JAKARTA, KOMPAS.com – Tim sukses pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (Rido) mengeklaim terdapat sejumlah kader PDI-P yang turut mendukung paslon mereka pada Pilkada Jakarta 2024.

Pernyataan ini disampaikan menyusul deklarasi tujuh politisi dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang menyatakan dukungan untuk paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

“Begitu juga tadi yang dimaksud Pak Ridwan Kamil, ada juga kader-kader dari pendukung pasangan lain, termasuk PDI-P memberikan pilihan pada pasangan Rido, itu ada juga,” kata Ketua Timses Rido, Ahmad Riza Patria, dalam jumpa pers di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Politisi Parta Gerindra itu menambahkan bahwa perpindahan dukungan politik merupakan hal yang biasa dalam kontestasi politik. Ia meminta media untuk memeriksa hasil survei mengenai dukungan partai politik dalam Pilkada Jakarta 2024.

“Hasil-hasil survei biasanya itu kelihatan berapa persen dari pendukung pasangan PDI-P yang memberikan pilihan kepada nomor 1, 2, dan 3. Partai Golkar, Gerindra, PKS dan semua partai itu bisa dicek berapa besar,” ujarnya.

Riza juga menyatakan bahwa mayoritas pendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih solid mendukung pasangan Rido.

“Nah kami termasuk bersyukur, mayoritas lebih dari 80 persen pendukung dari pasangan KIM itu solid ke pasangan Rido, termasuk relawan-relawan yang ada,” lanjutnya.

Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, mengklaim bahwa sekitar 25 persen pendukung PDI-P mendukung paslon Rido berdasarkan hasil survei. Namun, ia tidak memerinci sumber survei tersebut.

“Kan dari survei juga sama. Betul 70 persen pemilih PDI-Perjuangan ke sana (Pramono dan Rano). Tapi, kan ke kami ada 25 persen, paham enggak? Berarti kan ada pemilih PDI-Perjuangan yang bersimpati ke Rido,” kata Ridwan Kamil saat ditemui di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (31/10/2024).

Ridwan menambahkan bahwa fenomena serupa juga terjadi pada basis pendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, di mana ada yang menyeberang ke paslon lain.

Ia menegaskan bahwa dinamika semacam ini adalah hal yang wajar dalam politik.

“Bagi kami itu (dinamika) hal yang biasa, tidak ada yang 100 persen solid. Tidak ada 100 persen yang, sreg tidak solid. Hal begini biasa,” tutup Ridwan.

Diketahui, paslon nomor urut 3, Pramono Anung, menerima tujuh anggota Koalisi Indonesia Maju di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan, pada Kamis.

Mereka antara lain Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.

Ketujuh politisi itu mengenakan baju berwarna khas partai masing-masing tanpa simbol partai.

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, Ahmad Heryawan mengeklaim ada dua pasangan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jawa Barat 2024.

Paslon pertama yakni Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan yang diusung 14 partai politik anggota KIM Plus, termasuk Partai Gerindra yang dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto.

Paslon kedua yakni Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie yang diusung PKS, Partai Nasdem, dan PPP.

Meski ketiga parpol itu tak ikut mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 lalu, namun ketiganya sudah menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sehingga kini turut tergabung dalam KIM.

Aher pun memastikan, Syaikhu-Ilham akan bersinergi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran jika nantinya memenangi Pilkada Jabar.

"Siapapun yang menang, Insya Allah yang menangnya adalah pasangan ASIH (Ahmad Syaikhu-Ilham), akan tegak lurus ke pemerintah pusat (Prabowo-Gibran)," ucap Aher kepada Kompas.com, Sabtu (12/10/2024).

Menurut keterangan Aher, PKS pun telah berkomunikasi dengan Partai Gerindra dan parpol KIM lain.

Kedua belah pihak sama-sama tidak mempermasalahkan adanya persaingan di dalam koalisi untuk memperbutkan kursi Jabar 1.

"Kan saya bilang tadi, Gerindra dengan PKS all KIM final, ya kan dua-duanya KIM. Pasangan yang lain ada KIM, kita juga KIM, bahkan mungkin disebut KIM plus," ungkap Aher.

Sementara itu, Aher berujar, dirinya sebagai ketua tim pemenangan ASIH menyoroti Depok sebagai barometer kemenangan Syaikhu-Ilham.

Hal ini didasari atas kemenangan beruntun PKS di Pilkada Depok selama empat periode atau 20 tahun.

"Berarti kan kemenangannya konsisten, kemudian masyarakat juga memilih PKS, memilih calonnya konsisten kan," jelas Aher.

