor jasa keuangan.

"Mungkin agak sedikit berbeda dengan Summit sebelumnya. Kami pun di tahun ini berupaya juga untuk mengundang lebih banyak regulator dan otoritas dari negara lain. Beberapa sudah menyatakan konfirmasinya akan hadir dan kebetulan juga penyelenggaraan IFSE saat ini ini mepet atau berjalan sekian hari dari penyelenggaraan Singapura Fintech Festival yang berjalan atau diselenggarakan di minggu ini," kata Djoko dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan narasumber-narasumber yang datang nantinya dapat berbagi mengenai pengaturan dan pengawasan terkait penggunaan teknologi sektor keuangan. Misalnya, sektor jasa keuangan sudah banyak menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan strategi keamanan siber.

"Nah hal-hal seperti itulah yang ingin kita ketahui dan yang sekarang ini yang marak digunakan. Paling tidak dari Malaysia, Singapura, kemudian juga dari Korea itu mereka sudah menyatakan datang. Juga dari lembaga internasional OECD pun juga mereka sedang berpikir untuk bisa hadir di pertemuan minggu depan itu," imbuh dia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH) Budi Gandasoebarta menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang berkembang pesat di industri digitalisasi, termasuk digitalisasi di sektor keuangan.

Dia menyebut pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia telah menerbitkan serangkaian roadmap dan blue print terkait inovasi teknologi sektor keuangan.

"Jadi ini nanti juga bisa menjadi wadah sosialisasi dan juga bagi publik dan juga media untuk bertanya dan mencari tahu lebih lanjut kira-kira roadmap ini itu seperti apa sih, ada realisasi seperti apa. Tengah tahun ini Bank Indonesia juga meluncurkan blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2030, di mana disitu ada rencana untuk regulatory reform, kemudian juga reform dari infrastruktur pasar keuangan, dan juga launching dari Rupiah Digital atau Central Bank Digital Currency. Jadi, tentunya nanti ini akan menjadi wadah untuk mencari tahu, kira-kira informasi dari blueprint ini seperti apa sih nantinya," katanya.

Dalam acara tersebut nantinya, akan diadakan webinar, seminar, diskusi dengan isu-isu keuangan digital, mulai dari kemanan siber, industri aset keuangan digital atau kripto, pengalaman realisasi roadmap sistem pembayaran, seperti QR Indonesia Standard atau QRIS, cross border payments, open finance, hingga artificial intelligence (AI). Budi menyebut The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo 2024 ini akan diselenggarakan di Kota Kasablanka Hall pada 12-13 November 2024.

Brasil kini memasuki fase baru dalam pengembangan mata uang digital CBDC, yang dikenal sebagai Drex. Bank Sentral Brasil (BCB) telah membuka kesempatan bagi lebih banyak peserta untuk bergabung dalam fase kedua uji coba ini.

Fase uji coba mata uang CBDC kali ini difokuskan pada pengujian transaksi yang lebih kompleks, dengan tujuan mempersiapkan Drex agar dapat digunakan di berbagai sektor keuangan di Brasil.

Menurut laporan terbaru dari Valor Econômico, BCB menyatakan bahwa adopsi CBDC ini diharapkan menjadi solusi inovatif bagi berbagai kebutuhan transaksi digital, mulai dari penyelesaian sekuritas hingga transaksi antarbank. 

Pihak BCB ingin memperluas cakupan uji coba Drex dan mengundang lebih banyak pihak untuk berpartisipasi untuk mencoba sistemnya.

“Bank Sentral Brasil (BCB) telah membuka panggilan untuk perusahaan baru yang ingin berpartisipasi dalam Drex, proyek yang menciptakan infrastruktur ‘tokenisasi’ untuk sistem keuangan Brasil,” berdasarkan informasi dari laporan tersebut, Kamis (10/10/2024).

Laporan tersebut juga mengungkan bahwa uji coba CBDC kali ini dilakukan untuk memperluas cakupan Drex dan menerima lebih banyak kasus penggunaan yang lebih kompleks.

“Ide utamanya adalah memperluas jumlah konsorsium dan menerima kasus penggunaan yang lebih kompleks dibandingkan dengan yang diuji pada fase pertama,” seperti yang disebutkan dalam laporan tersebut.

Langkah Brasil ini merupakan bagian dari tren global yang mendorong adopsi CBDC, di mana banyak negara lain juga mulai mengembangkan mata uang CBDC mereka sendiri. 

Menurut data terbaru dari Atlantic Council, lebih dari 134 negara saat ini menunjukkan minat untuk mengembangkan mata uang digital CBDC. Beberapa negara telah resmi meluncurkannya, sementara yang lain, termasuk Brasil dan Indonesia, masih dalam proses pengembangan.

Uji coba Drex mencerminkan upaya BCB untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional di tengah peningkatan popularitas cryptocurrency. Mata uang ini juga dianggap sebagai alternatif yang lebih stabil dan teregulasi di tengah ketidakpastian pasar kripto.

