TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah akhirnya menyusul Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendapatkan izin mengelola wilayah tambang alias konsesi untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan wilayah izin tambang ormas untuk Muhammadiyah sudah ditetapkan.

“NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga sudah dapat, tapi saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangannya sudah sejauh mana,” kata Bahlil usai rapat dengan Komisi VII di gedung DPR, Senin, 26 Agustus 2024.

Wilayah tambang untuk Muhammadiyah

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan ada dua wilayah izin tambang khusus atau WIUPK yang kemungkinan besar akan diberikan kepada Muhammadiyah. Wilayah ini merupakan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dari dua perusahaan tambang batu bara, yakni PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

“Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin. Kami bikin yang bagus, dua opsi itu” ujarnya.

Bahlil masih belum mau merinci berapa detail luasnya, namun, menurut dia, cukup besar. “Tambang itu bukan persoalan luasnya tapi cadangannya,” kata dia lagi.

Wilayah tambang untuk PBNU

Adapun wilayah tambang untuk PBNU disampaikan Bahlil Lahadalia pada Juni lalu. Saat itu, Eks Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu mengatakan pemerintah segera memberikan izin usaha pertambangan (IUP) dalam pengelolaan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU.

“Insyaallah (minggu depan). Doain ya. Pemberian kepada PBNU adalah eks KPC, tanya mereka kalau sudah kami kasih,” katanya di Kementerian Investasi, Jumat, 7 Juni 2024.

PT KPC merupakan anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk dari Grup Bakrie. PT KPC memegang konsesi PKP2B yang berakhir pada Desember 2021. Awal 2022, PT KPC mendapatkan perpanjangan masa operasional, tapi wilayah konsesinya menciut dari 84.938 hektare menjadi 61.543 hektare

Sehingga eks lahan PT KPC seluas lebih dari 20 ribu hektare itu ditengarai diproyeksikan diserahkan kepada PBNU. Sementara alasan NU mengincar lahan eks PT KPC adalah kandungan batu bara di sana lebih dari 150 juta ton.

Sebelumnya, Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 yang mengubah PP 96/2021 mengenai pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A peraturan tersebut, diatur bahwa ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah kini diperbolehkan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

HENDRIK KHOIRUL MUHID | BAGUS PRIBADI | SUKMA KANTHI NURANI | ILONA ESTHERINA

TEMPO.CO, Jakarta - Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Kempinski Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024 dihadiri presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan beberapa hal. Salah satunya perihal izin tambang oleh ormas keagamaan yang dianggap berjasa pada negara.

Sebelumnya izin tambang kepada ormas keagamaan telah diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini sejumlah ormas keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah, meski mereka menuai banyak kritik dari publik. Prabowo beranggapan Keputusan Presiden Jokowi dalam pemberian izin ini berguna agar kekayaan serta asset negara bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau memang harus diberi izin-izin tambang, konsesi-konsesi, apa salahnya. Kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia,"ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, kelompook-kelompok keagamaan tersebut juga turut memberikan kontribusi mereka bagi rakyat Indonesia. Misalnya dengan pendirian sekolah, pesantren, universitas, dan rumah sakit.

"Apa salahnya kita memperkuat ekonominya, orang-orang yang cinta rakyat dan cinta Tanah Air, apa salahnya?," kata dia.

Melansir dari majalah.tempo.co, sebelumnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta waktu untuk mengkaji urusan tersebut. Pada akhirnya tawaran dari Presiden Joko Widodo mereka iyakan.

Keputusan itu tertuang dalam rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada 13 Juli 2024. Adapun forum tersebut dikatakan dihiasi dengan banyak protes lantaran keputusan pengurus dianggap bertentangan dengan fatwa Majelis Hukum dan Hak Asasi Muhammadiyah pada 11 Mei 2024, yang menyatakan pemberian izin usaha tambang secara langsung tanpa lelang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sekaligus rawan korupsi.

Faktnya, sejumlah pengurus di beberapa daerah juga menolak tawaran izin tambang, karena dianggap mengancam kelestarian linhkungan. Bahkan beberapa pengurus juga dikatakan mendapatkan dampak langsung dari perambangan tersebut.

Sebelum Muhammadiayah, Pengurub Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU terlebih dahulu menerima tawaran pengelolaan tambang ini yang diduga erat kaitannya dengan balas jasa politik pada pemilihan umum lalu.

