JAKARTA, KOMPAS.com - Memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah, Jaksa AgungST Burhanuddin menegaskan bahwa dia tidak segan menindak jajarannya yang tidak melakukan perintahnya.

Burhanuddin memerintahkan para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang hadir untuk memperbaiki sistem setelah menangani tindak pidana korupsi di daerah.

Menurut Burhanuddin, perbaikan sistem diperlukan karena tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah dari tahun ke tahun memiliki pola yang sama terkait anggaran.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa perbaikan sistem pada pemerintah daerah perlu dilakukan agar tindak pidana korupsi tidak terulang terus.

"Tolong untuk para Kajari, Kajati, lakukan penindakan dan setelah penindakan, berikan mereka perbaikan sistemnya. Karena, dari tahun ke tahun korupsi yang terjadi adalah tetap itu-itu saja," kata Burhanuddin dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Saya minta para Kajari, Kajati setelah kalian melakukan pemberkasan, kalian melakukan persidangan, setelah keputusan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, lakukan perbaikan sistemnya. Sistem-sistem itu jangan sampai terulang,” ujarnya lagi.

Setelah itu, Burhanuddin langsung meminta kesanggupan para Kajari dan Kajati yang hadir melakukan perintahnya terkait perbaikan sistem tersebut.

"Kajari, Kajati sanggup?” tanya Burhanuddin yang dijawab “Sanggup” oleh para jaksa yang hadir.

Tak hanya sekadar berbicara, Burhanuddin menegaskan bahwa dirinya tak segan menindak jaksa yang tidak menjalankan perintahnya.

“Lakukan itu, dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang akan saya tindak,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Burhanuddin menyampaikan, tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika seseorang yang dipilih rakyat untuk menjabat jabatan strategis, tidak piawai mengelola keuangan pemerintah.

Menurut dia, mengelola anggaran daerah yang mencapai Rp 1-2 miliar adalah tugas berat bagi mereka yang baru pertama kali menduduki jabatan strategis. Sebab, sebelumnya tidak pernah mengelola keuangan sebanyak itu.

Di situlah, dikatakan Burhanuddin kerap terjadi tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di daerah.

"Ini lah yang menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi karena ia tidak mengerti apa yang harus saya lakukan setelah menerima uang-uang itu. Itulah yang saya sampaikan kepada Jaksa di daerah-daerah untuk berhati-hati menahan ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin meminta Kajari dan Kajati memperbaiki sistem pada pemerintahan daerah agar tindak pidana korupsi yang sama tidak terulang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya pemberantasan korupsi yang dimulai dari diri sendiri sebelum menyebar ke orang lain.

Dalam acara rapat koordinasi nasional yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Kamis (7/11/2024), ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin yang bersih akan memengaruhi perilaku bawahannya.

Sebaliknya, Burhanuddin menegaskan, jika seorang pemimpin terlibat dalam korupsi, maka bawahannya pun akan cenderung melakukan tindakan yang sama.

"Pemberantasan korupsi kita mulai dari diri sendiri. Jadi seorang pimpinan di daerah atau di manapun, jika pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela," ujar Jaksa Agung.

"Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok, ingat itu," imbuhnya.

Ia mengajak semua pihak, terutama pejabat negara, untuk berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, termasuk kepala daerah.

Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan.

"Pak Presiden menyampaikan bahwa busuknya ikan itu dimulai dari kepala. Artinya, kalau kepalanya bersih, insya Allah sampai ujungnya juga bersih. Mari kita bersama-sama untuk menjadi pimpinan yang baik, jujur, dan berintegritas," tuturnya.

Burhanuddin juga meyakini bahwa seorang pemimpin yang memiliki jiwa jujur dan integritas akan mampu menindak anak buahnya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

"Tetapi bila pimpinannya juga korup, dia tidak akan mau dan tidak akan mampu untuk menindak anggotanya," jelasnya.

Untuk diketahui, peserta yang hadir dalam acara Rakornas ini mencapai 5.360 orang, yang terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, eselon I, dan wakil kementerian dan lembaga.

