Sejumlah tokoh nasional telah hadir di pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR, Minggu (20/20/2024). Termasuk Mantan Ketua MPR Amien Rais.

Pantauan kumparan di Gedung MPR, Amien mengenakan jas abu-abu dan berpeci. Dia terlihat bersalaman dengan Wapres ke 11 dan 12 RI Jusuf Kalla. Amien lalu duduk di kursi yang sudah disediakan.

Selain Amien dan JK, sejumlah Ketua Umum (Ketum) Parpol juga terlihat hadir, seperti Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri.

Dijadwalkan, pelantikan Prabowo dan Gibran akan dimulai pukul 10.00 WIB.

----

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai dukungan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, tetap memiliki pengaruh meski tak begitu besar.

"Apa pun judulnya, dukungan Amien Rais ke Pramono-Rano ada faedahnya meski tak signifikan," ungkap Adi kepada Kompas.com, Jumat (11/10/2024).

Adi menyampaikan, pamor Amien Rais sebagai magnet politik pada saat ini sudah tak lagi ada.

Meski begitu, dia menilai dukungan Amien Rais terhadap Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024 tetaplah berarti.

"Sebagai pemantik daya elektoral, Amien Rais tak pernah lagi di perhitungkan, termasuk di Jakarta," tutur Adi.

Sebelumnya, Amien Rais memastikan dukungannya untuk Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024.

"Iya sudah (mendukung Pramono-Rano), sudah Partai Ummat," kata Amien Rais di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2024).

Amien Rais juga menyatakan akan ikut dalam kampanye pemenangan pasangan calon (paslon) yang diusung PDI Perjuangan tersebut.

"Ya, ikut kampanye saya nanti ya," ujarnya, sambil membuka kemungkinan untuk hadir memberikan dukungan ke Pramono-Rano dalam debat Pilkada Jakarta selanjutnya.

"Lihat waktunya ya," tambah Amien Rais.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amies Rais menegaskan dirinya dan Partai Ummat hanya memberi dukungan ke pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

Padahal, pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono juga sempat mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Amien Rais dan Partai Ummat pada Pilkada Jakarta 2024.

Sayangnya, Ridwan Kamil mengakui bahwa dukungan tersebut masih bersifat informal bukan secara resmi. Selain itu, dukungan tersebut juga disampaikan Amien Rais ke Suswono.

"Jadi yang saya tahu dukungannya masih informal ya. Partai Ummat katanya siap mendukung, tapi itu versi Pak Wagub saya," kata Ridwan Kamil di Pasar Kambing Jakarta Pusat, Minggu (15/9) lalu.

Amien sendiri menegaskan bahwa dirinya sampai saat ini hanya akan memberikan dukungan ke pasangan Pramono-Rano di Pilkada Jakarta.

"Saya hanya memberikan dukungan ke Pramono-Rano di Pilkada Jakarta," tutur Amien kepada Bisnis di DPP Partai Ummat Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (9/10).

Dukungan yang diberikan Amien Rais ke pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno berupa kampanye bersama dan hadir di acara debat Pilkada Jakarta kedua yang digelar oleh KPU Provinsi Jakarta.

"Saya akan ikut kampanye dan hadir di acara debat kedua nanti," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Rano Karno semakin optimistis menang pada Pilkada Jakarta setelah politisi senior Amien Rais menyatakan akan bergabung untuk mendukung pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

Pria yang akrab disapa Bang Doel tersebut menjelaskan bahwa Amien Rais bergabung ke kubu pasangan calon Pramono-Rano setelah dirinya bertemu dengan pempuan dari Permata Partai Ummat di daerah Tebet Jakarta Selatan.

"Insya Allah Pak Amien Rais sudah komit untuk mendukung kita," tutur Bang Doel di Jakarta, Rabu (9/10).

Selain itu, Bang Doel mengatakan bahwa Amien Rais juga akan ikut berkampanye untuk memenangkan pasangan yang diusung PDIP tersebut jelang pencoblosan Pilkada Jakarta 2024.

"Nanti beliau juga akan ikut kampanye ya sama kita, buat jadwalnya nanti masih diatur," katanya.

Bang Doel optimistis bergabungnya Amien Rais ke kubu Pramono Anung-Rano Karno bisa mendulang suara yang cukup besar di Pilkada DKI Jakarta.

"Ya kita optimis suara bertambah," ujarnya.

Bergabungnya Amien Rais untuk mendukung paslon yang diusung PDIP, yaitu Pramono-Rano, merupakan momen yang langka. Pasalnya, Amien Rais kerap berbeda pandangan dengan PDIP di masa lalu.

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amies Rais bakal hadir pada debat kedua Pilkada Jakarta dan memberi dukungan ke pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno.

