Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan tegas mengatakan tidak mengizinkan aplikasi TEMU untuk beroperasi di Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta penegakan regulasi terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya tidak mengizinkan aplikasi TEMU beroperasi karena dapat merusak lapangan pekerjaan lokal.

"TEMU ini mendisrupsi, kita harus melindungi UMKM kita karena menyangkut lapangan pekerjaan lokal. Ini terdisrupsi karena mereka dari pabrik itu langsung jual ke konsumen, barangnya juga dari negara lain. Ini kan kasihan UMKM kita, karena itu Kemenkominfo tetap berkomitmen menjaga UMKM kita," kata Budi di Jakarta, Kamis.

Eksistensi aplikasi TEMU kembali menjadi perbincangan di media sosial X setelah adanya cuitan yang mengulas presentasi salah satu narasumber pada acara E-Commerce Expo tentang bahaya aplikasi TEMU.

Aplikasi TEMU memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah.

Hal ini tentu tidak dapat mendukung industri dan bisnis UMKM lokal yang juga melakukan kegiatan jual -beli serupa sehingga eksistensi TEMU di Indonesia justru menjadi ancaman.

Budi mengatakan hingga saat ini di dalam daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pun TEMU tidak mengajukan dirinya sebagai PSE yang beroperasi di Indonesia sehingga akses untuk aplikasi atau platform digital tersebut akan ditutup apabila ditemukan.

Langkah itu sejalan dengan penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Kita pasti take down (tutup aksesnya) karena kita anggap itu platform atau PSE yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan di Indonesia sehingga harus diblokir," kata Budi.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) juga mengambil langkah serupa dengan Kemenkominfo dengan memastikan aplikasi TEMU tidak akan masuk ke Indonesia karena menjadi ancaman yang membahayakan bagi UMKM dalam negeri.

“Jika TEMU sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari China ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di China dengan konsumen di negara tujuan ini akan mematikan UMKM,” ujar Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Fiki Satari di Jakarta, Rabu (2/10).

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta - Pemerintah saat ini tengah mendorong penerapan ekonomi hijau. Hal ini sejalan dalam upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%-7% untuk menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Lantas apa yang dimaksud ekonomi hijau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ekonomi hijau adalah ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan ada beberapa ciri yang membedakan ekonomi hijau dengan ekonomi konvensional. Pertama, ekonomi hijau mempunyai karakteristik yang ekstraktif. Artinya, ekonomi hijau bersifat tidak mengeksploitasi alam demi keuntungan semata.

Sementara, ekonomi konvensional berpotensi melakukan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Alhasil, berdampak pada krisis iklim dan kerugian masyarakat.

"Jadi ekonomi hijau dan konvensional memiliki beberapa perbedaan,.salah satunya adalah watak ekonomi hijau yang ekstraktif. Artinya, tidak mengeksploitasi alam demi keuntungan semata," kata Bhima kepada detikcom Senin (15/7/2024).

Kemudian, ekonomi hijau mempunyai sifat regeneratif dan restoratif. Bhima menilai kedua sifat ini dapat membuat lahan-lahan bekas tambang dipulihkan kembali melalui upaya restorative atau dengan cara melakukan penanaman di sekitar wilayah hutan.

Lalu ekonomi hijau bersifat partisipatif. Artinya, masyarakat lokal, marginal, maupun adat dapat terlibat dalam penerapannya.

Adapun perbedaan yang paling menonjol dari kedua ekonomi tersebut pada proyeksi pembangunan jangka panjang. Bhima menyebut ekonomi hijau menjadi model pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Pasalnya, ekonomi hijau mencegah dampak negatif dari ekonomi konvensional, misalnya terjadi penurunan nilai aset.

"Kalau ekonomi konvensional melakukan ekstraksi SDA secara besar-besaran itu berisiko memicu terjadinya aset-aset yang nilainya terus menurun karena adanya pergeseran pemanfaatan energi baru terbarukan. Dalam arti batu bara tidak lagi digunakan atau kemudian karena banyaknya bencana alam iklim sehingga risiko perusahaan meningkat. ekonomi hijau mencoba mencegah hal itu," imbuhnya. (kil/kil)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen PPI Kemenkominfo) Wayan Toni Supriyanto menjelaskan salah satu konsep pengembangan kota bernama "Gigabit City" untuk mampu mempercepat transformasi digital nasional lewat peningkatan kapasitas infrastruktur digital di tingkat kota.

Konsep "Gigabit City" sebenarnya mendorong pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi untuk bisa menghadirkan infrastruktur jaringan berkecepatan tinggi seperti gigabit sehingga nantinya mampu memberikan akses internet yang lebih optimal bagi masyarakat melakukan aktivitas ekonomi digitalnya.

"Gigabit city adalah suatu kota yang dirancang terlayani suatu jaringan dengan akses internet ultra cepat, artinya kecepatannya bisa sampai 1 Gbps. Jadi ini upaya mengantisipasi gimana teknologi ke depan. Jangan sampai di era ekonomi digital kebutuhan pengiriman data terlambat karena kecepatan dan kapasitas download-nya lambat," kata Wayan dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta, Jumat.

"Gigabit City" juga turut diusung melalui Visi Indonesia Digital (VID) 2045 yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo sebagai panduan yang menyatukan rencana pembangunan digital nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Wayan, konsep ini diusung setelah pihaknya mempelajari bagaimana negara-negara maju seperti Amerika Serikat hingga Singapura berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi digital di masyarakat dengan internet berkecepatan tinggi.

Untuk Indonesia, menurut Wayan memang masih belum diterapkan namun pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai penyelenggara telekomunikasi agar bisa menemukan strategi implementasi yang tepat untuk Gigabit City di Indonesia dapat terwujud.

Ia berharap apabila konsep Gigabit City ini nantinya dapat terwujud maka Indonesia juga bisa mengambil peluang untuk meningkatkan capaian ekonomi digitalnya dan mendorong masyarakat lebih optimal dalam memanfaatkan inovasi-inovasi teknologi terkini yang selalu terbarui seperti Kecerdasan Artifisial hingga metaverse.

"Jadi semuanya diorkestrasi di VID 2045, apalagi ke depannya ada banyak perkembangan teknologi seperti AI hingga metaverse itu kan butuh kapasitas dan kecepatan luar biasa. Maka dari itu kami membangun konsep Gigabit City ini untuk menghadapi perkembangan ke depan," katanya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024