Selain isu tambang, Prabowo juga bicara banyak di acara tersebut. Salah satunya perihal isu kekuasaan, juga hubungannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Prabowo menepis isu yang menuding soal keretakan hubungannya dengan Jokowi. "Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak, retak di mana retaknya? Selalu mau adu domba," kata Prabowo pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Prabowo bercerita hubungannya dengan Jokowi dulu memang seperti dua kubu. Jokowi pernah menjadi lawan politik Prabowo saat Pilpres 2014 dan 2019. Pada masa-masa itu, Prabowo kalah dua kali dari Jokowi. Namun, Prabowo mengungkap saat ini mereka bisa bekerja sama. Menurut Prabowo, dia telah melihat kinerja Jokowi dari dekat dan mengakuinya.

MICHELLE GABRIELA | KARUNIA PUTRI | AISYAH AMIRA WAKANG

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kemungkinan Muhammadiyah akan mendapatkan lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (eks PKP2B) PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia

"Kemungkinan besar adalah eks PKP2B Adaro atau Arutmin," jelasnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sebelumnya, Bahlil menuturkan bahwa IUPK Muhammadiyah masih dalam proses. Namun ia memastikan proses ini hampir selesai lantaran hanya tinggal penentuan wilayah tambang yang akan ditawarkan. Ia pun memastikan Kementerian ESDM dan BKPM akan terus melakukan sinkronisasi terkait pemberian IUPK pada ormas keagamaan.

Adapun berdasarkan catatan MNC Portal Indonesia, terdapat enam konsesi tambang eks PKP2B yang akan ditawarkan secara prioritas kepada ormas keagamaan. Enam konsesi tambang itu diantaranya PT Kaltim Prima Coa (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk dan PT Kideco Jaya Agung.

Penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) tersebut akan diprioritaskan kepada enam ormas keagamaan dengan basis massa besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), serta ormas dari agama Budha dan Hindu.

Ketentuan penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan beleid tersebut, penawaran WIUPK dilakukan lewat badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Kepemilikan saham ormas pada badan usaha tambang tersebut mesti mayoritas dan menjadi pengendali.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya menyampaikan bahwa mereka siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur.

Kesiapan ini diumumkan setelah organisasi keagamaan tersebut menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Gus Yahya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi atas pemberian izin konsesi pertambangan kepada organisasi masyarakat serta penerbitan izin tambang.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," katanya, saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Lokasi konsesi tambang tersebut sebelumnya dimiliki oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang merupakan bagian dari Bakrie Group. Saat ini, hanya sebagian kecil dari lahan konsesi yang telah dieksplorasi, sehingga belum dapat dipastikan seberapa besar produksi batu bara yang akan dihasilkan.

“Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja,” kata dia saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari Antara.

Gus Yahya menginformasikan kesiapan untuk mengelola konsesi tambang kepada Presiden Jokowi setelah PBNU menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia juga mengungkapkan apresiasinya kepada Jokowi atas pemberian izin konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan, yang memfasilitasi terbitnya IUPK.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 yang mengubah PP 96/2021 mengenai pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A peraturan tersebut, diatur bahwa ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah kini diperbolehkan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

Pada hari yang sama ketika Gus Yahya menyampaikan kesiapan PBNU untuk mengelola tambang kepada Jokowi, ribuan orang menggelar demonstrasi bertajuk ‘Darurat Indonesia’ di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024. Demonstrasi ini dipicu oleh keputusan Panitia Kerja Badan Legislasi atau Panja Baleg DPR RI untuk membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Pilkada.

MK pada Selasa, 20 Agustus 2024, memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kandidat Pilkada tidak lagi ditentukan oleh persentase kursi di parlemen, melainkan oleh perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dengan empat klasifikasi besaran suara sah: 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen, dan 6,5 persen, sesuai dengan jumlah DPT di daerah terkait (putusan MK 60/PUU-XXII/2024).

Namun, sehari setelah keputusan tersebut, pada Rabu, 21 Agustus 2024, Baleg DPR mengadakan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Dalam rapat itu, Baleg memutuskan untuk tetap menggunakan ambang batas 20 persen kursi di parlemen bagi partai politik yang ingin mengusung calon di pemilihan kepala daerah.

SUKMA KANTHI NURANI | HENDRIK KHOIRUL MUHID

JAKARTA - Pemerintah Jokowi secara resmi telah menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) kepada Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mendatangi Istana Kepresiden berterimakakasih kepada Jokowi.

