Jakarta: Jaksa Agung RI Sianitar Burhanuddin meresmikan gedung baru Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jumat, 8 November 2024. Burhanuddin berpesan soal pendidikan, terkait sarana dan prasarana.

"Fasilitas yang memadai dan modern tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman tetapi juga mendukung kegiatan akademik yang lebih efektif," kata Burhanuddin di lokasi, Jumat, 8 November 2024.

Burhanuddin mengatakan peresmian kampus STIH Adhyaksa menandai kemajuan yang signifikan. Serta, simbol komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

Terlebih, pada hakikatnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Peresmian gedung juga dihadiri Direktur Utama PT Pertamina dan jajaran Jaksa Agung Muda berbagai bidang.
Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin juga mengajak seluruh civitas akademika untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia.
ST Burhanudin berharap fasilitas itu dapat memberikan yang terbaik untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing unggul.

Dirut Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan tempat kampus baru ini akan menjadi Kawah Candradimuka untuk dapat menggembleng insan yang berkualitas dan berkarakter.

“Semoga tempat ini akan menjadi menumbuhkan SDM yang berkualitas dan berkarakter Merah Putih yang nantinya akan menjadi harapan bangsa ke depan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa, Narendra Jatna mengatakan, semangat hukum di Indonesia sudah ada sejak era para pemimpin besar bangsa ini yang berjuang demi terciptanya tatanan masyarakat yang berlandaskan keadilan. Perkembangan hukum Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan betapa pentingnya peran generasi muda dalam meneruskan dan mengawal cita-cita hukum negara.

Ketua STIH Adhyaksa, Hasbullah mengucapkan terima kasihnya kepada pihak pihak yang turut membangun gedung STIH. Dengan adanya fasilitas baru ini, dirinya bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

“Sejak berdiri tahun 2022, STIH adhyaksa tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perguruan Tinggi yang berada ditengah masyarakat serta diterima sebagai entitas perguran tinggi yang bereputasi di kalangan dunia pendidikan nasional maupun internasional,” terangnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah, Jaksa AgungST Burhanuddin menegaskan bahwa dia tidak segan menindak jajarannya yang tidak melakukan perintahnya.

Burhanuddin memerintahkan para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang hadir untuk memperbaiki sistem setelah menangani tindak pidana korupsi di daerah.

Menurut Burhanuddin, perbaikan sistem diperlukan karena tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah dari tahun ke tahun memiliki pola yang sama terkait anggaran.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa perbaikan sistem pada pemerintah daerah perlu dilakukan agar tindak pidana korupsi tidak terulang terus.

"Tolong untuk para Kajari, Kajati, lakukan penindakan dan setelah penindakan, berikan mereka perbaikan sistemnya. Karena, dari tahun ke tahun korupsi yang terjadi adalah tetap itu-itu saja," kata Burhanuddin dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Saya minta para Kajari, Kajati setelah kalian melakukan pemberkasan, kalian melakukan persidangan, setelah keputusan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, lakukan perbaikan sistemnya. Sistem-sistem itu jangan sampai terulang,” ujarnya lagi.

Setelah itu, Burhanuddin langsung meminta kesanggupan para Kajari dan Kajati yang hadir melakukan perintahnya terkait perbaikan sistem tersebut.

"Kajari, Kajati sanggup?” tanya Burhanuddin yang dijawab “Sanggup” oleh para jaksa yang hadir.

Tak hanya sekadar berbicara, Burhanuddin menegaskan bahwa dirinya tak segan menindak jaksa yang tidak menjalankan perintahnya.

“Lakukan itu, dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang akan saya tindak,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Burhanuddin menyampaikan, tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika seseorang yang dipilih rakyat untuk menjabat jabatan strategis, tidak piawai mengelola keuangan pemerintah.

Menurut dia, mengelola anggaran daerah yang mencapai Rp 1-2 miliar adalah tugas berat bagi mereka yang baru pertama kali menduduki jabatan strategis. Sebab, sebelumnya tidak pernah mengelola keuangan sebanyak itu.

Di situlah, dikatakan Burhanuddin kerap terjadi tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di daerah.

