REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sepakat akan mengelola konsesi lahan tambang yang diberikan oleh pemerintah. Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Azrul Tanjung mengatakan, pengelolaan tambang Muhammadiyah akan melihat lokasi penambangan. Apakah ada penduduk atau tempat warga mencari penghasilan seperti tempat penduduk berladang, berkebun dan sebagainya.

Menurut dia, jika ada penduduk di lahan tambang, Muhammadiyah akan memindahkan mereka ke tempat yang baru. Di tempat yang baru, Muhammadiyah akan melakukan pembinaan kepada penduduk dari lahan tambang."Kita punya apa yang disebut dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM, teman-teman majelis MPM inilah nanti yang akan mengorganisir, melakukan pembinaan, pemberdayaan, penguatan, agar masyarakat yang kita geser ke tempat lain itu tetap punya penghidupan," kaya Azrul kepada Republika, Selasa (30/7/2024)

Azrul menerangkan, sebagian dari penduduk setempat juga ada yang bisa dilibatkan dalam pertambangan. Apakah menjadi pekerja di pertambangannya di bidang transporter, di bidang pengadaan makanan, pembersihan jalan, dan lain sebagainya.

Kedua, ujar dia, kampus Muhammadiyah punya beberapa program studi (prodi) yang berhubungan dengan tambang dan lingkungan yang akan dilibatkan dalam pengelolaan tambang tersebut.

"Penambangan Muhammadiyah tidak akan ugal-ugalan seperti contoh buruk yang pernah kita dengar, misalnya pertambangan di Bangka Blitung yang meninggalkan lobang lebih dari 2.000 lobang (bekas tambang), tentu Muhammadiyah tidak akan begitu," ujar Azrul.

Azrul mengungkapkan, sudah ada yang telah melakukan praktik tambang hijau. Mereka menambang, kemudian menutup bekas tambang, melakukan penghijauan. Bekas tambang tersebut kemudian dibuatkan danau, perkampungan baru, dan bahkan dibuatkan objek wisata.

Dia mencontohkan, saat Muhammadiyah menambang lokasi A sampai Z, begitu proses menambang di lokasi A selesai dan akan pindah ke lokasi B, maka lokasi A bekas tambang ditutup dan direklamasi terlebih dahulu. Dengan demikian, tambang yang sudah digali tidak meninggalkan bom waktu bagi masyarakat.

"Nah tanah yang sudah kita timbun kembali, kita olah menjadi lebih hijau, dan masyarakat bisa beraktifitas lagi di lahan yang sudah kita gali, begitu seterusnya, jadi kita tidak selesai tambang semua (lokasi A sampai Z) baru kita hijaukan," ujar dia.

Azrul menegaskan, bekas tambang ditimbun lagi, mungkin nanti dijadikan sebuah desa atau sebuah objek wisata. Bahkan mungkin di sana akan diadakan bisnis baru. Ketiga, perusahaan tambang ini punya dana yang disebut dana CSR dan dana keuntungan. Dia menjelaskan, dana tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat mengingat bisnis Muhammadiyah terkait dengan amal usaha.

"Betul kita mencari keuntungan, tetapi keuntungan itu dipergunakan sebesar-besarnya bagi umat, baik umat yang ada di lingkungan itu sendiri maupun di lingkungan yang lain, tentu (usaha tambang) harus memberikan manfaat kepada umat, jadi orientasinya bukan profit," jelas Azrul.

Amal usaha Muhammadiyah...

Azrul mengatakan, Muhammadiyah akan membantu amal usaha milik Muhammadiyah. Contohnya ada beberapa kampus, sekolah atau pondok pesantren tapi masyarakat sekitarnya tidak punya kemampuan ekonomi untuk sekolah. Mereka akan mendapat alokasi dana dari hasil pertambangan.

"Nah, dulu ada kampus di Papua dan NTB, masyarakat tidak bisa bayar (biaya pendidikan), mereka bayar dengan beras, dengan kambing, dan sebagainya, sehingga kampus tersebut tidak bisa bayar gaji dosennya, atau bayar gaji gurunya dan sebagainya, dana (hasil pertambangan) inilah nanti yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan," jelas Azrul.

