Jakarta: Mantan Karo Paminal Propam Polri Hendra Kurniawan bebas bersyarat. Anak buah terpidana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Ferdy Sambo, itu menghirup udara bebas sejak bulan lalu.

“Yang bersangkutan telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) pada tanggal 2 Juli 2024,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokoler Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Edward Eka Saputra saat dikonfirmasi, Senin, 5 Agustus 2024.

Edward mengatakan Hendra diwajibkan mengikuti bimbingan dari Bapas Kelas I Jakarta Selatan. Sebab, statusnya bebas bersyarat.
“Akan melanjutkan pembimbingan di bawah pengawasan Bapas Klas I Jakarta Selatan hingga 8 Juli 2026. Demikian,” ujar Edward.

Baca juga: Tok! Banding Hendra Kurniawan Ditolak

Selain itu, mantan anggota polisi berpangkat bintang satu itu juga dikenakan wajib lapor. "Akan di bawah bimbingan bapas klas 1 Jakarta Selatan, wajib lapor dan program bimbingan yang diselenggarakan oleh bapas,” beber Edward.

Hendra Kurniawan divonis 3 tahun penjara dan denda Rp20 juta subsider 3 bulan kurungan. Hukuman ini dijalaninya atas kasus obstruction of justice atau upaya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, eks anak buah Ferdy Sambo.

Hendra dinyatakan bersalah melanggar Pasal 48 juncto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Hendra Kurniawan telah dipecat dengan tidak hormat (PTDH) dari Korps Bhayangkara. Dia tersangkut kasus ini karena membantu mantan pimpinannya eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dalam menutup-nutupi kasus pembunuhan Brigadir J.

(ABK)

Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan telah menjatuhkan sanksi ke 48 anak buahnya yang melakukan pelanggaran. Jumlah itu dihimpun sejak Januari hingga Juni 2024.

"Bidang Pengawasan, sampai dengan Juni 2024 telah melakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 48 pegawai," ujar Burhanuddin di Kantor Badan Diklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024.

Burhanuddin tak memerinci ihwal berbagai pelanggaran tersebut. Dia hanya memerinci terkait jumlahnya.

Baca juga: Jaksa Agung: Masyarakat Kerap Pesimistis Terhadap Kinerja Penegak Hukum

Sebanyak empat pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan. Kemudian, 20 pegawai dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.
"(Selanjutnya) 24 pegawai dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat," ungkap Burhanuddin.

Burhanuddin juga mengaku mendorong para jaksa menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui bidang pengawasan. Kepatuhan LHKPN disebut lebih dari 90 persen.

"Bidang Pengawasan juga mampu mendorong tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan LHKPN sebesar 97,5 persen," ujar dia.

(ABK)