"Ini lah yang menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi karena ia tidak mengerti apa yang harus saya lakukan setelah menerima uang-uang itu. Itulah yang saya sampaikan kepada Jaksa di daerah-daerah untuk berhati-hati menahan ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin meminta Kajari dan Kajati memperbaiki sistem pada pemerintahan daerah agar tindak pidana korupsi yang sama tidak terulang.

BOGOR, KOMPAS.com -Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui bahwa masih ada jaksa-jaksa yang nakal di lembaganya.

Namun demikian, ia menegaskan, jumlah tersebut mengalami penurunan setelah dilakukan langkah bersih-bersih di Kejaksaan.

"Kita akui. Kita akui. Masih ada jaksa yang nakal. Tetapi persentasenya mulai menurun," ujar Burhanuddin dalam acara rapat koordinasi nasional di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Kamis (7/11/2024).

Burhanuddin menjelaskan, upaya bersih-bersih tersebut dimulai sejak lima tahun lalu, saat ia baru bergabung dengan kabinet pemerintahan.

Ia menekankan, langkah ini merupakan prioritas utama yang dilakukannya ketika memasuki lembaga baru.

"Maka apa yang saya lakukan, saya bersih-bersih dulu di kejaksaan. Walaupun jujur sampai saat ini juga masih ada aja jaksa yang masih nakal," ungkapnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menekankan, pemberantasan korupsi harus dimulai dari individu sebelum meluas ke orang lain.

Ia menegaskan pentingnya integritas seorang pemimpin dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih.

Menurutnya, seorang pemimpin yang bersih, maka bawahannya tidak akan melakukan hal yang tercela. Sebaliknya, jika pemimpin korup, maka bawahannya pun akan menjadi rampok.

"Seorang pemimpin yang bersih, maka bawahannya tidak akan melakukan hal yang tercela. Sebaliknya, pemimpin korup, bawahannya pun akan menjadi rampok," tuturnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin meminta jajarannya di kejaksaan untuk membersihkan diri masing-masing.

Ia berharap kejaksaan dapat memberikan contoh yang baik kepada institusi lain sebagai penegak hukum yang diharapkan masyarakat.

"Koordinasi yang baik dengan para penegak hukum, koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, dan bersama-sama kita mewujudkan cita-cita kita menjadi Indonesia yang bersih dari korupsi," ujarnya.

BOGOR, KOMPAS.com -Jaksa AgungST Burhanuddin menegaskan penindakan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyasar kepala daerah bukan sebagai bentuk mencari kesalahan.

Ia menyatakan, Kejagung tidak menjadikan kepala daerah sebagai obyek pengusutan kasus korupsi.

"(Kami) Juga ingin kesadaran teman-teman kita semua terutama teman-teman di daerah bahwa kami bukan mencari kesalahan-kesalahan sehingga teman-teman di daerah menjadi obyek kami. Kami tidak menginginkan itu," kata Burhanuddin di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

Ia mengungkapkan, penindakan korupsi dilakukan Kejaksaan semata-mata untuk mencintai dan merawat Indonesia.

Terlebih, penilaian dunia terhadap korupsi Indonesia menjadi perhatian. Bahkan kata dia, Indonesia masuk wilayah negara yang paling korup.

"Saya yakin semua juga tidak ingin negara kita disebut adalah negara yang adalah negara yang paling korup. Saya yakin kita masih punya harga diri. Dan dari mana kita memulai pemberantasan korupsi? Pemberantasan korupsi kita mulai kita jangan berteori. Tapi mulai dari kita diri sendiri," kata Burhanuddin.

Oleh karena itu, ia meminta para pemimpin di daerah untuk mencontohkan lebih dulu praktik-praktik antikorupsi.

Burhanuddin mengatakan, jika pimpinan unit kerja bersih, anak buah pun tidak melakukan perbuatan tercela.

"Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup di bawah adalah rampok, ingat itu. Untuk itu ingat mari kita memberantas korupsi dari diri sendiri," ucap dia.

Lebih lanjut Burhanuddin menyampaikan, tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika seseorang yang dipilih rakyat untuk menjabat jabatan strategis, tidak piawai mengelola keuangan pemerintah.

