Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Meski begitu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengusulkan beberapa hal.

Anindya mengatakan Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), agar persoalan serupa tidak terulang.

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," kata Anindya Bakrie dalam keterangan resmi, dikutip, Minggu (3/11/2024).

Anindya percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Anindya telah melakukan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya.

Agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, menurut Anindya, ada tiga prinsip yang mesti dipegang. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Ketiga, stakeholders (pemangku kepentingan) di industri dan perdagangan TPT, baik Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini.

"Tiga middle ground (jalan tengah) ini barus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik." tutur dia.

Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

"Kepentingan ekonomi nasional dan kesejahtaraan rakyat harus dilindungi. Kami juga menghimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis," tegas dia.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah.

"Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo," ujar dia.

Anindya menegaskan, peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

"Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global," ujar día.

Anindya mengungkapkan, Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional

"Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga," jelas dia.

Lebih lanjut Anindya juga akan turun tangan untuk melakukan empat hal. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri," tutur Anindya.

Anindya menambahkan, selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain. "Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur," ujar dia.

Mengurai Benang Kusut

Anindya mengemukakan, banyak pihak terkait yang perlu disinergikan dalam penyelamatan industri tekstil nasional. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing yang spesifik dan strategis,

Dia menjelaskan, Kemenko Perekonomian berperan dalam fungsi koordinatif lintas kementerian ekonomi, Kementerian Perdagangan dalam hal regulasi perdagangan produk impor maupun percepatan perjanjian dagang internasional. Kementerian Perindustrian dalam hal regulasi perindustrian, izin industri asing di dalam negeri dan peraturan teknis.

Sedangkan Kementerian Keuangan (terutama Ditjen Bea dan Cukai) berperan dalam penerapan BM dan PPN untuk perlindungan produk dalam negeri di pasar lokal. Selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja berperan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pelaku usaha.

"Ada pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan lembaga lainnya yang berperan dalam sertifikasi produk. Lalu ada asosiasi sektor industri yang berperan dalam menjembatani pemerintah dan pelaku industri," ucap Anindya.

Anindya mengatakan, Kadin Indonesia bisa berperan menjalin komunikasi dan duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sejumlah isu turunan yang harus diantisipasi terkait. penataan karut-marut industri manufaktur dalam negeri di antaranya isu perpajakan, termasuk BM. PPN. pajak ekspor (PE), ketenagakerjaan dan lainnya.

Lainnya adalah isu keberpihakan kepada UMKM lokal, termasuk soal permodalan dan regulasi, isu digitalisasi, termasuk e-commerce dan gempuran produk asing yang merusak rantai pasok. "Selanjutnya isu over produksi dan barang impor China yang dilematis dengan positioning hubungan luar negeri Indonesia- China," tutur Anindya.

Di sisi lain, kata Anindya, ada isu hukum terkait aktivitas dagang dan industri yang mungkin menimbulkan kerugian negara, isu lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas industri, isu sosial kemasyarakatan, termasuk gaya hidup yang mengedepankan brand luar negeri, budaya jastip (jasa titipan), dan lainnya.

"Posisi Kadin adalah menjadi mitra pemerintah untuk menghadapi tantangan yang ada, sekaligus mitra dunia usaha untuk mendapatkan kepastian investasi dan bisnis yang lebih sehat. Tujuan tertingginya adalah ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, memastikan rakyat Indonesia lebih makmur dan sejahtera," tegas Anindya Bakrie.

(kil/kil)

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah menilai rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan memungut pajak judi online (judol) tidak pantas. Apabila pemerintah memungut pajak atas judi online sama artinya dengan pemerintah melegalisasi perjudian online.

"Judol yang harusnya diberantas sampai akarnya bukan malah dipunguti pajak karena dengan dipungut pajak berarti menteri keuangan sedang berencana untuk melegalisasi judi online," ujar dia dalam pernyataannya, dikutip Rabu (30/10/2024).