Sebagai informasi, pada kontestasi Pilkada 2024 Jawa Barat, ada 4 paslon yang bersaing. Selain Syaikhu-Ilham dan Dedi Mulyadi-Erawan, masih ada dua paslon lagi yakni

Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina yang diusung PKB, serta pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja yang diusung PDI Perjuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bakal ikut mengantar pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono mendaftar ke KPU Jakarta sebagai calon gubernur-calon wakil gubernur pada Rabu (28/8). Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni saat menyerahkan surat dukungan partai untuk pasangan RK-Suswono di Jakarta, Ahad (25/8/2024), menyampaikan Kaesang dijadwalkan tiba di Jakarta pada 28 Agustus pagi.

“Insya Allah kalau agak siangan dikit (jadwal RK-Suswono mendaftar ke KPU), Insya Allah Mas Kaesang juga akan ikut Bang Emil dan Pak Suswono mendaftar ke KPUD DKI Jakarta,” kata Raja Juli.

Raja Juli, dalam acara itu, mewakili Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep. Kaesang saat ini masih berada di Amerika Serikat untuk menemani istrinya, Erina Gudono, mengurusi perkuliahan di University of Pennsylvania.

Di kantor pusat PSI, Ridwan Kamil juga kembali memastikan niat mendaftarkan diri ke KPUD pada 28 Agustus. “Kalau tidak ada halangan, kami sendiri per hari ini, sementara akan mendaftar ke kantor KPU tanggal 28, dan tentunya kami siap,” kata Ridwan Kamil.

KPU menjadwalkan pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 pada 27–29 Agustus 2024. Pasangan RK-Suswono saat ini didukung koalisi besar KIM Plus yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, Partai Garuda, Partai Gelora, NasDem, PPP, PKB, dan PKS. Sejauh ini, RK-Suswono masih menjadi salah satu kandidat kuat dalam kontestasi pilkada di Jakarta.

Raja Juli juga mengatakan Kaesang dan seluruh kader PSI bakal siap 24 jam untuk membantu pasangan RK-Suswono terutama selama masa kampanye.

“Mas Kaesang sudah menyampaikan akan siap 24 jam memenangkan Kang Emil dan Pak Suswono agar terus blusukan, akan menyapa masyarakat untuk memastikan agar Jakarta dipimpin oleh orang yang paling tepat untuk melayani masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Raja Juli.

Dalam acara yang sama, Ridwan Kamil berterima kasih atas dukungan itu. Dia yakin pasangan RK-Suswono dan PSI punya semangat yang sama untuk membangun Jakarta.

“Terima kasih kepada PSI atas kepercayaannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan,” kata Ridwan Kamil.

Sementara itu, Suswono, yang merupakan kader PKS, menyatakan dia siap mendukung gagasan-gagasan besar Ridwan Kamil jika nantinya pasangan itu terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

“Saya akan men-support, dan tentu dengan pemerintah pusat nanti akan inline, dan dukungan dari pemerintah pusat, APBD yang kita miliki atau sumber-sumber lain dan sangat banyak potensi untuk mengembangkan Jakarta Baru,” kata Suswono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gerindra meyakini KIM Plus di Pilkada Jakarta 2024 tak pecah kongsi pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, sampai H-4 pembukaan pendafatan calon kepala daerah (cakada), Selasa (27/8/2024), belum ada satu pun dari 12 partai politik (parpol) peserta KIM Plus yang menyatakan hengkang dari pencalonan gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Ridwan Kamil-Suswono (Rawon).

Muzani mengatakan, KIM Plus siap memenangkan Pilkada Jakarta dengan menjadikan Rawon sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. “Di Jakarta, KIM masih solid. Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, insya Allah jadi gubernur Jakarta,” begitu kata Muzani di Kantor DPP Gerindra di Jakarta Selatan, pada Jumat (23/8/2024).

Namun begitu, kata Muzani, Gerindra juga tak mempersoalkan jika ada parpol dalam KIM yang memilih untuk mengubah dukungannya pascaputusan MK 60/2024. Muzani mengatakan, dalam KIM tak ada keharusan bagi partai-partai anggota untuk selalu ikut mendukung setiap calon kepala daerah (cakada) yang diusung oleh Gerindra.

Muzani menegaskan, partainya mengakui kedaulatan partai-partai lain dalam mengajukan cakada-cakadanya masing-masing untuk sama-sama berkompetisi di pilkada serempak tahun ini.

“Di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), kita memberi keleluasaan untuk setiap partai politik mengambil posisi politiknya di daerah-daerah, karena kami menghormati bahwa ada basis-basis partai politik Koalisi Indonesia Maju yang tentu saja, antar partai yang satu, dengan partai yang lainnya berbeda,” kata Muzani.