Ia mencontohkan, seseorang yang belum punya pengalaman mengelola keuangan tentu merasa mendapatkan tugas berat karane it harus mengelola uang Rp 1-2 miliar per tahun ketika menjabat sebagai kepala daerah.

"Inilah yang menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi karena ia tidak mengerti apa yang harus saya lakukan setelah menerima uang-uang itu. Itulah yang saya sampaikan kepada Jaksa di daerah-daerah untuk berhati-hati menahan ini," kata Burhanuddin.

JAKARTA, KOMPAS.com -Jaksa AgungST Burhanuddin memerintahkan para kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kejaksaan Tinggi (Kajati) berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem setelah menangani tindak pidana korupsi.

Burhanuddin menyampaikan, perbaikan sistem diperlukan demi mencegah terjadinya korupsi yang berulang-ulang dengan pola yang sama.

"Tolong buat para Kajari, Kajati, lakukan penindakan dan setelah penindakan, berikan mereka perbaikan sistemnya. Dari tahun ke tahun korupsi yang terjadi adalah tetap itu-itu saja," kata Burhanuddin dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

Ia mengaku tidak ragu menindak jajarannya itu jika tidak memperbaiki sistem setelah menangani kasus korupsi.

Burhanuddin menekankan, tanpa mengubah sistem dan tata kelola menjadi lebih baik, tindak pidana korupsi berpotensi menjerat semua orang.

"Lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, lakukan perbaikan sistemnya dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang. Kajari, Kajati, sanggup? Lakukan itu dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak," ucap dia.

Burhanuddin menyampaikan, tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika seseorang yang dipilih rakyat untuk menjabat jabatan strategis tidak piawai mengelola keuangan pemerintah.

Ia menyebutkan, para pejabat punya tugas berat karena harus bertanggung jawab terhadap sistem keuangan pemerintah, sedangkan bisa jadi mereka tidak punya pengalaman mengelola keuangan.

"Ini lah yang menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi karena ia tidak mengerti apa yang harus saya lakukan setelah menerima uang-uang itu. Itulah yang saya sampaikan kepada Jaksa di daerah-daerah untuk berhati-hati menahan ini," kata Burhanuddin.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 4 November 2024 dimulai dari nama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar Affandi, tengah menjadi sorotan publik. Dia disebut mengenakan jam tangan mewah yang harganya hampir Rp 1 miliar.

Disusul, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan produk impor anggur shine muscat asal Cina yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Hasil uji residu yang telah dilakukan di beberapa wilayah, khususnya di entry point, menunjukkan jumlah residunya di bawah batas minimum.

Selanjutnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, batal. Menurut dia, untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dapat dilakukan dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.

Berikutnya, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan ratusan ribu buruh di industri kecil menengah (IKM) sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) kehilangan pekerjaan sejak pandemi Covid-19. Menurut dia, angka itu tidak terdeteksi karena berada di unit-unit usaha kecil.

Terakhir, perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie dengan 12 kreditur atas utang Rp 8,79 triliun telah menemui titik terang.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jumlah Harta Kekayaan Jaksa Agung Abdul Qohar yang Disebut Pakai....

<!--more-->

1. Jumlah Harta Kekayaan Jaksa Agung Abdul Qohar yang Disebut Pakai Jam Audemars Piguet Seharga Rp 1 Miliar

Nama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar Affandi, tengah menjadi sorotan publik. Dia disebut mengenakan jam tangan mewah yang harganya hampir Rp 1 miliar.

Informasi itu pertama kali muncul saat Qohar memberikan pernyataan dalam konferensi pers untuk dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tannur di Gedung Kejagung, Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024 lalu.

Ia disebut mengenakan jam tangan Audemars Piguet Royal Oak Offshore Rubens Barrichello. Mengacu pada laman Watch Centre, harga jam tangan mewah buatan Swiss tersebut mencapai 54.500 euro atau sekitar Rp 931 juta (kurs Rp 17.088).

Berita selengkapnya baca di sini.