Namun, beberapa pihak di Brasil memperingatkan bahwa perubahan teknologi yang dilakukan dalam pengembangan dan adopsi CBDC tidak selalu memberikan solusi yang sempurna. 

George Marcel Smetana, seorang spesialis inovasi di Bradesco, mengatakan bahwa ada kesalahpahaman mengenai disintermediasi dalam dunia blockchain. 

“Terkadang Anda hanya mengganti pemain lama dengan pendatang baru,” ujarnya. 

Menurut Smetana, penting untuk mempertanyakan apakah teknologi blockchain benar-benar menawarkan keuntungan yang diharapkan atau justru memperkenalkan tantangan baru.

Selain itu, adopsi CBDC di Brasil juga dipandang sebagai alat penting untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional. 

Adopsi CBDC tidak hanya terjadi di Brasil. Di berbagai belahan dunia, negara-negara lain juga sedang mempersiapkan peluncuran mata uang CBDC. Salah satunya adalah Indonesia, yang melalui Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan Proyek Garuda sebagai bagian dari pengembangan Rupiah digital. 

Pengembangan Rupiah digital sejalan dengan upaya global untuk mengintegrasikan sistem keuangan digital secara lebih luas. Mata uang digital CBDC, termasuk Rupiah digital, dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dalam sistem keuangan tradisional, seperti tingginya biaya transaksi, inefisiensi, serta risiko keamanan. 

Sama seperti Brasil, Indonesia juga memperhatikan interoperabilitas antara mata uang digital mereka dengannegara lain. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem pembayaran digital dapat berfungsi secara global, memungkinkan transaksi antarnegara yang lebih cepat dan efisien. 

Uji coba mata uang CBDC di Brasil diharapkan menjadi pelopor inovasi dalam sistem pembayaran digital. Begitu pula di Indonesia, pengembangan Rupiah digital bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan digital dan mengurangi risiko dalam transaksi digital. 

Fase uji coba ini menekankan pentingnya pengujian teknologi dan keamanan sistem keuangan tersebut, sambil mempersiapkan regulasi pasar kripto yang diperlukan untuk peluncuran penuh mata uang digital CBDC. [dp]

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan melakukan uji coba penggunaan rupiah digital dengan teknologi blockchain atau distributed ledger technology (DLT). Para ekonom berpendapat, terdapat banyak keunggulan mata uang digital dengan teknologi blockchain.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual menjelaskan, dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, pengembangan rupiah digital oleh BI akan difokuskan untuk wholesale alias transaksi antar institusi hingga pelaku dan pengguna sektor keuangan.

David berpendapat, rupiah digital dengan teknologi blockchain/DLT akan mendapatkan kepercayaan yang lebih baik oleh pelaku pasar. Alasannya, teknologi blockchain yang terdesentralisasi jauh lebih aman daripada sistem keuangan yang tersentralisasi seperti yang selama ini dilakukan BI.

Dia menerangkan, teknologi blockchain akan melakukan pencatatan atau note secara permanen terhadap setiap transaksi. Note tersebut terletak dalam ledger alias buku besar yang bisa diakses publik sehingga akan lebih aman.

"Kekhawatiran kepada keamanan [sistem keuangan] bisa dikurangi, serangan siber dan lain-lain. Itukan kalau multi note gitu, akan lebih sulit [diretas] daripada sistem yang tersentralisasi, dan itu kan enggak bisa diubah ya kalau namanya blockchain itu. Kalau sudah terjadi transaksi, dikonfirmasi oleh semua note, dan itu unchangeable, enggak bisa diubah," jelas David kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Kendati demikian, dia tidak menampik teknologi blockchain juga memiliki dampak negatif karena bisa digunakan untuk pencucian uang hingga pendanaan aksi terorisme. Akibat tak lagi tersentralisasi, akan lebih sulit melacaknya.

David pun menyarankan agar BI lebih fokus ke penguatan dasar sistem rupiah digital dengan teknologi blockchain tersebut terutama hubungan antar institusi dan pelaku sektor keuangan.

"Jadi paling enggak itu [institusi terkait dan pelaku sektor keuangan] juga jadi pilot juga ya, untuk memantaunya [pencucian uang hingga pendanaan teroris] bisa saja," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meyakini penerbitan rupiah digital akan membuat BI lebih memiliki kontrol langsung atas pasokan uang dan suku bunga. Menurutnya, mata uang digital memungkinkan penyesuaian kebijakan moneter secara real-time alias langsung.

"Karena bank sentral dapat langsung menyuntikkan atau menarik mata uang digital dari perekonomian," ujar Josua kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Tak hanya itu, dia melihat rupiah digital juga dapat meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Bahkan, sambungnya, BI akan memiliki data yang lebih lengkap tentang kegiatan ekonomi.

"[Sehingga] membantu dalam peramalan ekonomi dan pembuatan kebijakan yang lebih akurat," jelasnya.

