JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji menyatakan jajarannya berhasil menyita aset senilai Rp13,8 miliar terkait situs judionline Sl****78 pada Jumat (8/11/2024).

"Langkah penyitaan aset ini diharapkan dapat menekan perkembangan situs judi di Indonesia serta memutus rantai kejahatan siber yang kerap memanfaatkan teknologi untuk aktivitas ilegal," ujar Himawan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Tak berhenti sampai di situ, Himawan mengatakan, penyidik siber Bareskrim Polri akan melacak berbagai aset lain yang masih tersebar di berbagai akun dan penyedia jasa pembayaran yang terhubung dengan sl****78.

Dia pun menjelaskan bahwa penyitaan aset tersebut merupakan tindak lanjut pengungkapan perjudian daring terhadap laman slot yang telah dilakukan pengungkapan beberapa waktu lalu dengan tersangka RA, AF, RH, RAP, HJ, FH, FQ (warga negara asing), HAJ, CAS, dan EL, serta menyita aset sejumlah Rp70,1 miliar.

Menurut Himawan, penyitaan dilakukan setelah penyelidikan mendalam oleh penyidik terhadap aliran dana dari aktivitas perjudian daring dari laman Sl****78, yang dikenal sebagai salah satu situs judi online jaringan internasional yang dikendalikan oleh warga negara China.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik siber Bareskrim Polri menemukan keterlibatan beberapa pihak, termasuk penyedia jasa pembayaran yang memfasilitasi operasional situs itu.

Kemudian, aset Rp13,8 miliar yang disita dari tersangka FH dan AF yang merupakan bagian dari penyedia jasa pembayaran yang digunakan untuk memfasilitasi operasional laman judi online Sl****78.

"Kedua tersangka tersebut saat ini sudah ditahan di Rutan Bareskrim Polri,” kata Himawan.

Lebih lanjut, Himawan menegaskan bahwa Bareskrim akan meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap judi online sebagai bentuk respons cepat dari komitmen Polri untuk melaksanakan program kerja Astacita ke-7 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakat terkait pemberantasan perjudian.

Misi Astacita itu berbunyi, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Korupsi dan narkoba perlu dicegah dan ditanggulangi dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Oleh sebab itu, pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad untuk melakukan reformasi sistem politik, hukum, dan birokrasi.

Tokocrypto turut serta memerangi judi online yang saat ini sedang marak di Indonesia, dalam kaitan penggunaan kripto dalam tindak pidana itu.

Di tengah pesatnya adopsi aset kripto di Indonesia, muncul tantangan baru, terutama terkait dengan penggunaan kripto dalam transaksi ilegal seperti judi online alias judol. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selama kuartal pertama hingga kuartal ketiga tahun 2024, tercatat transaksi judionline senilai Rp280 triliun yang melibatkan aset kripto dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).

Menurut laporan The 2024 Global Crypto Adoption dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis, Indonesia mengalami lonjakan adopsi kripto yang signifikan, naik dari peringkat ke-7 menjadi peringkat ke-3 dunia.

Volume transaksi kripto di Indonesia tumbuh pesat sepanjang Januari hingga September 2024, mencapai Rp426,69 triliun, atau naik sebesar 351,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini mencerminkan minat yang kuat terhadap kripto di Indonesia, namun juga menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas ilegal.

Soroti Penyalahgunaan Aset Kripto

CMO Tokocrypto, Wan Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/11/2024) menilai pergeseran pola transaksi ini semakin menarik perhatian, mengingat semakin meluasnya penggunaan aset kripto oleh pelaku kejahatan.

“Pertumbuhan adopsi kripto di Indonesia, meskipun memberikan dampak positif pada ekonomi digital, juga menghadirkan peluang bagi aktor kriminal untuk memanfaatkan aset digital dalam kegiatan ilegal, termasuk perjudian online. Situasi ini menjadi tantangan utama bagi regulator dan pelaku industri dalam menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem kripto yang aman,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret untuk memerangi penyalahgunaan kripto dalam judi online, Tokocrypto mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kripto.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang menjadi regulator utama sektor ini, telah memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Agung dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Peran Tokocrypto dalam Mendukung Pengawasan Kripto

Sebagai platform kripto yang teregulasi resmi di Indonesia, Tokocrypto berkomitmen mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan ekosistem kripto yang aman dan bertanggung jawab. Iqbal menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mengatasi masalah ini.

