Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Rio de Janeiro 2024 akan berlangsung bulan depan, tepatnya pada 18-19 November. Sederet topik penting telah disiapkan untuk dibicarakan oleh para pemimpin negara terkaya di dunia.

KTT G20 di Brasil bulan depan merupakan KTT G20 ke-19 sejak kelompok elit ini terbentuk. Ini juga menjadi KTT G20 pertama yang diadakan di Brasil.

Tahun ini Brasil berperan sebagai pemimpin G20. Jabatan presidensi Brasil secara resmi dimulai pada 1 Desember 2023. Presiden Brasil, Lula da Silva, akan bertugas sebagai ketua forum.

Brasil mengusung tema "Membangun Dunia yang Adil dan Planet yang Berkelanjutan" dalam KTT G20 tahun ini.

​Agenda Prioritas KTT G20 Rio de Janeiro 2024

Sejumlah agenda prioritas dalam KTT G20 di Rio bulan depan telah disampaikan oleh Presiden Brasil, Lula da Silva, melalui akun X pribadinya pada 10 September 2023 lalu.

Tiga poin utama yang akan menjadi perhatian antara lain:

• Inklusi sosial dan perjuangan melawan kelaparan
• Transisi energi dan pembangunan berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan
• Reformasi lembaga tata kelola global

Dalam pidatonya di hadapan anggota G20 di India tahun lalu, Lula juga mengumumkan pembentukan kelompok kerja Mobilisasi Global Melawan Perubahan Iklim.

Tujuan utama dari kelompok itu adalah menciptakan alternatif untuk mendapatkan penghasilan dan mengurangi kesenjangan bagi masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim.

Melansir Globo, Brasil juga akan berusaha memperluas suara dan pengaruh negara-negara berkembang di panggung dunia.

Tahun ini presidensi Brasil juga meluncurkan G20 Social, sebuah forum di mana masyarakat sipil akan disertakan dalam perdebatan dengan para pemimpin G20.

Dengan ini, masyarakat sipil dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada diskusi dan formulasi kebijakan terkait dengan KTT G20.

Terakhir, Brasil juga akan menjadikan kekerasan Israel di Palestina dan meningkatnya konfrontasi blok antara Amerika Serikat dan China sebagai bahan diskusi.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio De Janeiro, Brazil pada 25-26 Juli 2024 lalu.

Pada pertemuan tersebut, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20, mulai dari isu ekonomi global, sektor keuangan dan inklusi keuangan, perpajakan internasional, pembiayaan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Serta arus modal, utang global, dan reformasi Lembaga Keuangan Multilateral (MDBs).

Dalam rangkaian agenda utama yang membahas ekonomi global dan tantangan terkini, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, fluktuasi kebijakan moneter, dan pemilu global telah meningkatkan volatilitas pasar dan memperlambat investasi.

Untuk itu, Sri Mulyani menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama ekonomi untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan.

Terkait dengan pembangunan berkelanjutan, Sri Mulyanimenyampaikan bahwa Indonesia akan memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional dan menutup kesenjangan pembiayaan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Disamping itu, Indonesia juga menyambut baik diskusi tentang penerapan utang untuk iklim (debt-for-climate swap) guna membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

"Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai US$ 35 juta pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/7).

Pada sesi perpajakan internasional, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya mencapai kesepakatan pada Pilar Satu untuk meningkatkan keadilan pajak bagi negara-negara pasar. Gagalnya pencapaian kesepakatan multilateral dapat menyebabkan tindakan unilateral yang berpotensi mengakibatkan pajak berganda dan merugikan ekonomi global.

“Perlunya kebijakan pajak progresif yang efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, serta pentingnya kerja sama internasional dalam pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas untuk mengatasi perencanaan pajak agresif oleh individu-individu berpenghasilan tinggi”, jelas Menkeu.

Kemudian dalam pembahasan pembiayaan pembangunan dan reformasi MDBs, FMCBG mendiskusikan bahwa Reformasi MDBs merupakan keharusan, agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung para anggotanya termasuk untuk kebutuhan implementasi Kerangka Kecukupan Modal.

Sri Mulyani sangat mendorong dan mendukung koordinasi dan integrasi kebijakan dan proses pengadaan di seluruh MDBs, serta menyederhanakan proses dukungan pendanaan.

"MDBs juga harus meningkatkan representasi negara-negara berkembang termasuk dalam hal keterwakilan staf yang akan berperan penting untuk implementasi proyek yang lebih efektif dan memberikan wawasan tentang konteks dan budaya lokal," kata Sri Mulyani.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertemuan para Menteri Keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara anggota G20 berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, pada Jumat (26/7). Pertemuan ini membahas berbagai isu terkait perekonomian global.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa diskusi utama pada pertemuan tersebut berfokus pada kondisi perekonomian global, dengan penekanan pada risiko-risiko seperti fragmentasi geopolitik dan proteksionisme yang dapat melemahkan ekonomi dunia.

Ia menambahkan bahwa dampak suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh The Fed juga menjadi perhatian utama, mengingat potensi dampaknya terhadap aliran modal keluar, depresiasi mata uang, dan ancaman terhadap stabilitas pasar keuangan global.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 sedang berusaha mencari solusi untuk tantangan-tantangan ini dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan makro.