2. BPOM Sebut Anggur Shine Muscat Aman Dikonsumsi dengan Syarat Tertentu

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan produk impor anggur shine muscat asal Cina yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Hasil uji residu yang telah dilakukan di beberapa wilayah, khususnya di entry point, menunjukkan jumlah residunya di bawah batas minimum.

Ia menyebutkan dua parameter yang digunakan dalam pengujian dengan lebih dari 100 sampel itu, yakni parameter kualitatif dan kuantitatif. “Secara kualitatif (residunya) ada, namun secara kuantitatif di bawah ambang batas. Berarti ada, tetapi bisa dibersihkan,” tuturnya dalam jumpa pers yang digelar di kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin, 4 November 2024.

Meski hasil tersebut menunjukkan anggur shine muscat aman dikonsumsi, BPOM mengimbau agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya. Salah satunya mengenali dan memilih pangan yang aman dan bermutu serta memperhatikan dan menerapkan cara penyimpanan pangan yang dianjurkan Bapanas.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal....

<!--more-->

3. Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, batal. Menurut dia, untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dapat dilakukan dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.

“Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolok ukurnya jelas, bukan pemborosan. Oleh karena itu, Terminal 4 kami putuskan dibatalkan,” ujarnya saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Senin, 4 November 2024.

Rencana pembangunan Terminal 4 ini telah mengemuka sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2019. Pembangunan Terminal 4 ini disebut-sebut akan menelan anggaran sebesar Rp 14 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Asosiasi Konveksi Sebut Ratusan Ribu Pekerja Industri Tekstil Kehilangan Pekerjaan

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan ratusan ribu buruh di industri kecil menengah (IKM) sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) kehilangan pekerjaan sejak pandemi Covid-19. Menurut dia, angka itu tidak terdeteksi karena berada di unit-unit usaha kecil.

"Di Jawa Barat, dari 8 ribu yang terdata pada awal pandemi, itu tinggal 30 persen," kata Nandi saat ditemui usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Baleg DPR RI di Kompleks Senayan, Senin, 4 November 2024. "Dari 8.000 itu ada yang punya 10 mesin, 20 mesin, karyawannya sampai 30. Taruh rata-rata 25, bisa ratusan ribu."

Nandi berharap pemerintahan Prabowo Subianto serius memberikan perhatian pada industri TPT. Ia mengaku sudah beberapa kali menyuarakan isu terpukulnya IKM sektor TPT sejak lama. Bahkan mereka beberapa kali turun aksi ke jalan di Bandung dan Jakarta, menyuarakan aspirasi tersebut.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. PKPU Perusahaan Media Bakrie terkait Utang Rp 8,79 Triliun Berujung Damai....

<!--more-->

5. PKPU Perusahaan Media Bakrie terkait Utang Rp 8,79 Triliun Berujung Damai

Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie dengan 12 kreditur atas utang Rp 8,79 triliun telah menemui titik terang.

Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne).

Dalam rapat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, seluruh kreditur menerima proposal perdamaian dari VIVA. "100 persen setuju," kata salah satu pengurus dalam perkara ini saat membacakan hasil voting pada kreditur pada Senin, 4 November 2024.

Kuasa hukum dari 12 kreditur, Marx Adriyan, mengatakan VIVA mengajukan proposal perdamaian atas perkara ini dengan pembayaran tiga termin. Namun, usai voting ini dibacakan, Marx menyebut VIVA akan membayar masing-masing 10 persen dari Rp Rp 3,71 triliun utang pokok para kreditur dalam waktu 1x24 jam.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar Affandi tengah menjadi sorotan publik. Dia disebut mengenakan jam tangan mewah yang harganya hampir Rp 1 miliar.

Informasi itu pertama kali muncul saat Qohar memberikan pernyataan dalam konferensi pers untuk dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tannur di Gedung Kejagung, Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024 lalu. Ia disebut mengenakan jam tangan Audemars Piguet Royal Oak Offshore Rubens Barrichello. Mengacu pada lamanWatch Centre,hargajam tangan mewah buatan Swiss tersebut mencapai 54.500 euro atau sekitar Rp 931 juta (kurs Rp 17.088).