KIM merupakan koalisi gabungan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan menyusul Partai Demokrat, dan partai-partai non-parlemen lainnya. KIM semakin besar menjadi KIM Plus setelah bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, bahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

KIM Plus dalam Pilkada 2024 banyak sepakat untuk mengusung cakada-cakada yang sama karena terbentur pada ambang batas minimal pengusungan cakada yang minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah.

Di Pilkada Jakarta contohnya, dari 12 partai yang berhasil tembus DPRD 2024 tak ada satupun yang bisa mengusung sendiri pasangan cagub-cawagubnya dalam. Karena ketentuan ambang batas pencalonan oleh partai atau gabungan partai minimal sebanyak 22 kursi dari 106 kursi di DPRD. Karena itu, 12 partai yang tergabung dalam KIM Plus, mengusung cagub-cawagub yang sama Ridwan Kamil - Suswono.

Namun setelah putusan MK 60/2024, KIM Plus bisa bubar. Putusan MK 60/2024 itu merasionalisasikan ambang batas minimal baru pencalonan cagub-cawagub yang cuma 7,5 persen suara sah. Dengan putusan tersebut, dari penguasaan DPRD, sedikitnya akan ada 7 pasangan cagub-cawagub yang bisa disorongkan masing-masing partai, ataupun gabungan parti untuk Pilkada Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gerindra mengaku tak ingin menjadi ‘tukang’ sandera hak dan kepentingan partai lainnya di Pilkada 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) tak ada keharusan bagi partai-partai anggota untuk selalu ikut mendukung setiap calon kepala daerah (cakada) yang diusung oleh Gerindra.

Bisnis.com,JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mungkin perlu melakukan rapat kembali usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal syarat pencalonan di Pilkada.

Doli mengatakan bahwa Golkar bersama KIM Plus perlu melakukan rapat terlebih dahulu untuk kembali memastikan terkait Putusan MK terbaru.

“Saya kira nanti Golkar bersama dengan Koalisi Indonesia Maju mungkin harus duduk bersama lagi memetakan ulang, kira-kira nanti pasca dari putusan MK ini seperti apa," kata Doli di tengah perhelatan Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Doli bahkan juga mengaku, bahwa menurut dia sendiri putusan MK selalu menjadi kejutan. Hal ini lantaran pendaftaran akan dilakukan dalam waktu dekat. Putusan MK juga dinilaifinal and binding.

Dia mengatakan perubahan putusan tersebut dinilai sebagai hal yang sangat mendasar. Hampir semua partai di daerah dapat mencalonkan pasangannya sendiri, karena yang dihitung bukan dari jumlah penduduk, tapi dari jumlah DPT.

“Nah tentu ini akan mengubah balik dari perspektif politik akan merubah konstelasi politik. Tapi persoalannya apakah dalam sisa 7 hari ini, ini akan baik atau tidak gitu ya,” jelasnya.

Kala ditanya apakah KIM Plus akan solid, menurutnya selama ini koalisi tersebut telah teruji, bahkan memilikisuccess storysaat pemilihan presiden (Pilpres).

Sebagai catatan, Sejumlah partai politik peserta kini memiliki peluang untuk mengajukan calon sendiri untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Hal itu merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XXII/2024 terkait dengan uji materi Undang-undang (UU) No.10/2016.

MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon sehingga ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi bergantung kepada kepemilikan kursi di DPRD.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan calon gubernur yang akan diusung pada Pilgub DKI Jakarta 2024 bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) guna mengumumkan pasangan calon dalam Pilkada Jakarta 2024.
"Inshaallah dalam waktu tepat kita umumkan," kata Prabowo Subianto seperti dilansir di Antara, Kamis (8/8/2024).
Sebelumnya, PKS telah menyatakan membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang bakal mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.
Opsi tersebut dimunculkan oleh PKS karena Anies Baswedan telah melebihi tenggat waktu untuk mengumpulkan koalisi partainya di Pilkada Jakarta. Sejauh ini PKS hanya memiliki 18 kursi DPRD Jakarta dan masih membutuhkan 4 kursi lagi untuk pencalonan.

Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin mengatakan jika tidak cepat mengambil sikap, maka PKS bisa tertinggal dan tidak bisa mengikuti Pilkada Serentak Jakarta 2024.