Sesi kedua dari pertemuan tersebut membahas sektor keuangan dan inklusi finansial. Para peserta sepakat bahwa teknologi digital harus dimanfaatkan untuk meningkatkan inklusi finansial dan pengelolaan risiko guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dalam sesi ketiga, topik utama adalah perpajakan internasional, termasuk pembahasan mengenai digital taxation (pilar satu) dan minimum taxation (pilar dua).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa tujuan dari pembahasan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara secara global guna menangani berbagai isu pembangunan seperti perubahan iklim, demografi, infrastruktur, kesenjangan, dan kemiskinan, serta meningkatkan produktivitas.

Pertemuan ditutup dengan makan malam di mana Brasil memperkenalkan inisiatif "the future of forestry" yang bertujuan untuk memperbaiki dan mencegah deforestasi di hutan Amazon.

Ini sesuai dengan peran Brasil sebagai tuan rumah COP30 tahun depan, dengan fokus pada isu perubahan iklim, lingkungan, kelaparan, dan ketahanan pangan.

Di hari yang sama, Sri Mulyani juga melakukan pertemuan dengan Rachel Jane Reeves, Menteri Keuangan wanita pertama Inggris.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan contoh positif dari “breaking the glass ceiling” dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan perempuan dalam posisi penting di bidang keuangan.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Rio de Janeiro, Brazil.

Bendaha Negara itu menerangkan bahwa salah satu isu yang dibahas dalam FMCBG G20 ialah perpajakan internasional, yakni mengenai upaya penyelesaian kesepakatan pilar satu dan pilar dua dalam Global Taxation Agreement. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah para pengemplang pajak antar negara.

"Untuk mencegah base erosion dan penghindaran pajak antar negara atau yurisdiksi," kata Sri Mulyani dalam akun Instagramnya @smindrawati, Jumat (26/7).

Sri Mulyani juga menerangkan di tengah ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi, Indonesia mendukung spirit kerjasama global dan peranan forum G20 dan lembaga-lembaga multilateral untuk terus meningkatkan kolaborasi agar bisa mengatasi permasalahan dunia bersama.

Sebagai tambahan informasi, ada dua pilar perpajakan internasional yang menjadi perhatian negara G20.

Pilar pertama: unified approach, membuat sistem perpajakan yang adil bagi negara-negara yang menjadi pasar bagi perusahaan multinasional termasuk perusahaan digital global.

Rencana penerapannya adalah memberikan sekitar 25% keuntungan setiap perusahaan global kepada negara-negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Adapun pembagian keuntungannya berdasarkan dari kontribusi pendapatan perusahaan tersebut di masing-masing negara.

Kemudian, pilar dua: Global Anti Base Erosion (GloBE) adalah rencana penerapan pajak minimum bagi perusahaan global yang beroperasi di setiap negara untuk menciptakan rasa keadilan.

Kriterianya adalah perusahaan yang punya omzet bisnis setahun minimal € 750 juta. Perusahaan tersebut bakal terkena pajak internasional yang sama di setiap negara yakni minimal 15%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan hasil Pertemuan Ketiga para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) di bawah Presidensi G20 Brasil di Kota Rio de Janeiro, Jumat (26/7).

Sri Mulyani mengatakan, pertemuan tersebut diawali dengan membahas kondisi dan tantangan ekonomi global saat ini.

Kebijakan suku bunga tinggi oleh The Fed yang lebih panjang menyebabkan arus modal keluar dan tekanan depresiasi mata uang serta kenaikan biaya bunga hampir di seluruh dunia.

"Ini menghasilkan tekanan dan kompleksitas kebijakan fiskal dan moneter di banyak negara, antara menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan dan kesempatan kerja," ujar Sri Mulyani dalam unggahan di instagram pribadinya, Jumat (26/7).

Namun, Sri Mulyani mengatakan, perekonomian Indonesia relatif terjaga di tengah gejolak perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global saat ini.

Pada kuartal I-2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1% secara tahunan atau year on year (yoy). Kemudian, inflasi Juni 2024 juga stabil pada level 2,5%. Tidak hanya itu, tingkat pengangguran juga turun menjadi 4,82% dari 5,45% pada 2023. Serta, tingkat kemiskinan yang turun dari 9,36% menjadi 9,03%.

"Indonesia juga terus fokus melakukan reformasi struktural untuk mengakselerasi pembangunan prioritas: SDM, infrastruktur, hilirisasi dan kelembagaan," katanya.

Dalam sesi kedua, Sri Mulyani mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas isu sektor keuangan dan financial inclusion. Risiko akibat inovasi instrumen keuangan pada teknologi digital seperti kripto, stable coin dan central bank digital currency terhadap stabilitas sistem pembayaran dan sektor keuangan juga turut dibahas.

Sementara pada sesi ketiga juga tidak kalah penting, yakni membahas mengenai upaya penyelesaian kesepakatan pilar Satu dan Dua dalam Global Taxation Agreement untuk mencegah base erosion dan penghindaran pajak antar negara atau yurisdiksi.

Pada pertemuan ini, Menkeu menyebut, Brasil mengangkat usulan baru untuk dibahas yaitu pemajakan untuk orang super kaya yang sangat sulit dilakukan, yang menyebabkan erosi penerimaan dan kecemburuan sosial.

"G20 masih belum sepakat mengenai langkah terkait hal ini," imbuh Menkeu.

Brasil sebagai tuan rumah Presidensi G20 juga mengangkat isu climate change financing termasuk penyelamatan hutan tropikal dan isu ancaman kelaparan dunia dan pentingnya ketahanan pangan.

"Di tengah ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi, Indonesia mendukung spirit kerjasama global dan peranan forum G20 dan lembaga-lembaga multilateral untuk terus meningkatkan kolaborasi agar kita bisa mengatasi permasalahan dunia bersama," pungkasnya.