Azrul mengatakan, jadi ada pemerataan tidak hanya di daerah tambang tapi juga untuk daerah-daerah terpencil. Pembinaan masyarakat di luar tambang juga akan dipikirkan Muhammadiyah.

Untuk merealisasikan tambang ramah lingkungan, Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah pada akhir Agustus akan mengadakan seminar, FGD dan kajian mendalam. Azrul mengungkapkan, pihaknya akan berkunjung ke lapangan dan membuat roadmap tentang kerusakan lingkungan di Indonesia.

"Kita akan awalnya dari seminar kemudian kita akan ke Bangka Belitung, nanti akan kita lakukan penghijauan, reklamasi, jadi yang akan dilakukan reklamasi ini tidak hanya lahan yang dikelola oleh Muhammadiyah tetapi lahan-lahan yang sudah ditinggalkan perusahaan (tambang lain) kita akan lakukan reklamasi secara bertahap," kata Azrul.

Azrul menegaskan, reklamasi untuk lahan tambang yang dikelola Muhammadiyah tidak akan lama. Dia menjamin lahan yang rusak langsung ditimbun lagi, diperbaiki, dan dihijaukan. Dia juga meminta kepada pemerintah agar memperketat perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

"Jangan sampai ada tambang konsesinya sudah didapatkan, tapi ditinggalkan begitu saja atau sisa-sisa tambang ditambang oleh penambang-penambang ilegal," ujarnya.

Menurut dia, Muhammadiyah akan terlibat dalam mengawasi dan mereklamasi lahan-lahan yang akan ditambang maupun yang sudah ditambang."Jadi Muhammadiyah itu Amar Ma'ruf Nahimukar, Muhammadiyah mengedepatkan Amar Ma'ruf dan tidak mungkin Muhammadiyah membuat kemungkaran di muka bumi," kata Azrul.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya tergiur untuk mengurus tambang dan memberikan sikap resmi atas tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti membenarkan pihaknya telah ditawari izin tambang oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Penawaran Bahlil kemudian dibahas dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah, yang kemudian melahirkan 9 pertimbangan yang termuat dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang.

Pertama, pengelolaan WIUP ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PP Muhammadiyah, salah satunya yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 anggaran dasar PP Muhammadiyah.

“Yang berbunyi untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan,” kata Abdul saat konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024), yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Pertimbangan kedua, Abdul menyampaikan bahwa pengelolaan WIUP ini sesuai dengan pasal 33 undang-undang dasar (UUD) 1945.

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Abdul.

Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015, kata Abdul menjadi pertimbangan ketiga pihaknya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola WIUP tersebut. Sebab, hasil Muktamar tersebut mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tablik, dan bidang dakwah lainnya

“Keempat, dalam mengelola tambang Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, dan sinergi perguruan tinggi serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam,” pungkas Abdul

Kelima, Abdul menuturkan bahwa Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi.

Poin Keenam, pengelolaan tambang dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih serta ramah lingkungan.

“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan) maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” tutur Abdul.

Kemudian, pada poin ketujuh Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Lalu, pemberdayaan masyarakat membangun ekosistem yang ramah lingkungan riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” ujar Abdul.

Poin kedelapan, Muhammadiyah membentuk dan menunjuk tim pengelola tambang yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy.

“Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah,” tandas Abdul.

Tambang Terbaik

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memberikan eks lahan tambang yang terbaik bagi PP Muhammadiyah.

"Terkait Muhammadiyah, saya sudah sampaikan InsyaAllah kami memberikan eks PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara] yang paling bagus di luar KPC [Kaltim Prima Coal]," ujar Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Seperti diketahui, lahan eks KPC diberikan pemerintah kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk dikelola. Meski demikian, Bahlil belum memberi tahu secara spesifik soal nama atau lokasi eks PKP2B yang dihibahkan kepada Muhammadiyah.

