REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Agama Islam sesungguhnya tidak melarang perceraian, tapi melakukan cerai sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW bahwa talak atau cerai adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

أَبْغَضُ الْحَلاَ لِ إِ لَي اللهِ الطَّلاَقِ

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Abghdhul halaali ilallahi ath thalaaqu (Sesuatu yang halal tetapi paling Allah benci adalah cerai).” (HR Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW tersebut, dapat dipahami bahwa talak atau cerai adalah jalan alternatif terakhir atau sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh jika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Maka pada saat-saat seperti itu, agama Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh.

Peristiwa perceraian di Indonesia cukup banyak terjadi, kebanyakan karena faktor ekonomi. Sebagai contoh kasus perceraian di Kabupaten Indramayu tercatat sangat tinggi. Alasan ekonomi menjadi faktor dominan penyebab perpisahan di antara pasangan suami istri di daerah tersebut.

Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu, sepanjang 2023 lalu, tercatat ada 8.869 permohonan perceraian. Dari jumlah itu, sebanyak 7.931 perkara yang diputus atau dikabulkan hakim untuk bercerai.

Humas PA Kabupaten Indramayu, Dindin Syarief Nurwahyudin, menyebutkan, perkara perceraian yang telah diputus tersebut terdiri dari 5.785 perkara cerai gugat dan 2.146 perkara adalah cerai talak.

"Jadi yang paling banyak mengajukan perceraian itu dari pihak istri," kata Dindin, Jumat (7/6/2024).

Dindin mengatakan, perkara perceraian yang diajukan selama 2023 itu meningkat sedikit dibandingkan pada 2022. Dia menyebutkan, sepanjang 2022, tercatat ada 7.771 perkara perceraian yang diputus.

Dindin menjelaskan, mayoritas alasan perceraian yang disampaikan oleh pemohon adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang rendah akhirnya memicu perselisihan di antara suami dan istri hingga berujung perceraian.

"Ekonomi yang rendah juga mendorong salah satu pasangan, terutama istri, untuk bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI)," jelas Dindin.

Dindin menegaskan, meski secara ekonomi bisa menjadi solusi, namun keberangkatan istri ke luar negeri untuk bekerja dalam waktu lama akhirnya mengganggu ketahanan rumah tangga mereka.

Dindin menambahkan, selain faktor ekonomi, penyebab terjadinya perceraian di antaranya juga karena kurang matangnya emosi suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Salah satu penyebabnya, karena usia mereka masih di bawah umur saat menjalani pernikahan.

"Tahun lalu saya pernah menangani perkara, umur 16 tahun sudah cerai," ujar Dindin.

Dindin menyebutkan, secara keseluruhan, pasangan yang mengajukan perceraian didominasi umur 22 sampai 30 tahun. Banyak yang mengajukan perceraian, yang asalnya dari dispensasi kawin. Salah satu dampak negatif perkawinan di bawah umur adalah timbulnya perceraian,.

Dindin mengungkapkan, pihaknya tidak langsung mengabulkan begitu saja permohonan cerai. Pihaknya mengupayakan untuk mencegah perceraian dengan mengadakan mediasi di antara suami dan istri yang hendak bercerai.

"Dari PA upayakan mediasi. Tapi paling sepuluh persen (pasangan suami istri) yang datang untuk mediasi. Dari jumlah itu, yang berhasil paling dua persen. Tapi ya itulah upaya kami di muara, yang efektif (mencegah perceraian) harusnya upayanya dari hulu," kata Dindin.

Dindin mengatakan, dibutuhkan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya perceraian. Termasuk peran tokoh agama, tokoh masyarakat, guru di sekolah, orang tua dan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka perceraian di Indonesia akhirnya mengalami penurunan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 Februari 2024, jumlah perceraian pada 2023 sebanyak 463.654 kasus yang turun hingga 10,2 persen dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai 516.344 kasus.

Kementerian Agama (Kemenag) menyebut penurunan angka perceraian hingga 10,2 persen salah satunya tidak lepas dari peran fasilitator bimbingan perkawinan (Bimwin).