“Kami di Tokocrypto mendukung penuh upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem kripto yang aman dan bertanggung jawab. Adopsi kripto di Indonesia sangat positif, namun harus diimbangi dengan pengawasan yang tepat agar aset digital tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari celah yang ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, Tokocrypto berkomitmen untuk bekerja sama dengan regulator guna memperkuat keamanan transaksi kripto di Indonesia. Dengan penerapan langkah-langkah preventif yang lebih optimal, seperti Travel Rules, Know Your Transaction (KYT), dan Know Your Customer (KYC), diharapkan industri kripto Indonesia dapat terus berkembang secara positif tanpa mengorbankan keamanan masyarakat.

“Dengan pertumbuhan yang begitu pesat, Indonesia berada di titik krusial dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan aman. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan, baik dari pemerintah, regulator, maupun pelaku industri, untuk menghadirkan adopsi kripto yang bertanggung jawab. Hal ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi salah satu pasar kripto terbesar di dunia, tetapi juga menjadi contoh negara yang berhasil mengelola risiko kripto secara efektif,” ungkap Iqbal.

Tantangan dalam memerangi transaksi ilegal seperti judi online melalui aset kripto menegaskan pentingnya peran regulator dalam memastikan pengawasan menyeluruh di setiap transaksi aset digital.

“Dengan regulasi dan pengawasan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar kripto untuk mendukung ekonomi digital,” tambahnya. [ps]

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis judi online saat ini sangat marak di Indonesia, yang membuat banyak warga kecanduan.

Dengan kemudahan akses teknologi, membuat orang dengan sangat mudah mengaksesnya lewat ponsel saja. Saking mudahnya, kini judi online bahkan merambah berbagai usia termasuk remaja bahkan anak-anak kecil yang jauh di bawah usia legal untuk berjudi.

Bagi beberapa orang, perjudian adalah kegiatan rekreasi. Meskipun perjudian adalah permainan untung-untungan dan keberuntungan murni, perancang permainan ahli dalam membuatnya terasa seperti pertarungan keterampilan.

Permainan untung-untungan diprogram untuk memikat pemain selama mungkin sebelum akhirnya membiarkan mereka pergi dengan kesan bahwa mereka menang lebih baik daripada keberuntungan.

Merasa seolah-olah Anda telah mencapai sesuatu yang sulit akan meningkatkan kepuasan yang Anda dapatkan dari kemenangan dalam perjudian. Mengejar rasa kepuasan diri dan pencapaian ini dapat membuat orang bermain game selama berjam-jam, menunggu momen kejayaan mereka.

Namun bagi sebagian kecil orang, hal itu berkembang menjadi masalah serius. Orang-orang yang berusia awal 20-an adalah kelompok penjudi yang paling cepat berkembang, menurut penelitian terkini.

Memulai berjudi di usia muda membawa beban tekanan psikologis yang relatif tinggi dan peningkatan kemungkinan timbulnya masalah.

Dilansir dari apa.org, semakin meluasnya perjudian, maka semakin banyak dampak yang akan dialami oleh seseorang yang menggunakannya.

Dampak yang terjadi melalui fisik dan juga mental bahkan yang paling parahnya bisa mengalami gangguan kejiwaan. Kebanyakan orang dewasa dan remaja di Amerika Serikat pernah memasang taruhan.

Berikut dampak buruk judi pada kesehatan psikologi

1. Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental

Sebagian besar orang yang mulai berjudi terus mengalami gangguan perjudian, yang didefinisikan dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental.

Gangguan ini didefinisikan sebagai pola perjudian yang terus-menerus dan berulang yang dikaitkan dengan tekanan atau gangguan yang substansial.

Para psikolog dan pakar lainnya khawatir bukan hanya akan semakin banyak orang yang mencoba judi, tetapi juga akan semakin banyak yang mengalami masalah perjudian.