Di samping itu, Josua menekankan kesuksesan rupiah digital sangat berpengaruh atas kepercayaan penggunanya. Oleh sebab itu, BI perlu memberikan jaminan keamanan atas rupiah digital terutama keamanan datanya.

Proyeksi Bank Indonesia soal Rupiah Digital

Sebelumnya, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menjelaskan penerbitan rupiah digital dinavigasi dalam Proyek Garuda. BI, sambungnya, sudah selesai melakukan uji coba rupiah digital dalam bentuk cash ledger.

Rupiah digital dalam bentuk cash ledger memungkinan perpindahan dari satu tangan ke tangan lain hingga pemusnahan. Kini, BI akan melanjutkan ke tahap pengembangan securities ledger.

Pada tahap securities ledger, rupiah digital akan diuji coba untuk operasi moneter dan transaksi ke pasar keuangan sehingga memberikan petunjuk mengenai kemampuan teknologi blockchain/DLT—apakah dapat mereplikasi fungsi-fungsi pokok kebanksentralan.

Kendati demikian, Ryan menegaskan uji coba penggunaan rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT tersebut hanya secara eksperimental. BI, tegasnya, belum akan menerbitkan rupiah digital dalam teknologi blockchain sebelum punya data-data yang jelas.

"Yang sedang kami coba di sini kalau basisnya distributed ledger atau blockchain kira-kira bagaimana, cocok enggak dengan cara kerja bank sentral," jelas Ryan dalam forum Pelatihan Wartawan BI di Badung, Bali, dikutip pada Senin (26/8/2024).

Selanjutnya, jika tahap eksperimen rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT selesai maka BI akan melanjutkan ke tahap uji coba penggunaan ke level crossborder atau internasional. Ryan menjelaskan, pengembangan rupiah digital merupakan satu dari enam arah strategi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Bisnis.com, BADUNG — Bank Indonesia (BI) akan melakukan uji coba penggunaan rupiah digital dengan teknologi blockchain atau distributed ledger technology (DLT) dalam waktu dekat.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menjelaskan penerbitan rupiah digital tersebut dinavigasi dalam Proyek Garuda. BI, sambungnya, sudah selesai melakukan uji coba rupiah digital dalam bentuk cash ledger.

Rupiah digital dalam bentuk cash ledger memungkinan perpindahan dari satu tangan ke tangan lain hingga pemusnahan. Kini, BI akan melanjutkan ke tahap pengembangan securities ledger.

Pada tahap securities ledger, rupiah digital akan diuji coba untuk operasi moneter dan transaksi ke pasar keuangan sehingga memberikan petunjuk mengenai kemampuan teknologi blockchain/DLT—apakah dapat mereplikasi fungsi-fungsi pokok kebanksentralan.

Kendati demikian, Ryan menegaskan uji coba penggunaan rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT tersebut hanya secara eksperimental. BI, tegasnya, belum akan menerbitkan rupiah digital dalam teknologi blockchain sebelum punya data-data yang jelas.

"Yang sedang kami coba di sini kalau basisnya distributed ledger atau blockchain kira-kira bagaimana, cocok enggak dengan cara kerja bank sentral," jelas Ryan dalam forum Pelatihan Wartawan BI di Badung, Bali, dikutip Senin (26/8/2024).

Selanjutnya, jika tahap eksperimen rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT selesai maka BI akan melanjutkan ke tahap uji coba penggunaan ke level crossborder atau internasional. Ryan menjelaskan, pengembangan rupiah digital merupakan satu dari enam arah strategi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Menurutnya, pengembangan mata uang digital oleh BI tersebut serupa seperti sudah dilakukan oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed dan bank sentral Inggris Bank of England.

Sebagai informasi, rupiah digital merupakan perwujudan dari amanat Undang-undang Mata Uang sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bahwa macam rupiah terdiri atas rupiah kertas, rupiah logam, dan rupiah digital.

Dalam UU P2SK dijelaskan, rupiah digital akan diterbitkan dalam dua jenis, yaitu Rupiah Digital wholesale (w-Rupiah Digital) dan Rupiah Digital ritel (r-Rupiah Digital). Keduanya akan dikembangkan secara terintegrasi dari wholesale ke ritel.

IDXChannel—Teknologi rupiah digital belum begitu diketahui oleh masyarakat Indonesia. Bank Indonesia berencana untuk menerbitkan rupiah digital sebagai pelengkap alat pembayaran transaksi.

Rupiah digital adalah mata uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, selaku bank sentral, dalam bentuk digital, atau disebut juga Central Bank Digital Currency (CBDC). Saat ini, penerbitan rupiah digital telah memasuki tahap akhir.

Pekan lalu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral telah merampungkan tahap Proof of Concept (POC) sebagai pijakan atas kelayakan kebijakan penerbitan rupiah digital, dan saat ini bank sentral tengah menentukan teknologi untuk mencetaknya.