Menanggapi kabar yang beredar, Qohar mengatakan jam tangan analog miliknya itu dibeli di pasar dengan harga Rp 4 juta, sebelum menjabat sebagai Dirdik Jampidsus Kejagung. Dia juga mengaku tidak tahu merek jam tangan yang dikenakannya tersebut.

“Ini jam tangan saya, yang saya pakai ini, sudah saya beli sejak lima tahun yang lalu, dan selalu saya pakai, termasuk kawan-kawan (awak pers) selalu meliput konferensi dengan saya, lihat juga, kan? Saya juga bertanya, kenapa baru ditanya sekarang? Kan gitu,” kata Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta, Minggu, 3 November 2024, seperti dikutip dariAntara. Lantas, berapa harta kekayaan Qohar?

Harta Kekayaan Abdul Qohar

Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah ke laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Qohar terpantau pertama kali menyampaikan jumlah kekayaannya ketika menjabat sebagai Kepala Sub-seksi Penuntutan dan Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Total kekayaannya kala itu sebesar Rp 58.638.080 per 30 Mei 2001.

Kemudian, Qohar kembali menyerahkan LHKPN saat bertugas sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Jumlah hartanya saat itu berada di angka Rp 267.305.743 per 27 Februari 2008.

Pada 2016, Qohar diketahui melaporkan jumlah kekayaannya saat berperan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Jawa Tengah. Total hartanya selama menjabat, yaitu sebesar Rp 2.264.737.168 per 1 April 2016.

Selanjutnya, Qohar dimutasi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam jabatan yang sama sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Jumlah kekayaannya selama tiga tahun berturut-turut sebesar Rp 2.821.519.304 pada 2018, Rp 3.357.110.956 pada 2019, dan Rp 3.682.198.724 pada 2020.

Pada 2021, Qohar mulai menduduki kursi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dengan harta Rp 4.528.002.972. Setahun kemudian, dia dipindahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan kekayaan mencapai Rp 5.263.005.080 pada 2022.

Terakhir, LHKPN yang dilaporkan Qohar sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada 31 Januari 2024 menunjukkan jumlah harta sebesar Rp 5.604.202.160, dengan rincian sebagai berikut:

-Tanah dan bangunan: Rp 4.418.000.000.

-Alat transportasi dan mesin: Rp 314.500.000.

-Harta bergerak lainnya: Rp 5.000.000.

-Surat berharga: -

-Kas dan setara kas: Rp 1.016.702.160.

-Harta lainnya: -

-Utang: Rp 150.000.000.

1. Tanah dan Bangunan

Berikut rincian tanah dan bangunan milik Abdul Qohar:

-Tanah dan bangunan seluas 145/145 meter persegi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dari hibah tanpa akta Rp 210.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 255/150 meter persegi di Malang dari hasil sendiri Rp 1.100.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 293/293 meter persegi di Malang dari hasil sendiri Rp 860.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 120/70 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 195.000.000.

-Tanah seluas 1.877 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 50.000.000.

-Tanah seluas 2.563 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 53.000.000.

-Tanah seluas 1.575 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 45.000.000.

-Tanah seluas 2.160 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 55.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 200/300 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 1.200.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 117/117 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 650.000.000.

2. Alat Transportasi

Sementara kendaraan milik Abdul Qohar meliputi:

-Mobil Toyota Jeep (2018) dari hasil sendiri Rp 310.000.000.

-Motor Honda (2017) dari hasil sendiri Rp 4.500.000.

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar Affandi tengah menjadi sorotan publik. Dia disebut mengenakan jam tangan mewah yang harganya hampir Rp 1 miliar.

Informasi itu pertama kali muncul saat Qohar memberikan pernyataan dalam konferensi pers untuk dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tannur di Gedung Kejagung, Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024 lalu. Ia disebut mengenakan jam tangan Audemars Piguet Royal Oak Offshore Rubens Barrichello. Mengacu pada lamanWatch Centre,hargajam tangan mewah buatan Swiss tersebut mencapai 54.500 euro atau sekitar Rp 931 juta (kurs Rp 17.088).

