"[Pembentukan KIM Plus untuk jegal di Pilkada Jakarta 2024] Semua itu hanya spekulasi-spekulasi. Kita lihat sekarang ini, memang sudah ada yang berubah? Belum ada yang berubah kan? Masih sama," ujar Anies di Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Anies menekankan dalam politik semua hal bisa terjadi. Namun, hal itu tentunya berbarengan dengan aspirasi masyarakat yang memilih partai politik (parpol) tersebut.
Dengan demikian, Anies tidak terlalu mengambil pusing soal isu "jegal-menjegal" dirinya pada Pilkada 2024 di Jakarta yang akan berlangsung pada November 2024.
Pasalnya, dia menilai hingga saat ini peta dukungan parpol terhadap dirinya masih belum ada yang berubah.
"Tentu kalau bicara terkait komentar, ya komentar-komentar itu bisa macam-macam, tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya bahwa partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya," tambah Anies.
Berdasarkan catatan Bisnis, Partai politik pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 atau KIM telah menginisiasi pembentukan koalisi super jumbo untuk menghadapi pemilihan gubernur alias Pilgub DKI Jakarta 2024, yakni KIM Plus.
Nantinya, KIM Plus akan terdiri dari partai politik pendukung Prabowo-Gibran antara lain Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Ada juga partai non parlemen antara lain PSI, Partai Garuda, PBB, Partai Gelora hingga partai non pendukung Prabowo-Gibran.
Sejauh ini, partai non pendukung Prabowo-Gibran yang buka-bukaan telah mendapat tawaran untuk membentuk KIM Plus adalah PKB. PKB bahkan menyatakan bahwa masih terbuka untuk bergabung kendati telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan.
Selain PKB, Nasdem juga berpotensi 'menyeberang' ke KIM plus karena kalau merujuk ke pernyataan salah satu elitenya, Ahmad Sahroni, pencalonan Anies sebagai cagub juga belum pasti. Kata dia, tergantung restu dewa-dewa.
Terkait hal ini, Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Budi Satrio menilai pencalonan Anies untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta masih belum pasti.
Pasalnya, PKB dan Nasdem dua partai yang telah mendeklarasikan dukungan kepadanya justru patut diduga mulai berbalik arah.
“Memungkinkan dong apalagi parpol gencar menggunakan demokrasi siasat. Namun, peluang RK masih terbuka untuk melawan Anies Baswedan atau jagoan dari PDIP, Ahok misalnya,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).
JAKARTA, KOMPAS.com - Anies Baswedan enggan banyak berkomentar ketika ditanya soal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendorongnya bergabung ke partai politik (parpol) untuk memuluskan jalan menuju Pilkada Jakarta 2024.
“Lihat nanti ya kalau itu,” ujar dia saat ditemui di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).
Anies berdalih belum bisa membicarakan perihal tersebut karena masih intens berkomunikasi dengan banyak partai terkait Pilkada Jakarta 2024.
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menyebut, hal-hal terkait rencana pencalonannya di pilkada masih berjalan baik dan tak ada perubahan.
“Komunikasi dengan partai-partai masih berjalan semua. Saya pikir belum ada perubahan ya sampai sekarang. Namanya gosip, macam-macam,” tutur dia.
Lebih lanjut, Anies mengatakan, belum ada satu pun partai yang membuat keputusan anyar terkait Pilkada Jakarta.
Semua partai disebut masih tetap pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya.
“Tentu kalau bicara terkait komentar, komentar-komentar itu bisa macam-macam, tapi keputusan partai kan masih sama semua,” imbuh dia.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jakarta Khoirudin mendorong Anies Baswedan untuk masuk ke parpol.
Khoirudin meminta Anies masuk ke parpol supaya PKS bisa membentuk koalisi untuk mengusung dirinya pada Pilkada Jakarta 2024.
"Yang paling memungkinkan saat ini adalah Pak Anies menggunakan jaket partai,” ujar Khoirudin saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu (7/8/2024).
Kata Khoirudin, sebagai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) Jakarta 2024, PKS setidaknya mendapatkan satu tempat, entah calon gubernur maupun wakil calon gubernur.
“Kami kan pemenang (pileg). Minimal dapat posisi wakil gubernur jika gubernur tidak dapat. Kalau enggak, apa kata dunia? Apa kata masyarakat? Percuma dong menang,” tutur dia.
Maka dari itu, Khoirudin berharap Anies bisa bergabung ke salah satu partai, tak terkecuali ke PKS.
Jika Anies bergabung dengan PKS, maka partai lain bisa menggantikan posisi Sohibul Iman yang saat ini adalah representasi dari PKS.
“Kalau pakai jaket partai lain, kan bisa koalisi, ada dua partai berarti. Kalau pakai jaket PKS, posisi wakil bisa kami lepas,” imbuh dia.
Sebagai informasi, untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta, butuh sedikitnya 22 kursi DPRD.
Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan paling sedikit 20 persen kursi dari jumlah total kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
Pada Pileg 2024, PKS diperkirakan mendapatkan kursi terbanyak, yakni 18 kursi. Namun, jumlah tersebut belum cukup untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.