Lalu, 496 orang jajaran Forkopimda tingkat provinsi, termasuk 38 gubernur, KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

Serta, jajaran Forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, 98 wali kota, dan 38 gubernur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil ST Burhanudin menjadi sorotan setelah kembali ditunjuk menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto.

Pengumuman Burhanuddin menjadi anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disampaikan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

ST Burhanuddin dilahirkan di Cirebon pada 17 Juli 1954. Dia adalah sosok yang mengabdikan hidupnya di dunia hukum.

Setelah menyelesaikan pendidikan hukum pidana di Universitas Diponegoro pada 1983, ia melanjutkan pendidikan magister manajemen di Universitas Indonesia pada 2001 dan meraih gelar doktor dari Universitas Satyagama pada 2006.

Karier adik politikus PDI-P TB Hasanuddin itu di Kejaksaan Agung dimulai pada 1991 setelah menyelesaikan Pendidikan Pembentukan Jaksa.

Ia meniti kariernya dengan menduduki berbagai posisi penting, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri di Jambi dan Cilacap, hingga Asisten Pengawasan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Pada 2010, ia diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Namanya semakin dikenal saat menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDatun), di mana ia berhasil menangani kasus Yayasan Supersemar dengan nilai aset mencapai Rp 4,4 triliun.

Pada 2019, ia diangkat sebagai Jaksa Agung menggantikan Muhammad Prasetyo.

Selain berkarier di Kejaksaan, ST Burhanuddin juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero) sejak 2015.

Harta kekayaan

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2022, Burhanuddin memiliki total kekayaan sebesar Rp 10,8 miliar.

Kekayaannya terdiri dari dua tanah dan bangunan di Bandung Barat dan Tangerang Selatan senilai Rp 4,6 miliar, serta dua kendaraan, yaitu Toyota Celica Minibus 2002 dan Hummer Minibus 2010.

Selain itu, ia memiliki harta bergerak senilai Rp 353 juta dan kas sebesar Rp 5,1 miliar.

Dalam laporan tersebut, Burhanuddin tidak memiliki utang.

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mencatatkan kinerja yang gemilang, sehingga BRI mendapatkan sejumlah pengakuan internasional. Hal itu tak lepas dari peran Direktur Utama BRI Sunarso yang berhasil membawa perseroan melewati berbagai tantangan.

Sunarso sukses menavigasi transformasi di BRI dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Atas dasar tersebut, detikcom menobatkan Sunarso sebagai CEO of The Year pada ajang detikcom Awards 2024 yang digelar di The Westin Jakarta, Kamis (17/10/2024). Di samping penghargaan yang diterima Sunarso, BRI juga mendapatkan penghargaan BRImo sebagai Pemasaran Mobile Banking Paling Inovatif Pada Segmen Premium.

"Saya percaya bahwa pelaut yang handal tidak dilahirkan oleh laut yang tenang melainkan gelombang ombak yang ganas. Begitu juga BRI dalam situasi tidak mudah kita lakukan transformasi di dua arah digital dan culture," kata Sunarso dikutip dari siaran pers, Jumat (18/10/2024).

BRI tercatat mendapatkan beberapa pengakuan dan penghargaan bergengsi di level internasional. Misalnya pada Kamis (13/06) BRI dinobatkan oleh Forbes sebagai perusahaan terbesar dalam daftar The Global 2000. Forbes International mencatat BRI unggul dengan penjualan sebesar US$ 14,95 miliar, laba US$ 3,6 miliar, aset US$ 125,45 miliar dan nilai pasar sebesar US$ 46,5 miliar.

Forbes Global 2000 tahun 2024 memuat data kinerja perusahaan dalam 12 bulan terakhir hingga 17 Mei 2024. Pada daftar tersebut, BRI menempati peringkat 308 dunia, mengungguli perusahaan multinasional lain seperti Starbucks, Renault, hingga Uber dan Nissan Motor.