Menurutnya rencana tersebut bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan dan kepentingan masyarakat. Sebab itu, rencana tersebut perlu dipertimbangkan.

"Mengapa judol itu harus di berantas bukan di legalisasi karena lebih dahsyat memberikan mudharat ketimbang hasil pungutan pajak. Pemerintah dan kita semua tidak akan mampu merehabilitasi kerusakan yang besar yang ditimbulkan oleh judi online. Dampaknya luar biasa," ujar dia.

Dia menandaskan, saat ini judi online tumbuh pesat dan negara tidak mampu mengontrol. Apalagi jika dipungut pajak pertumbuhannya akan sangat pesat.

"Bisa di prediksi kehancuran moral dan nilai-nilai sosial akan lebih cepat terjadi dan negara tidak akan dapat untuk mengatasinya," jelasnya.

Pihaknya meminta agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lebih kreatif untuk menggali sumber dana untuk menambah pemasukan negara, tidak hanya mengandalkan pungutan pajak dari masyarakat yang saat ini sudah sangat berat, apalagi dari judi online. Pertama, pemerintah harus mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan masyarakat, menguatkan perekonomian masyarakat agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai.

Kedua, penikmat fasilitas keringanan pajak (tax allowance) yang selama ini dinikmati oleh para pengusaha besar segera di akhiri dan mereka bisa dipersamakan dengan pembayar pajak seperti rakyat biasa. Sehingga perlakuan equal atau keadilan yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

"Jangan sampai terjadi satu anggapan yang saat ini tercipta di masyarakat, yaitu bahwa pengusaha besar membayar pajak lebih kecil ketimbang rakyat biasa. Sehingga rakyat yang jumlahnya besar merasa ada perlakuan yang tidak adil, sehingga menurunkan kesadaran rakyat untuk membayar pajak," ujar Ikhsan.

Jakarta -

Aplikasi investasi digital terdepan di Indonesia Bibit.id and Stockbit berkolaborasi dengan komunitas olahraga dan berbagai brand terkemuka dalam melaksanakan turnamen padel bertajuk 'Bibit Stockbit Open' di Padel Pro Kemang, Jakarta.

Adapun agenda ini digelar menyusul kesuksesan dengan beragam kolaborasi dengan komunitas kesenian lewat gelaran Art Jakarta dan Art Jakarta Gardens.

Turnamen ini digelar dalam dua kategori, yakni Mixed Beginner dan Men's Intermediate, serta melibatkan total 64 pemain dari berbagai latar belakang usia dan pekerjaan.

Head of Marketing Bibit dan Stockbit Angie Anandita Tjhatra mengatakan lewat turnamen ini, perusahaan ingin mengajak masyarakat untuk memahami bahwa membangun masa depan finansial yang sehat sama seperti mengasah keterampilan dalam olahraga, yakni pentingnya berlatih serta memiliki kesabaran dan pola pikir pemenang.

"Di Bibit dan Stockbit, kami percaya bahwa sama seperti memenangkan pertandingan padel yang membutuhkan latihan dan fokus, investasi yang sukses juga memerlukan konsistensi, disiplin, dan usaha. Konsistensi adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang," ujar Angie, dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

"Dengan mengadakan turnamen padel ini, kami berharap bisa menginspirasi semua orang untuk melihat kesamaan antara ketekunan dalam olahraga dan pertumbuhan keuangan. Baik dalam mencapai kesuksesan di bidang olahraga maupun finansial, strategi yang tepat dan dedikasi akan membawa Anda pada tujuan," sambungnya.

Berbagai brand yang turut serta menjadi sponsor dalam turnamen ini antara lain On, The University of Western Australia, Somethinc, Agena, Youvit, Skull Padel, Palm Playwear, Arta, Neta dan Chery, Mandaya Royal Hospital serta brand F&B seperti Common Grounds, In The Bag, Santai, Shake Shake in a Tub, Matchaya, Mozzeria, Heavenly Blush, Nonna Bona, Cornetto, AO Buns, dan Teazzi.

