IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran Pemilu 2024 per 1 Agustus 2024 mencapai Rp29,8 triliun.

"Realisasi itu sekitar 78 persen dari pagu Rp38,2 triliun," jelas Menteri Keuangan Sri Muyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Sri Mulyani merinci, anggaran yang disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp27,1 triliun untuk digunakan sebagai honorarium badan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan operasional.

Anggaran ini juga digunakan untuk honorarium pengawas, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan operasional peengawas.

Kemudian melalui 14 Kementerian/Lembaga sebesar Rp2,7 triliun untuk digunakan pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyaraat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, koordinasi pelayanan pemilu serentak, pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik, dan supervisi penyelesaian permasalahan hukum.

Selanjutnya dana ini juga digunakan untuk desiminasi informasi pemilu serentak, pemantauan persidangan perkara pemilu, pengawasan atas akuntabilitas pemilu dan pilkada, layanan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaran pemilu serta keamanaan siber dalam pelaksanaan pemilu.

Dengan realisasi ini, maka alokasi anggaran pemilu sejak 2022 sampai dengan 2024 mencapai Rp71,2 triliun. Rinciannya, realisasi 2022 sebesar Rp31 triliun, pada 2023 sebesar Rp29,9 triliun, dan 2024 sebesar Rp38,2 triliun.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta merilis pemetaan kerawanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 pada Kamis (1/8/2204).

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin menjelaskan, pihaknya memetakan tiga kategori kerawanan yaitu tinggi (skor 75-100), sedang (25-74), dan rendah (0-24). Bawaslu memetakan isu ke dalam tiga kategori itu dengan berkaca dengan pengalaman Pilkada 2017, Pemilu 2019, dan Pemilu 2024 di DKI Jakarta.

Hasilnya, ada delapan isu yang masuk ke dalam kerawanan tinggi.Pertama, adanya materi kampanye yang bermuatan SARA di tempat umum.

Kedua, adanya kampanye yang bermuatan SARA di media sosial.Ketiga, adanya himbauan dan/atau tindakan untuk menolak calon tertentu dari tokoh/kelompok tertentu.

Keempat, adanya tindakan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kelima, adanya keberatan dari perwakilan calon peserta pemilu pada saat kampanye.

Keenam, adanya materi hoaks di media sosial.Ketujuh, adanya penghitungan suara ulang.Kedelapan, adanya mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak di hari pemungutan suara.

Burhanuddin pun menjelaskan, pemetaan kerawanan tersebut untuk memutakhirkan informasi berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi yang berlangsung di provinsi DKI Jakarta.

"Pemetaan kerawanan pemilihan ini sebagai langkah awal untuk membaca potensi pelanggaran di wilayah DKI Jakarta berdasarkan informasi mutakhir," jelas Burhanuddin ketika memaparkan hasil pemetaan kerawanan di Redtop Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).