“BI harus mengeluarkan tiga jenis uang, yaitu uang kertas, uang elektronik yang sekarang, dan uang digital ke depan,” kata Perry, berdasarkan catatan IDXChannel pada Jumat (2/8) lalu.

Rupiah digital tidak sama dengan uang elektronik (e-money) yang diterbitkan oleh perbankan umum. E-money adalah uang tunai yang dikonversi menjadi uang elektronik yang disimpan dalam kartu.

Sehingga bank umum yang menerbitkan kartu e-money sebenarnya tidak menerbitkan uang baru, melainkan menerbitkan kartu yang dapat menyimpan uang tunai yang telah dikonversi. Konsepnya kurang lebih sama dengan kartu debit, namun tanpa PIN.

Sementara rupiah digital adalah uang rupiah dalam bentuk digital yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pada dasarnya, rupiah digital sama dengan uang kartal. Perbedaan mencoloknya terletak pada bentuk.

Jika uang kartal diterbitkan dalam bentuk uang kertas, maka rupiah digital diterbitkan dalam bentuk digital. Meskipun bentuknya digital, kelak rupiah digital dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Rupiah digital juga akan berfungsi sebagai komplementer mata uang negara sebagai alat pembayaran transaksi. Sederhananya, masyarakat memiliki opsi mata uang resmi tambahan untuk bertransaksi.

Melansir White Paper Proyek Garuda Bank Indonesia, desain teknologi rupiah digital dibangun dengan prinsip:

1. Cepat (Fast)

Memiliki kemampuan pemrosesan transaksi yang cepat dalam rentang waktu penyelesaian transaksi yang dapat diterima pengguna.

2. Aman (Secure)

Memiliki kemampuan untuk menjaga integritas transaksi dan memitigasi risiko operasional, termasuk risiko siber. Kelak platform rupiah digital harus memenuhi standar keamanan tinggi, termasuk kemampuan penggunaan teknologi yang resisten terhadap serangan siber.

3. Resiliensi (Resilient)

Mampu untuk pulih secara cepat dari beragam gangguan operasional.

4. Interoperabilitas (Interoperable)

Memiliki kapabilitas 3i dengan berbagai sistem lain yang sudah ada dan sistem lain di masa yang akan datang. Kapabilitas 3i adalah integrasi, interkoneksi, dan interoperable.

5. Mudah Dikembangkan (Extensible)

Mampu untuk mengakomodasi pengembangan beragam fungsionalitas baru dan memungkinkan pihak lain untuk berinovasi melalui pengembangan layanan sistemnya.

6. Fleksibel (Flexibility)

Modular, yakni karakteristik sistem yang terdiri dari beragam komponen, sehingga mudah dikonfigurasi.

Selain platform yang harus memenuhi teknologi di atas, desain rupiah digital juga harus memenuhi tiga aspek seperti penerbitan CBDC yang diterbitkan bank sentral negara-negara lain, yakni:

• Tidak boleh mengganggu stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan
• Mampu berdampingan dan melengkapi berbagai jenis uang yang sudah ada
• Mendorong inovasi dan efisiensi

Sesuai pernyataan terakhir dari Gubernur BI Perry Warjiyo, saat ini bank sentral masih dalam tahap menentukan teknologi apa yang dapat memenuhi semua aspek dan prinsip yang telah ditentukan di atas.

Rencananya, rupiah digital akan diterbitkan dalam dua jenis, yakni Rupiah Digital Wholesale (w-Rupiah Digital), yang cakupan aksesnya terbatas dan hanya didistribusikan untuk penyelesaian transaksi wholesale.

Serta Rupiah Digital Retail (r-Rupiah Digital) yang aksesnya lebih luas dan terbuka untuk masyarakat umum. Rupiah digital retail dapat digunakan untuk transaksi berbasis ritel, baik untuk pembayaran antarindividu maupun bisnis.

Itulah penjelasan singkat tentang prinsip teknologi rupiah digital yang patut diketahui.

(Nadya Kurnia)

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) berencana meluncurkanrupiah digital, yakni mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency atau CBDC. BI bahkan memasukkan rupiah digital dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) untuk 2025–2030.

"Kita harus lanjutkan BSPI 2019-2025 ke 2030. Ada lima inisiatif yang disingkat 4I-RD, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital," kataGubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Talk on BSPI 2030, Jumat, 2 Agustus 2024, seperti dilansir dariAntara.

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, rupiah digital disebutkan sebagai uang rupiah yang memiliki format digital serta dapat digunakan seperti halnya uang fisik (uang kertas dan logam), uang elektronik (chip dan server based), dan uang dalam alat pembayaran menggunakan Kartu/APMK (kartu debit dan kredit) yang dipakai saat ini.

Rupiah digital didesain melalui inisiatif Proyek Garuda sebagai upaya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital secara end-to-end dalam agenda transformasi digital nasional. Rupiah digital hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia.