Menanggapi kabar yang beredar, Qohar mengatakan jam tangan analog miliknya itu dibeli di pasar dengan harga Rp 4 juta, sebelum menjabat sebagai Dirdik Jampidsus Kejagung. Dia juga mengaku tidak tahu merek jam tangan yang dikenakannya tersebut.

“Ini jam tangan saya, yang saya pakai ini, sudah saya beli sejak lima tahun yang lalu, dan selalu saya pakai, termasuk kawan-kawan (awak pers) selalu meliput konferensi dengan saya, lihat juga, kan? Saya juga bertanya, kenapa baru ditanya sekarang? Kan gitu,” kata Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta, Minggu, 3 November 2024, seperti dikutip dariAntara. Lantas, berapa harta kekayaan Qohar?

Harta Kekayaan Abdul Qohar

Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah ke laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Qohar terpantau pertama kali menyampaikan jumlah kekayaannya ketika menjabat sebagai Kepala Sub-seksi Penuntutan dan Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Total kekayaannya kala itu sebesar Rp 58.638.080 per 30 Mei 2001.

Kemudian, Qohar kembali menyerahkan LHKPN saat bertugas sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Jumlah hartanya saat itu berada di angka Rp 267.305.743 per 27 Februari 2008.

Pada 2016, Qohar diketahui melaporkan jumlah kekayaannya saat berperan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Jawa Tengah. Total hartanya selama menjabat, yaitu sebesar Rp 2.264.737.168 per 1 April 2016.

Selanjutnya, Qohar dimutasi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam jabatan yang sama sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Jumlah kekayaannya selama tiga tahun berturut-turut sebesar Rp 2.821.519.304 pada 2018, Rp 3.357.110.956 pada 2019, dan Rp 3.682.198.724 pada 2020.

Pada 2021, Qohar mulai menduduki kursi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dengan harta Rp 4.528.002.972. Setahun kemudian, dia dipindahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan kekayaan mencapai Rp 5.263.005.080 pada 2022.

Terakhir, LHKPN yang dilaporkan Qohar sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada 31 Januari 2024 menunjukkan jumlah harta sebesar Rp 5.604.202.160, dengan rincian sebagai berikut:

-Tanah dan bangunan: Rp 4.418.000.000.

-Alat transportasi dan mesin: Rp 314.500.000.

-Harta bergerak lainnya: Rp 5.000.000.

-Surat berharga: -

-Kas dan setara kas: Rp 1.016.702.160.

-Harta lainnya: -

-Utang: Rp 150.000.000.

1. Tanah dan Bangunan

Berikut rincian tanah dan bangunan milik Abdul Qohar:

-Tanah dan bangunan seluas 145/145 meter persegi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dari hibah tanpa akta Rp 210.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 255/150 meter persegi di Malang dari hasil sendiri Rp 1.100.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 293/293 meter persegi di Malang dari hasil sendiri Rp 860.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 120/70 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 195.000.000.

-Tanah seluas 1.877 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 50.000.000.

-Tanah seluas 2.563 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 53.000.000.

-Tanah seluas 1.575 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 45.000.000.

-Tanah seluas 2.160 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 55.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 200/300 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 1.200.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 117/117 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 650.000.000.

2. Alat Transportasi

Sementara kendaraan milik Abdul Qohar meliputi:

-Mobil Toyota Jeep (2018) dari hasil sendiri Rp 310.000.000.

-Motor Honda (2017) dari hasil sendiri Rp 4.500.000.

Jakarta -

Pada hari-hari pertamanya menjabat, Presiden Prabowo Subianto sudah terang-terangan ingin melawan keberadaan judi online (judol) di Indonesia. Terbaru, hal tersebut ia ungkapkan pada Rabu (23/10) lalu di Istana Presiden. Ia mengatakan jika judul adalah salah satu ancaman besar, perlu sinergi dari banyak pihak untuk memberantasnya.

"Ini harus ditopang penegakan hukum yang tidak ragu-ragu saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Badan Intelijen Negara. Fokus ancaman berat kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi," ujar Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (23/10).

