JAKARTA, investor.id – Persidangan dugaan korupsi jual beli emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam yang melibatkan ‘Crazy Rich’ Surabaya, Budi Said menguak fakta baru. Salah satu saksi mengungkapkan dugaan permintaan kekurangan emas adalah hasil rekayasa Budi Said.

Kesaksian Eksi Anggraeni, yang bertindak sebagai broker dalam transaksi pembelian emas Budi Said di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 ANTAM, mengungkap surat keterangan kekurangan emas tersebut diminta dan didesain oleh Budi sendiri. Surat itu kemudian menjadi dasar bagi Budi untuk menggugat perdata PT Antam di pengadilan.

Eksi mengungkapkan, surat keterangan kekurangan serah emas sebanyak 1.136 kilogram atau 1,13 ton dari BELM Surabaya 01 ANTAM dibuat atas permintaan Budi Said melalui telepon.

“Semua konsep surat itu berasal dari arahan Budi Said,” ujar Eksi di depan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (29/10/2024), dikutip dari keterangan resmi.

Eksi mengungkapkan, sekitar Oktober atau November 2018, dia dihubungi oleh Budi untuk mendokumentasikan semua transaksi pembelian emas di Antam, termasuk tanggal pembelian, jumlah dana yang disetor ke rekening Antam, nomor faktur, dan waktu penyerahan barang.

“Semua perhitungan itu, arahannya dari Pak Budi,” tambahnya dalam persidangan.

Setelah konsep surat disusun, Eksi mendatangi BELM Surabaya 01 untuk meminta surat keterangan tersebut kepada Kepala Butik, Endang Kumoro. Namun, Endang sedang menunaikan ibadah umroh saat itu.

Eksi kemudian menemui Ahmad Purwanto selaku pejabat di butik dan Misdianto yang merupakan pegawai administrasi. Permintaan surat keterangan dari Budi Said disampaikan kepada Purwanto, dengan Eksi mengonfirmasi bahwa surat tersebut memang permintaan Budi Said.

Usai surat selesai dibuat, Eksi menyerahkannya ke rumah Budi Said di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya. Namun, Budi menolak karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh Endang. Setelah Endang kembali dari umroh, Eksi kembali ke butik untuk meminta surat yang sama dengan tanda tangan Endang.

“Setelah saya serahkan, Pak Budi bilang, ‘Ini benar, Bu’,” kata Eksi.

Dalam sidang, jaksa turut menunjukkan surat bertanggal 16 November 2018, yang menyebutkan harga emas Rp 505 juta per kilogram. Eksi menyatakan, harga tersebut sesuai dengan informasi dari dirinya kepada Budi, meski harga resmi Antam pada 2018 berkisar Rp 590 juta per kilogram.

Saat jaksa menanyakan keabsahan surat itu, Eksi mengaku harga di surat itu memang tidak sesuai dengan harga resmi Antam yang tertera di faktur. Eksi menambahkan, catatan pembayaran itu pun tidak sesuai dengan tanggal di faktur, karena dia menuliskannya berdasarkan instruksi Budi Said.

Gugatan Tidak Sah

Dalam persidangan juga terungkap, surat keterangan ini digunakan oleh Budi sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ANTM, dengan dalih kekurangan serah emas sebanyak 1.136 kg atau 1,13 ton.

Budi mengklaim telah melakukan pembayaran sebesar Rp 3,59 triliun untuk pembelian emas seberat 7.071 kg atau 7.07 ton, namun hanya menerima 5.935 kg atau 5.93 ton. Padahal, berdasarkan faktur resmi yang diterbitkan ANTAM, tidak ada kekurangan serah emas seperti yang dituduhkan oleh Budi.

Hal itu diketahui Eksi dari penasihat hukumnya saat dia masih di dalam rumah tahanan atas perkara dugaan korupsinya di BELM Surabaya 01 ANTAM.

"Tiba-tiba ada gugatan dari Pak Budi Said, tahun 2019 berlanjut sampai 2020. Saya dapat kabar dari PH (penasihat hukum) bahwa Pak Budi Said menuntut ANTAM 1.136 kg emas," bebernya.

