Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI menyetujui pagu anggaran 2025 untuk tiga lembaga yang menjadi mitra kerja, yaituBadan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Persetujuan itu diberikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Badan Narkotika Nasional atas pagu anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp2,45 triliun,” ujar Pangeran saat membacakan kesimpulan RDP di DPR, Senin (9/9/2024).

Selanjutnya, Komisi III DPR RI, kata Pangeran, dapat menerima penjelasan Sestama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atas pagu anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp626,3 miliar.

“Dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp650 miliar sekian, sehingga menjadi Rp877 miliar sekian,” lanjut dia.

Terakhir, Komisi III DPR RI juga dapat menerima penjelasan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atas Pagu Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp354,5 miliar

Dia mengatakan untuk proses berikutnya, Komisi III akan menyampaikan hasil rapat pembahasan anggaran 2025 ini kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

“Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan anggaran 2025 kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan,” tutup Pangeran.

Dalam rapat tersebut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya lega atas keputusan Komisi III DPR RI.

“Alhamdulillah setuju. Terima kasih banyak,” tutur Ivan.

Dalam rapat tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan anggaran Rp354,5 miliar akan terbagi sebesar Rp126,2 miliar untuk membiayai program pencegahan dan pemberantasan TPPU serta TPPT.

“Kedua, [untuk] program dukungan manajemen sebesar Rp228,3 miliar,” kata dia.

PPATK berkomitmen, lanjut Ivan, akan menggunakan anggaran tersebut guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK.

“Serta meningkatkan kinerja dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU [Tindak Pidana Pencucian Uang], TPPT [Tindak Pidana Pendanaan Terorisme], dan PPSPM [Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal],” pungkasnya. (Annisa Nurul Amara)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi anggaran belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) yang meningkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Peningkatan itu dinilai sesuatu yang normal.

"Itu pertumbuhan normal itu, normal aja," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, total belanja pegawai K/L tahun depan direncanakan Rp 513,22 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan total belanja pegawai K/L 2024 senilai Rp 460,86 triliun.

Jumlah itu terdiri dari belanja pegawai K/L dan belanja pegawai non K/L. Khusus belanja pegawai K/L untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara, nilainya juga meningkat dari Rp 285,80 triliun di 2024 menjadi Rp 297,71 triliun di 2025.

Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; serta melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas.

"Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi Aparatur Negara; dan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan new growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan," imbuhnya.

Anggaran Sudah Memperhitungkan Gaji PNS Naik

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan APBN 2025 sudah didesain untuk kenaikan gaji ASN. Hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru," kata Isa saat ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Sayangnya Isa tidak membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN yang disiapkan dalam RAPBN 2025. Termasuk kepastian waktu penyampaiannya ada di Prabowo.

"Jadi kapannya, berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo," ujar Isa.

Isa membeberkan bahwa pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN termasuk TNI/Polri.

"Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, kemudian integritas mereka dan sebagainya," ucap Isa.

Simak Video: Jokowi Sebut Tukin PNS Ditentukan dari Pembelian Produk Lokal

[Gambas:Video 20detik]