Saat ini, paparan judol tidak hanya berkutat di kalangan masyarakat saja melainkan merambah hingga lingkungan kementerian. Terbaru, Salah seorang PNS Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) ditangkap terkait judol. Sementara itu, hari ini polisi melakukan penggeledahan di kawasan Bekasi sebagai pengembangan atas penangkapan tersebut.

Terkait penangkapan pelaku judol di lingkungannya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mendukung penuh proses hukum pemberantasan judol. Dikutip dari detikInet, Angga menyebut Presiden Prabowo telah memerintahkan pemberantasan judi online. Perintah tersebut demi melindungi rakyat.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami mendukung semua proses hukum pemberantasan judi online demi melindungi rakyat," ujar Angga kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Besarnya perputaran uang judol di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan. Hal ini dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan laporan tersebut, perputaran uangnya bisa mencapai angka 100 triliun rupiah sepanjang semester I-2024. PPATK juga mencatat transaksi dari judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun.

Besarnya nilai transaksi ini disinyalir merupakan efek dari promosi judol besar-besaran yang dilakukan lewat berbagai cara, khususnya melalui media sosial. Terkait hal ini, Gunawan, pelaku joget Sadbor yang baru-baru ini viral di TikTok pun dicokok polisi. Penangkapan yang terjadi pada Kamis (31/10) ini dilakukan karena Gunawan dicurigai melakukan promosi judol di sela-sela dirinya berjoget. Berdasarkan laporan detikJabar, hingga saat ini Gunawan beserta sejumlah rekannya masih ditahan oleh polisi untuk menjalani sejumlah pemeriksaan.

Kapolres Sukabumi AKBP Samian membenarkan soal kabar tersebut. Menurutnya konten kreator tersebut masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim.

"Benar, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan," ujar Samian.

Pemerintah sebenarnya telah bertekad lama dalam menumpas judi online. Meski demikian, hingga akhir era Jokowi pun kasus judol tidak pernah hilang dari Indonesia. Lalu, bagaimana promosi judi online berkamuflase untuk masuk ke pikiran masyarakat? Diskusinya bersama Redaktur detikFinance. Ikuti juga berita terkini tentang infiltrasi judol lewat media sosial dalam Indonesia Detik Ini.

Beralih ke topik lain, segmen d'hattrick minggu ini akan banyak membahas soal Manchester United. Bukan hanya prediksi jelang pertandingan melawan Chelsea pada akhir pekan ini, tetapi juga melihat kembali keputusan manajemen saat memecat Erik Ten Hag. Tidak hanya itu, d'Hattrick juga akan membahas tentang kontroversi Ballon D'or.

Dalam episode ini, d'Hattrick akan menghadirkan Managing Director PT. Garuda Sepakbola Indonesia terkait sistem baru pembelian tiket pertandingan sepakbola nasional. Apa tujuannya? Bagaimana mekanismenya? Ikuti ulasan lengkapnya dalam d'Hattrick.

Pada penghujung sore nanti, detikSore akan menghadirkan sosok di balik bapak2id. Bagaimana cara mereka untuk membentuk komunitas sehat di dunia maya? Apa saja tantangannya? Temukan jawabannya dalam Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

(far/far)

Jakarta -

Sebanyak 537 perusahaan sawit bakal didenda. Denda itu tengah dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kalau potensi dendanya sedang dihitung oleh BPKP. Kami minta BPKP menghitung," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Nusron pun membeberkan munculnya persoalan tersebut. Dia mengatakan, dalam Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 42 dijelaskan, orang yang boleh budidaya menanam tanaman pekebunan adalah orang yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak atas tanah.

Namun, pada 27 Oktober 2016 pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, ketentuan 'dan/atau' berubah menjadi 'dan'.

Dengan demikian, setiap yang menanam kelapa sawit harus memiliki izin usaha perkebunan dan hak guna usaha.

"Nah, akibat keputusan itu ada 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak punya HGU. Berarti sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Selama 8 tahun ya. Selama 8 tahun yang bersangkutan itu menanam di atas tanah negara tanpa izin," terangnya.

Nusron menambahkan permasalahan tersebut yang tengah dikonsultasikan ke Jaksa Agung.