Adapun dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa Budi Said atas dugaan korupsi terkait pembelian emas ANTAM, dan tindak pidana pencucian uang. Dalam dakwaan yang dibacakan pada persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Budi Said diduga terlibat dalam transaksi pembelian 5,9 ton emas yang direkayasa agar seolah-olah terlihat terdapat pembelian 7 ton emas dari Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01.

Jaksa mengungkapkan, Budi Said juga melakukan transaksi pembelian emas dengan harga sebesar Rp 505.000.000 per kilogram yang jauh di bawah standar dan tidak sesuai prosedur Antam. Dia bekerja sama dengan broker Eksi Anggraeni serta beberapa terpidana yang merupakan mantan pegawai Antam, termasuk Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto.

Dalam dua transaksi utama, Budi Said pertama kali membeli 100 kilogram emas dengan harga Rp 25.251.979.000, yang seharusnya hanya berlaku untuk 41,865 kilogram. Hal tersebut mengakibatkan selisih emas sebesar 58,135 kilogram yang belum dibayar. Sedangkan pada transaksi kedua, Budi Said membeli 5,9 ton emas seharga Rp 3.593.672.055.000, dan secara melawan hukum mengklaim adanya kurang serah sebanyak 1.136 kilogram.

Dalam kasus ini, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 1,16 triliun yang terdiri dari Rp 92.257.257.820 dari pembelian pertama dan Rp 1.073.786.839.584 dari pembelian kedua. Angka ini dihitung berdasarkan kekurangan fisik emas Antam di BELM Surabaya 01 dan kewajiban Antam untuk menyerahkan 1.136 kg emas kepada Budi Said sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1666K/Pdt/2022 tertanggal 29 Juni 2022.

Atas perbuatannya, Budi Said dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Selain itu, Budi Said juga terancam pidana sesuai dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Sidang kasus dugaan korupsi rekayasa jual beli emas dengan terdakwa Budi Said kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Selasa (15/10/2024). Sidang menghadirkan mantan Manajer Retail PT Antam, Nuning Septi Wahyuningsih.

Dalam keterangannya, Nuning menyampaikan kecurigaannya terhadap transaksi yang dilakukan Budi Said melalui sistem PT Antam. Dikatakan Nuning, Budi Said melakukan 149 transaksi di Butik Surabaya 01 dari tanggal 20 Maret 2018 hingga 12 November 2018.  

“Berdasarkan hasil rekap kami, transaksi Budi Said di Butik Surabaya ada 149 transaksi,” ungkap Nuning di hadapan majelis hakim.

Nuning juga mengungkapkan situasi mencurigakan ketika mengonfirmasi pembayaran untuk emas yang diambil oleh Eksi Anggraini, salah satu pihak terkait.

“Pada saat itu, belum ada transaksi dari Eksi Anggraini,” katanya.

Nuning juga kembali mempertegas, dalam transaksi Budi Said yang tercatat dalam sistem E-Mas, tidak ada diskon yang diberikan.

Dia menjelaskan, saat stock opname pada 5 Desember 2018, ditemukan selisih minus 152,8 kg pada sistem E-Mas. Hal ini menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam transaksi yang dilakukan Budi Said. 

Keterangan penting lainnya terkait dengan rekaman CCTV menunjukkan kehadiran Budi Said di Butik Surabaya pada 31 Oktober dan 10 November 2018, di mana seharusnya hanya pegawai butik yang diizinkan masuk ke ruang tengah.

“Saya mendapatkan bukti CCTV dari potongan gambar dan melalui flashdisk,” ungkap Nuning.

Atas keterangan ini, Budi Said tidak membantah dan mengakui seluruh kesaksian Nuning, namun meminta agar rekaman ditampilkan secara utuh di persidangan.

Majelis Hakim kemudian menanggapi permintaan Budi Said dan meminta Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakarta Timur untuk menghadirkan ahli yang dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai rekaman tersebut. 

