REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan keputusan untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta masih menunggu rapat DPP yang akan dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Di situlah akan diputuskan siapa yang diutus untuk Pilkada Jakarta," ujar Said dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Maka dari itu, dirinya menegaskan, PDI Perjuangan belum pada posisi mengambil keputusan untuk Ahok maju di Pilkada Jakarta atau tidak.

Kendati demikian, dia memastikan DPP PDIP benar-benar memperhatikan bagaimana pertarungan kontestasi di Jakarta yang terjadi menjelang Pilkada ini.

Said menuturkan rapat DPP dimaksud memang belum diketahui kapan akan dilaksanakan karena sejauh ini masih belum ada kabar pasti mengenai tanggal dan tempatnya.

Tetapi, dia berharap rapat itu akan digelar dalam waktu dekat lantaran waktu penentuan paket dan pendaftaran paket calon Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta juga sudah semakin dekat, sekitar tinggal 47 hari lagi. "Kami pun harus mengurus 514 kabupaten/kota serta 38 provinsi," tuturnya.

Menurutnya, nama Ahok yang kembali dipopulerkan untuk maju di Pilkada Jakarta bersaing dengan Anies Baswedan merupakan isu yang muncul dari keinginan publik di akar rumput.

Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan salah satu lembaga survei yang merilis hasil elektabilitas calon potensial untuk Pilkada Jakarta, di mana Ahok berada di urutan nomor dua setelah Anies.

Said pun merasa Ahok layak memperoleh hasil elektabilitas tersebut karena sepertinya terdapat kerinduan publik Jakarta pada tipe pemimpin yang memiliki ketegasan.

"Apa yang pernah dilakukan Ahok saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta tidak bisa kita nafikan manfaatnya, bagaimana dia bekerja dengan sangat baik," ucap Said.

Terlebih, sambung dia, Ahok memiliki integritas yang disenangi masyarakat sehingga menyebabkan namanya kembali muncul. Dengan demikian, hal tersebut murni suara yang berasal dari bawah.

"Malah bahkan nama Ahok juga dikaitkan dengan Pilkada Sumatra Utara. Tetapi ini tidak berasal dari PDIP, melainkan luar partai atau publik yang menyuarakan itu," ungkap pria yang juga merupakan Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.

Dia menambahkan, Ahok berpotensi mengalahkan Anies Baswedan, karena nama kader PDIP tersebut berada pada peringkat kedua dalam survei elektabilitas terbaru yang dirilis Litbang Kompas.

Menurutnya nama Ahok yang bertengger pada peringkat kedua setelah Anies di peringkat pertama itu cukup mengejutkan. Sehingga menurutnya pimpinan pusat partai pun akan kembali mempertimbangkan Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Yang baru deklarasi ini kan Anies Baswedan, wajar-wajar saja baru dideklarasikan maka pemberitaan dan publik penerimaannya tinggi itu wajar. Justru yang menjadi kejutan yang tidak pernah dideklarasikan, seperti Ahok, tiba-tiba tinggi," kata Said.

Dia mengatakan kepemimpinan Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah teruji dan berhasil. Namun jika DPP PDI perjuangan memunculkan Ahok, maka pertarungannya kembali akan sengit.

Dengan adanya survei itu, dia pun berharap nantinya musyawarah partai tersebut akan mengumumkan Ahok sebagai calon kepala daerah. Menurutnya keputusan itu akan muncul setelah Rapat DPP PDIP yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sejauh ini, menurutnya partai berlambang banteng itu setiap harinya tengah disibukkan pembahasan untuk menentukan calon kepala daerah di seluruh wilayah di Indonesia.

Termasuk, kata dia, konstelasi politik di Jakarta yang akan terus disoroti. "Karena Jakarta ini etalase dari DPP. Sorot mata tertuju ke Jakarta, daya tariknya luar biasa," katanya.

Adapun Litbang Kompas merilis Survei Teropong Jawa 2024 yang salah satunya mengungkap Elektabilitas Calon Gubernur Rujukan Publik Jakarta.

Dalam survei itu, nama Anies Baswedan berada di peringkat pertama dengan hasil 29,8 persen, Ahok peringkat kedua dengan hasil 20 persen, disusul Ridwan Kamil dengan hasil 8,5 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai, gubernur selanjutnya harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk membenahi program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang berantakan. Pasalnya, banyak program di Pemprov DKI pendahulu yang menjadi berantakan selama kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William Sarana Aditya meilai, Anies lebih suka mengeklaim pekerjaan orang lain selama masa jabatannya. Program dari gubernur sebelumnya didaur ulang untuk dijadikan bahan kampanye.

William mengambil salah satu contoh paling mencolok dari kerusakan yang dilakukan oleh Anies adalah kekacauan data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran hingga mencapai satu juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki oleh Pj Gubernur dalam dua tahun terakhir," kata William melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Selain KJP, ada beberapa program lain yang sudah baik namun justru tidak dilanjutkan oleh Anies, seperti pembangunan LRT, sodetan Ciliwung, dan juga pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Menurut William, berbagai program yang notabene berguna untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta justru tidak dilanjutkan.