"Apakah orang menanam di atas tanah negara jutaan hektar selama 8 tahun itu masuk perbuatan melanggar hukum atau tidak. Nah, kemudian yang sudah kadung menanam, mereka ini dendanya dikenakan berapa? Apakah sifatnya dendanya itu bagi hasil? Apakah dendanya dihitung sewa? Selama 8 tahun atau bagaimana? Kita serahkan sama juru hitungnya BPKP," terangnya.

(acd/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan.

Tom Lembong diduga terlibat dalam perizinan impor gula yang disinyalir merugikan negara, bersama dengan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) periode 2015-2016, yang berinisial CS.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar, dalam konferensi pers pada Selasa malam (29/10), menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan cukup bukti yang menguatkan adanya tindak pidana korupsi.

Menurut Abdul Qohar, kasus ini bermula pada 2015 saat Kementerian Perdagangan yang dipimpin Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton untuk PT AP, yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih.

Pemberian izin ini dinilai tidak sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian maupun keputusan rapat koordinasi antar-kementerian, yang kala itu menyatakan Indonesia mengalami surplus gula, sehingga seharusnya tidak diperlukan impor.

Lantas, siapakah Tom Lembong?

Tom Lembong sendiri dikenal sebagai politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Pria kelahiran 4 Maret 1971 ini mengawali kariernya di perusahaan-perusahaan keuangan terkemuka seperti Deutsche Bank dan Morgan Stanley.

Setelah berkarier di luar negeri, Tom kembali ke Indonesia dan terlibat dalam restrukturisasi perbankan nasional melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Division Head dan Senior Vice-President.

Pasca pengabdiannya di BPPN, Tom Lembong memperluas pengalaman dengan bergabung di Farindo Investments, serta menjadi CEO dan Managing Partner di Quvat Capital, sebuah perusahaan investasi yang berfokus di Asia Tenggara.

Kiprahnya di dunia bisnis juga tecermin dalam posisinya sebagai presiden komisaris PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex), yang kini lebih dikenal sebagai CGV Cinemas.

Nama Tom Lembong mulai dikenal luas di tanah air saat ia diangkat menjadi Menteri Perdagangan oleh Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja pada 2015-2016.

Setelahnya, ia direshuffle dan menempati posisi sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

Selain sebagai pejabat publik, ia juga terkenal sebagai penulis beberapa pidato penting Presiden Jokowi yang menarik perhatian dunia, termasuk pidato "Game of Thrones" di pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018, serta pidato bertema "Thanos" yang disampaikan di Forum Ekonomi Dunia.

Pidato-pidato ini tidak hanya viral tetapi juga memperkenalkan perspektif baru Indonesia dalam menyikapi perkembangan geopolitik global.

Pada Pilpres 2024, Tom Lembong menjadi bagian dari tim sukses (timses) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dia menjabat Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Tim Amin).

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin masih menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Hal tersebut terpotret dari survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.

Kejagung berada di urutan ketiga setelah institusi presiden dan TNI. Kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 75%, paling tinggi dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

"Kalau kita cek, TNI masih paling tinggi yang dipercaya (96%), disusul institusi presiden sekitar 86%, kemudian Kejaksaan Agung 75%," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei Keyakinan dan Ekspektasi Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Minggu, 27 Oktober 2024.
Di bawah Kejagung, ada pengadilan dengan tingkat kepercayaan publik sekitar 73%, Polri 69%, Mahkamah Konstitus (MK) 68% dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 65%.

Sementara itu, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, mengapresiasi capaian Kejagung sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Ia mengingat, bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah menyatakan soal komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

"Jaksa Agung itu bagus, bilang kalau memberantas korupsi harus dari kepalanya. Orang nomor satunya. Saya pikir kalau seorang Jaksa Agung bisa ngomong begitu, kita para menteri juga harus bisa memberi contoh itu," kata politikus Partai Gerindra yang juga hadir dalam rilis survei.

Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada periode 10-15 Oktober 2024. Populasi survei seluruh warga negara Indonesia di Survei Nasional yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.200 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)