"Tingginya animo partisipasi brand dari berbagai latar belakang bisnis menegaskan bahwa olahraga dan investasi merupakan dua aspek penting dalam kehidupan yang perlu terus kita perhatikan dan kembangkan sehingga bermuara pada kesehatan jiwa raga sekaligus finansial untuk kita semua. Lewat turnamen ini, kami juga senang sekali menyaksikan antusiasme para pemain dan keluarganya yang mempercayakan investasinya pada Bibit dan Stockbit," kata Angie.

Di sisi lain, Angie menuturkan untuk membantu masyarakat Indonesia berinvestasi dengan aman, nyaman, dan terdiversifikasi, di sepanjang tahun 2024 Bibit dan Stockbit telah melakukan berbagai inovasi. Sebagai contoh, Bibit menghadirkan Bibit Plus yang memudahkan seluruh masyarakat untuk berinvestasi di berbagai kelas aset dalam satu aplikasi serta menggunakan saldo Rekening Dana Nasabah (RDN) sebagai metode pembayaran.

Salah satunya, masyarakat bisa membeli Obligasi Negara Fixed Rate (FR), mulai dari Rp 1 juta, yang 100% dijamin oleh Pemerintah Indonesia. Bibit juga secara konsisten menjadi Mitra Distribusi penjualan Surat Berharga Negara (SBN) kategori fintech yang mencatatkan penjualan terbanyak dalam berbagai seri SBN yang diterbitkan pemerintah.

Untuk Stockbit, fitur-fitur yang inovatif juga tidak lupa dihadirkan untuk menjawab kebutuhan investor di Indonesia. Stockbit telah memperkenalkan inovasi terbarunya, yakni Stockbit Desktop App untuk MacOS dan Windows.

Inovasi ini diapresiasi oleh masyarakat karena sebelumnya pengguna MacOS tidak memiliki opsi untuk melakukan trading saham dengan pengalaman yang seamless lewat desktop app.

Teranyar, lewat kolaborasi dengan Bank Jago, perusahaan juga telah meluncurkan rekening dana nasabah (RDN) Syariah berbasis digital. Dengan RDN Jago Syariah, nasabah dapat berinvestasi reksadana, obligasi negara fixed rate (FR), dan saham yang dikhususkan untuk instrumen investasi syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Menurut Angie, ini merupakan wujud komitmen Bibit dan Stockbit untuk terus berinovasi menjawab kebutuhan pengguna-penggunanya yang tersebar di lebih dari 500 kota di Indonesia.

(hnu/ega)

Jakarta: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, membeberkan cara yang tepat untuk memberantas judi online. Yakni, melalui pendekatan spiritual dan struktural.

"Pendekatan pertama pendekatan struktural mengikat, kemudian pemerintah bisa memblokir yang ada unsur judi,” kata Cholil melalui keterangan tertulis, Kamis, 10 Oktober 2024.

Dalam pendekatan spiritual, lanjut dia, pemerintah perlu menggandeng ulama. Para ulama bisa memberikan dakwah kepada masyarakat tentang bahaya judi online.
“Tokoh ulama yang menyadarkan dan memberikan pemahaman kemudian bahasa kita dapat hidayah dari Allah, baru orang sadar sendiri,” ujar Cholil.

Sosialisasi tentang bahaya judi online yang disampaikan ulama maupun tokoh masyarakat sangat penting. Khususnya, menyampaikan pesan mencapai kekayaan butuh kerja keras.

“Kita sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya kerja keras tentang pentingnya sebuah proses untuk bekerja, kekayaan itu sebuah proses bukan secara tiba-tiba," ucap Cholil.

