Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Pemerintah Australia telah membatalkan proyek satelit militer senilai miliaran dolar yang melibatkan perusahaan Lockheed Martin.

Departemen Pertahanan Australia mengumumkan keputusan ini pada hari Senin (4/11/2024), dengan menyatakan bahwa militer akan mengalihkan fokusnya ke sistem multi-orbit.

Tahun lalu, Lockheed Martin terpilih sebagai penyedia sistem komunikasi satelit Geostationary Earth Orbit (GEO). Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan sistem komunikasi satelit pertama yang dikendalikan oleh Australia di wilayah samudra Indo-Pasifik.

Namun, proyek satelit GEO dengan orbit tunggal tersebut kini dibatalkan. Departemen Pertahanan menyatakan bahwa percepatan teknologi antariksa dan ancaman yang berkembang telah menyebabkan sistem orbit tunggal tidak lagi sesuai dengan prioritas strategis Australia.

Sebagai gantinya, pemerintah akan memprioritaskan kemampuan multi-orbit untuk memperkuat ketahanan Angkatan Pertahanan Australia.

Dalam wawancara dengan Australian Broadcasting Corporation, Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan bahwa meskipun anggaran pertahanan meningkat, pemerintah tetap fokus pada prioritas dalam pembelian perlengkapan militer.

Saat pengumuman proyek Lockheed Martin tahun lalu, pihak berwenang menyebut nilai proyek mencapai miliaran dolar. Namun, dalam pernyataan terbaru, Departemen Pertahanan tidak memberikan rincian spesifik mengenai nilai proyek yang dibatalkan tersebut.

Meskipun demikian, pemerintah tetap mengalokasikan dana sebesar A$9 sampai A$ 12 miliar (sekitar US$ 13,87 miliar) untuk pengembangan kemampuan luar angkasa.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berencana memangkas pinjaman mahasiswa bagi tiga juta warga Australia sebesar 20% dan menghapus sekitar A$ 16 miliar setara dengan Rp 166,4 triliun utang.

Langkah tersebut didasarkan pada anggaran Mei. Di mana pemerintah ingin mengatasi tekanan biaya hidup di Australia dan memberikan keringanan utang bagi mahasiswa, serta lebih banyak investasi untuk membuat obat-obatan lebih murah. Australia juga membuat program bantuan sewa.

"Ini akan membantu semua orang yang memiliki utang mahasiswa saat ini, sementara kami bekerja keras untuk memberikan kesepakatan yang lebih baik bagi setiap mahasiswa di tahun-tahun mendatang," kata Albanese dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan pemangkasan pinjaman mahasiswa untuk pendidikan tinggi.

Pemerintah menyebut, perubahan tersebut berarti membuat lulusan rata-rata memiliki pinjaman sebesar A$ 27.600 akan berkurang A$ 5.520. Albanese menambahkan, perubahan tersebut akan berlaku mulai 1 Juni 2025.

Pemerintah juga berencana untuk memangkas jumlah yang harus dibayar warga Australia dengan utang mahasiswa per tahun dan menaikkan ambang batas untuk memulai pembayaran.

"Jika terpilih kembali pada pemilihan umum berikutnya pada tahun 2025, Partai Buruh juga akan membuat undang-undang untuk menjamin 100.000 tempat gratis setiap tahun di lembaga Pendidikan Teknis dan Lanjutan negara tersebut," kata Albanese.

Menurut dia, ini saatnya untuk membangun, membangun pendidikan yang lebih baik untuk semua. Tekanan biaya hidup dipicu inflasi yang sangat tinggi, memiliki resonansi khusus dengan pemilihan federal yang akan datang dan pemerintahan Buruh kiri-tengah sekarang mendukung lawan konservatif mereka.

Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam beberapa tahun terakhir, Australia telah menghadapi perdebatan yang intens mengenai statusnya sebagai monarki atau republik. Sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa Raja Charles III menyatakan tidak akan menghalangi jika Australia memutuskan untuk menggantikan posisinya sebagai kepala negara.

Pernyataan ini muncul menjelang kunjungan Raja Charles ke Australia, dan menunjukkan pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap para kampanye republik di negara tersebut.

Konteks Sejarah dan Aspirasi Republik

Perdebatan mengenai status monarki di Australia bukanlah hal baru. Sejak tahun 1999, ketika Australia mengadakan referendum mengenai peralihan ke sistem republik, masyarakat telah berdebat mengenai pros dan kontra dari sistem pemerintahan tersebut.

Dalam referendum tersebut, sekitar 54,9% pemilih menolak usulan untuk menjadi republik. Namun, gerakan untuk mengganti monarki tetap ada, dengan kelompok seperti Australian Republican Movement (ARM) menjadi suara utama dalam kampanye tersebut.