Rupiah digital membuka pilihan yang lebih variatif dalam alat pembayaran yang telah ada. Bank Indonesia juga mengklaim bahwa basis blockchain dan akun perorangan dari rupiah digital akan menjadikannya lebih aman dan mudah dilacak dibandingkan mata uang digital yang dikeluarkan pihak swasta.

Lantas, apa perbedaan rupiah digital dengan uang elektronik?

1. Bentuk Uang

Rupiah digital merupakan alat pembayaran yang berjenis digital currency. Artinya, nominal uang dalam rupiah digital juga berbentuk digital. Jenis uang ini tidak memiliki bentuk fisik seperti uang pada umumnya, termasuk uang elektronik yang bisa ditarik menjadi uang fisik.

Seperti diketahui, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi.

Meskipun begitu, dilansir dari laman resmi Bank indonesia, rupiah digital hanya akan menjadi komplemen serta tidak dimaksudkan untuk menggantikan uang-uang yang telah ada, beredar dan digunakan oleh masyarakat saat ini, termasuk uang kertas dan uang logam.

2. Pihak Penerbit

Dikutip dari rupiah.co.id, perbedaan utama rupiah digital dengan uang elektronik dan dompet digital terletak pada pihak yang menerbitkan. Rupiah Digital hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia, sedangkan e-Money dan e-Wallet atau dompet digital diterbitkan perusahaan non-bank.

Rupiah Digital juga tidak termasuk dalam aset kripto ataupun stablecoins. Perbedaan yang paling sederhana adalah, rupiah digital diterbitkan BI selaku otoritas moneter, sementara uang elektronik bisa diterbitkan oleh pihak swasta atau lembaga non perbankan.

3. Integrasi

Perbedaan rupiah digital dengan uang elektronik adalah sistem integrasinya. Seperti diketahui bahwa rupiah digital dikeluarkan dan dikelola langsung oleh Bank indonesia selaku bank sentral. “Berbeda dari uang digital pihak swasta, bank sentral tidak memiliki ekosistem tersendiri. Maka dari itu, bank sentral harus bekerja sama dengan industri, bank komersial, dan entitas non-bank untuk mengeluarkan CBDC,” ucap Direktur Departemen Kebijakan SIstem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, seperti dikutip dari Antara.

ANTARA | DEFARA DHANYA | SEPTIA RYANTHIE | ANDRY TRIJANTO

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) berencana meluncurkan rupiah digital, yakni mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency atau CBDC. BI bahkan memasukkan rupiah digital dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) untuk 2025–2030.

"Kita harus lanjutkan BSPI 2019-2025 ke 2030. Ada lima inisiatif yang disingkat 4I-RD, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Talk on BSPI 2030, Jumat, 2 Agustus 2024, seperti dilansir dari Antara.

Apa itu Rupiah Digital?

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, rupiah digital adalah uang rupiah yang memiliki format digital serta dapat digunakan seperti halnya uang fisik (uang kertas dan logam), uang elektronik (chip dan server based), dan uang dalam alat pembayaran menggunakan Kartu/APMK (kartu debit dan kredit) yang dipakai saat ini.

Rupiah digital didesain melalui inisiatif Proyek Garuda sebagai upaya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital secara end-to-end dalam agenda transformasi digital nasional. Rupiah digital hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia.

Rupiah digital membuka pilihan yang lebih variatif dalam alat pembayaran yang telah ada. Bank Indonesia juga mengklaim bahwa basis blockchain dan akun perorangan dari rupiah digital akan menjadikannya lebih aman dan mudah dilacak dibandingkan mata uang digital yang dikeluarkan pihak swasta.

Langkah awal pengembangan rupiah digital BI melalui Proyek Garuda adalah dengan menerbitkan White Paper sebagai komunikasi kepada publik terhadap rencana pengembangan rupiah digital. Selain itu, White Paper bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait.

Setelah penerbitan White Paper, BI akan menempuh rangkaian pengembangan secara interaktif dan bertahap yang dimulai dengan menggalang pandangan publik terhadap desain rupiah digital yang dimulai dari konsultasi publik (Consultative Paper dan Focus Group Discussion), eksperimen teknologi (proof of concept, prototyping, dan piloting/ sandboxing), serta diakhiri review atas stance kebijakan.

Nantinya rupiah digital akan diterbitkan dalam dua jenis, antara lain rupiah digital wholesale (w-Rupiah Digital) dengan cakupan akses terbatas serta hanya didistribusikan untuk penyelesaian transaksi wholesale seperti operasi moneter, transaksi pasar valas, serta transaksi pasar uang; dan rupiah digital ritel (r-Rupiah Digital).

Rupiah digital diproyeksikan memiliki cakupan akses yang terbuka untuk publik serta didistribusikan untuk berbagai transaksi ritel baik dalam bentuk transaksi pembayaran maupun transfer, oleh personal atau individu maupun bisnis (merchant dan korporasi).