Dan meskipun masih terlalu dini untuk mengetahui apa saja efek jangka panjangnya, bukti yang ada menunjukkan bahwa kaum muda, terutama anak laki-laki dan pria dewasa, termasuk di antara mereka yang rentan terhadap kecanduan judi.

Pria dewasa juga masuk kelompok demografi yang paling sering berpartisipasi dalam bentuk perjudian terbaru: taruhan olahraga dan perjudian berbasis gim video.

2. Memengaruhi kadar dopamin otak

Secara khusus dampak perjudian terhadap kadar dopamin otak menyebabkan perasaan senang dan membuat begitu adiktif. Saat mendapatkan jackpot, akan melepaskan dopamin, yang menghasilkan perasaan yang sangat menyenangkan setiap kali seorang penjudi menang.

Setelah mendapat aliran dopamin yang disebabkan oleh kemenangan judi, pemain akan melakukan apa saja untuk merasakan kesenangan yang sama lagi.

Pelepasan dopamin dari perjudian membuat orang mudah berjudi secara terus-menerus tanpa berpikir dua kali. Tanpa menyadarinya ini akan menjadi kebiasaan dan kecanduan

3. Masalah Gangguan Pengendalian Impuls

Masalah perjudian, yang sebelumnya disebut perjudian patologis, dianggap sebagai penyebab gangguan pengendalian impuls hingga tahun 2013, ketika DSM-5 mengklasifikasikannya sebagai gangguan adiktif.

Hal itu menjadikan kecanduan perjudian sebagai kecanduan perilaku pertama, dan sejauh ini satu-satunya, yang didefinisikan dalam bagian klinis DSM-5 (dengan beberapa petunjuk bahwa gangguan permainan video mungkin akan menyusul, kata para ahli).

Seperti kecanduan alkohol dan narkoba, kecanduan perjudian ditandai dengan meningkatnya toleransi yang mengharuskan lebih banyak perjudian seiring berjalannya waktu untuk merasa puas. Orang dengan gangguan tersebut juga dapat mengalami putus zat yang menyebabkan mudah tersinggung saat mereka mencoba berhenti.

Dalam kasus ini, orang membutuhkan dan dukungan profesional untuk pulih dari kecanduan mereka. Serta melakukan terapi perilaku kognitif pengobatan, dan adanya kelompok pendukung yang mengatasi kecanduan judi. (Tesalonika Loris)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait perilaku perjudian online di Indonesia.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa sejumlah masyarakat dengan penghasilan kecil menghabiskan hampir 70 persen gaji mereka untuk judi online.

“Jika sebelumnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp1 juta hanya menggunakan Rp 100.000-200.000 untuk berjudi, sekarang jumlahnya hampir mencapai Rp 900.000," ujar Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (6/11) dikutip dari Antara.

Menurutnya, fenomena ini menandakan peningkatan kecanduan judi online di kalangan masyarakat.

Selain itu, PPATK juga mencatat bahwa sebagian besar pemain judi online adalah masyarakat dengan nominal deposit kecil, antara Rp 100.000 hingga Rp 1 juta.

Sebanyak 25,15 persen pemain tercatat mendepositkan uang dalam kisaran Rp 10.000 hingga Rp 100.000.

Rentang Usia Pemain Semakin Muda

Ivan juga mengungkapkan adanya pergeseran usia pemain judi online yang kini mulai mencakup anak-anak di bawah usia 10 tahun.

Menurut data, perkembangan distribusi persentase demografi pemain judi online berdasarkan usia dari 2017 sampai dengan 2023, kelompok pemain judi online berusia kurang dari 10 tahun mencapai 2,02 persen.

Selain itu, kelompok 10-20 tahun mencapai 10,97 persen; 21-30 tahun sebanyak 12,82 persen, kurang dari 50 tahun 33,98 persen, dan rentang 30-50 tahun mencapai 40,18 persen.

Sementara itu, Ivan mengungkapkan beberapa wilayah dengan kecenderungan pelaku judi online dengan usia kurang dari 19 tahun mulai banyak.