ARM menekankan pentingnya pemilihan kepala negara oleh rakyat Australia, mengusung visi untuk memiliki seorang kepala negara yang berasal dari dalam negeri. Mereka berargumen bahwa kepemimpinan lokal akan lebih mencerminkan identitas dan nilai-nilai masyarakat Australia.

Pendekatan Raja Charles III

Sikap Raja Charles yang lebih terbuka terhadap keinginan Australia untuk menjadi republik, diungkapkan oleh Nathan Ross, asisten sekretaris pribadi Raja.

Ross menekankan bahwa sebagai seorang monarki konstitusional, Raja bertindak atas nasihat para menteri, dan keputusan mengenai status republik adalah hak prerogatif rakyat Australia. Hal ini menunjukkan bahwa Raja Charles menghormati keputusan dan keinginan rakyat, tanpa mengedepankan kepentingan pribadi sebagai kepala negara.

Raja Charles III juga menyampaikan rasa cinta dan afeksinya yang dalam terhadap Australia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan antara monarki dan para pendukung republik, sekaligus menciptakan ruang bagi diskusi yang lebih konstruktif tentang masa depan sistem pemerintahan Australia.

Reaksi Publik dan Tanggapan Pejabat

Respon masyarakat terhadap kunjungan Raja Charles ke Australia tampaknya beragam. Graham Smith, pemimpin kelompok kampanye Republik di Inggris, menyatakan bahwa banyak warga Australia menunjukkan ketidakpedulian terhadap kunjungan tersebut.

Menurutnya, banyak yang tidak menyadari kedatangan Raja dan lebih memilih untuk memfokuskan perhatian pada isu-isu lain yang lebih relevan bagi kehidupan sehari-hari mereka.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, pernah menyatakan bahwa Australia seharusnya memiliki seorang Australia sebagai kepala negara. Namun, dia juga mengindikasikan bahwa melakukan referendum kedua bukanlah prioritas saat ini.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh masyarakat Australia siap untuk melanjutkan diskusi mengenai perubahan sistem pemerintahan ini.

Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, menanggapi klaim Elon Musk yang menyebut pemerintah yang dipimpinnya sebagai "fasis".

Albanese menyatakan bahwa Musk perlu menyadari bahwa platform sosial X (sebelumnya Twitter) memiliki tanggung jawab sosial.

Albanese menambahkan bahwa pemahaman Musk mengenai masalah ini lebih mencerminkan pandangannya sendiri daripada sikap pemerintah Australia.

Kontroversi Terkait Regulasi Media Sosial

Klaim Musk muncul di tengah pengenalan undang-undang baru di Australia yang bertujuan untuk menangani penyebaran kebohongan yang disengaja di media sosial. Undang-undang ini dapat mengenakan denda hingga 5% dari pendapatan tahunan perusahaan media sosial.

Musk merespons dengan menulis "Fasis" dalam sebuah posting di X, menandakan ketidaksetujuannya terhadap regulasi ini.

Musk telah terlibat dalam beberapa konflik dengan pemerintah Australia sepanjang tahun lalu. Salah satu masalah utama adalah permintaan pemerintah untuk menghapus konten grafis terkait insiden penusukan seorang uskup di Sydney dari platform X.

Pada bulan April, komisaris eSafety memerintahkan X untuk menghapus konten tersebut dan memulai proses hukum di pengadilan federal untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Meskipun proses hukum dihentikan pada bulan Juni, tinjauan administrasi masih diharapkan berlangsung pada bulan Oktober.

Selama saga tersebut, Musk menuduh pemerintah Australia menekan kebebasan berbicara.

Pandangan Pemerintah Australia mengenai Energi Terbarukan

Selain tanggapan terhadap Musk, Albanese juga membahas adopsi energi terbarukan di Australia, termasuk di negara bagian Queensland yang dipimpin oleh pemimpin oposisi Peter Dutton. Albanese menyebut bahwa angka-angka adopsi energi matahari atap menunjukkan bahwa pemilih Australia semakin menerima manfaat dari energi terbarukan.

Ia menegaskan bahwa energi terbarukan adalah bentuk energi termurah, sedangkan energi nuklir merupakan yang paling mahal dan lambat dalam pelaksanaannya.

Pada bulan Juni, Dutton mengumumkan rencana Koalisi untuk membangun tujuh pembangkit listrik tenaga nuklir dan dua reaktor modular kecil. Janji nuklir ini mendapat penolakan dari para perdana menteri negara bagian, namun Dutton menyatakan kesediaannya untuk mengabaikan larangan nuklir yang ada di negara bagian.