Dengan keterangan saksi yang kuat dan bukti-bukti yang disajikan, jaksa optimis bahwa kasus ini dapat membuktikan keterlibatan Budi Said dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sidang selanjutnya dijadwalkan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa.

Adapun dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa Budi Said atas dugaan korupsi terkait pembelian emas PT Antam.

Dalam dakwaan yang dibacakan pada persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Budi Said diduga terlibat dalam transaksi pembelian 5,9 ton emas yang direkayasa agar seolah-olah terlihat terdapat pembelian 7 ton emas dari Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01. 

Jaksa mengungkapkan, Budi Said melakukan transaksi pembelian emas dengan harga di bawah standar dan tidak sesuai prosedur Antam. Dia bekerja sama dengan broker Eksi Anggraeni serta beberapa terpidana yang merupakan mantan pegawai Antam, termasuk Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto. 

Dalam dua transaksi utama, Budi Said pertama kali membeli 100 kg emas dengan harga Rp25.251.979.000, yang seharusnya hanya berlaku untuk 41,865 kg. Hal tersebut mengakibatkan selisih emas sebesar 58,135 kg yang belum dibayar.

Sedangkan pada transaksi kedua, Budi Said membeli 5.9 ton emas seharga Rp3.593.672.055.000, dan secara melawan hukum mengklaim adanya kurang serah sebanyak 1.136 kg.

Jaksa menyatakan, harga yang disepakati Budi Said sebesar Rp505.000.000 per kg itu jauh di bawah harga standar Antam. Akibatnya, negara mengalami kerugian total hingga Rp 1,1 triliun. Kerugian ini terdiri dari Rp92.257.257.820 dari pembelian pertama dan Rp 1.073.786.839.584 dari pembelian kedua.

Atas perbuatannya, Budi Said dijerat Primair Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Budi Said juga terancam pidana sesuai dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun dalam perkara ini, ANTAM juga telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Kedua dengan nomor perkara: 815 PK/PDT/2024, yang saat ini tengah diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Salah satu alasan utama dari permohonan Peninjauan Kembali Kedua ini adalah berdasarkan proses persidangan tipikor yang sedang berlangsung, yang dianggap penting dalam menentukan putusan dan fakta yang berkaitan dengan kasus, karena terkait langsung dengan dua unsur kerugian negara yang muncul dalam perkara tipikor.

Kedua unsur kerugian tersebut, adalah Kekurangan serah emas sebesar 1.136 kg dari ANTAM kepada Budi Said, dan kedua adalah Kekurangan fisik emas sebanyak 152,8 kg di Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01, yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp92.257.257.820, sebagaimana tercantum dalam laporan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Corporate Secretary PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Syarif Faisal Alkadrie menyatakan, surat keterangan (SK) kekurangan serah emas Budi Said bukan surat resmi dan tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan persuratan dinas dan kearsipan PT Antam Tbk. Alasannya, di dalam surat tersebut tidak mencantumkan nomor surat dan nama jabatan si pejabat.

Awalnya, jaksa mengore keterangan terkait surat keterangan kekurangan penyerahan emas yang diajukan Budi Said ke PT Antam. Surat itu ditandatangani Kepala Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 Antam saat itu, Endang Kumoro pada 2018 silam.

Dalam surat itu tertulis, Antam kurang menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram (kg). Harga yang tercantum dalam surat itu sejumlah Rp 505 juta/kg. Belakangan, surat ini menjadi dasar Budi Said menggugat Antam secara perdata.

Syarif mengaku, dia tak melihat adanya nomor surat dalam surat keterangan tersebut. Hal ini berbeda dengan pedoman pengelolaan persuratan dinas dan kearsipan PT Antam Nomor 359.K/0431 DAT Tahun 2015.

Menurut Syarif, berdasar acuan bab 2 management policy PT Antam, surat harus tersentralisasi. Asas tersentralisasi adalah sistem yang dipakai dalam mengelola surat dengan cara yang sama.