"Tapi yang mananya [eksp PKP2B], saya laporkan ke Presiden [Jokowi] dulu. Kalau saya belum lapor ke Presiden nanti kalau saya lapor ke kamu dulu baru Presiden saya kena reshuffle," imbuhnya.

Partai Politik Bersuara

Bahlil mengatakan Muhammadiyah telah melakukan kajian panjang menerima atau ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi.

Hal tersebut, kata Bahlil, sudah dibicarakan dengan Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.

Suara Parpol

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengemukakan pemberian izin tambang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PP Muhammadiyah sehingga bisa membawa manfaat bagi umat Muslim.

"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian mengelola izin tambang dari pemerintah. Hal itu juga yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah seperti disampaikan Prof. Haedar beberapa waktu lalu," tuturnya di Jakarta, Senin (29/7).

Eddy juga berharap Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan, profesional dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.

"Semoga Muhammadiyah bisa profesional dengan membentuk tim khusus yang kini dipimpin Prof Muhadjir dan penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan dan menjadi role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat," katanya.

Dia berpandangan usaha pertambangan batubara seringkali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyayangkan keputusan PP Muhammadiyah yang menerima Izin usaha pertambangan pemerintah.

Mulyanto khawatir keputusan tersebut akan mencederai harapan masyarakat terhadap kemandirian dan independensi Muhammadiyah di hadapan pemerintah seperti yang kerap terjaga selama ini.

"Saya terkejut dengan keputusan tersebut. Tidak biasanya Muhammadiyah membuat keputusan di luar harapan masyarakat. Biasanya Muhammadiyah dan para tokohnya cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah yang ada, apalagi kebijakan yang terjadi pro-kontra di dalam masyarakat," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Meski demikian, lanjutnya, kini Muhammadiyah seakan menyetujui bahkan mendukung substansi norma yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 meski disoroti masyarakat.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Mulyanto menilai, Muhammadiyah terkesan turun derajat lewat keputusan tersebut. Menurutnya, poin penting dari masalah PP No. 25/2024 adalah pelanggaran atas UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba.

Terutama, sambungnya, terkait pasal yang mengatur tentang pemberian prioritas penawaran WIUPK yang merupakan wilayah eks PKP2B kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4) UU Minerba, prioritas diberikan kepada BUMD/BUMD. Untuk badan usaha swasta pemberian WIUPK dilakukan melalui proses lelang yang fair, tidak seperti PP No. 25/2024 yang mana ormas keagamaan ditawarkan konsesi tambang secara prioritas.

"Sebenarnya niat baik pemerintah untuk membantu ormas keagamaan tersebut akan lebih aman secara regulasi kalau dilakukan melalui pemberian participating interest atau bantuan melalui dana CSR usaha sektor pertambangan bukan melalui pemberian konsesi tambang," jelas Mulyanto.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya tergiur untuk mengurus tambang dan memberikan sikap resmi atas tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti membenarkan pihaknya telah ditawari izin tambang oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Penawaran Bahlil kemudian dibahas dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah, yang kemudian melahirkan 9 pertimbangan yang termuat dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang.

Pertama, pengelolaan WIUP ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PP Muhammadiyah, salah satunya yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 anggaran dasar PP Muhammadiyah.

“Yang berbunyi untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan,” kata Abdul saat konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024), yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Pertimbangan kedua, Abdul menyampaikan bahwa pengelolaan WIUP ini sesuai dengan pasal 33 undang-undang dasar (UUD) 1945.

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Abdul.

Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015, kata Abdul menjadi pertimbangan ketiga pihaknya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola WIUP tersebut. Sebab, hasil Muktamar tersebut mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tablik, dan bidang dakwah lainnya

“Keempat, dalam mengelola tambang Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, dan sinergi perguruan tinggi serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam,” pungkas Abdul

Kelima, Abdul menuturkan bahwa Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi.

Poin Keenam, pengelolaan tambang dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih serta ramah lingkungan.