Untuk kabupaten/kota, adalah Jakarta Timur sebanyak 4.563 orang, Kabupaten Bogor 4.432 orang, dan Kota Jakarta Barat sebanyak 4.377 orang.

Sedangkan untuk kecamatan adalah Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat sebanyak 1.019 orang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur sebanyak 804 orang, dan Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat mencapai 674 pemain judi online.

Satgas Cegah Potensi Peningkatan Transaksi Judi Online

Ivan juga menekankan pentingnya peran satuan tugas (satgas) dalam mencegah peningkatan judi online di Indonesia.

Dengan kolaborasi berbagai instansi, menurut Ivan, transaksi terkait judi online diprediksi mencapai sedikit di atas Rp 400 triliun pada akhir 2024.

Tanpa intervensi satgas, jumlah tersebut bisa meningkat hingga lebih dari 300 persen dibandingkan tahun lalu, atau mencapai Rp 981,15 triliun.

Satgas tersebut dibentuk melalui Desk Penanganan Judi Online di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Dalam upaya penanganan ini, Menko Polkam Budi menyampaikan beberapa strategi pencegahan, seperti edukasi bahaya judi online, penindakan terhadap simpul aktor judi online, dan pemutusan akses sistem pembayaran terkait judi.

Menurut Budi, satgas juga akan menerapkan hukuman berat bagi pelanggar larangan judi online, sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku yang tetap beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait perilaku perjudian online di Indonesia.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa sejumlah masyarakat dengan penghasilan kecil menghabiskan hampir 70 persen gaji mereka untuk judi online.

“Jika sebelumnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp1 juta hanya menggunakan Rp 100.000-200.000 untuk berjudi, sekarang jumlahnya hampir mencapai Rp 900.000," ujar Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (6/11) dikutip dari Antara.

Menurutnya, fenomena ini menandakan peningkatan kecanduan judi online di kalangan masyarakat.

Selain itu, PPATK juga mencatat bahwa sebagian besar pemain judi online adalah masyarakat dengan nominal deposit kecil, antara Rp 100.000 hingga Rp 1 juta.

Sebanyak 25,15 persen pemain tercatat mendepositkan uang dalam kisaran Rp 10.000 hingga Rp 100.000.

Rentang Usia Pemain Semakin Muda

Ivan juga mengungkapkan adanya pergeseran usia pemain judi online yang kini mulai mencakup anak-anak di bawah usia 10 tahun.

Menurut data, perkembangan distribusi persentase demografi pemain judi online berdasarkan usia dari 2017 sampai dengan 2023, kelompok pemain judi online berusia kurang dari 10 tahun mencapai 2,02 persen.

Selain itu, kelompok 10-20 tahun mencapai 10,97 persen; 21-30 tahun sebanyak 12,82 persen, kurang dari 50 tahun 33,98 persen, dan rentang 30-50 tahun mencapai 40,18 persen.

Sementara itu, Ivan mengungkapkan beberapa wilayah dengan kecenderungan pelaku judi online dengan usia kurang dari 19 tahun mulai banyak.

Untuk kabupaten/kota, adalah Jakarta Timur sebanyak 4.563 orang, Kabupaten Bogor 4.432 orang, dan Kota Jakarta Barat sebanyak 4.377 orang.

Sedangkan untuk kecamatan adalah Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat sebanyak 1.019 orang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur sebanyak 804 orang, dan Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat mencapai 674 pemain judi online.

Satgas Cegah Potensi Peningkatan Transaksi Judi Online

Ivan juga menekankan pentingnya peran satuan tugas (satgas) dalam mencegah peningkatan judi online di Indonesia.

Dengan kolaborasi berbagai instansi, menurut Ivan, transaksi terkait judi online diprediksi mencapai sedikit di atas Rp 400 triliun pada akhir 2024.

Tanpa intervensi satgas, jumlah tersebut bisa meningkat hingga lebih dari 300 persen dibandingkan tahun lalu, atau mencapai Rp 981,15 triliun.

Satgas tersebut dibentuk melalui Desk Penanganan Judi Online di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Dalam upaya penanganan ini, Menko Polkam Budi menyampaikan beberapa strategi pencegahan, seperti edukasi bahaya judi online, penindakan terhadap simpul aktor judi online, dan pemutusan akses sistem pembayaran terkait judi.