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," ujar Yahya Staquf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Baca Juga: Usai Diberi Izin Kelola Tambang, PBNU Ungkap Minat Investasi di IKN

Dia mengatakan bahwa lokasi tambang yang diberikan kepada PBNU berada di Kalimantan Timur, tepatnya bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC).

"Di Kalimantan Timur, eks KPC, relinquish dari KPC. Luasannya 26.000 hektare. produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor," ungkapnya.

Yahya mengatakan bahwa PBNU akan mulai memproduksi pada bulan Januari. "Segera, karena IUP sudah kelar mudah mudahan januari sudah bisa bekerja," katanya.

Baca Juga: Jabat Menteri ESDM, Bahlil: Izin Tambang PBNU Sudah Beres

Lebih lanjut, Yahya mengatakan, struktur pengelolaan tambang oleh PBNU sampai saat ini masih dalam proses. "Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya," ungkapnya.

Ia mengungkapkan PBNU hingga kini belum menentukan konsep pengelolaan tambang. Hingga saat ini PBNU masih berkoordinasi dengan jaringan bisnis.

"Iya belum kami belum sampai ke sana lah. IUP-nya belum ditanda tangani. Kami juga masih koordinasi juga dengan teman-teman jaringan bisnis yang dikenal NU apa saja yang harus kita lakukan," ungkapnya.

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama ( PBNU ) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengungkapkan, pihaknya bakal melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Awalnya, Gus Yahya menyampaikan terimakasih kepada Presiden Jokowi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Selain itu, Gus Yahya bersama dengan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN. "Dan kemudian kami juga sampaikan kepada bapak presiden bahwa kami ingin juga ikut berinvestasi di IKN," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menjelaskan, bahwa pihaknya bakal membeli tanah sekitar 100 hektar untuk dibangun fasilitas keorganisasian PBNU dan lainnya.

"Nanti insyaAllah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas untuk organisasi dan juga fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas keagamaan dan lain-lain Insya Allah," jelasnya.

Presiden Jokowi, katanya, merestui hal tersebut. Maka dari itu, lanjutnya, PBNU akan mengambil langkah-langkah dan berkomunikasi dengan otorita IKN.

"Itu yang tadi kami bicarakan dengan bapak presiden, ada sejumlah saran-saran beliau mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN" ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana untuk membahas konsensi tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknyamengajukan pertemuan dengan Jokowi untuk membahas konsensi tambang dan rencana investasi di IKN.

"Kita ini mau bicara soal konsensi tambang dan investasi di IKN nanti. Walaupun kecil [investasi] di IKN," tuturnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).

Gus Yahya, sapaan akrab Ketua Umum PBNU, bersama pengurus PBNU tiba di Istana sekitar pukul 10.20 WIB dan pertemuan dengan Presiden Jokowi berlangsung pada pukul 10.30 WIB.

Dia berpandangan bahwa pihaknya harus membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan di IKN, maka dari itu rencana tersebut akan disampaikan ke Jokowi.

"Karena kami butuh untuk membangun kantor disana, membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan disana," ujar Gus Yahya.

Adapun, pemerintah akan memberikan tambang batu bara bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU. KPC merupakan salah satu entitas tambang batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), emiten milik Grup Bakrie yang kini dikendalikan bersama-sama dengan Grup Salim.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bekas KPC kepada NU merupakan keputusan dari pemerintah.

Bahlil menyebut, setelah pihak NU mengajukan permohonan untuk mengelola pertambangan, pemerintah mengkaji terkait persyaratan dan kemampuan dari NU.

“Dan kita sudah memutuskan untuk PBNU kita akan mengalokasikan eks PKP2B [perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] dari KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/6/2024).

JAKARTA - Ekonom Indef Faisal Basri mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia pun menduga bahwa penunjukan Bahlil ini membuka kesempatan Mantan Menteri Investasi itu untuk bagi-bagi izin tambang.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Pak Arifin, tapi ini kan memperlancar proses penguasaan tambang termasuk bagi-baginya ke siapa aja lagi karena ormas kan tidak terbatas pada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) saja kan yang lain juga antri," terangnya dalam diskusi iskusi Publik INDEF Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa, Selasa (20/8/2024).

Faisal juga menilai bahwa kedepan pengelolaan tambang tidak lagi melalui jalur lelang, namun melalui penunjukan-penunjukan seperti itu.