Baca Juga: Dampak Negatif Ketagihan Judol untuk Kesehatan Mental

Dia menambahkan dengan maraknya judi online, tidak bisa serta merta menyalahkan pemerintah dan masyarakat. Kasus ini harus menjadi pelajaran bersama agar bangsa Indonesia tidak dimasuki budaya laten yang meresahkan.

“Kita enggak boleh nyalah-nyalahin siapa, jadi judi online itu udah laten mulai dulu orang yang males kerja, kemudian mengambil jalan pintasnya judi. Kedua, orang yang mengkhayal dengan judi pasti orang yang tidak bekerja benar jadinya judi. Yang banyak korban orang miskin, sementara orang kaya jadi bandarnya,” ujar Cholil.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati menyatakan bahwa label “No Pork No Lard” yang sering kali dipakai oleh pelaku usaha tidak dapat menjamin produk tersebut halal.

“No Pork No Larditu nggak bisa dipakai jaminan (produknya halal atau tidak),” ujar Muti saat sesi tanya jawab dalam acara Media Gathering, Kamis, 3 Oktober 2024 di Jakarta Selatan.

Muti menjelaskan, maraknya klaim halal dengan label“No Pork No Lard” muncul sebelum diaturnya sertifikasi halal oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal. Label ini digunakan pelaku usaha untuk menegaskan bahwa usahanya tidak mengandung babi atau turunannya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan bahan baku seperti daging dan sejenisnya. Namun, meliputi seluruh proses sejak distribusi, penyimpanan, pengolahan, hingga mencakup alat-alat penunjang produksi. Seluruh proses hingga makanan disajikan kepada konsumen harus benar-benar halal sesuai syariah Islam.

“Misalnya daging sapi. Sapinya disembelih secara Islam atau tidak, kan nggak ada jaminan. Indonesia sudah ada aturan jaminan produk halal” ungkap Muti.

Ia menegaskan bahwa setelah kewajiban sertifikasi halal yang berlaku pada 17 Oktober 2024 mendatang, seluruh restoran wajib untuk memiliki sertifikasi halal dan yang masih belum memiliki sertifikasi halal akan mendapat teguran.

“Karena yang mendapat keringanan itu hanya untuk UMK. Untuk UMK masih diperpanjang 2 tahun lagi sampai 2026. Tapi yang non UMK semua akan kena 2 minggu lagi,” tegasnya.

Muti juga menjelaskan bahwa pengawasan dari penegakan peraturan kewajiban sertifikasi halal ini akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Jadi nanti tentunya menjadi kerja berat bagi BPJPH tentunya dalam melakukan pengawasan. Dan tentunya ada proses mungkin peneguran, kemudian mungkin penindakan untuk pelaku-pelaku usaha yang belum bisa memiliki label halal,” tuturnya.

PP Jaminan Produk Halal ini ditargetkan pemerintah untuk dilaksanakan pada 17 Oktober 2024 untuk makanan dan minuman. Hal ini berarti seluruh pelaku usaha makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal sebelum tenggat waktu tersebut. Apabila terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, menerima penghargaan Mujahidah Diplomasi Award dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Kamis 3 Oktober 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas komitmen Menlu Retno dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Penghargaan ini adalah pengingat bahwa perjuangan untuk Palestina adalah perjuangan kita bersama,” ujar Menlu RI dalam sambutannya.

“Kita bersyukur, perjuangan diplomasi Indonesia untuk Palestina mendapatkan dukungan besar dari masyarakat Indonesia dan organisasi masyarakat. MUI dan Baznas termasuk mitra penting dalam perjuangan tersebut,” imbuh Menlu Retno.
Menlu Retno menambahkan bahwa isu Palestina sangat kental diangkat dalam dunia internasional, termasuk selama partisipasinya di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-79 di New York yang baru saja dihadirinya.