Masih dalam keterangan yang disampaikan Bank Indonesia, rupiah digital merupakan keniscayaan meskipun proses penerbitan rupiah digital masih harus melalui jalan yang panjang.

SEPTIA RYANTHIE | ANDRY TRIYANTO TJITRA | ANTARA | DEFARA DHANYA

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) berencana meluncurkan rupiah digital, yakni mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency atau CBDC. BI bahkan memasukkan rupiah digital dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) untuk 2025–2030.

"Kita harus lanjutkan BSPI 2019-2025 ke 2030. Ada lima inisiatif yang disingkat 4I-RD, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Talk on BSPI 2030, Jumat, 2 Agustus 2024, seperti dilansir dari Antara.

Apa itu Rupiah Digital?

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, rupiah digital adalah uang rupiah yang memiliki format digital serta dapat digunakan seperti halnya uang fisik (uang kertas dan logam), uang elektronik (chip dan server based), dan uang dalam alat pembayaran menggunakan Kartu/APMK (kartu debit dan kredit) yang dipakai saat ini.

Rupiah digital didesain melalui inisiatif Proyek Garuda sebagai upaya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital secara end-to-end dalam agenda transformasi digital nasional. Rupiah digital hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia.

Rupiah digital membuka pilihan yang lebih variatif dalam alat pembayaran yang telah ada. Bank Indonesia juga mengklaim bahwa basis blockchain dan akun perorangan dari rupiah digital akan menjadikannya lebih aman dan mudah dilacak dibandingkan mata uang digital yang dikeluarkan pihak swasta.

Langkah awal pengembangan rupiah digital BI melalui Proyek Garuda adalah dengan menerbitkan White Paper sebagai komunikasi kepada publik terhadap rencana pengembangan rupiah digital. Selain itu, White Paper bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait.

Setelah penerbitan White Paper, BI akan menempuh rangkaian pengembangan secara interaktif dan bertahap yang dimulai dengan menggalang pandangan publik terhadap desain rupiah digital yang dimulai dari konsultasi publik (Consultative Paper dan Focus Group Discussion), eksperimen teknologi (proof of concept, prototyping, dan piloting/ sandboxing), serta diakhiri review atas stance kebijakan.

Nantinya rupiah digital akan diterbitkan dalam dua jenis, antara lain rupiah digital wholesale (w-Rupiah Digital) dengan cakupan akses terbatas serta hanya didistribusikan untuk penyelesaian transaksi wholesale seperti operasi moneter, transaksi pasar valas, serta transaksi pasar uang; dan rupiah digital ritel (r-Rupiah Digital).

Rupiah digital diproyeksikan memiliki cakupan akses yang terbuka untuk publik serta didistribusikan untuk berbagai transaksi ritel baik dalam bentuk transaksi pembayaran maupun transfer, oleh personal atau individu maupun bisnis (merchant dan korporasi).

Masih dalam keterangan yang disampaikan Bank Indonesia, rupiah digital merupakan keniscayaan meskipun proses penerbitan rupiah digital masih harus melalui jalan yang panjang.

SEPTIA RYANTHIE | ANDRY TRIYANTO TJITRA | ANTARA | DEFARA DHANYA

KOMPAS.com -Bank Indonesia (BI) berencana menerbitkan mata uang digital bank sentral (central bank digital currency/CBDC) alias rupiah digital.

Rupiah digital adalah mata uang dalam format digital dengan fungsi serupa uang kertas, logam, atau uang elektronik.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menentukan teknologi yang cocok untuk mendukung rupiah digital.

"Kami sudah lakukan (proof of concept). Sekarang dalam (tahap) memilih teknologi yang cocok apa," ujarnya dalam acara GBI Talk on Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, dilansir dari Kompas.com, Jumat (2/8/2024).

Langkah selanjutnya, BI akan mulai melakukan eksperimen atau uji coba terhadap rupiah digital dengan mengedarkan mata uang digital ke perbankan.

Lantas, apa beda rupiah digital dengan uang elektronik?

Beda rupiah digital dan uang elektronik

Dilansir dari laman BI, uang elektronik atau electronic money adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilainya tersimpan dalam media elektronik tertentu.

Pengguna uang elektronik umumnya harus menyetorkan uang terlebih dahulu atau top-up kepada pihak penerbit, baik perbankan maupun lembaga non-perbankan.

Baru selanjutnya, uang yang telah disetorkan dan disimpan tersebut dapat digunakan untuk bertransaksi.

Berbeda, CBDC atau rupiah digital adalah uang dalam bentuk digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral.

Disadur dari Indonesiabaik.id, rupiah digital digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal atau uang tunai berbentuk logam dan kertas.

Nantinya, CBDC akan bertindak sebagai representasi digital dari sebuah mata uang suatu negara. Dalam hal ini, rupiah digital merupakan representasi dari Indonesia.