"Kita berhasil menurunkan angka perceraian yang sangat signifikan. Capaian ini harus kita apresiasi dan syukuri. Kita harus bangga dengan capaian itu dan terus meningkatkan kualitas Bimwin dan fasilitator," ujar Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Kamaruddin mengatakan fasilitator harus mampu memberi contoh keluarga harmonis dan sakinah kepada masyarakat, utamanya kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan."Betapa banyak dampak perceraian, maka kita harus memberi contoh keluarga sakinah kepada masyarakat," kata dia.

Fasilitator, kata dia, mesti memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral."Setiap orang yang ingin menikah mempunyai komitmen bersama untuk membangun keluarga yang kokoh," kata dia.

Di samping itu, KUA dinilai berperan sangat penting dalam memitigasi dan meminimalkan angka perceraian. Oleh karena itu, dia mengungkapkan, program Bimwin perlu ditingkatkan, mulai dari edukasi, bimbingan, dan penyuluhan tentang sakralitas pernikahan kepada masyarakat melalui berbagai forum dan program.

Dia menilai, Bimwin dapat mengubah paradigma dan cara pandang masyarakat terhadap KUA yang tidak hanya melayani pernikahan, tetapi juga mengambil bagian dalam penyelesaian problematika sosial seperti kawin anak, stunting, perceraian, dan kemiskinan ekstrem.

"Entitas dan peran kita (Kemenag) sangat penting dalam mengatasi persoalan tersebut. Sehingga, kita harus siap dan tegas menerapkan kebijakan calon pengantin wajib mengikuti Bimwin," kata Kamaruddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka perceraian pada 2023 mengalami penurunan hingga 10,2 persen jika dibandingkan pada 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 Februari 2024, angka perceraian pada 2022 mencapai 516.344 kasus dan turun pada 2023 menjadi 463.654 kasus perceraian. Kementerian Agama pun mengapresiasi peran Fasilitator Bimbingan Perkawinan (Bimwin) atas capaian tersebut.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), Kamaruddin Amin mengatakan, penurunan angka cerai tersebut tidak lepas dari peran Fasilitator Bimbingan Perkawinan (Bimwin). "Kita berhasil menurunkan angka perceraian yang sangat signifikan. Capaian ini harus kita apresiasi dan syukuri. Kita harus bangga dengan capaian itu dan terus meningkatkan kualitas Bimwin dan fasilitator," ujar Kamaruddin dalam kegiatan Bimtek Fasilitator Bimwin Angkatan II di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Ia menuturkan, fasilitator harus mampu memberi contoh keluarga harmonis dan sakinah kepada masyarakat. "Betapa banyak dampak perceraian, maka kita harus memberi contoh keluarga sakinah kepada masyarakat," kata dia.

Salah satu tugas penting fasilitator menurut Kamaruddin adalah memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. "Setiap orang yang ingin menikah mempunyai komitmen bersama untuk membangun keluarga yang kokoh," ujar dia.

KUA, menurutnya, berperan sangat penting dalam memitigasi dan meminimalkan angka perceraian. Karena itu, program Bimwin perlu ditingkatkan, mulai dari edukasi, bimbingan, dan penyuluhan tentang sakralitas pernikahan kepada masyarakat melalui berbagai forum dan program.

"Entitas dan peran kita (Kemenag) sangat penting dalam mengatasi persoalan tersebut. Sehingga, kita harus siap dan tegas menerapkan kebijakan calon pengantin wajib mengikuti Bimwin," tegas Kamaruddin.

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menaksir kerugian negara dalam kasus korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas Antam Tahun 2010-2022 sebanyak 109 ton mencapai Rp1 triliun. Angka itu baru perkiraan sementara Korps Adhyaksa.

Informasi ini jadi yang terpopuler di kanal Nasional Medcom.id pada Kamis, 18 Juli 2024.

"Dari estimasi sementara yang dihitung oleh penyidik, namun pastinya belum didasarkan pada perhitungan ahli yang kita harapkan bisa selesai dalam waktu dekat, itu di kisaran Rp1 triliun," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Juli 2024.