"Indonesia tidak akan tinggal diam. Indonesia termasuk di garis depan dalam membela perjuangan bangsa Palestina. Diplomasi Indonesia memilih untuk berpihak membela keadilan dan kemanusiaan, membela yang benar, against all odds,” tegas Menlu Retno.

Menlu Retno juga menjelaskan fokus utama yang diperjuangkan Indonesia selama SMU PBB minggu lalu di New York.

Pertama, menggalang pengakuan negara-negara terhadap kedaulatan Palestina.

Kedua, terus mendorong implementasi Resolusi Majelis Umum PBB yang meminta Israel mengakhiri aktivitas ilegalnya di Palestina.

"Selama 10 tahun terakhir, selain bantuan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang sangat besar. Kita juga salurkan 189 capacity building kepada lebih dari 2.000 beneficiaries Palestina. Dan tentunya, pembangunan RS Indonesia di Gaza,” jelas Menlu Retno.

“Hal ini belum termasuk komitmen penyaluran bantuan ke Palestina melalui saluran lain seperti International Labour Organization (ILO) dan United Nations Relief and Works Agencyfor Palestine Refugees in the Near East (UNRWA),” sebut menlu.

Menutup sambutannya, Menlu Retno sampaikan bahwa menjalankan politik luar negeri yang bermartabat ditengah situasi dunia yang kental dengan rivalitas tajam perlu upaya keras. Untuk itu, beliau mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan dukungan selama masa jabatannya, serta mengingatkan seluruh bangsa Indonesia untuk tidak pernah lelah dalam membela kebenaran.

Selain memberikan anugerah, pada kesempatan ini, MUI dan Baznas juga telah meluncurkan sebuah buku dengan judul 'Retno Marsudi Mujahidah Diplomasi Indonesia', juga sebagai apresiasi atas upaya Retno memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi. (Angel Rinella)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) semakin intensif mengkampanyekan wakaf saham, terutama kepada anak muda, mengingat jumlah investor muda cukup besar.

Kepala Pasar Modal Syariah BEI, Irwan Abdullah, menyampaikan perkembangan ini dalam Simposium Keuangan dan Ekonomi Syariah yang diselenggarakan Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Irwan mengungkapkan bahwa 95% investor di pasar modal adalah ritel dan mayoritas terdiri dari anak muda. Para anak muda yang berinvestasi di pasar modal seringkali memiliki cita-cita untuk menjadi "sultan" di masa depan.

"Pasar ini yang kita garap. Kita ingin mereka sadar bahwa ada filantropi di pasar saham, termasuk wakaf saham," kata Irwan dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan saham dijadikan objek wakaf. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah pemahaman masyarakat yang masih menganggap wakaf harus berupa aset fisik, meskipun regulasi tentang wakaf uang dan wakaf saham telah lama ada.

Ia menegaskan bahwa wakaf saham sebenarnya cukup sederhana. Salah satu skemanya adalah hasil penjualan saham dapat didistribusikan sebagai wakaf. Dengan skema yang mudah ini, BEI berharap semakin banyak investor yang berpartisipasi dalam wakaf saham di masa depan.

Irwan menekankan pentingnya memperkuat literasi tentang wakaf tunai, terlebih lagi tentang wakaf saham yang masih perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat.

Simposium Keuangan dan Ekonomi Syariah tersebut dibagi menjadi dua sesi panel. Sesi pertama membahas "Optimalisasi Pasar Modal dan Perbankan dalam Percepatan Inklusi Keuangan Syariah" dengan narasumber Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Rifki Ismal, Kepala Divisi Pasar Modal Syariah BEI Irwan Abdullah, serta Co-Founder & CEO Shafiq, Kevin Syahrizal.

Sesi kedua mengangkat tema “Tantangan dan Peluang Pengelolaan Haji” dengan pembicara Sulistyowati dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Consumer Finance Business Division Head Bank Mega Syariah Raksa Jatna Budi, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Irfan Syauqi Beik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan kumpulan fatwa terbaru, yang salah satunya dengan tegas menyerukan agar masyarakat memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri Indonesia. Fatwa itu adalah Fatwa MUI No 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang “Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri”.

