Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS usai unggul dari kompetitornya di Pilpres, Kamala Harris. Kemenangan Trump tersebut tentu berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pun membeberkan dampak kemenangan Trump tersebut terhadap perekonomian RI. Ia mengatakan pengaruh pertama yang akan dirasakan adalah dari sisi kebijakan. AS sebagai negara ekonomi terbesar di dunia akan mengalami perubahan sejumlah kebijakan karena adanya perbedaan pandangan Trump dengan pemerintahan Joe Biden.

"Itu juga nanti akan menimbulkan banyak sekali policy yang tentu berubah karena Presiden Trump didukung oleh Partai Republik, sedangkan yang saat ini Presiden Biden adalah dari Demokrat," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024) dilansir dari detikFinance.

Menurutnya, perang perdagangan antara AS dengan China juga menjadi perhatian. Dikhawatirkan perang antar dua negara raksasa ekonomi tersebut akan meningkat. Apalagi tensi geopolitik di beberapa negara juga belum usai.

"Beberapa perubahan di dalam policy telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market seperti ekspektasi terhadap penurunan pajak korporasi, adanya ekspansi belanja, kenaikan-kenaikan dari tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan Amerika terutama terhadap RRT juga diantisipasi," terang Sri Mulyani.

Ia menyebut salah satu pandangan Donald Trump yang berbeda dengan Biden adalah tentang perubahan iklim. Trump disebut Sri Mulyani lebih berkomitmen untuk penurunan CO2. Perbedaan kebijakan dan pandangan tersebut diprediksi akan mempengaruhi pergerakan harga minyak dunia.

"Terutama dari energi tentu akan memberikan dampak baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap trend ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change maupun energi," ungkapnya.

Selain terhadap kebijakan, bendahara negara tersebut juga mengatakan, kemenangan Donald Trump akan memberikan sentimen yang cukup kuat. Yang akan langsung terasa adalah pengaruhnya terhadap nilai tukar mata uang di dunia, termasuk rupiah.

Nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024, lanjutnya, telah menguat di level Rp 15.200. Meski sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed), namun kini dollar AS kembali perkasa.

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," tuturnya.

Sentimen-sentimen tersebut akan membuat rupiah tertekan. Rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

Video: Akankah Elon Musk Masuk Kabinet Donald Trump?

Video: Akankah Elon Musk Masuk Kabinet Donald Trump?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan menangnya Donald Trump dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) memberikan sentimen cukup kuat. Kemenangan Trump berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang di dunia, termasuk Indonesia

Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024 telah menguat di level Rp 15.200. Kemudian sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Dengan banyaknya sentimen dan membuat rupiah tertekan, Sri Mulyani mengatakan, rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pernah mengkalkulasi berbagai kemungkinan terkait hasil Pilpres AS 2024. Termasuk jika hasilnya dimenangkan oleh Donald Trump.

"Perkembangan Pemilu di AS perhitungan sementaranya Trump itu unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Perry menyebut, jika Trump kembali menjadi Presiden AS maka kemungkinan penguatan mata uang dolar AS akan terus terjadi, seiring dengan kembali munculnya tren penguatan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR). Perang dagang juga diperkirakan masih berlanjut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tak sampai 5%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 4,95% pada kuartal III-2024.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III lebih rendah dari kuartal I-2024 yang sebesar 5,11% dan kuartal II-2024 sebesar 5,05%.

"Kuartal III dari perekonomian kita growth 4,95%. Kalau kita lihat komposisi pengeluaran dan agregat demand dan dari sisi produksi, konsumsi rumah tangga 4,91%, ini masih comparable dengan situasi Q II-2024," kata dia dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Secara rinci, dari sisi komponen pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,15%.

"Konsumsi rumah tangga PMTB sudah lebih 80% dari GDP. Jadi underlying masih kuat. Konsumsi pemerintah 4,62%, ekspor mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya 9,09%," terangnya.

Sebelumnya, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 sebesar 4,95% secara year on year (yoy). Demikian disampaikan oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2024).

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2024 bila dibandingkan triwulan III-2023 atau secara year on year tumbuh 4,95%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 2024 atau secara q to q tumbuh 1,5%" katanya.