Berikut beberapa perbedaan rupiah digital dan uang elektronik:

1. Pihak penerbit uang

Perbedaan rupiah digital dan uang elektronik yang paling sederhana adalah dari segi pihak penerbitnya.

Rupiah digital diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter, sedangkan uang elektronik dapat diterbitkan oleh pihak lain, seperti bank umum atau non-perbankan.

Oleh karena itu, kehadiran rupiah digital tidak akan menghilangkan fungsi uang tunai dan uang elektronik.

Sebaliknya, rupiah digital hanya akan menambah opsi transaksi selain dengan uang tunai dan uang elektronik.

2. Bentuk uang

Kompas.com/Donny Ilustrasi uang elektronik atau kartu tol

Dilansir dari laman Kompaspedia, mata uang atau digital currency digital merujuk pada uang dengan bentuk digital.

Artinya, jenis mata uang ini tidak memiliki bentuk fisik yang setara seperti tagihan, cek, atau koin. Rupiah digital pun betul-betul merupakan uang yang hanya ada dalam bentuk digital.

Hal tersebut berbeda dengan uang elektronik yang hanya berupa catatan digital dari uang tunai fisik atau deposit yang dipegang oleh bank maupun lembaga keuangan.

Sebagai informasi, mata uang digital dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi cryptocurrency, virtual currency, stablecoin, dan mata uang digital bank sentral (CBDC).

Tiga jenis mata uang selain CBDC disebut mata uang digital terdesentralisasi, yang peredarannya tidak dikontrol oleh bank sentral atau pemerintah.

Bank Indonesia (BI) merilis Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 sebagai cetak biru untuk mengakselerasi ekonomi digital nasional untuk generasi mendatang.

Melalui lima inisiatif strategis yang diusung sebagai tindak lanjut dari Visi BSPI 2030 yakni 4I-RD yaitu Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional dan Rupiah Digital. Terkait Rupiah Digital, inisiatif eksplorasi desain CBDC Indonesia yang kemudian disebut “Rupiah Digital” dipayungi oleh proyek yang bertajuk Proyek Garuda.

"Pengembangan rupiah digital akan diarahkan pada eksperimentasi lanjutan dengan fokus pada replikasi fungsi pasar wholesale dan pendalaman pasar keuangan melalui proyek yang bertajuk Proyek Garuda," terang BI dalam BSPI yang baru saja diluncurkan di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut, BI melalui proyek ini akan menakar desain Rupiah Digital yang paling akurat untuk mampu menjalankan fungsinya sebagai alat pembayaran digital yang sah di NKRI, instrumen inti bagi BI dalam menjalankan mandatnya di era digital serta menjadi sarana untuk mendukung inklusi keuangan dan inovasi serta mendorong efisiensi dari ujung ke ujung.

Rupiah Digital merupakan Pengembangan pada eksperimentasi lanjutan dengan fokus pada replikasi fungsi pasar wholesale dan pendalaman pasar keuangan.

"BI akan bergerak maju pada eksperimentasi w-Rupiah Digital untuk use case yang mendukung transaksi di pasar keuangan. Dalam kaitan ini, eksperimentasi akan bergerak ke arah pengembangan securities ledger," tulis BI dalam BSPI tersebut.

Adapun konfigurasi Rupiah Digital menargetkan eksperimentasi w-Rupiah Sekuritas digital ledger secara bertahap hingga tahun 2030. Pada tahap pertama yaitu periode 2025-2026, eksperimentasi difokuskan pada use-case penerbitan, perpindahan, penarikan, sekuritas digital pada securities ledger.

Pada tahap kedua yaitu periode 2027-2028, eksperimentasi akan diperluas pada use-case operasi moneter dan transaksi di pasar keuangan. Pada tahap ketiga yaitu periode 2029-2030, eksperimentasi akan difokuskan pada pemanfaatan kapabilitas programmability, composability, dan tokenisasi untuk pendalaman pasar keuangan.

Seluruh cakupan eksperimentasi tersebut akan dibatasi pada konteks transaksi rupiah domestik. Desain yang solid pada tahapan ini akan menjadi modal yang bernilai bagi tahapan berikutnya, yaitu interkoneksi w-Rupiah Digital dalam konteks transaksi antar negara (crossborder) yang jauh lebih kompleks.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memasukkan rencana menerbitkan rupiah digital di dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025—2030. Rupiah digital dipastikan akan segera direalisasikan sebagai salah satu opsi dalam sistem pembayaran di Indonesia.

“The next five years ada tiga jenis uang yang BI perlu keluarkan, yaitu uang kertas, uang elektronik, dan uang digital,” kata Perry saat meluncurkan BSPI 2025—2030 di kawasan JCC Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Perry menuturkan, inisiatif untuk menerbitkan rupiah digital muncul seiring dengan perkembangan zaman pada terjadinya perubahan perilaku dalam sistem pembayaran, terutama pada generasi Z, generasi Y, dan generasi alpha. Menurut penelusurannya, generasi Z, Y, apalagi alpha semakin ogah dengan uang kertas, dan lebih menyukai menggunakan transaksi digital seperti QRIS.