Fatwa ini dibahas dalam Forum Ukhuwah Islamiyah bertema "Ukhuwah Islamiyah dalam Polemik Afiliasi Israel" di Jakarta Barat, Rabu (31/7/2024). Dalam kesempatan ini, Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menjelaskan bahwa penggunaan produk dalam negeri merupakan implementasi slogam "Hubbul Wathon Minal Iman" yang artinya adalah "cinta tanah air bagian dari iman"

"Jadi produk di internal kita ini landasannya adalah fatwa. Jadi ada landasan teologis sehingga kerjaan kita, upaya kita, itu bernilai ibadah karena ada nilai teologisnya bukan sekadar bagaimana kita berbisnis," ujar Kiai Cholil saat menjadi pembicara dalam forum yang dihadiri puluhan perwakilan umat Islam ini.

Fatwa ini merupakan keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 28-31 Mei 2024.

Fatwa terbaru ini ini diharapkan dapat membangkitkan ekonomi nasional, sekaligus menghentikan produk-produk yang terafiliasi maupun diimpor langsung dari Israel.

Fatwa MUI No 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 ini juga semakin memperkuat kedudukan fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang “Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina”, yang menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram. Fatwa ini ditetapkan pada Rabu (08/11/2023) pada Sidang Rutin Komisi Fatwa MUI.

“Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram," ucap Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni’am Sholeh.

Menurut dia, fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Dukungan itu bisa berupa pendistribusian zakat, infak, maupun sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukhuwah, KH Arif Fahrudin dalam forum mengungkapkan sejumlah data di lapangan. Menurut dia, sejauh ini gerakan boikot yang diperkuat Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 itu sudah cukup memukul sejumlah perusahaan multinasional yang diyakini terafiliasi dengan Israel.

Sebagai bukti, hasi survei lembaga riset pemasaran Compas.co.id sepanjang periode 19 Mei-15 Juni 2024 menyebutkan bahwa sales value 156 dari 206 brand yang diyakini terafiliasi Israel menurun, sebaliknya manufaktur dalam negeri justru meningkat.

Total jumlah produk terjual (sales quantity) dari 206 merek terafiliasi Israel di Indonesia merosot 3 persen dibanding dua pekan sebelumnya, dan dari 6.884.802 jumlah produk terjual, turun ke angka 6.673.745 produk.

“Solidaritas kita kepada rakyat yang sedang dijajah di seluruh dunia, khususnya rakyat Palestina yang selama 76 tahun dijajah secara brutal dan kini sedang menghadapi proses genosida oleh Israel dan para pendukungnya, akan semakin bertambah kuat maknanya apabila kita barengi juga dengan stop pembelian produk-produk terafiliasi dan impor dari Israel,” kata Kiai Arif.

“Kita tidak boleh mendukung pihak yang secara biadab terus membunuhi puluhan ribu kaum perempuan dan anak-anak Palestina, termasuk tidak membeli produk-produk perusahaan multinasional yang hasilnya jelas digunakan untuk mempertahankan penjajahan atas bangsa Palestina,” jelas dia.

Dengan demikian, terlihat kesinambungan antara Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang “Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina” dengan Fatwa MUI No 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang “Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri”.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI tegas menyatakan: “Mendesak negara dengan menggunakan instrumen yang berlaku, segera membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi nasional dengan cara menggunakan produk-produk nasional yang menggunakan bahan baku dalam negeri, saham perusahaan tidak dimiliki oleh asing secara mayoritas, dan menggunakan tenaga kerja nasional.”