Ekonomi kuartal III yang tumbuh 4,95% lebih rendah dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal sebelumnya. Sebelumnya diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I dan II 2024 masing-masing tumbuh 5,11% dan 5,05% (year on year).

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak mencapai Rp1.517,53 triliun per 31 Oktober 2024. Jumlah terbaru 'baru' mencapai 76,3% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Sebagai informasi, outlook penerimaan pajak sebesar Rp1.921,9 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp67 triliun dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang senilai Rp1.988,9 triliun.

Meski realisasinya belum memuaskan, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan angka tersebut patut disyukuri mengingatkan kondisi awal dan pertengahan tahun.

"Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," ujar Anggito dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia merincikan, penerimaan pajak tersebut berasal dari PPh non-migas sebesar Rp810,76 triliun atau baru setara 76,24% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pajak non-migas tersebut menurun 0,44%.

Lalu, dari PPN dan PPnBM yaitu sebesar Rp620,42 triliun atau setara 76,47% dari target. Secara tahunan, angka tersebut naik sebesar 7,87%.

Kemudian, setoran dari PBB dan pajak lainnya senilai Rp32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Secara tahunan, realisasi tersebut naik sebanyak 12,81%.

Terakhir dari PPh Migas mencapai Rp53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Secara tahunan, angka tersebut turun cukup drastis yaitu -8,97%.

"Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan di dalam PPN," ujar Anggito.

Kalau kita lihat, pergerakan nilai tukar kita sempat mengalami penguatan yang cukup baik sampai Oktober lalu, bahkan mencapai Rp15.200...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah akibat terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) masih lebih baik dibandingkan nilai tukar mata uang negara sejawat (peers).

“Dengan terpilihnya Trump, dolar AS mengalami penguatan dan rupiah tertekan. Tapi, rupiah kita kalau dibandingkan negara lain, baik negara G7 maupun G20, masih lebih baik,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2024 di Jakarta, Jumat.

Dolar AS mengalami apresiasi sebesar 3,13 persen, sementara rupiah terdepresiasi sebesar 2,68 persen (year-to-date/ytd).

Namun, depresiasi mata uang sejumlah negara lain lebih rendah dari rupiah, seperti peso Filipina yang terdepresiasi sebesar 5,69 persen, won Korea Selatan 6,79 persen, dan yen Jepang 7,78 persen.

“Kalau kita lihat, pergerakan nilai tukar kita sempat mengalami penguatan yang cukup baik sampai Oktober lalu, bahkan mencapai Rp15.200. Kemudian terjadi sentimen global, termasuk potensi Fed Fund Rate (FFR) akan diturunkan lagi dan terpilihnya Presiden Trump,” jelas dia.

Sementara itu, tren imbal hasil (yield) surat berharga negara (SBN) domestik cenderung sideways, karena masih terpengaruh oleh cukup tingginya ketidakpastian global.

Hingga Oktober, yield obligasi 10 tahun Indonesia mengalami penurunan. Namun kemudian sedikit meningkat pada minggu terakhir, di mana yield mencapai 6,76 persen. Sementara yield US Treasury dalam tren meningkat ke 4,4 persen.

“Selisih (spead) antara obligasi 10 tahun kita dengan US Treasury masih cukup rendah,” ujarnya.

Dari sisi aliran modal, pasar SBN mengalami aliran dana masuk (inflow) sebesar Rp14,98 triliun pada Oktober. Namun, pada November (sampai dengan 6 November), tercatat outflow sebesar Rp4,12 triliun karena adanya sentimen dari Pilpres AS.

Kendati begitu, secara ytd, pasar SBN mencatatkan inflow sebesar Rp39,40 triliun.

“Itu adalah kondisi perekonomian kita yang akan terus kita pantau, kita kelola terutama menjelang akhir tahun. Kita tentu akan mengikuti nanti perkembangan di kuartal-IV untuk APBN sendiri maupun perekonomian secara keseluruhan. Kita berharap nanti akan tetap terjaga sampai akhir tahun dalam posisi yang positif,” tutur Sri Mulyani.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sampai Oktober 2024 sebesar Rp 1.517,53 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,3% dari target tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengatakan realisasi penerimaan pajak itu telah mengalami perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun.