“Asas sentralisasi digunakan dalam kebijaksanaan ketentuan dan dokumentasi evaluasi dan pelaksanaan sistem tata persuratan di suatu unit organisasi. Misalnya cara penomoran surat. Ini satu,” ungkap Syarif di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Lalu, dilihat dari standard operational procedure (SOP) penomoran arsip atau surat keluar, ada sejumlah langkah terkait penomorannya.

Dia mengatakan, setelah pejabat berwenang memberikan tanda tangan dan sekretaris pencipta memberi stempel, maka sekretariat umum akan memberikan nomor surat.

“Sehingga dari dua hal ini, saya bisa menyimpulkan bahwa surat keterangan yang tidak memiliki nomor ini bukan merupakan surat resmi perusahaan,” beber Syarif. 

Berikutnya, dalam surat Endang Kumoro juga tidak mencantumkan nama jabatan. Padahal berdasar ketentuan di Antam terkait kewenangan penandatanganan surat dinas, selain tanda tangan, harus juga mencantumkan nama jabatan, nama pejabat, dan nomor pokok pegawai (NPP).

Karenanya, Syarif menyimpulkan bahwa surat keterangan tersebut bukan surat resmi perusahaan (PT Antam).

Analisa Syarif lainnya dengan melihat dari sisi kewenangan. Landasan analisanya dari dokumen nota dinas Nomor 148/PLM/215/2018 perihal Pedoman Pemasaran Produk dan Jasa di PT Antam.

Menurutnya, di lampiran 11 poin 3 dicantumkan batasan pembelian dari butik emas.

Syarif mengatakan, BELM melayani penjualan produk dalam negeri sampai dengan transaksi sejumlah Rp 2 miliar. Sedangkan untuk pembelian di atas nominal tersebut diarahkan ke kantor pusat di Pulogadung, yakni Unit Bisnis Pemurnian dan Pengolahan Logam Mulia (UBPP LM) Antam. Biaya pengiriman logam mulia dari Pulogadung ke butik emas ditanggung konsumen.

“Jadi ini satu, dari sisi kewenangan untuk kepala butik kalau saya lihat di suratnya ini melebihi dari Rp 2 miliar, seharusnya ke Pulogadung,” Syarif memberi koreksinya.

Syarif juga membedah dari sisi kewenangan lainnya dari kewenangan kepala butik berdasar SOP terkait delivery dan web order. Menurutnya, dalam SOP 700-08, kewenangan kepala butik atau management representatif itu hanya menandatangani faktur. 

“Jadi, bukan membuat surat keterangan. Ini dua hal yang saya lihat secara kewenangan juga tidak tepat,” ungkap Syarif.

Terakhir mengenai isi surat keterangan berdasar management policy. Menurutnya, seharusnya suratnya memuat keterangan tentang sesuatu pada saat tertentu dan posisi tertentu untuk dipergunakan sebagai sarana pembuktian atau permohonan informasi dari suatu instansi, yang mana keterangan yang diberikan adalah sesuatu informasi yang benar.

Setelah Syarif melakukan kroscek terkait tanggal-tanggal transaksi Budi atas pembelian logam mulia, secara sistem di PT Antam ternyata tidak terjadi transaksi.

“Berarti satu, informasi yang beredar tidak benar,” Syarif menegaskan. 

Berikutnya soal harga yang tertera di surat keterangan dengan nominal Rp 505 juta per kg. Syarif membandingkannya dengan harga yang telah ter-publish di website resmi Antam, di tahun 2018.

“Saya lihat di website itu di tahun 2018 mengenai histori harga, di sepanjang tahun 2018 itu harga terendah itu di Rp 640 jutaan (per kg),” ungkapnya.

Ketua majelis hakim Tony Irfan pun turut menggali lebih lanjut.

“Tahun berapa itu?” tanyanya.

 “Untuk tahun 2018. Itu yang paling rendah kalau lihat historinya di 23 Januari 2018, selebihnya (harganya) di atas itu (Rp 640 juta/kg),” beber Syarif.