Menurut Budi, satgas juga akan menerapkan hukuman berat bagi pelanggar larangan judi online, sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku yang tetap beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa penutupan ratusan ribu situs judi online oleh pihaknya bukanlah sebuah prestasi.

Menurut Meutya, tindakan tersebut merupakan langkah yang sudah seharusnya diambil oleh Kemenkomdigi.

"Kami sampaikan 220 ribu lebih akun (telah ditutup) dalam dua minggu ya, dalam dua setengah minggu. Kami bukan menganggap ini prestasi berlebihan, ini memang seharusnya seperti itu," ujar Meutya di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meutya menambahkan, penutupan situs judionline hanyalah satu indikator keberhasilan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan tidak diukur dari jumlah situs judi online yang ditutup, melainkan dari perbaikan yang akan dilakukan ke depan.

Meutya menegaskan, pihaknya akan terus mengejar situs-situs judi online lainnya yang belum ditutup.

"Tapi untuk teman-teman pahami juga. Ini mungkin dalam kurun waktu dua setengah minggu yang terbesar dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Namun, ini belum cukup, kita akan kejar terus," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, polisi telah menangkap 15 orang tersangka terkait kasus judi online, di mana 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau dikenal 'Oneng' menyoroti adanya pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok koperasi. Pelaku menawarkan pinjaman dengan mudah dan cepat namun dengan bunga yang tinggi.

Menurut Rieke, pinjol ilegal tersebut menggunakan website yang seolah-olah legalitasnya telah disetujui oleh Kementerian Koperasi. Ia lalu meminta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tidak kecolongan dan mengingatkan jangan ada oknum yang berasal dari orang dalam (ordal) Kementerian.

"Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah-olah legalitas koperasinya di-approve oleh Kemenkop. Kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal di Kementerian Koperasi," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mendorong Kemenkop berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kemungkinan ASN di Kemenkop terlibat pinjol ilegal.

"Atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok Koperasi ini apakah ada keterlibatan ordal di dalam meng-approve seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang juga penting pinjol itu servernya 22% di Indonesia, sisanya di luar negeri," tutur Rieke.

Rieke juga menyampaikan perkataan Budi Arie yang menyebut pinjol ilegal dan judi online seperti kakak-beradik. Pasalnya keduanya bisa menimbulkan kriminalitas sehingga tidak bisa didiamkan.

Ia lalu menyoroti sosok Budi Arie yang sedang menjadi sorotan imbas terungkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi judi online. Oleh karena itu, sebut Rieke, penting untuk dilakukan skrining segera di Kemenkop.

"Kita tidak usah basa-basi karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan dengan adanya ordal di Kementerian yang lama. Saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening di Kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol atau judi online.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie menyebut ada fenomena rentenir berkedok koperasi. Praktik rentenir tersebut pada akhirnya merusak nama baik koperasi.

"Mengenai koperasi berkedok rentenir, kalau menurut Deputi saya bukan koperasi berkedok rentenir, tapi rentenir berkedok koperasi. Jadi rentenir inilah yang merusak nama baik koperasi," ujar dia.

(kil/kil)

JAKARTA - Polisi masih belum mengungkap secara lengkap identitas 15 pelaku kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital ( Komdigi ). Hingga kini, baru 3 nama yang disebut oleh polisi terkait dengan kasus itu yakni berinisial AK, AJ, dan A.

Ketiganya disebut merupakan pengendali bisnis situs judi online. Belum diketahui ketiga orang itu merupakan pegawai Komdigi ataukah bukan.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto masih irit bicara saat ditanya alasan tidak mengungkap identitas para tersangka. Dia menegaskan pihaknya bakal mengungkap kasus itu termasuk identitas para pelaku secara lengkap di kemudian hari.



"Nanti, nanti ada sesi tertentu," kata Karyoto di Polda Metro Jaya pada Rabu (6/11/2024).

Karyoto meminta kepada awak media dan masyarakat agar terus mengikuti perkembangan kasus itu. Diketahui, polisi masih melakukan pengembangan.