"Dari sisi perpajakan Anda lihat Rp 1.517,53 triliun itu 76,3% dari target. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penerimaan pajak yang berasal dari kelompok PPh non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target, turun 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh migas juga turun 8,97% dengan nilai terkumpul Rp 53,70 triliun atau 70,31% dari target.

"Kalau month to month-nya positif, tapi kalau year to date memang masih merah PPh non migas. Sementara PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga dalam 2 bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan," tutur Anggito.

Sementara itu, kelompok PPN dan PPnBM yang memegang porsi kedua terbesar sudah mengumpulkan Rp 620,42 triliun atau 76,47%. Realisasi itu naik 7,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak dari kelompok PBB dan pajak lainnya juga naik 12,81% menjadi terkumpul senilai Rp 32,65 triliun. Realisasi itu mencapai 86,52% dari target.

"Sekali lagi, kalau Anda lihat, tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak bulan September," ucap Anggito.

Saksikan juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya...

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN per Oktober 2024 mencatatkan defisit Rp309,2 triliun. Belanja yang semakin jumbo menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Agustus 2024, yaitu Rp153,7 triliun atau 0,68% terhadap PDB.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan pagi defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Dia memaparkan bahwa belanja negara sepanjang Januari—Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau setara 76,9% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat naik cukup drastis yaitu 14,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (YoY).

Sedangkan, realisasi pendapatan negara pada Januari—Oktober 2024 tercatat senilai Rp2.247,6 triliun atau 80,2% dari pagu yang telah ditetapkan. Pendapat negara tersebut tercatat melonjak 0,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka tampak defisit pada tahun ini jauh lebih besar. Pada Agustus 2023, APBN mengalami defisit 'hanya' sebesar Rp700 miliar atau 0,003% terhadap PDB.

Tercatat, belanja negara hingga Oktober 2023 sejumlah Rp2.240,8 triliun. Sementara pendapatan yang masuk ke kas negara terkumpul senilai Rp2.240,1 triliun.

"Belanja negara hampir sama angkanya antara nominal pendapatan dan belanja negara, namun belanja negara baru 70,32% dari total pagu dalam UU APBN," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp 309,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini artinya kita telah mengumpulkan 80,2% dari target," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN dapat mencapai Rp100 triliun dalam kurun waktu 2026-2029.

Erick Thohir menuturkan pada 2025, BUMN menargetkan dividen sebesar Rp90 triliun. Menurutnya, target ini dapat tercapai tahun ini.

"Kami mempunyai target dividen Rp90 triliun. Jadi ini masih ada dua bulan, kami sedang kerja keras untuk mencapai target ini," kata Erick dalam Rapat Kerja di DPR, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia melanjutkan, capaian dividen BUMN saat ini telah berada pada angka 95%-96% dari target Rp90 triliun tersebut. Dia optimistis target tersebut dapat tercapai dalam waktu dekat.

Erick juga menuturkan saat ini BUMN tengah menyusun peta jalan atau roadmap ke depan, untuk tahun 2026-2029 apakah dividen perusahaan-perusahaan BUMN dapat menembus angka Rp100 triliun.

"Kami sedang menyusun roadmap ke depan, di tahun 2026, 2027, 2028, 2029, bisa enggak tembus target dividen BUMN ini mencapai Rp100 triliun," tuturnya.

Erick melanjutkan dengan progres yang sudah dicapai lima tahun terakhir, menurutnya saat ini bisa dilihat antara dividen dan Penyertaan Modal Negara (PMN), jumlah dividen saat ini sudah jauh lebih tinggi.

"Artinya apa, suntikan-suntikan kepada BUMN sendiri sudah dapat dibiayai dari dividen itu sendiri," ujarnya.

Adapun dalam catatan Bisnis.com, dividen BUMN pada 10 tahun terakhir (2014-2024) tercatat mengalami peningkatan yang signifikan. Total dividen BUMN pada 2014 tercatat sebesar Rp40,31 triliun. Sempat melandai, dividen BUMN kemudian melompat menjadi Rp81,2 triliun pada 2023.