"Jadi ya bagian rusaknya dari tatanan ini, tatanannya dirusak kemudian diperlukan sosok-sosok yang pokrol bambu gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru soal pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Izin untuk ormas tambang, untuk PBNU sudah selesai kalau tidak salah 3 sampai 4 hari lalu," jelasnya dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang digelar di Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Bahlil bilang, PBNU nantinya tinggal menyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) yang ditransfer kepada negara. "Kalau sudah selesai ya selesai. Kemudian muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasi," lanjutnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa meski dirinya memiliki latar belakang sebagai pengusaha tambang, namun dirinya berjanji, tidak akan memiliki konflik kepentingan dengan jabatan barunya tersebut.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan soal pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Izin untuk ormas tambang PBNU sudah selesai kalau tidak salah 3 sampai 4 hari lalu," ujar dia dalam acara Sertijab di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Baca Juga: Resmi Jadi Menteri ESDM, Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia Tembus Rp310,4 Miliar

Bahlil mengatakan, nantinya PBNU tinggal menyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) yang di transer kepada negara.

"Kalau sudah selesai ya selesai. Muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasi," kata dia.

Bahlil mengklaim meski pihaknya memiliki latar belakang pengusaha tambang namun berjanji tidak memiliki konflik kepentingan bersamaan dengan jabatannya sebagai Menteri ESDM.

Baca Juga: Jadi Menteri Investasi, Rosan Roeslani Memiliki Harta sebesar Rp860,7 Miliar

Dia mengungkapkan sejak dilantik menjadi menteri, ia tidak menjadi pengurus di perusahaan. Namun demikian bisnis tambangnya tetap jalan.

"Saya sudah mengundurkan diri dari semua jabatan dari perusahaan saya. Jadi posisi saya adalah bukan lagi sebagai pengusaha, tapi sebagai pejabat pemerintah," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Anak-anak muda Muhammadiyah yang tergabung dalam Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Trenggalek, Jawa Timur, menolak keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah yang menerima konsesi tambang dari pemerintah.

AMM, yang terdiri Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Wathan, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, menilai kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat.

"Meminta PP Muhammadiyah untuk membatalkan keputusan penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut karena kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudharat," kata Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Trenggalek, Arifin, saat memimpin deklarasi, Ahad, 4 Agustus 2024.

Arifin menyatakan bahwa tambang ekstraktif dapat menjadi penyebab perubahan iklim global secara masif, adanya kerusakan lingkungan, serta dapat menurunkan kualitas air, dan memicu berbagai macam konflik sosial bagi masyarakat di area tambang.

Selain itu, Arifin menyebut keputusan PP Muhammadiyah menerima izin tambang itu menyakiti hati dan mencederai perjuangan kelompok internal maupun eksternal Muhammadiyah yang hendak mempertahankan ruang hidup dari aktivitas pertambangan.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah telah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan atau IUP secara resmi usai konsolidasi nasional yang diadakan pada Sabtu dan Ahad, 27-28 Juli 2024, di Yogyakarta.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan alasan Muhammadiyah menerima izin itu. Setelah kajian ilmu dalam agama Islam selama dua bulan penuh, Haedar mengatakan mayoritas Muhammadiyah memilih untuk menerima izin tambang.

“Kami melihat nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya, bukan hanya soal tambang, tapi dunia politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya,” kata Haedar.

MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sepakat akan mengelola konsesi lahan tambang yang diberikan oleh pemerintah. Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Azrul Tanjung mengatakan, pengelolaan tambang Muhammadiyah akan melihat lokasi penambangan. Apakah ada penduduk atau tempat warga mencari penghasilan seperti tempat penduduk berladang, berkebun dan sebagainya.

Menurut dia, jika ada penduduk di lahan tambang, Muhammadiyah akan memindahkan mereka ke tempat yang baru. Di tempat yang baru, Muhammadiyah akan melakukan pembinaan kepada penduduk dari lahan tambang."Kita punya apa yang disebut dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM, teman-teman majelis MPM inilah nanti yang akan mengorganisir, melakukan pembinaan, pemberdayaan, penguatan, agar masyarakat yang kita geser ke tempat lain itu tetap punya penghidupan," kaya Azrul kepada Republika, Selasa (30/7/2024)

Azrul menerangkan, sebagian dari penduduk setempat juga ada yang bisa dilibatkan dalam pertambangan. Apakah menjadi pekerja di pertambangannya di bidang transporter, di bidang pengadaan makanan, pembersihan jalan, dan lain sebagainya.