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI juga menegaskan bahwa fatwa ini menjadi momentum yang sangat strategis mengembalikan martabat bangsa Indonesia dengan mencintai produk dalam negeri sendiri dari hilir, proses, dan hulunya, sehingga mampu bersaing dalam pasar global demi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menghasilkan keputusan hukum (fatwa) yang menyatakan mengambil dana calon jamaah haji lain tanpa persetujuan dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan hukumnya haram.

Pengelola yang mengambil dana calon jamaah haji dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan jamaah haji lainnya hukumnya dosa.

Merespons hal tersebut, Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan, UU Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangam Haji maupun UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan mandat, dana haji harus dikelola sesuai dengan Syariat Islam yang menjamin bebas dari riba, gharar, dan maysir. Karena itu fatwa MUI menjadi sangat relevan.

Komnas Haji menyambut baik fatwa MUI ini karena mendorong efek ganda.

"Pertama, memberikan keadilan dan melindungi hak jutaan jemaah haji tunggu yang antri puluhan tahun serta menjamin keberangsungan pengelolaan dana," ujar Mustolih dalam keterangan pers, Senin (29/7).

Kedua, menghentikan praktik skema ponzi (ponzi sceam) konsep yang digagas oleh Charles Ponzi pebisnis asal Amerika Serikat, atas pengelolaan keuangan haji yang telah dianggap lumrah oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sejak lembaga ini didirikan 2017.

Mustolih melihat, BPKH sebagai lembaga yang bertanggungjawab menerima setoran, mengelola dan menginvestasikan dana haji selama ini sangat meng-anak-emaskan jemaah haji yang berangkat lebih dahulu pada tahun berjalan dengan subsidi jorjoran puluhan juta rupiah berkisar Rp 37 juta – Rp 57 Juta per orang.

Adapun jemaah haji yang masih antri dianak-tirikan karena hanya diberikan bagian sebesar Rp 260.000 sampai Rp 560.000 per orang untuk setiap tahunnya dari hasil investasi yang didistribusikan melalui akun virtual (virtual account).

Skema tersebut berpotensi menjadi bom waktu. Jemaah haji waiting list terancam tidak dapat menikmati hasil investasi hasil kelola BPKH karena nilai manfaat habis terkuras untuk subsidi secara jorjoran guna menanggung biaya jemaah haji yang berangkat lebih dulu.

Hal ini seolah-olah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayar jemaah murah.

"Padahal biaya subsidi itu merupakan hak jutaan jemaah haji tunggu sebagai pemilik dana (shohibul mal) baik pokok maupun hasil investasinya," ungkap Mustolih.

Mustolih mengatakan bahwa jutaan jemaah haji tunggu tidak diberi tahu praktik ini oleh BPKH. Sehingga wajar kalau kemudian fatwa MUI memvonis tata kelola keuangan haji di BPKH saat ini haram dan dosa.

"Praktik semacam itu dari segi manapun sangat tidak adil, diskriminatif dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat (syar’i)," terang Mustolih.

Sementara itu, Anggota BPKH Amri Yusuf mengatakan, hasil investasi dana haji pada tahun 2023 mencapai Rp 10,63 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 7,45 triliun (70%) digunakan untuk subsidi biaya haji tahun berjalan. Sedangkan, sisanya yang hanya sekitar Rp 3,17 triliun (30%) dibagikan ke semua calon jemaah haji tunggu.

"Ngga seimbang, itu yang kita anggap ngga sustain," ujar Amri.

Ke depan, BPKH menyerahkan kepada Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR untuk menetapkan porsi biaya haji yang ditanggung jemaah atau biaya ibadah perjalanan haji (Bipih) dan porsi nilai manfaat dari BPKH. Sebab, penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) merupakan kesepakatan antara Kemenag dan Komisi VIII DPR.

"Tapi itu nanti biar porsinya Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR. Kita hanya menggambarkan profil keuangan nya dari keputusan yang mereka ambil," ucap Amri.

Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji kemungkinan dapat menerima izin usaha pertambangan (IUP). Khususnya ihwal status MUI apakah masuk kategori organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

"Masih mau kita lihat dulu, apakah MUI itu ormas bukan," ujar Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, ditemui di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Anwar memandang MUI sebagai wadah berkumpulnya ormas Islam. Berbeda dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
"NU ormas, muhammadiyah ormas. Maka definisinya ini kena enggak MUI itu," jelasnya.
Namun, Anwar menilai pemberian IUP oleh pemerintah sebagai balas jasa kepada ormas yang telah membantu mewujudkan Indonesia merdeka. Untuk itu, MUI mendukung langkah pemerintah.

"Oleh karena itu kemudian dibuatlah (aturan) yang memungkinkan ormas yang telah berjasa kepada bangsa negara ini mendapat konsesi," tandasnya.

(LDS)

Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon kasus fashion stylist, Wanda Harra alias Irwansyah yang memakai cadar di kajian Ustaz Hanan Attaki. MUI tengah mendalami persoalan ini.

"Sekarang lagi di tabayyun (memahami)," ujar Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, ditemui di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Anwar belum dapat menentukan fatwa yang akan digunakan dalam kasus dugaan penistaan agama Islam ini. Sebab, pihaknya masih mendalami.
"Sedang di-kroscek sampai hari ini," tandasnya.
Sebelumnya, Wanda Harra ramai diperbincangkan di media sosial. Dia ketahuan memakai cadar ke pengajian ustaz Hanan Attaki dan duduk di saf perempuan yang bukan muhrim.

Wanda telah menyatakan permintaan maaf di sosial media. Namun, hanya sebagian orang yang memaklumi kelakuannya.

Belakangan, Wanda telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Wanda dilaporkan oleh Muhammad Rizky Abdullah.

Laporan terhadap Wanda Harra telah diterima Bareskrim Polri dengan nomor: LP/B/247/VII/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, Tanggal 24 Juli 2024. Wanda alias Irwansyah dipersangkakan Pasal 156 a KUHP tentang Penistaan Agama, dengan ancaman lima tahun penjara.

(LDS)

Bisnis.com, JAKARTA —Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji peluang untuk turut serta mengelola izin usaha tambang (IUP) dari pemerintah.

Ketua MUI, Anwar Iskandar menyampaikan pihaknya masih mendalami soal status MUI dalam kriteria pemilik izin tambang atau bukan.

"Masih mau kita lihat dulu [izin kelola tambang dari pemerintah], apakah MUI itu ormas bukan. Itu ya," ujarnya di Kemenkominfo, Kamis (26/7/2025).

Menurut Anwar, MUI merupakan konfederasi atau kumpulan dari organisasi masyarakat beragama Islam. Oleh sebab itu, kemungkinan mendapatkan izin kelola tambang masih dikaji.

"Karena MUI itu kan konfederasi. NU ormas, muhammadiyah ormas. MUI ini kumpulan dari ormas-ormas ini, gitu loh. Maka definisi nya ini kena tidak MUI itu. Belum kita bahas," imbuhnya.

Di samping itu, Anwar juga mengatakan, penerimaan izin tambang oleh ormas itu seharusnya tidak perlu menjadi persoalan. Sebab, pemberian IUP ini merupakan tanda balas jasa pemerintah untuk ormas.

Namun demikian, dia menekankan bahwa ormas yang menerima izin tambang harus bisa menjaga kelestarian lingkungan di area tambang. Selain itu, dari pemerintah harus terjun mengawasi pengguna IUP agar bisa mengembalikan kondisi area pertambangan dengan baik.

"Ada aturan yang mewajibkan para pengelola itu kemudian bisa mengembalikan lagi dengan baik. Kedua, tidak merugikan masyarakat sekitar, jangan sampai membuat miskin masyarakat sekitar tambang itu," pungkas Anwar.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi belum lama ini menerbitkan Perpres yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres No. 76/2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Salah satunya tertuang dalam ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.