“Jadi, poin kedua secara isi juga informasi yang disampaikan ini tidak benar, tidak sesuai dengan yang ada, ter-publish resmi di perusahaan,” Syarif kembali membeberkan poin-poin kesalahan surat keterangan tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) telah memeriksa mantan direktur utama (dirut) PT Aneka Tambang (ANTAM) inisial DA dalam lanjutan penyidikan korupsi dalam peleburan, dan cap 109 ton logam mulia ANTAM.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Harli Siregar, mengatakan, memeriksa tiga petinggi, dan pegawai PT ANTAM adalah DA, AY, LSS, dan SDY. “AY, DA, LSS, dan SDY, diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas periode 2010-2022,” kata Harli dalam siaran pers, yang diterima wartawan di Jakarta, pada Kamis (8/8/2024).

Informasi dari tim penyidikan, inisial DA mengacu pada nama Dana Amin, yang diperiksa selaku Direktur Utama PT ANTAM periode 2019. Sedangkan saksi AY, adalah Andik Yudiarto selaku operation Division Head Unit pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnan Logam Mulia (UBPP LM) PT ANTAM. Saksi LSS adalah Luki Setiawan Suardi, yang diperiksa sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT ANTAM periode 2019. Sedangkan SDY adalah Sudiyana yang diperiksa sebagai pegawai di PT ANTAM.

Penyidikan korupsi komoditas emas ini, terkait dengan penyimpangan kerja sama peleburan, dan pengecapan logam mulia emas seberat total 109 ton dari swasta kepada pihak PT ANTAM sepanjang 2010-2022. Dari penyidikan, Jampidsus sudah menetapkan total 14 orang sebagai tersangka.

Enam tersangka adalah para general manager UBPP Logam Mulia (LM) PT ANTAM. Para tersangka tersebut di antaranya, TK (GM periode 2010-201), HN (GM periode 2011-2013); DM (GM periode 2013-2017); AH (GM periode 2017-2019), MAA (GM periode 2019-2021), dan ID (GM periode 2021-2022).

Sedangkan tujuh tersangka lainnya dari pihak swasta dari kalangan pengusaha logam mulia, dan perhiasan adalah, LE, SL, SJ, JT, GAR, HKT, dan DT. Semua tersangka tersebut, sampai saat ini sudah dalam penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejakgung. Kecuali terhadap lima tersangka, Lindawati Efendi (LE), Suryadi Jonathan (SJ), James Tamponawas (JT), Djudju Tanuwijaya (DT), dan Ho Kioen Tjay (HKT), yang dilakukan penahanan kota.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Kuntadi, pernah menerangkan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,1 triliun. Kuntadi mengatakan, kasus korupsi emas ini, berawal dari terungkapnya kerja sama manufaktur ilegal antara sejumlah pengusaha emas dan logam mulia dengan PT ANTAM sepanjang 2010-2022. Yaitu berupa peleburan, dan pemurnian logam mulia emas untuk dijadikan emas lantakan atau emas batangan yang akan dijual ke pasaran. Namun dalam kerja sama tersebut, cacat hukum karena tak didasari pada ikatan resmi.

Kuntadi, pun mengungkapkan, dalam kerja sama tersebut, hasil dari peleburan serta pemurnian emas menjadi lantakan tersebut, dibubuhi dengan cap LM ANTAM yang merupakan merk bisnis dagang resmi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT ANTAM. Dan diketahui, dalam pemberian cap dan merk LM ANTAM tersebut, tanpa dilakukan ikatan kerja sama yang legal dengan PT ANTAM selaku pemegang hak resmi dari merk dagang LM ANTAM. Alhasil dari pemurnian emas, dan pelabelan LM ANTAM pada 109 ton emas tersebut dinilai ilegal, dan merugikan keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejagung mendakwa tiga mantan pejabat Dinas ESDMBangka Belitung merugikan negara Rp300 triliun di kasus tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS).