Pada 2023, seperti dilansir dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat 10 BUMN penyumbang dividen terbesar sepanjang 2023. Posisi pertama dihuni oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang menyetorkan dividen Rp23,23 triliun.

Posisi berikutnya adalah PT Pertamina (Persero) yang menyetorkan dividen ke kas negara senilai Rp14,02 triliun. Setoran ini diikuti oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan kontribusi dividen mencapai Rp12,84 triliun.

Adapun peringkat keempat ditempati oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan realisasi dividen sebesar Rp8,64 triliun. Adapun posisi kelima dihuni oleh MIND ID yang menyetorkan dividen senilai Rp7,45 triliun pada 2023.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id - Salah satu milestone keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah terwujudnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur. Keberadaan IKN diyakini bakal menjadi pusat ekonomi baru yang mendukung pertumbuhan sektor industri, teknologi, dan inovasi.

Langkah pemerintah membentuk IKN juga menjadi bukti serius pemerintah membentuk Indonesia sentris, yang mendukung pemerataan dan konektivitas nasional. IKN juga menjadi showcase transformasi Indonesia di bidang ekonomi hingga sosial. Karena itu, pembangunan IKN membutuhkan dukungan semua pihak .

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp347,6 triliun dari APBN hingga akhir Agustus 2024.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang. Angka tersebut berasal dari 'duit pinjaman' atau dari surat berharga negara (SBN).

"Pembiayaan utang, realisasi sampai dengan 31 Agustus adalah Rp347,6 triliun. Ini 53,6% dari target APBN," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

Dia merincikan, realisasi tersebut digunakan untuk dua pembiayaan yaitu SBN (neto) sebesar Rp310,4 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp37,2 triliun.

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Agustus 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp198,7 triliun.

Suahasil mengaku, meski terjadi peningkatan peningkatan namun pemerintah tidak khawatir sebab terjadi diproyeksikan akan terjadi arus cas masuk ke pasar-pasar berkembang seperti Indonesia usai Fed Fund Rate turun 50 basis point pada bulan ini.

"Dengan incoming inflow tersebut bahkan kita bisa mempertahankan, memperbaiki yield, serta biaya bunga kita. Ini adalah perkembangan yang baik dan perlu kita pertahankan sambil tetap melihat arah dari pergerakan pasar keuangan dunia," katanya.

Dia juga mengaku pembuatan utang dikelola secara terukur dengan mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah serta mencermati dinamika pasar keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) per 20 September 2024 telah mencapai Rp37,43 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan realisasi anggaran untuk pesta demokrasi di daerah pada November mendatang, hampir rampung atau mencakup 99,75% dari pagu yang senilai Rp37,52 triliun.

“Berarti kita sudah sangat siap mengikuti Pilkada dan anggaran daerah telah dialokasikan dan diadministrasikan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Suahasil menjelaskan, pada dasarnya anggaran untuk Pilkada mengalir dari pusat ke daerah melalui APBD.

Kemudian daerah melakukan hibah Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu Daerah (Bawaslud). Di mana mekanismenya penggunaan naskah perjanjian hibah daerah.

KPUD tercatat pada periode ini telah merealisasikan anggaran hibah Pilkada senilai Rp28,7 triliun dari pagu Rp28,76 triliun atau mencakup 99,78%. Tersisa Rp0,06 triliun lagi anggaran yang belum mengalir.

Kemudian untuk Bawaslud, telah merealisasikan 99,66% anggarannya, yakni senilai Rp8,73 triliun dari pagu kesepakatan hibah senilai Rp8,76 triliun.

Membandingkan dengan bulan sebelumnya atau hingga 6 Agustus 2024, saat itu realisasi telah mencapai Rp34,57 triliun atau 92% dari kesepakatan hibah.

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Agustus 2024 mencatatkan defisit Rp153,7 triliun.

Penerimaan negara sepanjang Januari—Agustus 2024 mencapai Rp1.777 triliun atau setara 63,4% dari target penerimaan. Pada periode yang sama, realisasi belanja negara tercatat senilai Rp1.930,7 triliun atau 58,1% dari alokasi pemerintah.