Bahkan, program yang dilanjutkan malah dirusak dengan pengelolaan tidak baik. "Anies lebih fokus pada rebranding dan klaim daripada memastikan program-program ini berjalan efektif," kata William.

Dia juga menilai, Anies tampak berusaha menghapus jejak warisan kebijakan Joko Widodo (Jokowi) sebagai gubernur Jakarta periode 2012-2024! dengan cara melakukan penamaan ulang, seperti KJP menjadi KJP Plus. Program itu kemudian diklaim sebagai milik Anies untuk bahan kampanye.

"Bahkan saya lihat, Anies juga berusaha menghapus peninggalan kawannya sendiri, Sandiaga Uno. Misalnya OK-OCE menjadi Jakpreneur, OK-Otrip menjadi Jaklingko," ucap William.

Menurut William, untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ditinggalkan oleh Anies, Jakarta membutuhkan calon gubernur (cagub) yang memiliki nyali dan komitmen untuk membereskan semua kekacauan tersebut. Menurut dia, pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak mencerminkan sifat kenegarawan dan tidak layak untuk dipilih.

William menegaskan, Fraksi PSI DPRD DKI berkomitmen untuk mendukung calon gubernur yang memiliki integritas, keberanian, dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi Jakarta. Selain itu, pihaknya ingin memastikan program-program yang baik untuk warga dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kami akan terus mengawal dan memastikan bahwa calon yang diusung nanti benar-benar mampu menghadirkan solusi nyata untuk Jakarta yang lebih baik. Pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak layak untuk dipilih," ujar William.

Nasdem siap dukung Anies...

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan partainya siap jika situasi mengharuskan Anies Baswedan kembali menghadapi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Dia berlasan, situasi itu sudah pernah terjadi pada pilkada sebelumnya dan hasilnya bisa diprediksi.

Walaupun begitu, sejauh ini dukungan terhadap Anies masih belum resmi dikukuhkan oleh Partai Nasdem. Adapun nama Ahok berada di peringkat teratas bersama Anies dalam sejumlah survei elektabilitas Pilgub Jakarta 2024.

"Sudah pernah terjadi dan anda semua sudah tahu hasilnya," kata Hermawi usai berkunjung ke Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Sejauh ini, menurut Hermawi, NasDsm sudah mempersiapkan pencalonan dalam Pilkada Jakarta dengan menggelar rapat pleno mulai dari DPW Partai Nasdem Jakarta hingga Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Pusat Partai Nasdem.

Dari rapat pleno itu, kata dia, sudah ada tiga nama yang berproses untuk Jakarta, yakni Anies Baswedan, Bendahara Umum DPP Nasdem Ahmad Sahroni, dan Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta Wibi Andrino. "Nah itu berputar terus di sekitar itu, tapi yang mana, saya belum bisa pastikan," kata Hermawi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan bahwa partainya siap jika situasi mengharuskan Anies Baswedan kembali menghadapi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada Jakarta 2024. Ini karena hal itu sudah pernah terjadi pada pilkada sebelumnya dan sudah diketahui hasilnya.

Walaupun begitu, sejauh ini dukungan terhadap Anies masih belum resmi dikukuhkan oleh Partai NasDem. Adapun nama Ahok berada di peringkat teratas bersama Anies dalam sejumlah survei elektabilitas Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Sudah pernah terjadi dan anda semua sudah tahu hasilnya," kata Hermawi usai berkunjung ke Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, menurutnya, NasDem sudah mempersiapkan pencalonan dalam Pilkada Jakarta dengan menggelar rapat pleno mulai dari DPW Partai NasDem Jakarta hingga Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Pusat Partai NasDem.

Dari rapat pleno itu, kata dia, sudah ada tiga nama yang berproses untuk Jakarta, yakni Anies Baswedan, politisi NasDem Ahmad Sahroni, dan Ketua DPW Partai NasDem Jakarta Wibi Andrino. "Nah itu berputar terus di sekitar itu, tapi yang mana, saya belum bisa pastikan," kata dia.

Selain itu, dia memberi sinyal bahwa koalisi antara NasDem dan PKS sudah semakin matang terkait Pilkada Jakarta.

Beberapa waktu lalu, menurutnya, Ketum NasDem Surya Paloh dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu pun sudah bertemu.

"Kita punya deadline 31 Juli semua rekomendasi kita sudah terbit, PKS punya deadline 3 Agustus, jadi dekat-dekat sabar saja, tunggu saja," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berpotensi mengalahkan Anies Baswedan, karena nama kader PDIP tersebut berada pada peringkat kedua dalam survei elektabilitas terbaru yang dirilis Litbang Kompas.