“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan) maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” tutur Abdul.

Kemudian, pada poin ketujuh Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Lalu, pemberdayaan masyarakat membangun ekosistem yang ramah lingkungan riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” ujar Abdul.

Poin kedelapan, Muhammadiyah membentuk dan menunjuk tim pengelola tambang yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy.

“Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah,” tandas Abdul.

Tambang Terbaik

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memberikan eks lahan tambang yang terbaik bagi PP Muhammadiyah.

"Terkait Muhammadiyah, saya sudah sampaikan InsyaAllah kami memberikan eks PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara] yang paling bagus di luar KPC [Kaltim Prima Coal]," ujar Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Seperti diketahui, lahan eks KPC diberikan pemerintah kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk dikelola. Meski demikian, Bahlil belum memberi tahu secara spesifik soal nama atau lokasi eks PKP2B yang dihibahkan kepada Muhammadiyah.

"Tapi yang mananya [eksp PKP2B], saya laporkan ke Presiden [Jokowi] dulu. Kalau saya belum lapor ke Presiden nanti kalau saya lapor ke kamu dulu baru Presiden saya kena reshuffle," imbuhnya.

Partai Politik Bersuara

Bahlil mengatakan Muhammadiyah telah melakukan kajian panjang menerima atau ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi.

Hal tersebut, kata Bahlil, sudah dibicarakan dengan Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.

Suara Parpol

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengemukakan pemberian izin tambang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PP Muhammadiyah sehingga bisa membawa manfaat bagi umat Muslim.

"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian mengelola izin tambang dari pemerintah. Hal itu juga yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah seperti disampaikan Prof. Haedar beberapa waktu lalu," tuturnya di Jakarta, Senin (29/7).

Eddy juga berharap Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan, profesional dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.

"Semoga Muhammadiyah bisa profesional dengan membentuk tim khusus yang kini dipimpin Prof Muhadjir dan penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan dan menjadi role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat," katanya.

Dia berpandangan usaha pertambangan batubara seringkali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyayangkan keputusan PP Muhammadiyah yang menerima Izin usaha pertambangan pemerintah.

Mulyanto khawatir keputusan tersebut akan mencederai harapan masyarakat terhadap kemandirian dan independensi Muhammadiyah di hadapan pemerintah seperti yang kerap terjaga selama ini.

"Saya terkejut dengan keputusan tersebut. Tidak biasanya Muhammadiyah membuat keputusan di luar harapan masyarakat. Biasanya Muhammadiyah dan para tokohnya cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah yang ada, apalagi kebijakan yang terjadi pro-kontra di dalam masyarakat," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Meski demikian, lanjutnya, kini Muhammadiyah seakan menyetujui bahkan mendukung substansi norma yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 meski disoroti masyarakat.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Mulyanto menilai, Muhammadiyah terkesan turun derajat lewat keputusan tersebut. Menurutnya, poin penting dari masalah PP No. 25/2024 adalah pelanggaran atas UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba.

Terutama, sambungnya, terkait pasal yang mengatur tentang pemberian prioritas penawaran WIUPK yang merupakan wilayah eks PKP2B kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4) UU Minerba, prioritas diberikan kepada BUMD/BUMD. Untuk badan usaha swasta pemberian WIUPK dilakukan melalui proses lelang yang fair, tidak seperti PP No. 25/2024 yang mana ormas keagamaan ditawarkan konsesi tambang secara prioritas.