Selanjutnya pada Selasa (18/06), Fortune mengumumkan daftar Fortune Southeast Asia 500 untuk pertama kalinya. Daftar ini berisikan 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang dinilai berdasarkan revenue, profit dan aset. Dalam daftar Fortune Southeast Asia 500, prestasi kembali diraih oleh BRI. Perseroan menduduki peringkat pertama untuk industri keuangan di Indonesia.

Di Asia Tenggara, BRI menduduki peringkat 4 untuk kategori keuangan dan berada di peringkat 15 di antara 500 perusahaan dalam daftar tersebut. Sunarso mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya atas penghargaan tersebut.

"Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan good corporate governance yang baik dijalankan dengan landasan profesionalitas yang tinggi maka akan membentuk ketangguhan," jelasnya.

Event detikcom Awards 2024 sendiri mengusung tema"Shaping a New Era: Innovation, Adaptation, and Transformation For Better Indonesia" yang mencerminkan pentingnya perubahan dan inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Ajang penghargaan ini memberikan apresiasi kepada individu, merek, dan institusi di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang, termasuk ekonomi, teknologi, dan keberlanjutan.

Selain mengucapkan terima kasih kepada pihak detikcom, Sunarso juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada nasabah dan pekerja BRI.

"Pencapaian & penghargaan tersebut saya dedikasikan kepada seluruh nasabah BRI, utamanya untuk pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, serta seluruh insan BRILiaN (pekerja BRI) yang telah memberikan kontribusi terbaiknya," jelasnya.

Acaradetikcom Awards 2024berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor pemerintahan dan industri. Beberapa tamu undangan yang hadir merupakan Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranyaMenteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono,Menteri Investasi Rosan Roeslani,Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia,Jaksa Agung ST Burhanuddin,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita,Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, sertaKepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Acara ini juga turut dihadiri olehChairman CT Corp Chairul Tanjung.

(prf/ega)

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan upacara perdana hari lahir Kejaksaan RI baru terlaksana pada ulang tahun yang ke-79 yang jatuh pada hari ini, Senin (2/9/2024).

Burhanuddin menyampaikan upacara perdana Harlah Kejaksaan RI itu baru dilaksanakan setelah diberlakukannya Keputusan Jaksa Agung Nomor 196 Tahun 2023.

"Saat ini, Kejaksaan genap 79 tahun. Meski demikian, upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan baru pertama kali kita selenggarakan," kata Burhanuddin dalam amanatnya sebagai inspektur upacara Harlah ke-79 Kejaksaan RI di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dia menambahkan penetapan harlah Kejaksaan RI ini tidak ditentukan secara tiba-tiba. Sebab, dalam hal ini Kejaksaan RI telah menggandeng ahli sejarah hingga mengumpulkan arsip nasional yang tersebar di dalam maupun luar negeri.

Menurutnya, memperingati hari lahir memiliki sejumlah urgensi seperti sejarah pendirian Kejaksaan saat awal kemerdekaan; meningkatkan kesadaran masyarakat soal penegakan hukum; hingga pengingat bahwa Kejaksaan dilahirkan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan.

Di lain sisi, Burhanuddin juga meluruskan bahwa Hari Bakti Adhyaksa (HBA) yang selalu diselenggarakan setiap 22 Juli, berbeda dengan hari lahir Kejaksaan.

Pasalnya, HBA ini yang mulai diperingati sejak 1960 merupakan hari di mana Kejaksaan dari Departemen Kehakiman dan menjadi lembaga mandiri. Hal ini tertuang dalam Keppres Nomor 204 Tahun 1960.

"Padahal Kejaksaan lahir jauh sebelum itu, ingat jauh sebelum HBA itulah. Berbeda dengan hari lahir, HBA mulai kita peringati sejak tanggal 22 Juli 1960 pada tanggal tersebut terjadi perubahan mendasar pada struktur kelembagaan Kejaksaan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin menegaskan penegakan hukum yang dilakukan korps Adhyaksa tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Hal tersebut disampaikan dalam amanatnya sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari lahir ke-79 Kejaksaan RI di Lapangan Badiklat, Ragunan Jakarta Selatan, pada Senin (2/9/2024).

"Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan di negara ini, sekaligus sebagai simbol kedaulatan penuntutan, tentu tidak boleh ada kekuatan lain yang dapat mengintervensi atau mengarahkan proses hukum yang kita tidak sejalan," kata Burhanuddin.

Dia menambahkan bahwa tugas kejaksaan sebagai penuntut umum tertinggi sekaligus pengacara negara tidaklah mudah. Sebab, masih ada sejumlah tantangan kejaksaan di era modern saat ini.

Namun demikian, Burhanuddin mengimbau kepada seluruh jajarannya agar memiliki sikap tegas untuk menjaga independensi di setiap tindakannya.

"Oleh karenanya, dalam menjalankan tugas ini, saya paham benar bahwa kita akan menemui banyak sekali tekanan, hambatan, maupun godaan. Kita harus teguh berpegang pada prinsip integritas, personalisme, dan kejujuran," imbuhnya.

Adapun, JA menegaskan bahwa pencapaian korps Adhyaksa sebagai lembaga hukum di Tanah Air memiliki catatan cemerlang selama lima tahun terakhir.

Kendati demikian, pucuk pimpinan pada Kejaksaan RI itu mengingatkan agar jajarannya tidak cepat berpuas diri.

"Pencapaian baik di Kejaksaan selama ini, jangan sampai membuat kita berpuas diri. Tantangan masa depan masih banyak. Oleh karena itu, saya mengingatkan seluruh jajaran kejaksaan, pusat hingga daerah, untuk terus-terus menjaga kepercayaan publik ini," pungkas JA.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mempromosikan terhadap Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kuntadi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung.

Mutasi Kuntadi itu termaktub dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI No.180/ 2024 tertanggal 9 Agustus 2024. Selain Kuntadi, Burhanuddin juga turut melakukan mutasi dan rotasi terhadap 25 pejabat setingkat eselon II.

"Dirdik Jampidsus Kuntadi memiliki jabatan baru sebagai Kajati Lampung," dalam surat keputusan JA, dikutip Senin (12/8/2024).

Kemudian, jabatan yang ditinggalkan Kuntadi bakal diisi oleh Direktur Penuntutan Jampidsus Abdul Qohar. Sementara, kursi jabatan Direktur Penuntutan Jampidsus itu akan dijabat Sutikno.

Sutikno yang sebelumnya merupakan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kini posisi tersebut diisi oleh Danang Suryo Wibowo.

Adapun, Burhanuddin juga menunjuk Basuki Sukardjono sebagai Direktur Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Selain itu, I Dewa Gede Wirajana yang sebelumnya menjabat Wakajati Jawa Barat, saat ini telah memiliki posisi baru sebagai Kajati Gorontalo.

Di samping eselon II, Jaksa Agung juga telah melakukan rotasi terhadap 328 pejabat setingkat eselon III melalui Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-11653/C/08/2024.

Dalam hal ini, Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Harli Siregar menyatakan bahwa mutasi dan rotasi ini merupakan bagian dari kebutuhan di tubuh Kejaksaan RI.

"Iya betul ada mutasi dan rotasi. Bagian dari kebutuhan organisasi, tour of duty dan tour of area," ujar Harli, Senin (12/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mempromosikan terhadap Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kuntadi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung.

Mutasi Kuntadi itu termaktub dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI No.180/ 2024 tertanggal 9 Agustus 2024. Selain Kuntadi, Burhanuddin juga turut melakukan mutasi dan rotasi terhadap 25 pejabat setingkat eselon II.

"Dirdik Jampidsus Kuntadi memiliki jabatan baru sebagai Kajati Lampung," dalam surat keputusan JA, dikutip Senin (12/8/2024).

Kemudian, jabatan yang ditinggalkan Kuntadi bakal diisi oleh Direktur Penuntutan Jampidsus Abdul Qohar. Sementara, kursi jabatan Direktur Penuntutan Jampidsus itu akan dijabat Sutikno.