Harli mengatakan penyidik Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung disebut tengah berkoordinasi dengan ahli. Khusunya, untuk menghitung kerugian negara tersebut.

Baca selengkapnya di sini

Informasi populer lainnya seoal kematian pebulu tangkis asal Tiongkok, Zhang Zhie Jie. Rupanya, jenazah Zhang Zhi Jie, masih berada di Rumah Sakit dr. Sardjito Yogyakarta. Pihak keluarga Zhang meminta waktu satu minggu lagi.
"Sampai saat ini, jenazah Zhang masih di RS Sardjito. Keluarga masih meminta waktu seminggu lagi,” ungkap Kepala Bidang Humas dan Media PP PBSI Broto Happy Wondomisnowo, dikutip dari Antara, Kamis, 18 Juli 2024.

Broto mengaku tidak mengetahui alasan jenazah Zhang belum dipulangkan ke Tiongkok. Padahal, pemain bulu tangkis itu sudah wafat sejak dua pekan lalu. Namun ia menegaskan bahwa PBSI siap mengikuti apa pun keputusan keluarga Zhang Zhi Jie.

Baca selengkapnya di sini

Berita lainnya seputar data perceraian 2023. Kementerian Agama (Kemenag) menyebut ada penurunan angka perceraian yang signifikan pada 2023. Hal ini merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 Februari 2024.

Dari data BPS, angka perceraian di 2023 menurun hingga 10,2 persen daripada 2022, yang mencapai 516.344 kasus. Di 2023, tercatat hanya 463.654 kasus perceraian.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), Kamaruddin Amin, mengatakan penurunan angka cerai tidak lepas dari peran Fasilitator Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

Baca selengkapnya di sini

(AGA)

Sidaorjo: Angka perceraian di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 terbilang tinggi, dan salah satu penyebabnya adalah judi online (judol) yang merusak ekonomi rumah tangga.

Pada dua bulan terakhir ini, tercatat ada 700 perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Sidoarjo. Bahkan sejak awal Januari 2024 tercatat 2.400 perkara gugat cerai dan talak cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Gugatan cerai tersebut didominasi oleh pihak istri yang kecewa dengan suami. Faktor perselisihan atau pertengkaran menjadi sebab tingginya angka perceraian. Perselisihan terjadi karena beberapa faktor, mulai persoalan ekonomi atau nafkah, tempat tinggal hingga akibat judol.

"Sekitar 10 persen hingga 15 persen, perselisihan keluarga terjadi akibat judi online yang marak belakangan ini," kata Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sidoarjo Setianto, Rabu, 10 Juli 2024.

Setianto mengatakan, pihaknya tetap berusaha untuk meminimalisir angka perceraian itu. Salah satunya dengan melakukan mediasi agar perceraian tetap bisa dicegah atau ditekan. MI/Heri Susetyo

(CDE)

BOJONEGORO, iNews.id - Angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terbilang cukup tinggi. Data di Kantor Pengadilan Agama setempat menyebut, sepanjang Januari hingga Juni 2024, terdapat 1.401 pasangan yang mengajukan cerai.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 1.029 perkara merupakan cerai gugat atau diajukan istri. Sementara sisanya 372 gugatan merupakan cerai talak atau diajukan suami.

“Pemohon didominasi pihak istri,” ujarnya, Sabtu (6/7/2024).

Menurut Solikin, pasangan yang mengajukan perkara terus meningkat. Bahkan dalam sehari bisa digelar puluhan sidang cerai. Tak jarang petugas kewalahan menangani karena jumlahnya yang terbatas.

“Setiap hari antrean pengunjung membeludak, bahkan sampai di luar pagar depan kantor,” katanya.

Baca Juga

Diwakili Kuasa Hukum, Anji Manji dan Wina Natalia Absen Sidang Cerai Hari Ini 

Dia menjelaskan, ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi pasangan memilih untuk berpisah. Mayoritas disebabkan masalah ekonomi atau kemiskinan serta tingkat pendidikan yang rendah.

"Ada juga yang disebabkan istri gugat cerai karena suami kecanduan judi online," ucapnya.

Editor: Donald Karouw