Tiga pejabat dinas itu, mantan Kabid Pertambangan Mineral Logam Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Amir Syahbana; eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel Suranto Wibowo (SW); dan eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel, Rusbani (BN).

Khusus Amir Syahbana yang juga mantan Plt. Kadis ESDM Babel telah didakwa memperkaya diri sebesar Rp325 juta.

"Memperkaya Amir Syahbana sebesar Rp325.999.998," ujar JPU di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Ketiga pejabat Dinas ESDM Babel ini disebut lalai dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap para pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki IUJP bebas membeli bijih timah hasil penambangan ilegal dan bahkan melakukan penambangan sendiri di wilayah IUP PT Timah.

Adapun, terdakwa juga disebut tidak melaporkan penyimpangan itu kepada Kementerian ESDM. Padahal, telah mengetahui ada penyimpangan dalam tata niaga timah itu.

Akibatnya, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara dengan Nomor: PE.04.03/S-522/D5/03/2024 dari BPKP tertanggal 28 Mei 2024 telah merugikan negara hingga Rp300 triliun.

"Bahwa kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk sejak tahun 2015 sampai dengan 2022 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14," pungkas JPU.

Sebagai informasi, berdasarkan pantauan di lokasi, hanya Amir Syahbana dan Suranto Wibowo yang hadir langsung di pengadilan. Sementara, Rusbani mengikuti persidangan secara daring di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka.

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengumpulkan informasi dan keterangan untuk memperkuat pembuktian dugaan korupsi pengelolaan emas seberat 109 ton di PT Aneka Tambang Tbk (Antam) periode tahun 2010-2022. Kali ini Kejagung memeriksa enam saksi terkait kasus tersebut.

Disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, tiga saksi merupakan pegawai Antam. Mereka yakni HBA selaku Kepala Divisi Treasury Antam, MW selaku Staff Accounting Antam dan JP selaku Marketing di Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam.

Sementara 3 saksi lain yakni NM selaku Manager Bisnis Solution Manager ICT, YR selaku Manager Operation Services ICT dan AR selaku Product Inventory Control periode Juli 2023 hingga saat ini.

"Keenam orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022 atas nama Tersangka HN dkk," ujarnya dalam keterangannya Selasa (23/7/2024).

Sebelumnya, Kejagung mengungkap kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022. Dalam kasus tersebut, ada 109 ton emas berlogo PT Antam yang dicetak secara ilegal.

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan 13 tersangka. 6 tersangka merupakan eks General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UB PPLM) PT Antam dari berbagai periode. Sementara 7 tersangka lain merupakan pelanggan jasa tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) meyakinkan lima tersangka yang dijadikan tahanan kota lantaran diduga terlibat korupsi peleburan 109 ton emas di PT Antam tak bakal bisa kabur. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengenakan alat pendeteksi berupa gelang pada pergelangan kaki-kaki yang dapat mengontrol, pun mengawasi pergerakan masing-masing tersangka.

“Tahanan kota kami menggunakan alat khusus yang digelangkan di bagian kaki,” begitu kata Harli saat dihubungi Republika, Jumat (19/7/2024). “Jadi alat tersebut untuk mendeteksi keberadaan masing-masing tahanan (kota), dan penyidik bisa memantau mobilitas masing-masing tahanan tersebut,” begitu sambung Harli.

Namun begitu, kata Harli, pertimbangan objektif penyidikan dalam melakukan penahanan kota terhadap lima tersangka itu lebih kepada masalah kesehatan. “Penyidik memberikan pertimbangan kesehatan dari masing-masing tersangka untuk dilakukan penahanan kota,” begitu ujar Harli.

Lima tersangka yang berstatus tahanan kota tersebut adalah Lindawati Efendi (LE), Suryadi Jonathan (SJ), James Tamponawas (JT), Djudju Tanuwijaya (DT), dan Ho Kioen Tjay (HKT). Kelima tersangka tersebut diumumkan status hukumnya pada Kamis (18/7/2024) malam. Selain kelima nama tersebut, penyidik Jampidsus pun mengumumkan dua tersangka lainnya, yakni Suryadi Lukmantara (SL) dan Gluria Asih Rahayu (GAR).