Sutikno yang sebelumnya merupakan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kini posisi tersebut diisi oleh Danang Suryo Wibowo.

Adapun, Burhanuddin juga menunjuk Basuki Sukardjono sebagai Direktur Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Selain itu, I Dewa Gede Wirajana yang sebelumnya menjabat Wakajati Jawa Barat, saat ini telah memiliki posisi baru sebagai Kajati Gorontalo.

Di samping eselon II, Jaksa Agung juga telah melakukan rotasi terhadap 328 pejabat setingkat eselon III melalui Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-11653/C/08/2024.

Dalam hal ini, Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Harli Siregar menyatakan bahwa mutasi dan rotasi ini merupakan bagian dari kebutuhan di tubuh Kejaksaan RI.

"Iya betul ada mutasi dan rotasi. Bagian dari kebutuhan organisasi, tour of duty dan tour of area," ujar Harli, Senin (12/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin mengklaim pihaknya melalui direktorat tindak pidana khusus telah memulihkan keuangan negara Rp1,3 triliun selama semester I/2024.

"Bidang tindak pidana khusus, sepanjang semester I tahun 2024 telah melakukan penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp1,3 triliun," ujarnya di Jakarta Selatan, dikutip Selasa (23/7/2024).

Selain capaian itu, kata Burhanuddin, bidang tindak pidana khusus Kejagung saat ini juga tengah melakukan pengusutan mega korupsi tata kelola timah di Bangka Belitung dengan kerugian mencapai Rp300 triliun.

Selanjutnya, Burhanudin menyampaikan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan telah berhasil melakukan penyelamatan Keuangan Negara melalui jalur perdata sebesar Rp23 triliun.

"Bidang perdata dan tata usaha juga telah berhasil menyelamatkan emas seberat 107 ton, serta pemulihan keuangan negara sebesar Rp636 miliar," imbuh Burhanuddin.

Sementara itu, JA juga mencatat pada Badan Pemulihan Aset telah melaksanakan pemulihan aset yaitu penjualan lelang untuk optimalisasi PNBP, alih status penggunaan, pemanfaatan dan hibah barang milik negara senilai Rp196 miliar. Jumlah itu terhitung selama Desember 2023-Juni 2024.

Adapun, Burhanuddin juga merinci pencapaian lain korps Adhyaksa pada 2024 pada bidang lain. Misalnya, bidang intelijen telah melakukan kegiatan pengamanan pembangunan strategis sebanyak 258 proyek per Juli 2024.

Selain itu intelijen juga telah melakukan penangkapan buronan sebanyak 73 orang selama Januari-Juni 2024. Selanjutnya, pada pidana umum, kejaksaan telah menangani sebanyak 46.300 perkara hingga tahap eksekusi eksekusi.

Kemudian, Burhanuddin juga menyampaikan penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif sejak diundangkannya beleid tentang keadilan restoratif telah dilakukan sebanyak 5.482 perkara.

"Bidang Pidana Militer, sejak Agustus 2023 sampai Juni 2024, telah melaksanakan fungsi koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat sebanyak 118 kegiatan, yang terdiri dari 59 Penindakan, 40 Penuntutan dan Eksekusi sejumlah 19 perkara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin mengklaim pihaknya melalui direktorat tindak pidana khusus telah memulihkan keuangan negara Rp1,3 triliun selama semester I/2024.

"Bidang tindak pidana khusus, sepanjang semester I tahun 2024 telah melakukan penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp1,3 triliun," ujarnya di Jakarta Selatan, dikutip Selasa (23/7/2024).

Selain capaian itu, kata Burhanuddin, bidang tindak pidana khusus Kejagung saat ini juga tengah melakukan pengusutan mega korupsi tata kelola timah di Bangka Belitung dengan kerugian mencapai Rp300 triliun.

Selanjutnya, Burhanudin menyampaikan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan telah berhasil melakukan penyelamatan Keuangan Negara melalui jalur perdata sebesar Rp23 triliun.