Amien mengemukakan bahwa dirinya dan Partai Ummat akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno, bukan ke pasangan lain di Pilkada Jakarta 2024.

"Iya, kita akan memberikan dukungan ke pasangan ini [Pramono-Rano]," tuturnya kepada Bisnis di DPP Partai Ummat Jakarta, Rabu (9/10).

Selain itu, Amien juga mengaku siap hadir di acara debat kedua Pilkada Jakarta yang digelar oleh KPU Provinsi DKI Jakarta nanti dan memberi dukungan kepada pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno.

"Saya akan hadir nanti di acara debat kedua untuk berikan dukungan," kata pendiri PAN tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 1995-1998 Amien Rais mengkritisi langkah Muhammadiyah yang menerima tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Amien mengaku khawatir Muhammadiyah perlahan-lahan akan menjadi kelompok yang melakukan merusak lingkungan karena menjadi pengelola tambang batu bara. Menurutnya, tawaran izin tambang tersebut hanya jebakan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mantan ketua MPR ini mengingatkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti, agar tidak salah langkah memimpin salah satu organisasi Islam terbesar itu.

"Jadi hati-hati Mas dengan jebakan politik ganas rezim yang alhamdulilah segera usai 80 hari lagi. Jangan Anda berdua [Haedar dan Abdul Mukti] cemplungkan Muhamadiyah ke kubangan kotor nan busuk bernama pertambangan batu bara. Kita tidak pernah bisa lari dari masuliyyah [tanggung jawab] kita di akhirat kelak," kata Amien Rais dalam video reel di akun Instagramnya, @amienraisofficial, Selasa (30/7/2024).

Apalagi, sambungnya, PP Muhammadiyah menunjuk Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai ketua pengelola tambang batu bara nantinya. Amien Rais mengaku tidak senang dengan Muhadjir Effendy karena sangat dengan Jokowi.

"Saya sudah lama mengamati tokoh kita yang satu ini sangat berbau Jokowi. Ke mana-mana selalu ikut Pak Jokowi," ujar ketua Majelis Syura Partai Ummat ini.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya siap menerima tawaran pengelolaan WIUPK oleh pemerintah setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul dalam konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Dia menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak sebab Muhammadiyah melakukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Tidak hanya itu, klaimnya, Muhammadiyah juga meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang digelar di Unisa Yogyakarta sejak hari ini membahas antara lain konsesi tambang. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 beberapa waktu lalu telah membuka peluang organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Prof Amien Rais menilai, tawaran izin usaha pertambangan (IUP) yang dibuka PP Nomor 25/2024 adalah "beracun" dan "berbisa." Ia mengaku terkejut saat mendengar isu bahwa PP Muhammadiyah sudah menyatakan bersedia menerima izin usaha pertambangan (IUP), Kamis (25/7/2024).

Mantan ketua MPR-RI ini mewanti-wanti, pertambangan bukanlah habitat gerakan dakwah Islam yang didirikan KH Ahmad Dahlan.

"Semula tawaran memperoleh izin pengelolaan tambang batu bara itu dijauhi oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mau karena sangat sensitif itu dan tahu akibatnya. Namun, karena kepincut dengan keduniaan, akhirnya 'kail' berbahaya itu ditelan oleh Muhammadiyah," kata Amien Rais dalam video di akun YouTube Amien Rais Official, yang dilihat Republika hari ini, Sabtu (27/7/2024).

Guru besar UGM Yogyakarta ini menampik argumen bahwa Muhammadiyah akan berusaha menjadi pemain tambang yang "tidak merusak lingkungan." Menurut dia, klaim itu menghina akal sehat. Sebab, di manapun pertambangan batu bara pasti menghancurkan lingkungan, sampai ke tahap yang mustahil bisa dipulihkan kembali.

"Apalagi, dunia pertambangan itu dunia yang ganas. Sebagian besar pemainnya adalah bandit-bandit tanpa moral dan pertimbangan akal sehat. Karena, tujuannya hanya satu, mengeruk batu bara tanpa ampun demi dolar atau rupiah sebanyak-banyaknya," tegas Amien.

"Kini, 'kail itu' sudah ada di rongga mulut Muhammadiyah, tetapi insya Allah belum melewati kerongkongan. Kalau Muhammadiyah mau, 'kail beracun' yang pasti akan merusak Muhammadiyah itu masih bisa dimuntahkan kembali," sambung dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga kini, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah masih menggelar Konsolidasi Nasional di kampus Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY. Salah satu agenda yang dibahas adalah, apakah Persyarikatan menerima atau menolak tawaran konsesi tambang batu bara, yang dimungkinkan lantaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Menanggapi itu, ketua umum PP Muhammadiyah periode 1995-1998 Prof Amien Rais mengatakan, sebaiknya sidang tanwir segera digelar, bukan hanya konsolidasi nasional. Seperti ditegaskan dalam Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah, tanwir merupakan permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat. Anggota tanwir terdiri atas anggota Pimpinan Pusat, ketua pimpinan Wilayah, wakil Wilayah, dan wakil pimpinan organisasi otonom tingkat pusat.

