Jakarta: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, menyatakan perang terhadap judi online (judol). Anwar meminta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kepada seluruh elemen masyarakat di negara ini untuk bergandeng tangan, bersatu, menyelamatkan bangsa ini dari judi online, dan kita nyatakan perang terhadap judi online,” ujar Anwar, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis, 25 Juli 2024.

MUI menegaskan tidak ada fatwa khusus terkait judi online. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah ayat 90, telah dijelaskan bahwa aktivitas tersebut dilarang.
“Kalau tanya fatwa tentang judi, tidak ada fatwa dari MUI pun Al-Quran. Allah SWT sudah dengan sangat jelas menyatakan itu (dilarang)” kata Anwar.

MUI berencana akan mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, untuk membahas penanganan judi online (judol). Anwar akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

“Kami akan mengundang Pak Menteri (Budi Arie) dan beberapa pejabat utama ke kantor Majelis Ulama Indonesia untuk membahas langkah-langlah konkret apa yang seharusnya dilakukan,” pungkasnya.

(ADN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Merujuk pemberitaan sejumlah media baru-baru ini mengenai pengesahan Undang-undang (UU) yang membatasi kaum Muslimin Tajikistan melaksanakan ajaran agamanya. Antara lain larangan menggunakan jilbab dan larangan anak di bawah umur 18 tahun memasuki masjid, dengan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan sebagai berikut.

"Pertama, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas pengesahan undang-undang oleh penguasa Tajikistan yang membatasi kaum Muslimin dalam melaksanakan ajaran agamanya," kata KH Anwar Iskandar dalam pernyataan sikap resmi MUI yang diterima Republika, Jumat (5/7/2024)

Kiai Anwar mengatakan, undang-undang tersebut benar-benar telah bertentangan dengan hukum HAM Internasional yang menjamin hak setiap orang untuk melaksanakan keyakinan agamanya.

Kedua, MUI menegaskan bahwa undang-undang tersebut juga berlawanan dengan Resolusi PBB Anti-Islamofobia yang berhasil diperjuangkan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menjadi Resolusi PBB pada tanggl 15 Maret 2022. Kebijakan pemerintah Tajikistan tersebut telah memperlemah upaya internasional khususnya OKI dalam perang melawan Islamofobia.

"Tajikistan sebagai negara anggota OKI seharusnya mengambil kebijakan yang sejalan dengan kebijakan OKI dan resolusi PBB tersebut bukan menciptakan dan membangun Islamofobia," ujar Kiai Anwar.

MUI menyerukan kepada pemerintah RI dan negara anggota OKI lainnya untuk melakukan upaya pendekatan dan mendesak kepada pemerintah Tajikistan untuk mematuhi Piagam dan kesepakatan OKI, serta Resolusi PBB dan hukum internasional yang terkait.

Demikian pernyataan ini dibuat oleh MUI untuk memenuhi tanggung jawab dan tugasnya sesuai dengan konstitusi RI, spirit memperkokoh Ukhuwah Islamiyah, dan dalam rangka memperkukuh harmoni di kalangan masyarakat Internasional.