Kedua, ujar dia, kampus Muhammadiyah punya beberapa program studi (prodi) yang berhubungan dengan tambang dan lingkungan yang akan dilibatkan dalam pengelolaan tambang tersebut.

"Penambangan Muhammadiyah tidak akan ugal-ugalan seperti contoh buruk yang pernah kita dengar, misalnya pertambangan di Bangka Blitung yang meninggalkan lobang lebih dari 2.000 lobang (bekas tambang), tentu Muhammadiyah tidak akan begitu," ujar Azrul.

Azrul mengungkapkan, sudah ada yang telah melakukan praktik tambang hijau. Mereka menambang, kemudian menutup bekas tambang, melakukan penghijauan. Bekas tambang tersebut kemudian dibuatkan danau, perkampungan baru, dan bahkan dibuatkan objek wisata.

Dia mencontohkan, saat Muhammadiyah menambang lokasi A sampai Z, begitu proses menambang di lokasi A selesai dan akan pindah ke lokasi B, maka lokasi A bekas tambang ditutup dan direklamasi terlebih dahulu. Dengan demikian, tambang yang sudah digali tidak meninggalkan bom waktu bagi masyarakat.

"Nah tanah yang sudah kita timbun kembali, kita olah menjadi lebih hijau, dan masyarakat bisa beraktifitas lagi di lahan yang sudah kita gali, begitu seterusnya, jadi kita tidak selesai tambang semua (lokasi A sampai Z) baru kita hijaukan," ujar dia.

Azrul menegaskan, bekas tambang ditimbun lagi, mungkin nanti dijadikan sebuah desa atau sebuah objek wisata. Bahkan mungkin di sana akan diadakan bisnis baru. Ketiga, perusahaan tambang ini punya dana yang disebut dana CSR dan dana keuntungan. Dia menjelaskan, dana tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat mengingat bisnis Muhammadiyah terkait dengan amal usaha.

"Betul kita mencari keuntungan, tetapi keuntungan itu dipergunakan sebesar-besarnya bagi umat, baik umat yang ada di lingkungan itu sendiri maupun di lingkungan yang lain, tentu (usaha tambang) harus memberikan manfaat kepada umat, jadi orientasinya bukan profit," jelas Azrul.

Amal usaha Muhammadiyah...

Azrul mengatakan, Muhammadiyah akan membantu amal usaha milik Muhammadiyah. Contohnya ada beberapa kampus, sekolah atau pondok pesantren tapi masyarakat sekitarnya tidak punya kemampuan ekonomi untuk sekolah. Mereka akan mendapat alokasi dana dari hasil pertambangan.

"Nah, dulu ada kampus di Papua dan NTB, masyarakat tidak bisa bayar (biaya pendidikan), mereka bayar dengan beras, dengan kambing, dan sebagainya, sehingga kampus tersebut tidak bisa bayar gaji dosennya, atau bayar gaji gurunya dan sebagainya, dana (hasil pertambangan) inilah nanti yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan," jelas Azrul.

Azrul mengatakan, jadi ada pemerataan tidak hanya di daerah tambang tapi juga untuk daerah-daerah terpencil. Pembinaan masyarakat di luar tambang juga akan dipikirkan Muhammadiyah.

Untuk merealisasikan tambang ramah lingkungan, Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah pada akhir Agustus akan mengadakan seminar, FGD dan kajian mendalam. Azrul mengungkapkan, pihaknya akan berkunjung ke lapangan dan membuat roadmap tentang kerusakan lingkungan di Indonesia.

"Kita akan awalnya dari seminar kemudian kita akan ke Bangka Belitung, nanti akan kita lakukan penghijauan, reklamasi, jadi yang akan dilakukan reklamasi ini tidak hanya lahan yang dikelola oleh Muhammadiyah tetapi lahan-lahan yang sudah ditinggalkan perusahaan (tambang lain) kita akan lakukan reklamasi secara bertahap," kata Azrul.

Azrul menegaskan, reklamasi untuk lahan tambang yang dikelola Muhammadiyah tidak akan lama. Dia menjamin lahan yang rusak langsung ditimbun lagi, diperbaiki, dan dihijaukan. Dia juga meminta kepada pemerintah agar memperketat perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

"Jangan sampai ada tambang konsesinya sudah didapatkan, tapi ditinggalkan begitu saja atau sisa-sisa tambang ditambang oleh penambang-penambang ilegal," ujarnya.