"Nanti diikutin aja," ucap dia.

Untuk diketahui, total terdapat 15 orang telah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka oleh polisi terkait dengan kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komdigi. Selain menangkap pelaku, polisi menggeledah sebuah ruko yang dijadikan semacam 'kantor satelit' di wilayah Bekasi. Kantor satelit itu dikendalikan oleh tiga orang berinisial AK, AJ, dan A.

Belum diketahui ketiga orang pengendali bisnis judi itu merupakan pegawai Komdigi ataukah bukan. Adapun di kantor satelit itu terdapat 12 orang yang dipekerjakan. 8 orang dipekerjakan sebagai operator dan 4 orang lain dipekerjakan sebagai admin. Mereka ditugaskan untuk mengumpulkan daftar situs judi online.

Salah seorang pegawai dari Komdigi yang belum disebut identitasnya mengatakan terdapat 1.000 situs judi online yang dijaga agar tak kena blokir dan 4.000 situs yang dilaporkan ke atasannya untuk diblokir.

Pelaku mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp8,5 juta dari tiap situs judi online yang dijaga agar tak diblokir. Dari hasil menjaga situs itu, dia bahkan dapat memberi upah sejumlah pegawai sebagai admin dan operator senilai Rp5 juta tiap bulannya.

JAKARTA - Dorongan kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk membongkar kasus judi online datang dari DPR. Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto mendorong Meutya menjadikan kasus 11 pegawai Kementerian Komdigi yang menjadi beking judi online sebagai pintu masuk membongkar tuntas jejaring judi online .

"Menteri tidak perlu ragu menyelidiki seluruh pegawai Komdigi terkait judi online, meskipun mungkin melibatkan menteri-menteri terdahulu," kata Yulius dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menkomdigi Meutya Hafid, Selasa (5/11/2024).

Dalam rapat tersebut, Meutya memaparkan perkembangan kasus 11 pegawai yang ditangkap Polda Metro Jaya karena menjadi pelindung judi online (judol). Para pegawai itu seharusnya bertugas memblokir situs-situs judol, tapi mereka justru melindungi banyak situs judol supaya tidak diblokir.

Meutya mengatakan bahwa kasus tersebut membuka jalan untuk melakukan audit sumber daya manusia Kementerian Komdigi. Merespons niatan Menkomdigi tersebut, Yulius Setiarto menyatakan dukungan sepenuhnya. "Langkah itu sudah tepat dan benar," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.



Yulius pun minta supaya Meutya selalu transparan kepada publik dalam melakukan pembenahan di Kementerian Komdigi.

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) memotret adanya peningkatan drastis transaksi judi online (judol) pada tahun ini. Tak-tanggung-tanggung, transaksi judol menjngkat hingga 237,48% pada semester I 2024.

Hal itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024). Ivan menyampaikan, perkembangan judol tahun ini di tanah air cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada semester I tahun 2023, kata Ivan, perputaran uang judol sudah nencapai Rp174 triliun.

"Saat ini sudah semester 2 PPTK melihat sudah mencapai Rp283 triliun," kata Ivan dalam rapat.



Tak hanya itu, Ivan juga menyampaikan, transaksi judol di semester I 2024 mengalami peningkatan dibanding 2023. Dari data yang ditampilkan, PPATK mencatat ada 168,35 juta transaksi judol yang dilakukan pada 2023. Sementara pada semester I 2024, ada 117,59 juta transaksi judol.

"Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48%" kata Ivan.

Ivan menjelaskan, peningkatan transkasi itu diakibatkan lantaran bandar judol telah menyediakan angka deposit yang kecil. Dengan begitu, Ivan mengatakan, jumlah transaksi judol meningkat drastia.

"Kenapa ini bisa terjadi? Karena saat ini transaksi meningkat, karena rata-rata bandar judol juga melakukan transaksi dengan angka yang kecil mereka sehingga dia pecah. Dulu satu rekening bandar itu bisa angkanya tinggi, nah sekarang dia pecah dengan angka yang kecil-kecil," ucap Ivan.

