Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertemuan para Menteri Keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara anggota G20 berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, pada Jumat (26/7). Pertemuan ini membahas berbagai isu terkait perekonomian global.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa diskusi utama pada pertemuan tersebut berfokus pada kondisi perekonomian global, dengan penekanan pada risiko-risiko seperti fragmentasi geopolitik dan proteksionisme yang dapat melemahkan ekonomi dunia.

Ia menambahkan bahwa dampak suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh The Fed juga menjadi perhatian utama, mengingat potensi dampaknya terhadap aliran modal keluar, depresiasi mata uang, dan ancaman terhadap stabilitas pasar keuangan global.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 sedang berusaha mencari solusi untuk tantangan-tantangan ini dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan makro.

Sesi kedua dari pertemuan tersebut membahas sektor keuangan dan inklusi finansial. Para peserta sepakat bahwa teknologi digital harus dimanfaatkan untuk meningkatkan inklusi finansial dan pengelolaan risiko guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dalam sesi ketiga, topik utama adalah perpajakan internasional, termasuk pembahasan mengenai digital taxation (pilar satu) dan minimum taxation (pilar dua).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa tujuan dari pembahasan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara secara global guna menangani berbagai isu pembangunan seperti perubahan iklim, demografi, infrastruktur, kesenjangan, dan kemiskinan, serta meningkatkan produktivitas.

Pertemuan ditutup dengan makan malam di mana Brasil memperkenalkan inisiatif "the future of forestry" yang bertujuan untuk memperbaiki dan mencegah deforestasi di hutan Amazon.

Ini sesuai dengan peran Brasil sebagai tuan rumah COP30 tahun depan, dengan fokus pada isu perubahan iklim, lingkungan, kelaparan, dan ketahanan pangan.

Di hari yang sama, Sri Mulyani juga melakukan pertemuan dengan Rachel Jane Reeves, Menteri Keuangan wanita pertama Inggris.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan contoh positif dari “breaking the glass ceiling” dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan perempuan dalam posisi penting di bidang keuangan.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Rio de Janeiro, Brazil.

Bendaha Negara itu menerangkan bahwa salah satu isu yang dibahas dalam FMCBG G20 ialah perpajakan internasional, yakni mengenai upaya penyelesaian kesepakatan pilar satu dan pilar dua dalam Global Taxation Agreement. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah para pengemplang pajak antar negara.

"Untuk mencegah base erosion dan penghindaran pajak antar negara atau yurisdiksi," kata Sri Mulyani dalam akun Instagramnya @smindrawati, Jumat (26/7).

Sri Mulyani juga menerangkan di tengah ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi, Indonesia mendukung spirit kerjasama global dan peranan forum G20 dan lembaga-lembaga multilateral untuk terus meningkatkan kolaborasi agar bisa mengatasi permasalahan dunia bersama.

Sebagai tambahan informasi, ada dua pilar perpajakan internasional yang menjadi perhatian negara G20.

Pilar pertama: unified approach, membuat sistem perpajakan yang adil bagi negara-negara yang menjadi pasar bagi perusahaan multinasional termasuk perusahaan digital global.

Rencana penerapannya adalah memberikan sekitar 25% keuntungan setiap perusahaan global kepada negara-negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Adapun pembagian keuntungannya berdasarkan dari kontribusi pendapatan perusahaan tersebut di masing-masing negara.

Kemudian, pilar dua: Global Anti Base Erosion (GloBE) adalah rencana penerapan pajak minimum bagi perusahaan global yang beroperasi di setiap negara untuk menciptakan rasa keadilan.

Kriterianya adalah perusahaan yang punya omzet bisnis setahun minimal € 750 juta. Perusahaan tersebut bakal terkena pajak internasional yang sama di setiap negara yakni minimal 15%.