Namun terhadap dua tersangka SL dan GAR, dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, cabang Kejagung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). Tujuh tersangka tersebut semuanya adalah pihak swasta, dan pengusaha logam mulia emas, serta perhiasan. Tujuh tersangka tersebut, menggenapkan 13 pesakitan yang dijerat hukum sama dari hasil penyidikan korupsi peleburan logam mulia, dan cap emas ilegal PT Antam 2020-2021.

Pada Mei 2024 lalu, penyidik Jampidsus sudah menetapkan enam tersangka awalan dari kalangan penyelenggara di PT Antam. Keenam tersangka tersebut, semuanya adalah para General Manager (GM) pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam. Mereka di antaranya adalah, inisial TK (GM periode 2010-2011), HN (GM periode 2011-2013); DM (GM periode 2013-2017); AH (GM periode 2017-2019), MAA (GM periode 2019-2021), dan ID (GM periode 2021-2022). Keenam tersangka dari PT Antam tersebut, hingga saat ini masih mendekam di sel tahanan yang terpisah di Rutan Salemba Kejagung, pun di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi pernah menerangkan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,1 triliun. Kuntadi mengatakan, kasus korupsi ini berawal dari terungkapnya kerja sama manufaktur ilegal antara sejumlah pengusaha emas dan logam mulia dengan PT Antam sepanjang 2010-2021. Yaitu berupa peleburan dan pemurnian logam mulia emas untuk dijadikan emas lantakan atau emas batangan yang akan dijual ke pasaran. Namun dalam kerja sama tersebut, cacat hukum karena tak didasari pada ikatan resmi.

Kuntadi, pun mengungkapkan, dalam kerja sama tersebut, hasil dari peleburan serta pemurnian emas menjadi lantakan tersebut, dibubuhi dengan cap LM Antam yang merupakan merk bisnis dagang resmi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Antam. Dan diketahui, dalam pemberian cap dan merk LM Antam tersebut, tanpa dilakukan ikatan kerja sama yang legal dengan PT Antam selaku pemegang hak resmi dari merk dagang LM Antam. Alhasil dari pemurnian emas, dan pelabelan LM Antam pada 109 ton emas tersebut dinilai ilegal dan merugikan keuangan negara.

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menaksir kerugian negara dalam kasus korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas Antam Tahun 2010-2022 sebanyak 109 ton mencapai Rp1 triliun. Angka itu baru perkiraan sementara Korps Adhyaksa.

Informasi ini jadi yang terpopuler di kanal Nasional Medcom.id pada Kamis, 18 Juli 2024.

"Dari estimasi sementara yang dihitung oleh penyidik, namun pastinya belum didasarkan pada perhitungan ahli yang kita harapkan bisa selesai dalam waktu dekat, itu di kisaran Rp1 triliun," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Juli 2024.

Harli mengatakan penyidik Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung disebut tengah berkoordinasi dengan ahli. Khusunya, untuk menghitung kerugian negara tersebut.

Baca selengkapnya di sini

Informasi populer lainnya seoal kematian pebulu tangkis asal Tiongkok, Zhang Zhie Jie. Rupanya, jenazah Zhang Zhi Jie, masih berada di Rumah Sakit dr. Sardjito Yogyakarta. Pihak keluarga Zhang meminta waktu satu minggu lagi.
"Sampai saat ini, jenazah Zhang masih di RS Sardjito. Keluarga masih meminta waktu seminggu lagi,” ungkap Kepala Bidang Humas dan Media PP PBSI Broto Happy Wondomisnowo, dikutip dari Antara, Kamis, 18 Juli 2024.

Broto mengaku tidak mengetahui alasan jenazah Zhang belum dipulangkan ke Tiongkok. Padahal, pemain bulu tangkis itu sudah wafat sejak dua pekan lalu. Namun ia menegaskan bahwa PBSI siap mengikuti apa pun keputusan keluarga Zhang Zhi Jie.