"Sebenarnya niat baik pemerintah untuk membantu ormas keagamaan tersebut akan lebih aman secara regulasi kalau dilakukan melalui pemberian participating interest atau bantuan melalui dana CSR usaha sektor pertambangan bukan melalui pemberian konsesi tambang," jelas Mulyanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tiga ormas Islam telah menyatakan akan menerima konsesi tambang yang ditawarkan Pemerintah. Ketiga ormas Islam tersebut yaitu Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

c. Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara keimanan dengan memakmurkan bumi dan seisinya serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memperhatikan kaedah pelestarian lingkungan, antara lain:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya)." (QS Hud [11] :61)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.” (QS Al-Rum [30] : 9)

d. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, antara lain :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.” (QS Al-A’raf: 56)

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS Al-Baqarah [2]:60)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al- Qashash [28]:77)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS al-Syuara’ [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Al-Rum [30]:41)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ

“… Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan…” (QS al-Baqarah [2] : 195)

e. Firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban taat kepada ulil amri, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS Al-Nisa’ [4]: 59)

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah memutuskan siap mengelola tambang dengan menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Meski begitu, masih ada pro kontra di persyarikatan Muhammadiyah terkait keputusan yang diumumkan pada Ahad (28/7/2024), usai konsolidasi nasional (Konsolnas) yang digelar PP Muhammadiyah.

Salah satunya, Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Penolakan atas pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah itu dilakukan dengan membuat petisi dengan judul ‘Anak Muda Muhammadiyah Menolak Persyarikatan Terlibat Tambang!.

Perwakilan KHM, Irsyad Madjid mengatakan, petisi ini merupakan gerakan serempak di Indonesia yang diakomodasi oleh aktivis lingkungan di Muhammadiyah. Hingga saat ini, petisi tersebut sudah diisi hingga 1.766 tanda tangan.

Irsyad menegaskan, tawaran Konsesi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 itu akan menjebak Muhammadiyah untuk terus menerus melanggengkan industri ekstraktif, bahkan melupakan upaya transisi ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

"Jangankan berpikir untuk menerima, Pimpinan Pusat Muhammadiyah seharusnya memalingkan muka terhadap tawaran ini," kata Irsyad yang juga mantan Ketua Umum IMM Malang Raya tersebut kepada Republika, Senin (29/7/2024).

Sebelum keputusan tersebut diambil pimpinan pusat, katanya, banyak kader Muhammadiyah yang sudah melakukan diskusi dan gerakan kolektif. Tujuannya, agar PP Muhammadiyah menolak konsesi pertambangan tersebut.

Seperti diketahui, keputusan menerima konsesi tambang ini diputuskan Muhammadiyah dalam Konsolnas PP Muhammadiyah yang digelar di Kampus Unisa Yogyakarta pada 27-28 Juli 2024. Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, pihaknya menerima konsesi dan siap mengelola tambang dengan berbagai kajian dan masukan yang sudah dihimpun, dan didiskusikan dalam konsolnas.

Ditegaskan Haedar, pihaknya tidak mengejar keuntungan dari pengelolaan tambang ini. Namun, pihaknya ingin mengelola tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan.

Muhammadiyah lanjutnya, juga ingin memiliki role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan, dan tidak menimbulkan konfliks, serta disparitas sosial. “Kami tidak ingin menolak maupun menerima tanpa proses kajian mendalam, bahkan dialektika berdiskusi dengan wilayah-wilayah yang kebetulan ada area tambang di dalamnya. Di sinilah letak spirit dari hasil keputusan ini,” kata Haedar usai Konsolidasi Nasional (konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar di Kampus Unisa Yogyakarta, Ahad (28/7/2024).

Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti juga mengatakan, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan, serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

“Pengelolaan tambang akan disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat,” ucap Mu’ti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pegiat lingkungan Muhammadiyah Hening Purwati Parlan mengaku sedih dan jengkel terkait dengan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memutuskan untuk menerima tawaran konsesi lahan tambang dari pemerintah. Meski demikian, kader senior yang aktif dalam berbagai lembaga Muhammadiyah ini menegaskan, kesedihan tersebut tidak boleh berkepanjangan.

Dia menegaskan, Muhammadiyah telah berusia di atas 100 tahun. Untuk itu, dengan menjadi bagian Muhammadiyah yang mencintai negeri ini artinya harus terus bergerak.