Sehingga, BI melihat pasar dari produk-produk pembayaran itu sendiri. Uang kertas, misalnya lebih cenderung melingkup pada generasi baby boomers. Uang elektronik seperti QRIS lebih kepada generasi di bawahnya, dan uang digital lebih kepada generasi paling anyar. Perry pun menekankan akan memberikan layanan tiga jenis uang tersebut untuk melayani kebutuhan sistem pembayaran lintas generasi.

Perry menjelaskan, untuk bisa menerbitkan rupiah digital, setidaknya ada tiga syarat yang mesti dilakukan. Pertama, BI satu-satunya lembaga yang sah menerbitkan rupiah, sehingga BI yang harus menerbitkan rupiah digital. Tidak sah jika digital currency diterbitkan swasta.

Kedua, mempersiapkan industri untuk mengedarkannya. Pengedaran atau sirkulasi itu dilakukan kepada wholesale, terutama konsolidasi dengan industri-industri besar yang memiliki manajemen risiko yang kuat.

Ketiga, berkenaan dengan model bisnisnya. Perry menyebut sejauh ini tahapan dari rupiah digital baru menyelesaikan tahap proof of concept (POC).

“Kami sudah selesai POC, konsep teknologi, kami akan pilih-pilih teknologinya, dan ke depan kami mulai eksperimentasi. Kami mulai eksperimen yaitu mengedarkan dulu dari khasanah digital rupiah BI, kemudian ke industri wholesaler,” tuturnya.

Terpisah, dalam agenda media briefing pendalaman BSPI 2025—2030, Kepala Departemen Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono menjelaskan, teknologi rupiah digital tersebut adalah berupa blockchain. Teknologi itu hingga kini masih pada level di BI.

“Untuk menerapkan kepada keseluruhan industri, blockchain ini harus dites juga kepada industri. Yang kita utamakan adalah untuk wholesale dulu, terutama untuk di transaksi pasar uang,” ujar Dicky.

Ia menuturkan, pihaknya masih melakukan pengkajian mengenai pendekatan-pendekatan yang dilakukan pada transaksi pasar uang tersebut. Sebab, berbicara pasar uang ada kaitannya dengan berbagai kontrak.

“Tahapnya akan kita lakukan dalam beberapa tahun ke depan. Pendekatannya untuk yang prioritas adalah wholesale dulu, dari wholesale tentu distribusi bisa ke masyarakat, setelah bisa semua pasti bisa terkoneksi dengan cross border,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) semakin dekat dengan rencana penerbitan rupiah digital. Hal ini juga dikenal dengan mata uang digital bank sentral atau central bank digital curency (CBDC). Saat ini, BI sudah menyelesaikan tahap proof of concept.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, dalam penetuan model bisnis, saat ini pihaknya sedang menentukan teknologi apa yang cocok untuk digunakan.

"Kami sudah lakukan (proof of concept). Sekarang dalam (tahap) memilih teknologi yang cocok apa," ujar dia dalam acara GBI Talk on Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, Jumat (2/8/2024).

Ia menambahkan, langkah selanjutnya setelah memilih teknologi adalah melakukan eksperimentasi atau uji coba terhadap rupiah digital ini. Uji coba ini akan dilakukan dengan mengedarkan mata uang digital ke perbankan.

"Setelah bisa diedarkan ke whole seller, whole seller bisa bertransaksi instrumen rupiah dengan BI, operasi moneter rupiah, tapi juga bisa interbank borrowing and lending, transaksi antar bank, kami langkah awalnya itu dulu," terang dia.

Lebih lanjut, Perry menuturkan wholes eller yang nantinya akan ditunjuk untuk melakukan uji coba sekurang-kurangnya perlu memiliki manajemen risiko yang kuat, kapabilitas sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi yang memadai.

Tahapan selanjutnya dari pengenalan rupiah digital ini adalah nantinya perbankan dapat melayani nasabah secara ritel. "Nanti kemudian bisa melayani nasabah ke ritel," tutup dia.

Sebagai informasi, rupiah digital adalah mata uang rupiah yang berformat digital. Fungsi dari rupiah digital sama dengan uang rupiah kertas, logam, elektronik, dan uang dalam Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) kartu debit dan kredit yang dapat digunakan untuk alat tukar.

Namun yang membedakan rupiah digital dengan yang uang APMK maupun uang elektronik ialah terletak pada pihak yang menerbitkannya.

Rupiah digital hanya diterbitkan oleh BI. Sementara kartu debit dan kredit diterbitkan oleh bank sedangkan uang elektronik diterbitkan oleh non-bank.

Lantaran rupiah digital diterbitkan oleh bank sentral, maka mata uang ini memiliki risiko yang lebih rendah dan lebih terjamin keamanannya dibanding e-money dan e-wallet.