"Saya kira, kalau dibawa ke sidang tanwir, maka keputusannya bisa mencabut kembali penerimaan Muhammadiyah terhadap izin pertambangan batu bara. Karena Muktamar terlalu berat dan waktu tidak bisa pendek, sedangkan kita perlu waktu pendek," kata Amien Rais dalam video di akun YouTube Amien Rais Official, yang dilihat Republika hari ini, Sabtu (27/7/2024).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat ini mengaku terkejut saat mendengar isu pada Kamis (25/7/2024) bahwa PP Muhammadiyah sudah menyatakan bersedia menerima izin usaha pertambangan (IUP). Ia mewanti-wanti, pertambangan bukanlah habitat gerakan Islam yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini.

"Saya khawatir, begitu Muhammadiyah masuk ke dunia pertambangan, yang memang bukan habitatnya, perlahan namun pasti akan muncul pertikaian internal mengguncang stabilitas Muhammadiyah," ucap Amien Rais.

Mantan ketua MPR-RI ini menampik argumen bahwa Muhammadiyah akan berusaha menjadi pemain tambang yang "tidak merusak lingkungan." Menurut dia, klaim itu menghina akal sehat. Sebab, di manapun pertambangan batu bara pasti menghancurkan lingkungan, sampai ke tahap yang tidak mungkin bisa dipulihkan kembali.

"Apalagi, dunia pertambangan itu dunia yang ganas. Sebagian besar pemainnya adalah bandit-bandit tanpa moral dan pertimbangan akal sehat. Karena, tujuannya hanya satu, mengeruk batu bara tanpa ampun demi dolar atau rupiah sebanyak-banyaknya," tegas Amien.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Amien Rais menanggapi desas-desus yang beredar tentang konsesi tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Menurut dia, saat ini seluruh jajaran Persyarikatan perlu berhati-hati dan merenung, terutama sebelum mengambil keputusan.

"Beristigfarlah sebanyak mungkin. Insya Allah, dengan istigfhar itu Allah menunjukkan jalan yang lebih terang, lebih cerah, dan lebih jelas sehingga bisa membedakan, mana yang haq dan mana batil; mana yang penuh manfaat dan mana yang mudarat," kata Amien Rais dalam video di akun YouTubeAmien Rais Official, yang dilihat Republika hari ini, Sabtu (27/7/2024).

Ia mengaku terkejut saat mendengar isu pada Kamis (25/7/2024) bahwa PP Muhammadiyah sudah menyatakan bersedia menerima izin usaha pertambangan (IUP). Sebagai informasi, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 memang telah membuka peluang ormas keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara.

Ketua umum PP Muhammadiyah periode 1995-1998 itu mengingatkan, pertambangan bukanlah habitat Muhammadiyah. Di samping itu, dirinya mengaku khawatir bila masa depan Persyarikatan dipertaruhkan akibat menerima IUP dari pemerintah.

Sebagai gambaran, lanjut Amien, beberapa majelis di PP Muhammadiyah yang mengurus tabligh, dakwah, atau tarjih umumnya adem-ayem. Sebaliknya, majelis-majelis yang mengelola soal dana, semisal Majelis Pembina Kesehatan Umum dan Majelis Diktilitbang Muhammadiyah, tak jarang mengalami riak-riak kecil. Sebab, masing-masing menangani keuangan, yakni yang berasal dari puluhan atau ratusan unit rumah sakit dan universitas Muhammadiyah.

"Saya khawatir, begitu Muhammadiyah masuk ke dunia pertambangan, yang memang bukan habitatnya, perlahan namun pasti akan muncul pertikaian internal mengguncang stabilitas Muhammadiyah," ujar Ketua Umum Partai Ummat ini.

Terpisah, PP Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) di kampus Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Forum tersebut digelar secara tertutup selama dua hari, sejak hari Sabtu (27/7/2024) ini hingga Ahad (28/7/2024).

“Iya, (Konsolnas) tertutup,” kata Humas Unisa Yogyakarta, Sinta Maharani, kepada Republika, Sabtu (27/7/2024).

Salah satu yang menjadi perhatian publik terkait Konsolnas PP Muhammadiyah ini adalah pembahasan terkait konsesi tambang. Hingga berita ini ditulis, belum dipastikan, apakah PP Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima atau menolak konsesi tambang dari pemerintah.