“Seperti pesan KH Ahmad Dahlan bahwa kita berorganisasi di persyarikatan harus terus menjadi penolong kesengsaraan umat. Ada EcoBhinnaka, ada 1000Cahaya, ada LLH PB Aisyiyah, ada MLH PP Muhammadiyah dan ada GreenFaith yang bersinggungan erat dengan kerja-kerja lingkungan dan lintas agama. Biarlah hal-hal kecil ini akan menjadi mewarnai Muhammadiyah dalam transisi energi dan lingkungan yang bukan hanya tambang,”ujar Hening lewat keterangan tertulis kepada Republika.

Secara khusus, Hening mengungkapkan pesannya untuk kader Muhammadiyah yang menolak konsesi tambang dan mendukungnya.

"Buat kawan-kawan Muhammadiyah yang berjuang menolak, sungguh sebuah apresiasi dan hormat dimana kita ada dalam satu visi. Kita mungkin sering dibilang naif, namun hidup memang memilih. Dan menggunakan pertimbangan hati nurani dan keperpihakan adalah sesuatu yang membuat kita bahagia,"ujar dia.

Bagi mereka yang mendukung agar Muhammadiyah mengelola tambang atau yang memilih tidak bersikap, Hening tak mempermasalahkannya. "Semua hak pribadi dan silahkan, nitip pesan bahwa yang kita lakukan saat ini adalah membangun hidup bermartabat dan keberlangsungan generasi kita masa yang akan datang,"kata dia.

PP Muhammadiyah memutuskan siap mengelola tambang dengan menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Meski begitu, Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pihaknya tidak mengejar keuntungan dari pengelolaan tambang tersebut nantinya.

“Kami tidak mengejar keuntungan. Karena kalau mikir diri sendiri, kami Muhammadiyah insya Allah sudah cukup,” kata Haedar dalam konferensi pers yang digelar usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Kampus Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Muhammadiyah memutuskan menerima pemberian izin tambang ini berdasarkan keputusan dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar 27-28 Juli 2024 di Kampus Unisa Yogyakarta. Haedar menyebut, pihaknya masuk ke dunia pertambangan ini sudah dengan berbagai kajian dan masukan yang sudah dihimpun dan didiskusikan dalam konsolnas tersebut.

“Kami tidak ingin menolak maupun menerima tanpa proses kajian mendalam, bahkan dialektika berdiskusi dengan wilayah-wilayah yang kebetulan ada area tambang di dalamnya. Di sinilah letak spirit dari hasil keputusan ini,” ucap Haedar.

Lebih lanjut, dikatakan pihaknya ingin memiliki role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik serta disparitas sosial. Bahkan, pihaknya ingin mengelola tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan

Haedar juga menyebut, dari konsolnas yang sudah dilakukan dengan turut menghadirkan 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, semuanya mengemukakan pendapat setuju untuk Muhammadiyah bisa mengelola tambang dari pemerintah.

Meski begitu, banyak masukan agar tambang yang dikelola nantinya tidak menimbulkan persoalan baru. Utamanya persoalan-persoalan terkait lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di sekitar area tambang.

“(usaha tambang) Ini jangan dibayangkan yang serba positif, apalagi serba duit, insya Allah kami jauh dari itu. Sebaliknya juga jangan menganggap dan meletakkannya sebagai sesuatu yang serba pahit, penuh dengan ancaman seakan-akan kiamat kalau kita masuk ke dunia itu,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Pimpinan Pusat (PP)MuhammadiyahHaedar Nashir menegaskan bahwa penunjukanMuhadjir Effendysebagai Ketua Tim Pengelola Tambang tidak didasarkan pada posisinya saat ini sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI.

Haedar menjelaskan penunjukkan Muhadjir sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang dikarenakan dirinya saat ini menjabat sebagai Ketua PPMuhammadiyahBidang Ekonomi dan Bisnis.

Dengan kata lain, Haedar menegaskan bahwa penunjukkan Muhadjir tidak ada kaitannya dengan jabatan dirinya sebagai Menko PMK RI.