Baca selengkapnya di sini

Berita lainnya seputar data perceraian 2023. Kementerian Agama (Kemenag) menyebut ada penurunan angka perceraian yang signifikan pada 2023. Hal ini merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 Februari 2024.

Dari data BPS, angka perceraian di 2023 menurun hingga 10,2 persen daripada 2022, yang mencapai 516.344 kasus. Di 2023, tercatat hanya 463.654 kasus perceraian.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), Kamaruddin Amin, mengatakan penurunan angka cerai tidak lepas dari peran Fasilitator Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

Baca selengkapnya di sini

(AGA)

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 7 tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan emas seberat 109 ton di PT Antam tahun 2010 s/d 2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan mereka merupakan pelanggan jasa manufaktur unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia PT Antam dari berbagai periode.

"Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, tim penyidik telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kapasitas sebagai pelanggan jasa manufaktur Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam Tbk," ujarnya kepada wartawan Kamis (18/7/2024).

Harli menjelaskan, ketujuh tersangka yakni LE (periode 2010-2021), SL (periode 2010-2014), SJ (periode 2010-2021), JT (periode 2010-2017), GAR (periode 2012-2017), DT (periode 2010-2014) dan HKT (periode 2010-2017).

Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SL dan GAR sendiri bakal langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Sementara LE, SJ, JT, dan HKT menjadi tahanan kota dengan alasan sakit.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 4 eks marketing Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Lokamulia (UBPPLM) PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan komoditi emas 109 ton periode 2010-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan empat marketing itu bertugas saat periode dua tersangka mantan General Manager (GM) UBPPLM menjabat.

Perinciannya, dua marketing yang bertugas pada masa jabatan tersangka DM (2013-2017) yaitu berinisial AK dan YH. Sementara, BW dan MTN diperiksa saat GM UBPPLM TK (2010-2011) menjabat.

"Saksi yang diperiksa berinisial AK dan YH selaku marketing pada masa tersangka DM. Selanjutnya, BW dan MTN selaku marketing pada massa tersangka TK," kata Harli dalam keterangannya, dikutip Kamis (18/7/2024).

Hanya saja, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait pemeriksaan empat marketing tersebut. Namun demikian, pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkas Harli.

Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan enam tersangka yakni TK, HN, DM, AHA, MA, dan ID. Keenam tersangka ini seluruhnya merupakan GM UBPPLM PT Anta pada periode 2010 hingga 2021.

Adapun, keenam tersangka ini diduga menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan peleburan, pemurnian dan pencetakan logam mulia secara ilegal.

Dalam kasus ini, terdapat tindakan melawan hukum dengan penyematan logo Antam terhadap emas pihak lain. Padahal, peletakan merek Antam pada logam mulia perlu melalui prosedur yang berlaku.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperkuat pembuktian dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan emas seberat 109 ton di PT Aneka Tambang Tbk (Antam) selama tahun 2010-2022. Kejagung memeriksa empat orang lagi terkait kasus korupsi tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, keempat saksi tersebut yakni YR selaku Manager Operation Services ICT.

Kemudian SEP selaku Manager Refinery Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam Tbk, NM selaku Manager Bisnis Solution ICT, dan HDR selaku Kepala Divisi Treasury PT Antam Tbk.

“Keempat orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022," ujarnya dalam keterangannya Selasa (16/7/2024).

Harli menjelaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan guna memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, Kejagung mengungkap kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022. Dalam kasus tersebut, ada 109 ton emas berlogo PT Antam yang dicetak secara ilegal.

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan 6 tersangka. Mereka yakni TK, HN, DM, AHA, MA dan ID. Mereka merupakan eks General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UB PPLM) PT Antam dari berbagai periode.

Berikut rinciannya:

- TK menjabat periode 2010-2011

- HN menjabat periode 2011-2013

- DM menjabat periode 2013-2017

- AHA menjabat periode 2017-2019

- MA menjabat periode 2019-2021

- ID menjabat periode 2021-2022

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News