Menurut dia, Muhammadiyah akan terlibat dalam mengawasi dan mereklamasi lahan-lahan yang akan ditambang maupun yang sudah ditambang."Jadi Muhammadiyah itu Amar Ma'ruf Nahimukar, Muhammadiyah mengedepatkan Amar Ma'ruf dan tidak mungkin Muhammadiyah membuat kemungkaran di muka bumi," kata Azrul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi ormas keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). Sejumlah ormas keagamaan juga telah menyatakan siap menerima IUP.

Lantas bagaimana pendapat ulama terdahulu terkait masalah lingkungan dan pertambangan? Berikut ini pendapat beberapa ulama klasik terkait dengan eksplorasi sumber daya alam.

Di antaranya Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam al- Suthaniyyah, pendapat Imam al-Shan’ani dalam Subul al-Salam, pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitami dalam Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al- Minhaj, pendapat Imam Zakaria al-Anshari dalam Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin, dan pendapat Imam Ibn Qudamah dalam al-Mughni.

Pendapat Imam al-Mawardi:

"Barang siapa membuka lahan baru maka ia berhak memilikinya, baik dengan atau tanpa izin penguasa."

"Namun, menurut Imam Abu Hanifah harus seizin penguasa, karena sabda Nabi Muhammad SAW: Tidak ada hak bagi seseorang kecuali yang diizinkan oleh imam."

"Menurut Imam Malik, orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) dari pada orang yang jauh (asing). Sementara, tata cara pembukaan lahan (yang memiliki konsekwensi hak kepemilikan dan pemanfaatan) didasarkan pada ‘urf karena Rasulullah SAW menyebutkannya secara mutlak, tidak memberi penjelasan rinci tentang tata caranya, berarti didasarkan pada kebiasaan yang telah disepakati masyarakat."

Imam al-Mawardi merujuk kepada pendapat Imam Malik menjelaskan bahwa orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) dari pada orang yang jauh (asing).

Pendapat Imam al-Shan’ani:

"Al-Mawat yaitu tanah (sumber daya alam) yang belum dimakmurkan (diolah dan dieksplorasi). Proses pemakmuran diserupakan dengan kehidupan dan pembiarannya diserupakan dengan tidak adanya kehidupan."

"Menghidupkan bumi dengan cara mengolahkan. Ketahuilah, ketentuan mengenai “ihya’” (pengolahan dan eksplorasi) dari syari’ bersifat mutlak. Dengan demikian, implementasinya harus kembali pada ‘urf (kebiasaan) masyarakat mengenai tata caranya."

"Dalam hal lain, syari’ terkadang memberikan penjelasan tentang suatu masalah secara mutlak, sebagaimana ketentuan ”al-qabdlu” (menerima) dalam harta untuk jual beli serta ketentuan ”al-hirzu” (tempat penyimpanan) dalam masalah pencurian yang implementasinya didasarkan pada ’urf."

"Menurut ’urf (setidaknya) ada lima hal yang bisa dikategorikan sebagai ”ihya’”, yaitu memutihkan tanah dan membersihkannya untuk kemudian ditanami, membangun pagar, menggali parit, sehingga orang yang lewat tidak memungkinkan untuk melihatnya. Ini pendapat Imam Yahya."

Pendapat Imam...

Sa’id berkata diceritakan dari Sufyan dari Ibn Abi Nujaih dari ’Amr ibn Syu’aib bahwa Rasulullah SAW memberikan kuasa sebidang tanah kepada seseorang dari Juhainah atau Muzainah, akan tetapi mereka membiarkannya (tanpa pemanfaatan) lantas datang seseorang dan menggarapnya. Kemudian orang yang diberi kewenangan Nabi tersebut datang mengadukan hal ini kepada Khalifah Umar bin Khattab."

"Umar bin Khattab berkata, "Seandainya pemberian tersebut dari saya dari Abu Bakar aku pasti tidak akan mengembalikannya. Akan tetapi ini penetapan pemberian dari Rasulullah SAW maka aku putuskan untuk mengembalikannya."

"Setelah itu Umar bin Khattab berkata lagi: Barang siapa yang memiliki tanah, yakni menguasai (mengkarantina) tanah dan membiarkannya selama tiga tahun (tanpa pengolahan) lantas datang kelompok orang lain memakmurkannya maka orang tersebut lebih berhak memilikinya."

Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Manusia sebagai khalifah di bumi (khalifah fi al-ardl) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya. Sebagai khalifah, manusia diingatkan oleh Sang Pencipta agar tidak berbuat kerusakan di bumi dan tidak merugikan orang lain.