"Bidang perdata dan tata usaha juga telah berhasil menyelamatkan emas seberat 107 ton, serta pemulihan keuangan negara sebesar Rp636 miliar," imbuh Burhanuddin.

Sementara itu, JA juga mencatat pada Badan Pemulihan Aset telah melaksanakan pemulihan aset yaitu penjualan lelang untuk optimalisasi PNBP, alih status penggunaan, pemanfaatan dan hibah barang milik negara senilai Rp196 miliar. Jumlah itu terhitung selama Desember 2023-Juni 2024.

Adapun, Burhanuddin juga merinci pencapaian lain korps Adhyaksa pada 2024 pada bidang lain. Misalnya, bidang intelijen telah melakukan kegiatan pengamanan pembangunan strategis sebanyak 258 proyek per Juli 2024.

Selain itu intelijen juga telah melakukan penangkapan buronan sebanyak 73 orang selama Januari-Juni 2024. Selanjutnya, pada pidana umum, kejaksaan telah menangani sebanyak 46.300 perkara hingga tahap eksekusi eksekusi.

Kemudian, Burhanuddin juga menyampaikan penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif sejak diundangkannya beleid tentang keadilan restoratif telah dilakukan sebanyak 5.482 perkara.

"Bidang Pidana Militer, sejak Agustus 2023 sampai Juni 2024, telah melaksanakan fungsi koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat sebanyak 118 kegiatan, yang terdiri dari 59 Penindakan, 40 Penuntutan dan Eksekusi sejumlah 19 perkara," pungkasnya.

Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan telah menjatuhkan sanksi ke 48 anak buahnya yang melakukan pelanggaran. Jumlah itu dihimpun sejak Januari hingga Juni 2024.

"Bidang Pengawasan, sampai dengan Juni 2024 telah melakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 48 pegawai," ujar Burhanuddin di Kantor Badan Diklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024.

Burhanuddin tak memerinci ihwal berbagai pelanggaran tersebut. Dia hanya memerinci terkait jumlahnya.

Baca juga: Jaksa Agung: Masyarakat Kerap Pesimistis Terhadap Kinerja Penegak Hukum

Sebanyak empat pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan. Kemudian, 20 pegawai dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.
"(Selanjutnya) 24 pegawai dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat," ungkap Burhanuddin.

Burhanuddin juga mengaku mendorong para jaksa menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui bidang pengawasan. Kepatuhan LHKPN disebut lebih dari 90 persen.

"Bidang Pengawasan juga mampu mendorong tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan LHKPN sebesar 97,5 persen," ujar dia.

(ABK)

Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp1,3 triliun sepanjang Semester I 2024. Penyelamatan uang negara itu didapat dari bidang tindak pidana khusus.

"Bidang tindak pidana khusus, sepanjang Semester I tahun 2024 telah melakukan penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp1,3 triliun," kata Burhanuddin di Badan Diklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024.

Pada bidang ini, Burhanuddin menuturkan pihaknya juga sedang mengungkap penanganan perkara mega korupsi tata kelola pertambangan timah. Total kerugiannya kerugian total sebesar Rp300 triliun.
"Terbagi menjadi kerugian negara sebesar Rp29 triliun dan kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun," jelas Burhanuddin.

Baca juga: Hari Bhakti Adhyaksa, Jaksa KPK Janji Berantas Korupsi Sepenuh Hati

Dia juga mengungkapkan bahwa pada Bidang Tindak Pidana Umum, penyelesaian penanganan perkara hingga tahap eksekusi sebanyak 46.300 perkara sampai pada Juni 2024. Sedangkan, penanganan tahap dua sebanyak 55.202 perkara.

Selanjutnya, penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 5.482 perkara. Korps Adhyaksa juga membentuk 4.617 Rumah Restorative Justice.

"Dn Balai Rehabilitasi NAPZA (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) sebanyak 112 balai rehabilitasi," ucap Burhanuddin.

(ABK)