Dia menjelaskan bahwa PKS hanya membutuhkan 4 kursi lagi atau dukungan partai politik untuk masuk ke koalisi agar bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernurnya sendiri

"Jika tak kunjung ada rekan koalisi, bukan saja Anies, tapi PKS juga bisa terancam gagal berlayar [di Pilkada Jakarta 2024]. Padahal PKS pemenang Pileg di Jakarta menguasai 18 kursi DPRD. Kami hanya butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calonnya sendiri," katanya saat konferensi pers, Rabu (7/8/2024).

Sementara itu, sebelumnya Gerindra telah mengumumkan bahwa bakal mengusung kader Partai Golkar yakni Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta, sedangkan PKS sebelumnya telah mendeklarasikan dukungan terhadap Anies yang dipasangkan dengan Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto memberi kode Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam ajang Pilgub DKI Jakarta 2024.

Dia menjelaskan, PKS sangat mungkin bergabung ke KIM Plus berdasarkan dinamika politik belakangan ini.

"Kalau untuk di Jakarta, kemungkinan besar [PKS gabung KIM Plus]," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Sebagai informasi, PKS membuka peluang untuk meninggalkan Anies Baswedan dan berbalik mendukung Ridwan Kamil, yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, di Pilkada Jakarta 2024.

Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin mengatakan jika tidak cepat mengambil sikap, maka PKS bisa tertinggal dan tidak bisa mengikuti Pilkada Serentak Jakarta 2024.

Dia menjelaskan bahwa PKS hanya membutuhkan 4 kursi lagi atau dukungan partai politik untuk masuk ke koalisi agar bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernurnya sendiri.

"Jika tak kunjung ada rekan koalisi, bukan saja Anies, tapi PKS juga bisa terancam gagal berlayar [di Pilkada Jakarta 2024]. Padahal PKS pemenang Pileg di Jakarta menguasai 18 kursi DPRD. Kami hanya butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calonnya sendiri," katanya saat konferensi pers, Rabu (7/8/2024).

Dia mengaku sudah berikan waktu ke Anies Baswedan untuk mencari partai politik lain agar berkoalisi dengan PKS. Namun hasilnya, menurut Khoirudin, hingga kini PKS belum mendapatkan rekan untuk berkoalisi di Pilkada Jakarta 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara terkait isu pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dibuat untuk "menjegal" dirinya di Pilkada Jakarta 2024.

"[Pembentukan KIM Plus untuk jegal di Pilkada Jakarta 2024] Semua itu hanya spekulasi-spekulasi. Kita lihat sekarang ini, memang sudah ada yang berubah? Belum ada yang berubah kan? Masih sama," ujar Anies di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Anies menekankan dalam politik semua hal bisa terjadi. Namun, hal itu tentunya berbarengan dengan aspirasi masyarakat yang memilih partai politik (parpol) tersebut.

Dengan demikian, Anies tidak terlalu mengambil pusing soal isu "jegal-menjegal" dirinya pada Pilkada 2024 di Jakarta yang akan berlangsung pada November 2024.

Pasalnya, dia menilai hingga saat ini peta dukungan parpol terhadap dirinya masih belum ada yang berubah.

"Tentu kalau bicara terkait komentar, ya komentar-komentar itu bisa macam-macam, tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya bahwa partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya," tambah Anies.

Berdasarkan catatan Bisnis, Partai politik pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 atau KIM telah menginisiasi pembentukan koalisi super jumbo untuk menghadapi pemilihan gubernur alias Pilgub DKI Jakarta 2024, yakni KIM Plus.

Nantinya, KIM Plus akan terdiri dari partai politik pendukung Prabowo-Gibran antara lain Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Ada juga partai non parlemen antara lain PSI, Partai Garuda, PBB, Partai Gelora hingga partai non pendukung Prabowo-Gibran.

Sejauh ini, partai non pendukung Prabowo-Gibran yang buka-bukaan telah mendapat tawaran untuk membentuk KIM Plus adalah PKB. PKB bahkan menyatakan bahwa masih terbuka untuk bergabung kendati telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan.

Selain PKB, Nasdem juga berpotensi 'menyeberang' ke KIM plus karena kalau merujuk ke pernyataan salah satu elitenya, Ahmad Sahroni, pencalonan Anies sebagai cagub juga belum pasti. Kata dia, tergantung restu dewa-dewa.

Terkait hal ini, Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Budi Satrio menilai pencalonan Anies untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta masih belum pasti.

Pasalnya, PKB dan Nasdem dua partai yang telah mendeklarasikan dukungan kepadanya justru patut diduga mulai berbalik arah.

“Memungkinkan dong apalagi parpol gencar menggunakan demokrasi siasat. Namun, peluang RK masih terbuka untuk melawan Anies Baswedan atau jagoan dari PDIP, Ahok misalnya,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).