Seiring dengan itu, Ivan mengatakan, pihaknya juga melihat adanya kecenderungan masyarakat yang bisa melakukan deposit dengan nominal yang kecil.

"Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, nah sekarang bisa Rp10.000 kita sudah melihat ada seorang bisa judol. Itu yang membuat transaksi semakin masif," kata Ivan.

Selain itu, PPATK juga memotret adanya pelaku judol yang berusia masih anak-anak. Menurutnya, faktor masifnya pelaku ini mendorong transaksi judol semakin masif.

"Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia terendah usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," kata Ivan.

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) memotret mayoritas pelaku judi online (judol) menggunakan mayoritas penghasilannya untuk deposit. PPATK juga memotret rata-rata pelaku judol melakukan transaksi dengan nominal yang kecil.

Hal itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Penggunaan dana judi online dibandingkan dengan penghasilan, jika kita lihat penghasilan orang beberapa yang dia pakai itu hampir 70% penghasilan legal dia digunakan untuk judi online," kata Ivan.





Dari data yang dihimpun PPATK sejak 2017-2023, masyarakat yang berpendapatan Rp1 juta per bulan mengalihkan 69,95% untuk judol. Sementara masyarakat yang berpendapatan Rp1 juta-Rp2 juta mengalihkan 41,35% untuk judol.

Adapun masyarakat yang berpenghasilan Rp10 juta-Rp20 juta mengalihkan pendapatannya sebesar 34,68% untuk judol. Sementara yang berpenghasilan Rp2 juta-Rp5 juta mengalihkan 33,06% untuk judol.

"Kalau dulu orang terima satu juta hanya akan menggunakan Rp100 ribu - Rp200 ribu untuk judi online, sekarang sudah sampai Rp900-nya dia gunakan untuk judi online. Jadi kita lihat semakin addict-nya masyarakat untuk melakukan judi online," terang Ivan.

"Nah jumlah yang terbesar para pelaku judi online kita itu masyarakat yang berpenghasilan deposit yang kecil yang bawah jadi depositnya cenderung Rp100.000 sampai Rp1 juta," papar Ivan.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan terus menggencarkan upaya pemberantasan judi online di Indonesia di tengah langkah kepolisian memberantas para pelindung kejahatan sosial itu.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Djoko Kurnijanto mengatakan pemerintah telah memiliki satuan tugas untuk penanganan keuangan ilegal seperti judol ini, yakni Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

"Kaitannya dengan judol bagaimana OJK [soal penangkapan pegawai anggota Satgas Pasti], ini kerja sama dengan K/L yang lain, sekarang sudah ada kehadiran Satgas PASTI, atau satuan tugas untuk penanganan keuangan ilegal. Di dalamnya ada beberapa instansi," kata Djoko di kantor OJK Jakarta, Senin (4/11/2024).

Adapun Satgas PASTI ini terdiri dari 16 kementerian/lembaga, termasuk OJK dan Komdigi-yang ternyata ditemukan oknum pegawai di kementerian tersebut yang turut membantu peredaran judol tetap mulus.

Djoko memastikan OJK bersama kementerian dan lembaga lainnya yang tergabung di Satgas PASTI berkoordinasi sangat erat dalam pemberantasan judol.

"Satgas ini yang melalukan pemblokiran website link. Jadi sudah dipastikan kami melakukan koordinasi sangat erat dengan kementerian/lembaga yang lain, baik bilateral maupun secara multilateral lewat keberadaan Satgas Pasti ini," pungkasnya.

Sebelumnya, polisi telah mengamankan 11 orang terkait dengan kasus dugaan judi online. Diantara 11 orang tersebut terdapat oknum yang diduga pegawai dari Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam mengatakan, tak hanya oknum dari Komdigi, terdapat beberapa warga sipil juga diamankan oleh kepolisian.

“Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Komdigi, antara lain ada juga staf ahli dari Komdigi,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Ade menjelaskan, pegawai dan staf ahli di Komdigi ditangkap karena menyalahgunakan wewenang yang sudah diamanatkan. Mereka diketahui diberi wewenang untuk memblokir situs judi online, tetapi dalam praktiknya mereka tidak melakukan hal tersebut.

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ujarnya.