Analisis dari Smart Energy Council menunjukkan bahwa rencana energi nuklir yang kontroversial akan menelan biaya minimal US$116 miliar sama dengan biaya rencana pemerintah Albanese untuk mencapai 82% energi terbarukan pada tahun 2030 dan hampir 100% campuran energi terbarukan pada tahun 2050 dan bisa mencapai US$600 miliar untuk hanya 3,7% dari campuran energi Australia pada tahun 2050.

Canberra: Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membela keputusan pemerintahnya yang mengizinkan pengungsi dari Gaza masuk ke Australia pada Selasa 20 Agustus 2024. Langkah itu tetap dilakukan meskipun ada tekanan dari pihak oposisi di parlemen untuk melarang kedatangan mereka.

Melansir dari Anadolu Agency, Albanese menolak permintaan oposisi untuk menghentikan penerimaan pengungsi dari wilayah konflik tersebut.

Pemimpin oposisi, Peter Dutton, dan juga anggota partainya meminta Albanese menjelaskan detail tentang pengungsi dari Gaza kepada parlemen, namun Albanese menegaskan bahwa ia mempercayai badan-badan keamanannya yang selalu terlibat dalam proses tersebut, demikian menurut ABC News.
“Saya mengingatkan pemimpin oposisi bahwa penyeberangan perbatasan Rafah dikontrol oleh pihak berwenang Israel dan Mesir. Mari kita perjelas apa yang terjadi di sini,” ujar Albanese.

“Israel menutup penyeberangan perbatasan Rafah pada bulan Mei. Mereka tidak mengizinkan orang keluar,” tambah Albanese.

Pada hari Minggu, Perdana Menteri Albanese sekali lagi menolak seruan oposisi untuk melarang warga Palestina yang melarikan diri dari Gaza memasuki Australia, dengan mengatakan bahwa hal itu bertujuan untuk “menimbulkan ketakutan”.

Sebelumnya, Dutton mengklaim bahwa menerima pengungsi dari Gaza dapat mengancam keamanan nasional Australia. Namun, Albanese menyebut retorika tersebut hanya memperburuk perpecahan masyarakat di tengah seruan pihak keamanan untuk menjaga “kohesi sosial”.

Data dari Departemen Dalam Negeri Australia menunjukkan bahwa dari 2.922 visa yang disetujui, sekitar 1.300 pengungsi dari Gaza telah tiba dengan aman di Australia. Di sisi lain, 7.100 aplikasi visa dari wilayah Palestina telah ditolak.

Sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober lalu Israel telah menewaskan lebih dari 40.100 warga Palestina. Tindakan Israel tersebut telah memicu bencana kemanusiaan dan persidangan genosida yang sedang berlangsung di Mahkamah Internasional. (Shofiy Nabilah)

(FJR)

Canberra: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ke Australia pada 19-20 Agustus 2024. Perdana Menteri AustraliaAnthony Albanese dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Richard Marles akan menyambut Presiden terpilih Indonesia itu.

Ini merupakan kunjungan pertama Presiden terpilih Prabowo ke Australia sejak pemilihan umum Indonesia pada Februari 2024.

“Perdana Menteri Albanese dan Wakil Perdana Menteri Marles akan menyambut Presiden terpilih Prabowo di Canberra,” pernyataan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Senin 19 Agustus 2024.

“Mereka akan membahas komitmen berkelanjutan Australia untuk bekerja sama dalam kemitraan dengan Indonesia dalam bidang ekonomi, keamanan dan transisi menuju nol emisi karbon yang menjadi prioritas bersama,” imbuh pernyataan itu.

Indonesia adalah salah satu mitra terdekat Australia dan tahun ini kedua negara kita merayakan 75 tahun hubungan diplomatik bilateral.

“Indonesia dan Australia adalah mitra yang paling dekat dan saya menyambut baik kesempatan untuk bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo menjelang pelantikannya pada Oktober,” ucap PM Albanese dalam pernyataannya.

“Pemerintah kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun kawasan yang kita inginkan - kawasan yang damai, stabil dan sejahtera, serta menghormati kedaulatan,” imbuh Albanese.

Sementara Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles menambahkan bahwa dirinya senang telah memperoleh kesempatan untuk bekerja dengan dan mengenal Presiden terpilih Prabowo selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Menurutnya, mereka bedua telah membuat langkah besar dalam kerja sama pertahanan kedua negara.

“Australia dan Indonesia bekerja sama lebih erat daripada sebelumnya dan memperluas cakupan dan kompleksitas latihan militer kami bersama-sama seiring kami mengatasi tantangan kawasan bersama,” pungkas Marles.

(FJR)