“Muhadjir Effendysebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi bukan sebagai Menko PMK jadi mohon nanti jangan ditulis ketuanya Menko PMK nanti istana pindah ke sini,” tutur Haedar saat konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024) yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Haedar menambahkan bahwa penunjukan Muhadjir itu juga telah melalui pertimbangan yang matang. Pengangkatan Muhadjir itu juga tertuang dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang.

“Karena sikap kewaspadaan, kesaksamaan, kecermatan. Kami menyusun dan membuat tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof.Muhadjir Effendy,” kata

Adapun, penunjukkanMuhadjir Effendyselaku Ketua Tim Pengelola Tambang itu dilakukan PPMuhammadiyahsetelah memutuskan menerima tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan(WIUP).

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusanMuhammadiyahitu diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyahsiap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Abdul menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak. Sebab, dalam pengambilan keputusan pihak Muhammadiyah melihat dari berbagai macam aspek.

Selain itu,Muhammadiyahjuga melakukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berjanji bakal mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika terdapat pengelolaan yang menyimpang.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa pihaknya bakal bertanggung jawab dengan mengembalikan pertambangan tersebut ke pemerintah jika tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain karena tidak adanya kesejahteraan bagi masyarakat, masalah lingkungan dan sosial juga menjadi alasan Muhammadiyah bakal mengembalikan IUP tersebut ke pemerintah.

“Ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula IUP itu akan kembalikan [ke negara],” kata Haedar dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/7/2024), yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Haedar pun menjelaskan, langkah Muhammadiyah yang siap mengelola pertambangan pemberian pemerintah lantaran melihat tantangan untuk membuat pertambangan lebih baik.

“Kenapa kita tidak bikin model yang bisa kita lakukan karena ini akan bisa berlaku di bidang yang lain jadi itu dan itulah tugas dari tim yang kami bentuk,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, PPMuhammadiyahsiap untuk mengelola WIUPyang ditawarkan pemerintah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyahsiap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Abdul menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak. Sebab, dalam pengambilan keputusan pihak Muhammadiyah melihat dari berbagai macam aspek.

Selain itu,Muhammadiyahjuga melakukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi telah mengumumkan untuk menerima konsesi lahan tambang dari pemerintah dalam konferensi pers di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

"Muhammdiyah siap menerima (izin) pengelolan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan ormas Islam tertua di Indonesia tersebut meski keputusan ini menimbulkan polemik terutama dengan para pegiat lingkungan. Berikut risalah pleno PP Muhammadiyah yang memuat lengkap tentang keputusan tersebut.

RISALAH PLENO PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGELOLAAN TAMBANG YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan ijin usaha pertambangan (IUP). Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menawarkan kepada Pimpinan Pusat untuk dapat menerima IUP.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, Majelis/Lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya. Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah dengan pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, kekayaan alam merupakan anugerah Allah yang manusia diberikan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan (9 Juli 2024) antara lain menyatakan bahwa "Pertambangan (at-ta’dīn) sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi (istikhrāj al-ma’ādin min baṭn al-arḍ) masuk dalam kategori muamalah atau al-umūr al-dunyā (perkara-perkara duniawi), yang hukum asalnya adalah boleh (al-ibāḥah) sampai ada dalil, keterangan, atau bukti yang menunjukkan bahwa ia dilarang atau haram (al-aṣl fi al-mu’āmalah al-ibāḥah ḥatta yadulla ad-dalīl ‘alā taḥrīmih)”.

Kedua, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah, antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya. Pada tahun 2017, Muhammadiyah telah menerbitkan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga Persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam. Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.

Kelima, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melaui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan mengembangkan sumber-sumber energi yang terbarukan serta budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah. Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha "not for profit" dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.AP. (Ketua), Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. (Sekretaris), dengan anggota Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag., Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D., Dr. H. Agung Danarto, M.Ag., Drs. H. Ahmad Dahlan Rais, M.Hum., Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., dan Dr. Arif Budimanta.

Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan PP. Muhammadiyah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP) berjanji bakal mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan pemerintah dengan tidak merusak alamnya.

Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan, pihaknya melihat bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Namun, dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut perlu adanya faktor lingkungan yang harus dijaga, agar tak ada kerusakan alam didalamnya.

“Kami masuk ingin mengelola, termasuk mengelola tambang dan kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan,” kata Haedar saat konferensi pers di Jogjakarta, Minggu (28/7/2024).

Haedar menuturkan bahwa pihaknya ingin mengelola pertambangan tanpa menimbulkan konflik dan disparitas sosial.

Sebab, tujuan dari dikelolanya pertambangan oleh Muhammadiyah untuk kepentingan masyarakat luas dan tidak membuat kerusakan terhadap lingkungan.

“Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup,” ucap Haedar.

Lebih lanjut, Haedar mengatakan bahwa hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Namun, dengan apa yang sudah mereka lalukan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya, membuat pengelolaan tambang menjadi tantangan untuk perserikatan.

“Kami yang bertanggung jawab untuk IUP ini kita manfaatkan melalui badan usaha kami maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama dengan mengeliminasi hal-hal yang problematik seperti berkembang di masyarakat sekarang ini,” ujarnya.

Adapun, Pimpinan Pusat Muhammadiyah siap untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah tunjuk Muhadjir Effendy menjadi ketua tim pengelola tambang setelah mereka siap mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan pemerintah.

Dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang, terdapat nama nama lainnya selain Muhadjir yang masuk kedala tim tersebut.

Pada poin kedelapan dalam risalah tersebut, diketahui bahwa Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti ditunjuk sebagai sekretaris tim pengelola tambang.

“Delapan menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Prof. Dr. Haji Muhadjir Effendy sebagai ketua, Muhammad Sayuti sebagai sekretaris,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti yang membacakan risalah tersebut secara daring, Minggu (28/7/2024).

Tak hanya kedua orang tersebut, beberapa nama seperti Anwar Abbas, Hilman Latif, Ahmad Dahlan Rais, Agung Danarto, Bambang Setiaji, Arief Budimanta, Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.

Kedelapan orang tersebut, kata Abdul nantinya akan menjadi anggota dari tim pengelolaan tambang milik Muhammadiyah.

“tim memiliki tugas, wawenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah,” ujar Abdul.

Adapun, Adapun, Pimpinan Pusat Muhammadiyah siap untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers secara daring, Minggu (28/7/2024).

Daftar Tim Pengelola Pertambangan Muhammadiyah:

• Ketua : Muhadjir Effendy
• Sekretaris : Muhammad Sayuti
• Anggota :Anwar Abbas,Hilman Latif,Ahmad Dahlan Rais,Agung Danarto,Bambang Setiaji,Arief Budimanta,Nurul Yamin,M. Azrul Tanjung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy menjadi Ketua Tim Pengelola Tambang setelah memutuskan menerima tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan penunjukan Muhadjir itu juga telah melalui pertimbangan yang matang.

“Karena sikap kewaspadaan, kesaksamaan, kecermatan. Kami menyusun dan membuat tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof. Muhadjir Effendy,” kata Haedar saat konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024) yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Haedar mengatakan, dipilihnya Muhadjir sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang dikarenakan dirinya saat ini menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis.

Alhasil, Haedar menegaskan bahwa penunjukkan Muhadjir tidak ada kaitannya dengan jabatan dirinya sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI.

“Muhadjir Effendy sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi bukan sebagai Menko PMK jadi mohon nanti jangan ditulis ketuanya Menko PMK nanti istana pindah ke sini,” tutur Haedar.

Adapun, penunjukan Muhadjir juga tertuang dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang.

Pada poin kedelapan disebutkan bahwa PP Muhammadiyah membuat dan menunjuk Muhadjir sebagai ketua tim pengelolaan.

Sebelumnya diberitakan, PP Muhammadiyah siap untuk mengelola WIUP yang ditawarkan pemerintah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Abdul menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak. Sebab, dalam pengambilan keputusan pihak Muhammadiyah melihat dari berbagai macam aspek.

Selain itu, Muhammadiyah juga melakukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.